Back to announcement
20240620_APAI_Penyampaian Bukti Iklan_31662870_lamp1.pdf
Other Text extracted APAISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Angkasa Pura I
Kantor Pusat - Jakarta :
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav.2
Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Indonesia
tel : +62-21 6541961 fax : +62-21 6541514
web : www.ap1.co.id
Nomor : AP.I.3687/KU.09.04/2024/DUS-B
Lampiran :1
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Rencana Pembelian Kembali dengan Penawaran (Buy Back)
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C
Kepada Yth,
KETUA DEWAN KOMISIONER
UP. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
di -
Tempat
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/POJK.04/2020
tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, bersama ini terlampir disampaikan
Bukti Iklan Rencana Pembelian Kembali dengan Penawaran (“Buy Back”) Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I
Tahun 2016 Seri C di Surat Kabar Media Indonesia tanggal 20 Juni 2024.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 20 Juni 2024
a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA
u.b
PGS. VICE PRESIDENT CORPORATE SECRETARY,
Ditandatangani secara elektronik
YUYUN WARYUNANINGSIH
Tembusan Yth. :
1. KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK PT BURSA EFEK INDONESIA
2. CAPITAL MARKET SERVICES HEAD PT BANK MEGA TBK.
3. DIREKTUR UTAMA (PST)
4. PGS. VICE PRESIDENT FINANCE (PST)
PST/DUS/1793209-D/D.S.I.KOM.
Page 2
POLITIK & HUKUM KAMIS, 20 JUNI 2024 3
KPU Akomodasi
Putusan MA soal
Usia Minimum
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyurati pim-
pinan Komisi II DPR RI terkait dengan pengubahan peng-
hitungan syarat usia minimum calon kepala daerah. Itu
merupakan bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah
Agung (MA) yang mengubah tafsir penghitungan syarat usia
minimum calon kepala daerah pada 29 Mei lalu.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua KPU RI Hasyim
Asy'ari pada Jumat (14/6). Surat setebal 128 halaman terse-
but berisi pemberitahuan dari KPU yang akan mengubah
ketentuan syarat usia minimum kepala daerah di tengah
penyusunan rancangan Peraturan KPU (KPU) tentang Pen-
calonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Hasyim mengatakan lewat surat itu bahwa berdasarkan
Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, KPU akan menindak-
lanjutinya dalam rancangan PKPU. Dengan demikian, Pasal
15 rancangan PKPU mengenai pencalonan kepala daerah di-
ubah bunyinya, yakni menjadi: syarat berusia paling rendah
30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur
serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati
serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak MI/SUSANTO
pelantikan pasangan calon terpilih. KPK PERIKSA STAF HASTO: Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi menunggu di lobi untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan
Padahal, berdasarkan draf PKPU sebelumnya saat uji Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, kemarin. Kusnadi diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan buron Harun Masiku.
publik pada Selasa (23/4), KPU masih merujuk pada aturan
lama dan UU Pilkada mengenai penghitungan syarat usia
Staf Hasto Akui
minimal calon kepala daerah, yakni saat ditetapkan sebagai run Masiku. Ponsel staf Hasto itu disita
pasangan calon. penyidik, beberapa waktu lalu. Tessa
Menurut Hasyim, surat dengan substansi serupa juga enggan memerinci informasi men-
dikirim pihaknya ke Menteri Dalam Negeri. Adapun saat detail soal pemeriksaan Kusnadi. Isi
ini proses pengundangan rancangan PKPU mengenai pen- ponsel staf Hasto itu juga dirahasiakan.
calonan kepala daerah masih dalam tahap harmonisasi. “Materi pemeriksaan itu kami belum
Bertemu Masiku
Terpisah, pengajar hukum pemilu dari Universitas Indo- bisa buka ke publik karena itu menjadi
nesia Titi Anggraini menilai persoalan yang timbul akibat kewenangan penyidikan,” ujar Tessa.
putusan MA sebenarnya sederhana jika KPU berorientasi
pada kepastian dan keadilan kompetisi. Ia menegaskan Urusan penyidik
putusan MA memang tetap harus dihormati karena sifat- KPK juga merespons harapan pe-
nya final dan mengikat. Namun, putusan itu tidak dapat nangkapan buron Harun Masiku dalam
diakomodasi pada Pilkada 2024. waktu seminggu. Sudah satu pekan
Alasan utamanya, tahapan pencalonan pilkada sudah ber- Kusnadi mengeklaim pertanyaan penyidik KPK mengganti penyidik dalam kasus sejak pernyataan Wakil Ketua KPK
langsung sejak beberapa waktu lalu, khususnya calon dari suap buron Masiku, yakni Rossa Purbo Alexander Marwata dilontarkan. Tessa
jalur perseoarangan yang sudah meyerahkan syarat du- KPK tidak mengarah ke kasus Harun Masiku Bekti. Alasan meminta penggantian itu menjelaskan kasus suap pergantian
kungan bakal calon dan menjalani verifikasi administrasi. yang merupakan caleg PDIP 2019-2024. untuk menjaga netralitas penanganan antarwaktu (PAW) anggota DPR yang
"Tidak mungkin prosesnya dibongkar ulang hanya untuk kasus. menyeret Harun Masiku masih diusut
mengakomodasi putusan MA sebab hal itu bisa mengaki- “Meminta agar penyidik Rossa Purbo hingga kini. Proses pencariannya dise-
batkan kacau balaunya tahapan dan terganggunya proses CANDRA YURI NURALAM penyidik tidak menyeret kasus Masiku. Bekti dan Priyatno diganti dengan rahkan ke penyidik.
pilkada secara menyeluruh," ujar Titi. redaksi@mediaindonesia.com “Ya, pembayaran, pembayaran wayang penyidik lain demi menjaga netralitas, “Saya pikir itu nanti kita serahkan
Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat kemarin wayangan itu pembayaran- objektivitas dan tidak terjadi ‘conflict kepada penyidik, ya, untuk bagaimana
S
ditemui di kantornya, kemarin, mengatakan kepastian TAF Sekretaris Jenderal PDIP pembayaran saja, kok,” ujar Kusnadi. of interest’ (karena sebelumnya ter- prosesnya, strateginya, taktiknya,” kata
pelantikan kepala daerah sangat bergantung dengan proses Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Sementara itu, Koordinator Tim jadi apa yang disebut perampasan Tessa.
akhir Pilkada 2024. Meski pencoblosannya dilakukan secara mengaku pernah bertemu de- Pembela Demokrasi Indoensia (TPDI) kemerdekaan),” ucap Petrus. Tessa menyebut pihaknya tidak bisa
serentak pada 27 November 2024, akhir dari rangkaian pe- ngan buron Harun Masiku. Ia Petrus Salestinus mengatakan Kusnadi KPK juga dituntut mengklarifikasi membuka proses pencarian Masiku
milihan dapat berbeda antara satu daerah dan yang lain. mengungkapkan itu setelah selesai telah membuat laporan soal penyitaan sejumlah kekeliruan dalam perkara saat ini. Dia hanya berharap buron itu
Pasalnya, hasil Pilkada 2024 masih dapat disengketakan diperiksa penyidik Komisi Pemberan- barang di Bareskrim Polri. Aduan oleh Masiku. Salah satunya ialah tanggal segera ditangkap. “Kembali lagi kita
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Tito, jika tidak tasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah kliennya itu merupakan bentuk pen- dan lokasi penyitaan barang. “Dalam berharap sebagaimana harapan pim-
terganjal sengketa di MK, pasangan calon kepala daerah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin. carian perlindungan karena sempat surat tanda penerimaan barang bukti pinan kita Pak Alex Marwata untuk
terpilih dapat segera dilantik. (Tri/Ant/P-3) “Pernah (bertemu),” kata Kusnadi, trauma lantaran dibentak penyidik KPK, yang dibuat Rossa Purbo Bekti pada tersangka HM (Harun Masiku) bisa
singkat. Kusnadi enggan memerinci beberapa waktu lalu. “Justru trauma 10/6/2024 di KPK, tertulis tempat dan segera ditemukan,” ujar Tessa.
waktu pertemuannya dengan Masiku. (Kusnadi) itu untuk minta perlindungan waktu penerimaan barang bukti hasil Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Al-
Dia bergegas pergi meninggalkan mar- walaupun ke sana ngelapor itu sekaligus sitaan dari Kusnadi terjadi di Rumah exander Marwata membantah telah
kas lembaga antirasuah. meminta perlindungan,” kata Petrus di di Taman Puspasari, Citeureup, Bogor, menjanjikan penangkapan buron
Sebelum pergi meninggalkan Ge- Gedung Merah Putih KPK. pada 23 April 2024,” ujar Petrus. Harun Masiku dalam waktu seminggu.
dung KPK, Kusnadi sempat ditanya Menurut Petrus, penyidik KPK dila- Ditemui terpisah, KPK menyebut Menurutnya, pernyataan yang benar
wartawan apakah mengenal dua ma- porkan ke Bareskrim Polri dan Kom- pertanyaan penyidik kepada Kusnadi dibarengi dengan kata ‘semoga’.
hasiswa yang pernah diperiksa terkait nas HAM karena itu merupakan hak berkaitan dengan kasus Masiku. Staf “Saya, kan, bilang ‘semoga’. Kan,
kasus itu, yakni Hugo Ganda dan Melita Kusnadi untuk meminta perlindungan Hasto itu juga diminta membeberkan semoga (tertangkap),” kata Alex di Ja-
De Grave. Ia mengaku tidak mengenal meskipun, kata dia, aduan di Korps keberadaan buron tersebut. “Peme- karta, Kamis (13/6).
keduanya. Pemeriksaan kali ini diklaim Bhayangkara ditolak. riksaan yang bersangkutan (Kusnadi) Alex menjelaskan pernyataan di DPR
hanya terkait dengan komunikasinya “Jadi, ke mana-mana itu bukan tin- terkait dengan perkara yang ditangani, beberapa waktu lalu merupakan ha-
dengan staf di DPP PDIP. “(Ditanya) dakan main hakim sendiri. Komnas yaitu tersangka HM (Harun Masiku) rapan atas penangkapan buron kasus
percakapan saya dengan staf, staf DPP,” HAM, Bareskrim, itu kan lembaga maupun Hal-hal terkait keberadaan suap pergantian antarwaktu (PAW) itu.
ujar Kusnadi. penegak hukum, bahkan termasuk di HM itu sendiri,” kata juru bicara KPK Hingga kini penyidik masih melaku-
Kusnadi juga enggan memerinci KPK itu kewajiban KPK itu memberikan Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung kan pencarian. “Biar itu menjadi tugas
pembahasan yang ditanyakan penyi- perlindungan kepada saksi itu wajib Merah Putih KPK. penyidik untuk mencari. Kalau sebagai
dik. Menurutnya, sebagian besar per- hukumnya menurut Undang-Undang Kusnadi diperiksa sebagai saksi da- pimpinan, semoga dalam satu minggu
tanyaan ialah soal pembayaran sebuah KPK,” ujar Petrus. lam kasus suap pergantian antarwaktu atau secepatnya itu bisa ditangkap.
kegiatan. Dia mengeklaim pertanyaan Ia menambahkan Kusnadi meminta (PAW) anggota DPR yang menjerat Ha- Kan, begitu,” ujar Alex. (P-3)
MI/USMAN ISKANDAR
KEBEBASAN BERAGAMA: Direktur ICRS Yogyakarta KETERBUKAAN INFORMASI GLWDQGDWDQJDQL EHULNXW GHQJDQ VHOXUXK GRNXPHQ ODLQQ\D \DQJ GLV\DUDWNDQ XQWXN SHQDZDUDQ MXDO 6XNXN NHSDGD 3HUVHURDQ
Zainal Abidin Bagir (kiri) bersama Direktur PUSAD Paramadina VHODPDSHULRGH3HQDZDUDQ3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXN6XUDW.RQ¿UPDVL3HQDZDUDQ-XDO6XNXNWHUVHGLDGDULWDQJJDO-XQL
DALAM RANGKA MEMENUHI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016, SDGDSXNXO :,%VDPSDLGHQJDQWDQJJDO-XQLSXNXO:,%GDQGDSDWGLXQGXKGDULVLWXVZHE3HUVHURDQ
AKTA NO. 23, TANGGAL 13 SEPTEMBER 2016, YANG DIBUAT DI HADAPAN FATHIAH HELMI, SARJANA HUKUM,
Ihsan Ali Fauzi menjadi narasumber dalam Bedah Buku NOTARIS DI JAKARTA, BERIKUT PERUBAHAN-PERUBAHANNYA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN
GHQJDQDODPDWZZZDSFRLG
Mengelola Konflik Memajukan Kebebasan Beragama, UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C TATA CARA PENYAMPAIAN PENAWARAN JUAL OLEH PEMEGANG SUKUK
di Kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin. Diskusi itu 3DUD 3HPHJDQJ 6XNXN \DQJ KHQGDN PHQMXDO VHOXUXK 6XNXN \DQJ GLPLOLNLQ\D ³3HQDZDU -XDO´ GDSDW PHQ\HUDKNDQ VHFDUD
ODQJVXQJGDQDWDXPHQJLULPNDQPHODOXLNXULUGDQDWDXVHFDUDHOHNWURQLNVHMDNWDQJJDO-XQLVDPSDLGHQJDQWDQJJDO
membahas ketegangan dalam ragam advokasi bagi kelompok -XQLVHEHOXPSXNXO:,%6XUDW.RQ¿UPDVL3HQDZDUDQ-XDO6XNXN\DQJWHODKOHQJNDSGDQGLWDQGDWDQJDQLNHNDQWRU
3HUVHURDQGHQJDQDODPDWVHEDJDLEHULNXW
terpinggirkan terkait dengan keyakinan beragama.
PT ANGKASA PURA I )LQDQFH*URXS
(“PERSEROAN”) 37$QJNDVD3XUD,
KEGIATAN USAHA UTAMA SVWGNI#DSFRLG
3HQJDQJNXWDQGDQ3HUJXGDQJDQGHQJDQ.ODVL¿NDVL$NWLYLWDV.HEDQGDUXGDUDDQ FF GDPLDQDNULVW\DQL#DSFRLG\X\XQZDU\XQDQLQJVLK#DSFRLG
%HUNHGXGXNDQGDQEHUNDQWRUSXVDWGL-DNDUWD3XVDW,QGRQHVLD *UKD$QJNDVD3XUD,
.RWD%DUX%DQGDU.HPD\RUDQ%ORN%.DY
Kantor Pusat Kantor Cabang
-DNDUWD3XVDW
.RWD%DUX%DQGDU.HPD\RUDQ HQDPEHODV .DQWRU&DEDQJ 'HQJDQSHULKDO³3HQ\DPSDLDQ3HQDZDUDQ-XDO6XNXN,MDUDK,$QJNDVD3XUD,7DKXQ6HUL&´
%ORN%.DY-DNDUWD3XVDW \DQJWHUVHEDUGL'HQSDVDU6XUDED\D
-DNDUWD,QGRQHVLD,QGRQHVLD 0DNDVVDU%DOLNSDSDQ.HGLUL<RJ\DNDUWD.XORQSURJR 3HQ\DPSDLDQ 6XUDW .RQ¿UPDVL 3HQDZDUDQ -XDO 6XNXN \DQJ WHODK GLLVL OHQJNDS GDQ GLWDQGDWDQJDQL WHUVHEXW ZDMLE GLVHUWDL
7HOS )D[ %DQMDUPDVLQ0DQDGR/RPERN GHQJDQGRNXPHQVHEDJDLEHULNXW
(PDLO FRUVHF#DSFRLG 6HPDUDQJ6XUDNDUWD$PERQ )RWRNRSLLGHQWLWDVGLUL .DUWX7DQGD3HQGXGXN(.733DVSRU \DQJPDVLKEHUODNX EDJLSHPHJDQJ6XNXNSHURUDQJDQ DWDX
:HEVLWH ZZZDSFRLG .XSDQJ%LDNGDQ-D\DSXUD IRWRNRSL DQJJDUDQ GDVDU \DQJ EHUODNX GDQ GRNXPHQ SHQJDQJNDWDQ DQJJRWD 'LUHNVL3HQJXUXV GDQ IRWRNRSL LGHQWLWDV GLUL
DQJJRWD'LUHNVL3HQJXUXV .DUWX7DQGD3HQGXGXN(.733DVSRU \DQJPHQMDEDW EDJLSHPHJDQJ6XNXNLQVWLWXVL SDGD
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SUKUK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN VDDW6XUDW.RQ¿UPDVL3HQDZDUDQ-XDO6XNXNGLVHUDKNDQ GDQ
PEMBELIAN KEMBALI DENGAN PENAWARAN SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C (“BUY $VOLVXUDWNXDVD MLNDGLNXDVDNDQ EHUPDWHUDL5S VHSXOXKULEX5XSLDK GLODPSLULGHQJDQIRWRNRSLLGHQWLWDVGLUL .DUWX
BACK”) 7DQGD3HQGXGXN(.733DVSRU \DQJPDVLKEHUODNXEDLNXQWXNSHPEHULNXDVDPDXSXQSHQHULPDNXDVD
3HUVHURDQPHUHQFDQDNDQXQWXNPHODNXNDQSHPEHOLDQNHPEDOL6XNXN,MDUDK,$QJNDVD3XUD,7DKXQ6HUL& $SDELODVDPSDLGHQJDQWDQJJDODNKLU3HULRGH3HQDZDUDQ3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXNSHPHJDQJ6XNXN\DQJQDPDQ\DWHUFDWDW
³6XNXN´ \DQJWHODKGLNHOXDUNDQGDQWHUFDWDWGL37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ GHQJDQPHQJDFXNH GDODPSHQLWLSDQNROHNWLISDGD.6(,SDGDWDQJJDO-XQLSXNXO:,%EHOXPPHQJLQVWUXNVLNDQ3HUXVDKDDQ(IHN
3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ6XNXN,MDUDK,$QJNDVD3XUD,7DKXQ$NWD1RWDQJJDO6HSWHPEHU\DQJ %DQN .XVWRGLDQ XQWXN PHODNXNDQ SHPLQGDKDQ 6XNXN GDUL 6XE 5HNHQLQJ (IHN NH GDODP UHNHQLQJ WDPSXQJDQ .6(, GDQ
GLEXDWGLKDGDSDQ)DWKLDK+HOPL6DUMDQD+XNXP1RWDULVGL-DNDUWDEHULNXWSHUXEDKDQSHUXEDKDQQ\D ³Perjanjian DWDXPHQ\DPSDLNDQ6XUDW.RQ¿UPDVL3HPHJDQJ6XNXN\DQJWHODKGLLVLOHQJNDSGDQGLWDQGDWDQJDQLEHULNXWGHQJDQVHOXUXK
Perwaliamanatan”), GRNXPHQ ODLQQ\D \DQJ GLV\DUDWNDQ XQWXN SHQDZDUDQ MXDO 6XNXN NHSDGD 3HUVHURDQ PDND VHOXUXK ULVLNR NHKLODQJDQ KDN
GHQJDQMXPODKVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU5S VHUDWXVWXMXKSXOXKWXMXKPLOLDU5XSLDK PHQJLNXWL%X\%DFNEXNDQPHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HUVHURDQ0HODLQNDQPHUXSDNDQWDQJJXQJMDZDESHPHJDQJ6XNXN\DQJ
EHUVDQJNXWDQ
3HPEHOLDQNHPEDOL6XNXN3HUVHURDQDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO-XOL
6HKXEXQJDQGHQJDQKDOWHUVHEXWSHPHJDQJ6XNXNPHOHSDVNDQKDNQ\DXQWXNPHQXQWXW3HUVHURDQGDQ:DOL$PDQDWVHUWD
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024 3HUVHURDQGDQ:DOL$PDQDWGLEHEDVNDQGDULVHJDODWXQWXWDQGDULSLKDNPDQDSXQGHQJDQDODVDQDSDSXQVHKXEXQJDQGHQJDQ
UHQFDQD 3HPEHOLDQ .HPEDOL 6XNXN PDXSXQ VHKXEXQJDQ GHQJDQ WLGDN GLVDPSDLNDQQ\D WDQJJDSDQ 3HPHJDQJ 6XNXN DWDV
JADWAL SHPEHULWDKXDQGDQUHQFDQD3HPEHOLDQNHPEDOLWHUVHEXW
3HQ\DPSDLDQ6XUDW3HPEHULWDKXDQ5HQFDQD3HPEHOLDQ.HPEDOLNHSDGD2-. -XQL TATA CARA PENYELESAIAN TRANSAKSI
3HQJXPXPDQ.HWHUEXNDDQ,QIRUPDVL3HQDZDUDQ3HPEHOLDQ.HPEDOL Buy Back) -XQL
0DVD3HQDZDUDQ3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXN ±-XQL 3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXNGLODNXNDQGL.6(,
7DQJJDO3HPED\DUDQ3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXN Buyback Settlement Date -XOL 3HQDZDU-XDO\DQJPHQJLNXWL3HPEHOLDQ.HPEDOL'HQJDQ3HQDZDUDQLQLDJDUPHQJLQVWUXNVLNDQNHSDGD3HUXVDKDDQ(IHN
PENAWARAN BUYBACK SUKUK %DQN.XVWRGLDQXQWXNPHODNXNDQSHPLQGDKDQ6XNXNGDUL6XE5HNHQLQJ(IHN 65( NHGDODPUHNHQLQJWDPSXQJDQ.6(,
GDQPHQJLULPNDQ6XUDW.RQ¿UPDVL3HQDZDUDQ-XDOEHVHUWDNHOHQJNDSDQQ\DNHSDGD3HUVHURDQ
3HUVHURDQPHUHQFDQDNDQXQWXNPHODNXNDQ3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXN3HUVHURDQ\DQJWHODKGLNHOXDUNDQGDQWHUFDWDWGL.6(, 3HUXVDKDQ (IHN %DQN .XVWRGLDQ \DQJ PHQ\LPSDQ 6XNXN PLOLN 3HQDZDU -XDO DNDQ PHQJLQVWUXNVLNDQ .6(, XQWXN
GHQJDQ MXPODK VHEDQ\DNEDQ\DNQ\D VHEHVDU 5S VHUDWXV WXMXK SXOXK WXMXK PLOLDU 5XSLDK DWDX VHOXUXK PHQJDOLKNDQ6XNXN\DQJDNDQGLMXDONHGDODPUHNHQLQJSHQDPSXQJDQVHPHQWDUD\DQJGLVHGLDNDQROHK.6(, .6(,
outstanding6XNXN6XNXN\DQJGLBuy BackDNDQGLED\DUNHPEDOLVHOXUXKQ\D GHQJDQPHPEHULNDQLQVWUXNVLDelivery Free of Payment ')23 PHODOXLCentral Depository-Book Entry Settlement
System ³&%(67´ NHSDGD.6(,VHODPD0DVD3HQDZDUDQGDQSDOLQJODPEDWWDQJJDO-XQLVHEHOXPSXNXO
+DUJD SHPEHOLDQ WHUKDGDS QLODL QRPLQDO GDUL SHPED\DUDQ NHPEDOL 6XNXN DGDODK \DLWX GLUHQFDQDNDQ VHEDQ\DN :,%
EDQ\DNQ\DVHEHVDU5S VHUDWXVGHODSDQSXOXKHPSDWPLOLDUVHPELODQUDWXVHQDPSXOXKOLPDMXWD5XSLDK 7DQJJDO3HPED\DUDQ3HPEHOLDQ.HPEDOLDNDQGLODNXNDQROHK.6(,SDGDWDQJJDO-XOL.6(,DNDQPHQGLVWULEXVLNDQ
-XPODK&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKGDULWDQJJDO0HLVDPSDLGHQJDQWDQJJDO-XOL\DQJDNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO GDQDSHPEHOLDQ6XNXNGHQJDQPHPEHULNDQLQVWUXNVLSHPLQGDKEXNXDQ Book TransferDWDX%76 PHODOXL&%(67NHSDGD
-XOLVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU5S VDWXPLOLDUWXMXKUDWXVGXDSXOXKWLJDMXWDOLPDUDWXVWLJDSXOXK VHWLDS 3HUXVDKDDQ (IHN%DQN .XVWRGLDQ \DQJ PHQJHOROD 65( PLOLN 3HQDZDU -XDO 6HODQMXWQ\D 3HUXVDKDDQ (IHN%DQN
WXMXKULEXOLPDUDWXV5XSLDK .XVWRGLDQWHUVHEXWDNDQPHODNXNDQSHPED\DUDQNHSDGD3HQDZDU-XDO
JUMLAH NILAI NOMINAL SUKUK YANG AKAN DI BUY BACK DAN BIAYA BUY BACK
HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SUKUK
-XPODKQLODLQRPLQDO6XNXN\DQJDNDQGLbuy back DGDODKVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU5S VHUDWXVWXMXK
SXOXKWXMXKPLOLDU5XSLDK +DUJDSHPEHOLDQWHUKDGDSQLODLQRPLQDOGDULSHPED\DUDQNHPEDOL6XNXNDGDODK VHUDWXV 3DGDWDQJJDOGLWHUELWNDQQ\D3HQJXPXPDQLQL3HUVHURDQWLGDNPHPLOLNL6XNXNGDQPHQ\DWDNDQWLGDNWHUGDSDWSLKDNWHUD¿OLDVL
HPSDW NRPD OLPD SHUVHQ \DLWX GLUHQFDQDNDQ VHEDQ\DNEDQ\DNQ\D VHEHVDU 5S VHUDWXV GHODSDQ SXOXK ODQJVXQJ 3HUVHURDQ VHODNX 3HPHJDQJ 6XNXN NHFXDOL D¿OLDVL \DQJ WHUMDGL NDUHQD NHSHPLOLNDQ DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO
HPSDWPLOLDUVHPELODQUDWXVHQDPSXOXKOLPDMXWD5XSLDK 3HPHULQWDK,QGRQHVLD
'LUHNVL3HUVHURDQ\DNLQEDKZD3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXNWLGDNPHPSHQJDUXKLNRQGLVLNHXDQJDQ3HUVHURDQNDUHQDVHMDODQ TAMBAHAN INFORMASI
GHQJDQLQLVLDWLIliquidity management dan deleveraging \DQJGLODNVDQDNDQROHK3HUVHURDQ
8QWXNWDPEDKDQLQIRUPDVL\DQJWHUNDLWGHQJDQ3HPEHOLDQ.HPEDOL6XNXN3HPHJDQJ6XNXNGDSDWPHQJKXEXQJL
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
)LQDQFH*URXS
3HULRGH0DVD3HQDZDUDQBuy Back6XNXNDNDQGLODNVDQDNDQSDGDWDQJJDO±-XQL3HPED\DUDQBuy Back 6XNXN 37$QJNDVD3XUD,
DNDQGLODNVDQDNDQSDGDWDQJJDO-XOL SVWGNI#DSFRLG
FF GDPLDQDNULVW\DQL#DSFRLG\X\XQZDU\XQDQLQJVLK#DSFRLG
PERSYARATAN BAGI PEMEGANG SUKUK YANG MENGAJUKAN PENAWARAN JUAL *UKD$QJNDVD3XUD,
3HPEHOLDQNHPEDOL6XNXNKDQ\DGDSDWGLODNXNDQ3HUVHURDQNHSDGDSLKDN\DQJWLGDNWHUD¿OLDVLNHFXDOLD¿OLDVLWHUVHEXWWHUMDGL .RWD%DUX%DQGDU.HPD\RUDQ%ORN%.DY
NDUHQDNHSHPLOLNDQDWDXSHQ\HUWDDQPRGDO3HPHULQWDK3DUD3HPHJDQJ6XNXN\DQJQDPDQ\DWHUFDWDWGDODPSHQLWLSDQNROHNWLI -DNDUWD3XVDW
SDGD.6(,VDPSDLGHQJDQSXNXO:,%WDQJJDO-XQLEHUKDNXQWXNPHQJDMXNDQSHQDZDUDQMXDODWDVVHOXUXK6XNXN
\DQJ GLPLOLNLQ\D NHSDGD 3HUVHURDQ GHQJDQ PHQ\HUDKNDQ 6XUDW .RQ¿UPDVL 3HQDZDUDQ -XDO 6XNXN \DQJ GLLVL OHQJNDS GDQ -DNDUWD-XQL
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Angkasa Pura I Kantor Pusat
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Mahkamah Agung
p.2
unresolved
org
Menteri Dalam Negeri. Adapun
p.2
unresolved
org
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
p.2
unresolved
person
Alex Marwata
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.