20260519_TPIA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32092383_lamp1.pdf

       berupa DGT Form (“SKD”) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), kepada Perseroan atau BAE
       selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2026 pukul 16.00 WIB pada alamat berikut:

                           Perseroan                                       BAE
                      Corporate Secretary                       PT Raya Saham Registra
                  PT Chandra Asri Pacific Tbk                     Plaza Sentral Lantai 2
            Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5         Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 – 48
            Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63                   Jakarta 12930
                         Jakarta 11410                            Telp. (021) 2525666
           Telp. (021) 5307950 Fax. (021) 5308930            E-mail: rsrbae@registra.co.id
           E-mail: corporatesecretary@capcx.com

   b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian Dividen Tunai akan dilakukan oleh KSEI
      melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak
      membuka rekening efek.

4. Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan
   a) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang
       berlaku. Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai (jika ada) menjadi kewajiban Pemegang Saham
       Yang Berhak dan karenanya Pajak Penghasilan tersebut akan dipotong langsung dari jumlah
       Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
   b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan sebagai
       berikut:
       (i) Pengenaan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
            tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
            Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun
            2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPH”) dan Surat KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal
            7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang Diterima oleh Wajib Pajak
            Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
       (ii) Pemegang Saham Yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan NPWP kepada
            KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling lambat pada tanggal 29 Mei
            2026 pukul 16.00 WIB.
   c) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan sebagai
       berikut:
       (i) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan
            Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia,
            akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPH.
       (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan
            Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif yang lebih
            rendah apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang
            disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 112 tahun 2025 tentang Tata Cara
            Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“Permenkeu 112/2025”), dan
            menyampaikan form DGT yang benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh
            Pemegang Saham Yang Berhak dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat
            berwenang di negara Pemegang Saham Yang Berhak dan telah mendapatkan pengesahan
            (part II form DGT) dari pejabat berwenang di negara Pemegang Saham Yang Berhak
            tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence atau

       Certificate of Domicile dalam bahasa Inggris) kepada KSEI, Perseroan atau BAE
       (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal 29 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
       Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham Yang Berhak tersebut
       tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Permenkeu 112/2025; dan/atau (b) KSEI,
       Perseroan atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham
       Yang Berhak tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.
d) Sehubungan dengan urusan perpajakan, Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi
   Perseroan melalui alamat surel di captaxdjp@capcx.com.
e) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script), bukti
   pemotongan pajak Dividen Tunai (bila ada) dapat diambil di kantor BAE.
f) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI,
   bukti pemotongan pajak Dividen Tunai (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek
   dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

                               Jakarta, 19 Mei 2026
                          PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
                                     DIREKSI