20240610_HYGN_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31659422_lamp1.pdf

   jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui
   KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan
   Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka
   rekening.

4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya
   tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran
   dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang
   Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening
   Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2024 secara tertulis
   kepada:
                             Biro Administrasi Efek (”BAE”)
                                PT Adimitra Jasa Korpora
                             Rukan Kirana Boutique O ice
                      Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta
                     Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
   perundangundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan
   akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong
   dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum
   atau Badan Usaha, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak
   (”NPWP”), diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru (apabila ada perubahan
   dari NPWP yang sudah pernah diberikan ke BAE sebelumnya) kepada BAE
   selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Bila NPWP belum
   diterima sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, akan dilakukan
   pemotongan PPh dengan tarif 30% atas pembayaran dividen kepada Wajib Pajak
   Badan Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi
   Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Negeri yang belum menyampaikan
   NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP
   terbaru kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
   Setelah tanggal tersebut, permintaan perubahan NPWP tidak dapat dipenuhi.



7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang pemotongan
   pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Berganda (P3B), wajib menyampaikan Form DGT yang telah ditandatangani oleh
   otoritas yang berwenang yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak No. PER25/PJ/2018 atau menyampaikan Surat Keterangan Domisili

   (”SKD”/Certificate of Domicile) yang lazim diterbitkan oleh otoritas di negara
   domisili bersama dengan Form DGT yang diisi lengkap oleh WPLN sesuai
   ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018. Mengacu pada
   peraturan tersebut, Form DGT harus berupa dokumen asli atau Wajib Pajak Luar
   Negeri dapat juga menyampaikan Tanda Terima SKD Wajib Pajak Luar Negeri
   beserta fotokopi SKD apabila sebelumnya sudah pernah menyampaikan Form
   DGT ini kepada Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya. Batas waktu penerimaan
   Form DGT atau Tanda Terima SKD beserta fotokopi SKD oleh BAE adalah
   selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak
   diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan
   akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen
   tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif
   diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank
   Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.




                            Jakarta, 10 Juni 2024
                                   Direksi
                       PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK