20240604_ASSA_Perubahan dan//atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31645966_lamp1.pdf

    DEFINISI


    KJPP RSR                         Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan

    K BLI                            Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia adalah
                                     pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi lndonesia yang
                                     menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa,
                                     berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman
                                     konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam
                                     perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di lndonesia

    Perseroan                        PT Adi Sarana Armada Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka
                                     yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik lndonesia,
                                     dengan alamat terdaftar di Gedung Samudera Kirana, Lt. G, Jl.
                                     Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350


    POJK tl2OZO                      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik lndonesia Nomor
                                     l7/PdK.OAnOzO tanggal 20 April 2O2O tentang Transaksi
                                     Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

    POJK 152020                      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik lndonesia Nomor
                                     L5|POIK.OAAO^O tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
                                     Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham perusahaan
                                     Terb u ka.

    PENDAHULUAN


   Keterbukaan lnformasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf (c)
   Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/poJK.0qzozo ('puK 17 Tahun 2020,,), tentang Transaksi
   Material dan Perubahan Kegiatan usaha, dimana perseroan wajib mengumumkan keterbukaan
   informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan
   pen8umuman Rapat Umum Pemegang Saham.

   Melalui Keterbukaan lnformasi ini, perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, maksud
   dan tujuan serta alasan dilakukannya penambahan kegiatan usaha.



A, RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
   Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta pendirian perseroan
   Nomor 55 tanggal 17 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Misahardi wllamarta, s.H., Notaris di
   Jakarta, yang telah: (i) memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
   lndonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya Nomor c-23561 HT.o1.o1TH.2002
   tanggal 29 November 2002; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik lndonesia Nomor 4g
   dan Tambahan Berita Negara Nomor 4748 tanggal 17 Juni 2003.

   Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir
   adalah sebagaimana termaktub dalam Akta pernyataan Keputusan Rapat pr Adi sarana Armada,
   Tbk., Nomor 145 tanggal 27 )uli 2022 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di
   Jakarta yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Admlnistrasi Badan
   Hukum oirektorat Jenderal Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

("Kemenkumham") sebagaimana dlnyatakan dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik lndonesia Nomor AHU-0054949.AHA.01.02.2022 tanBgal 4 A8ustus zo2z; dan (iil
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan pr Adi Sarana Armada, Tbk., Nomor
AHU-AHA.01.09-0040528 tanggal 4 Agustus 2022.

Perseroan mulai beroperasisecara komersial pada tahun 2003.


Kantor Pusat Perseroan beralamat di Gedung samudera Kirana Lt. E, Jl. yos sudarso No. gg, Jakarta
utara 14350. Perseroan juga membuka cabang atau perwakilan antara lain di Medan, pekanbaru,
Palembang, Lampung, Bandung, Padang, Jakarta (Landmark Center l, pondok pinang, Tipar Cakung,
dan Tambun), Semarang, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Malang, Solo, dan Bali.
Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek lndonesia dengan kode saham.,ASSA,,.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna
tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, perdagangan besar mobil bekas, angkutan bermotor
untuk barang umum, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat
bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas konsultasi transportasi dan reparasi
mobil.

Melalui entitas anaknya, Perseroan juga menjalankan aktivitas berikut:
a. PT Duta Mitra Solusindo
   Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (jasa
   outsourcingl.
b. PT Autopedia Sukses LestariTbk
   Penjualan kendaraan bekas dan penyertaan saham pada entitas anak.
c. PTTriAdi Bersama (AnterAja)
   Pos komersialf asa ekspedisi pengiriman barang.
d. PT Adi Sarana lnvestindo
   Penyediaan jasa manajemen dan konsultasi khususnya di bidang investasi, yang dimana pT Adi
   Sarana lnvestindo melakukan investasi di perusahaan-perusahaan baru.
e. PT Adi Sarana Transportasi (sebelumnya PT Kargo Bersama Teknologi)
   Pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar.

Pada tanggal Keterbukaan lnformasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:


        Dewan Komisaris

        Presiden Komisaris           : Erida
        Komisaris                    : HertantoMangkusasono
        Komisaris Independen         : Lindawati Gani
        Komisaris Independen         : Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto
        Direksi

        Presiden Direktur               Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
        Dire ktu r                     Jany Candra
        Dire ktu r                     Tjoeng Suyanto
        Direktu r                      Jerry Fandy Tunjungan

B    URAIAN SINGKAT MENGENAI PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA


     Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan Kegiatan usaha, yaitu menambah kegiatan
     usahanya saat ini dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

         KBII No.783OO TENTANG PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI
                                           SUMBER DAYA MANUSIA

     Berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah,
     Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya untuk memuat penambahan Kegiatan Usaha,
     khususnya mengubah pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan perseroan.

     Berdasarkan undang-undang tersebut dan poJK Ll2ozo, perubahan Anggaran Dasar perlu
     memperoleh persetujuan Rapat umum pemegang saham. setelah diperolehnya persetujuan Rapat
     umum Pemegang Saham dan izin atau persyaratan lain yang diperlukan, maka kegiatan usaha
     tambahan dapat dijalankan.

     Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan Kegiatan usaha akan
     dimintakan dalam RUPS Tahun 2024 perseroan, yang rencananya akan diselenggarakan pada Rabu,
     tanggal 26 Juni 2024.

C.   PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ATASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA


     Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang sewa kendaraan bermoto[ baik kendaraan
     beroda empat maupun dua. sampai dengan saat ini, jasa yang diberikan oleh perseroan kepada
     Pelanggan Perseroan adalah penyediaan unit kendaran sewa dan pengemudi Uika diminta oleh
     Pelanggan).


     Pengemudi yang disediakan oleh Perseroan adalah pengemudi milik anak usaha Perseroan yaitu
     PT Duta Mitra Solusindo, yang bergerak di bidang jasa Penyediaan Tenaga outsourcing dengan KBLI
     No.78300. Sampai dengan tanggal informasi ini disampaikan, tidak ada peraturan yang melarang
     Perseroan untuk menujuk subkontraktor/pihak ketiga untuk menyediakan jasa pengemudi.


     Namun demikian, salah satu pelanggan dari Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan
     tunduk pada peraturan Mineral dan Batubara, yang dimana setiap penyedia jasa yang menyediakan
     kendaraan sewa beserta dengan pengemudi, wajib memiliki kegiatan usaha penyediaan
     pengemudi/operator di dalam Anggaran Dasarnya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan
     Perseroan di atas, Perseroan berencana untuk menambahkan KBLI No. 78300 tentang penyediaan
     Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.

D.   RINGKASAN TAPORAN STUDI KELAYAKAN DARI PENITAI INDEPENDEN


     Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR") yang telah ditunjuk oleh Direksi
     Perseroan sebagai penllai independen sesuai dengan proposal No. RSR/P-B/FS2S03Z4, tanggal 28
     Maret 2024 telah diminta untuk melakukan Studi Kelayakan Keuangan atas Transaksi.

     Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia No. 54KM.12010 tertanggal
     25Januari 2010 mengenai lzin Penilai Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert.) yang ditetapkan sebagai
     penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. 8-1.10.00273 dan
     terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan
     Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.pB-17pJ-
     yPM.Ouoz3.

RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik lndonesia No.2.11.0095 berdasarkan
surat Keputusan Menteri Keuangan Republik tndonesia No. 113VKM.l2o11 tanggal 14 oktober
20L1.

Berlkut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Bidang Usaha di lndonesia
No.000472.0095-N/SSF*27E/W/2024 tanggal !7 Mei ZO?4 yan1 disusun oteh Upp RSR:

1. Objek Studi Kelayakan
   objek dalam studi Kelayakan Bisnis ini adalah penambahan kegiatan usaha KBLI No. 78300
   tentang Penyediaan sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi sumber Daya Manusia
   sehubungan dengan Rencana Perseroan.

2. Maksud dan Tujuan
  Maksud dari Studi Kelayakan Bisnis ini adalah untuk melakukan analisis atas kelayakan rencana
  penambahan kegiatan usaha yaitu Penyediaan sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi
  Sumber Daya Manusia KBLI No. 78300 sehubungan dengan Rencana perseroan, tidak untuk
  bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan, dan
  perpajakan.
        Tujuan penugasan adalah untuk melakukan studi Kelayakan Bisnis untuk keperluan
  penambahan kegiatan usaha pada perusahaan terbuka.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas
  Asumsi

  Laporan Studi Kelayakan Bisnis ini bersifat non-d,'sc/oimer opinion, KJPP RSR telah melakukan
  penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan studi kelayakan
  bisnis, data dan informasi yang diperoleh baik dari manajemen perseroan maupun dari sumber
  lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

  Laporan Studi Kelayakan Bisnis ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang
  disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah KJpp RSR sesuaikan asumsinya dan telah
  disetujui oleh manajemen ("Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan,,) sehingga mencerminkan
  kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya tf,iduciory dutyl.

  KJPP RsR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat KJpp RsR
  Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan tersebut wajar, namun KJpp RsR tidak bertanggung jawab
  terhadap pencapaiannya.
  KJPP RsR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan studi Kelayakan Bisnis.

  Kondi si Pembatas
  Studi Kelayakan Bisnis ini dlsusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam
  menyusun studi Kelayakan ini, KJPP RsR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data
  sebagaimana disediakan oleh manajemen perseroan, yang mana berdasarkan hakikat kewajaran
  adalah benai lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

  segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil studi Kelayakan KJpp
  RSR secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak dapat menerima tanggung jawab atas
  kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

  K,PP RSR menganggap bahwa sejak tanggal penilaian hingga tangtal penerbitan laporan Studi
  Kelayakan, tidak terdapat kejadian luar biasa yang secara material, baik secara makro ekonomi
  maupun industri, saat kini maupun yang akan datang, dapat berpengaruh terhadap perseroan.

        KJPP RsR ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan KJpp RsR secara khusus hanya
        terbatas pada aspek finansial, KJPP RSR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana
        Perseroan dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, karena hal tersebut berada di luar
        lingkup penugasan KJPP RSR.

     4. Metode dan Prosedur Penyusunan Laporan Studi Kelayakan
        Metode dan prosedur yang diterapkan dalam menyusun laporan studi kelayakan adalah:
        a. Analisis kelayakan pasar
        b. Analisis kelayakan teknis
        c. Analisis kelayakan pola bisnis
        d. Analisis kelayakan model manajemen
        e. Analisis kelayakan keuangan
     5. Kesimpulan Studi Kelayakan
        Perseroan memiliki kapasitas serta kemampuan yang cukup untuk melaksanakan Rencana
        Perseroan. Rencana Perseroan dengan nilai investasi Rp3,fl) miliar merupakan rencana yang
        dapat dilakukan oleh Perseroan, dilihat dengan empat metode yaitu NpV sebesar Rp7,g5 miliar,
        PBP selama 5 tahun 3 bulan dengan IRR sebesar 43,68% yang lebih besar dari WACC sebesar
        11,15% dan P/l sebesar 3,60x yang lebih besar dari satu.

     Berdasarkan hasil analisis RSR atas kelayakan pasar, teknis, pola bisnis, model manajemen, dan
     keuangan dengan asumsi dan kondisi pembatas yang dijelaskan pada Laporan ini, maka Rencana
     Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah LAYAX.

E.   KETERSEDIAAN TENAGA AHI.I TERKAIT PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA


     Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, perseroan akan mengembangkan
      infrastruktur bisnis penyedia juru mudi seperti pelatihan dan pendidikan juru mudi, kantor untuk
     administrasi pengelolaan juru mudi, sistem pengelolaan termasuk penggajian dan renumerasi, unit
      pendukung, koordinator juru mudi, serta hal-hal yang berkaitan dengan operasional. Biaya investasi
     yang dikeluarkan oleh Perseroan akan digunakan sebagai dana pelatihan dan pendidikan untuk calon
     juru mudi serta biaya modal kerja awal.


F.   PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA XBtl No.7830O TENTANG PENYEDTAAN SUMBER
     DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KONDISI
     KEUANGAN PERSEROAN


     Perubahan kegiatan usaha tersebut diharapkan akan memberikan manfuat bagi Perseroan di masa
     mendatang.

     Dengan dijalankannya rencana Penambahan Kegiatan Usaha, laba usaha Perseroan diperkirakan
     mengalami peningkatan anlara O,lqyo sampai dengan O,24Yo dan laba bersih Perseroan diperkirakan
     mengalami peningkatan antara 0,19% sampai dengan 0,79% karena adanya pendapatan tambahan
     dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha.
     Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan laporan studi
     kelayakan yang disusun oleh UPP RSR adalah sebagai berikut:

     Net Present Value : Rp7,85 miliar
     IRR                 : 43,68%

     PaybackPeriod : 5tahun3bulan

G.   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN


     sesuai dengan ketentuan PoJK No. !l2ozo, pe,sercan bermaksud untuk meminta persetujuan
     kepada Pemegang saham melalui RUps sehubungan dengan rencana perubahan Kegiatan usaha
     Utama Perseroan. Dalam hal ini, Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan akan dimintakan pada
     RUPS yang akan diselenggarakan Perseroan pada:


     Hari, Tanggal      Rabu, 25 Juni 2024
     Tem pat           Harris Hotel Kelapa Gading & Convention - Smiley Room Lantai S, Jalan Boulevard
                       Barat Raya No. 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
                       Jakarta Utara 14240
     Waktu              14.0O WIB - selesai


     Berikut merupakan tanggal-tanggal penting terkait penyelenggaraan RUpS perseroan:

                            Peristiwa                                      TanSgal

         Pengumuman RUPS                                                 20 Mei 2024

         Keterbukaan lnformasi mengenai          rencana                 20 Mei 2024
         Perubahan Kegiatan Usaha Utama

        Tanggal DPS untuk menentukan pemegang                             3 )uni 2024
        Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUpS

        Pemanggilan RUPS                                                 4 )uni 2024

        Perubahan dan/atau tambahan informasi atas                       24 Juni 2024
        Keterbukaan lnformasi

        RU P5                                                            26 Juni 2024

        Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS                               28 Juni 2024

        Penyampaian Risalah RUPS                                  Paling lambat 26 Juli 2024


     Selanjutnya, mata acara RUPSLB Perseroan sehubungan dengan penambahan Kegiatan usaha utama
     Perseroan adalah:


     "Perubahon Posol 3 Anggoron Dosor tentong Mokud don Tujuon serto Kegiaton Usoho, dalom
     rongko (i) penyesuoion dengon Klosifikosi Boku Lopongon Usoho lndonesio (KBLI 2O2O) don (ii)
     penombohon bidong usoho Perseroon, termosuk pembohoson Studi Keloyokon dolom rongko
     pemenuhon persyoroton don ketentuon P1JK No. 17/poJK.042020 tentong Tronsoki Moteriol don
     Perubohon Kegioton Usoho."

     Lebih lanjut, RUPS Perseroan akan diselenggarakan Perseroan dengan merujuk pada ketentuan
     Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 152020. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk
     mata acara khusus perubahan Pasal 3 di atas berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan
     adalah sebagai berikut:

         1. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUpi yang dihadiri oleh pemegang saham
            dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 13 (dua pertiga)
            bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui
            oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih
            dari ?73 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
            RUPS Perseroan.


         2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimakud dalam poin (1) di atas tidak tercapai,
            maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil
            mereka yang mewakili paling sedikit 16 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham
            dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil
            mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1,2 (satu per dua)
            bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUpS kedua.

        3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak
            tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
            mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam
            kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
            Perseroa n.


     Jika rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh
     persetujuan dari Pemegang saham pada RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali
     12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUpS tersebut.



H.   PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN


     Direlai dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 huruf (g) pOJK
     POIK 712020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: (i) Transaksi Material
     tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan
     dalam dokumen ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.




     (sisa holomon ini sengojo dikosongkon don lembor penandotongonon poda holomon berikutnyo)

I.   INFORMASI TAMBAHAN

     Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai informasi dari
     keterbukaan informasi ini harap menghubungi:

                                      PT ADI SARAI'IA ARMADA IBK
                                      Gedung SamudeG Kirana, Lt. 6
                                           Jl. Yos Sudarso No. 88
                                      Jakarta Utara 14350, lndonesia
                                     Telp./Phone (+52-21) 6530 8811
                                          Faks (+62-21) 6530 8811
                             Surel/E-mail: corporate.secretary@assarent,co,id
                                     Situs web/Website: www.assa.id



                                           Jakarta, 21 Mei 2024




            Drs. Prodio Sunarianto Sekar Pantiawati                Jerry Fandv Tuniungan
            Presiden Direktur                                       Direktu r