20240531_MOLI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31645069_lamp3.pdf

                         Kantor Biro Administrasi Efek (”BAE”)
                                  PT Adimitra Jasa Korpora
                          Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
                           Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
                               Jakarta Utara, 14250, Indonesia
                                   Telp: +62 21-2974 5222
                                   Fax: +62 21-2928 9961

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut
   akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan
   dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak
   Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai
   yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”)
   akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara
   Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka
   waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1 UU No. 7 Tahun 1983
   tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah
   ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
   Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
   Kerja menjadi Undang-Undang. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi
   sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan
   dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
   berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai
   dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
   Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Bagi WP Badan DN yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada
   Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek,
   diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank
   Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 11 Juni
   2024 pukul 16.00 WIB.
7. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut
   akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
   Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang
   bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham
   Perseroan yang bersangkutan.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
   akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
   memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 tentang Tata Cara
   Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang
   telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat kepada KSEI atau BAE sesuai
   peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang
   dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah
   dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam
   penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya
   dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka
   rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.


                                  Jakarta, 31 Mei 2024
                              PT Madusari Murni Indah Tbk
                                         Direksi