20240530_ARKA_Pemanggilan RUPS_31644251_lamp6.pdf

                        Kuorum Kehadiran dan Keputusan
                        PT ARKHA JAYANTI PERSADA Tbk

Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan , Akta tanggal 06 Januari 2020 Nomor 03 maka :
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Untuk mata acara :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
   a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan
      Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
      2023;
   b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan
      (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
      Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun
      buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris
   Pengunduran diri oleh Bpk Wawan Setyawan selaku Komisaris Independen terhitung sejak tanggal
   30 April 2024 berdasarkan surat pengunduran diri. Beserta dengan pengangkatan dan pengesahan
   pergantian posisi Komisaris Independen 2024.

   Masing masing agenda diatas kuorumnya dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah
   yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
   oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari
   jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila di tentukan lain
   dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .
   Selain itu juga diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 41 ayat 1 a dan keputusan diatur
   dalam ayat c.