20240529_IMAS_Penyampaian Bukti Iklan_31644054_lamp4.pdf

                                 Rabu, 29 Mei 2024                                                                                                                                                     M A K R O E K O N O M I 11
                                      SINERGI PROMOSI EKONOMI                                                                          KERANGKA RAPBN 2025

         Konektivitas Pembayaran
              Jadi Prioritas
   Bisnis, JAKARTA — Ke-                    regional, dan multilateral.         dan memperkuat posisi In-
menterian Luar Negeri dan                     Ketiga, dukungan terhadap         donesia di internasional.
Bank Indonesia (BI) bersinergi              kepentingan ekonomi nasional           Perry mengatakan, kerja
dalam rangka memacu pro-                    di tingkat internasional, antara    sama ini cukup strategis karena
mosi penanaman modal dan                    lain melalui kerja sama untuk       akan memperkuat kebijakan
penggunaan mata uang lokal                  mendorong penggunaan mata           dalam rangka memperjuang-
atau local currency transaction             uang lokal dalam penyelesaian       kan kepentingan Indonesia,
(LCT) dalam setiap transaksi                transaksi, perluasan konekti-       utamanya dalam konteks
ekonomi dengan mitra dagang,                vitas sistem pembayaran, dan        perdagangan, investasi, serta
termasuk perluasan konekti-                 pengembangan ekonomi dan            penggunaan mata uang lokal.
vitas pembayaran.                           keuangan syariah.                      “Dengan demikian, diplo-
   Gubernur BI Perry Warjiyo                  “Kerja sama ini untuk             masi ekonomi yang dilakukan
mengatakan secara umum ada                  mendukung perekonomian              menjadi semakin efektif untuk
tiga fokus kolaborasi promosi               nasional dan meningkatkan           mendukung terjaganya kepen-
ekonomi nasional di manca-                  pemahaman mengenai kebi-            tingan nasional dan persepsi
negara tersebut.                            jakan Indonesia. Kerja sama         positif perekonomian Indone-
   Pertama, upaya mengelola                 kedua lembaga berlaku efektif       sia di tingkat internasional,”
persepsi positif Indonesia ser-             sampai dengan 15 Mei 2029,”         ujarnya.
ta mendorong investasi dan                  kata Perry, Selasa (28/5).             BI mencatat, penggunaan                                                                                                                                                                                  Antara/Aditya Pradana Putra
perdagangan. Kedua, meneliti                  Dia menambahkan, kemitra-         LCT sepanjang tahun berja-
posisi Indonesia dan melaksa-               an melalui penandatanganan          lan 2024 yang berakhir April                           Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri)                                            Senayan, Jakarta, Selasa (28/5). Seluruh fraksi DPR
                                                                                                                                       menerima berkas berisi pandangan Fraksi PDI                                              menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok
nakan hubungan internasional                Nota Kesepahaman ini men-           mencapai US$2,29 miliar, naik                          Perjuangan terhadap kerangka RAPBN 2025 dari                                             Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran
untuk mendukung kepenting-                  cerminkan upaya koordinasi          166% dibandingkan dengan                               anggota F-PDIP Edy Wuryanto dalam Rapat Paripurna                                        Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang
an dan meningkatkan peran                   dan sinergi kedua lembaga           periode yang sama tahun lalu.                          DPR ke-18 Masa Persidangan V di kompleks Parlemen,                                       disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut.
Indonesia di tingkat bilateral,             dalam meningkatkan peran            (Maria Elena)



                                                                                              PENERIMAAN SEKTOR DIGITAL



                                 RADAR LEMAH OTORITAS PAJAK
                      Bisnis, JAKARTA — Perkembangan ekonomi digital yang cukup pesat belum mampu direspons maksimal oleh fiskus, baik dari sisi
                       administrasi maupun regulasi. Jika tak segera ditangani, bukan hanya potensi penerimaan yang tak terpungut, pemerintah juga
                                                                 dihadapkan pada penggerusan basis pajak.

                                                                                                              Annasa R. Kamalina & Tegar Arief
                                                                                                                    redaksi@bisnis.com




        P
                       emerintah sejatinya bukannya               Penjualan atas Barang Mewah, beleid tu-                             mengatakan potensi hilangnya basis pajak                                          syarat agar pengenaan PPh ada di negara
                       tak peka perihal dinamika ter-             runan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi                             dari PPN amat besar dalam transaksi lintas                                        sumber penghasilan atau negara pasar,
                       sebut. Ketakutan otoritas fiskal           Peraturan Perpajakan atau HPP.                                      batas, khususnya transaksi customer to                                            dalam hal ini Indonesia.
                       dari efek terus berkembangnya                 Sebab dalam beleid itu pemerintah me-                            customer (C2C) dan business to consumer                                             Konsep tersebut berkaitan dengan physical
                       ekonomi digital acapkali disu-             miliki kewenangan untuk menunjuk pihak                              (B2C).                                                                            presence. Artinya, penghasikan wajib pajak
                       arakan.                                    lain sebagai pemungut PPN. Pihak lain                                  Pasalnya, transaksi B2C tersebut berhu-                                        luar negeri dari Indonesia sebagai negara
            Termutakhir, kecemasan itu muncul dalam               yang dimaksud adalah pihak yang terlibat                            bungan dengan penjualan barang atau jasa                                          sumber akan dikenai PPh di Indonesia
         Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok                   langsung atau memfasilitasi transaksi antar-                        di luar negeri dan pembelinya merupakan                                           sepanjang wajib pajak luar negeri tersebut
         Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, yang                   pihak, termasuk transaksi yang dilakukan                            konsumen individu atau rumah tangga di                                            memiliki kehadiran fisik di dalam negeri.
         menjadi cikal bakal Anggaran Pendapatan                  secara elektronik.                                                  dalam negeri.                                                                       “Ketika ekonomi digital berkembang pesat,
         dan Belanja Negara (APBN) 2025.                             Ini pun membuka celah yang amat lebar                               Atas dasar transaksi tersebut, idealnya                                        prasyarat physical presence kurang relevan
            Pemerintah mencatat, adanya tren pera-                bagi negara dalam menunjuk perusahaan                               pembeli sebagai penanggung PPN me-                                                karena wajib pajak luar negeri dapat mem-
         lihan konsumsi berbasis digital yang makin               perdagangan melalui sistem elektronik                               nyetor sendiri pajak yang harus dibayar.                                          peroleh penghasilan dari Indonesia tanpa
         meningkat akan memperbesar eksistensi                    (PMSE) domestik, yang memang selama                                 Namun, faktanya konsumen cenderung                                                melalui keberadaan fisik,” katanya.
         pelaku ekonomi di negeri ini.                            ini belum ditugaskan negara untuk me-                               tidak menyetor PPN tersebut. Di sisi lain,                                          Sementara itu, Direktur Penyuluhan,
            Praktik perdagangan secara digital di satu            mungut PPN.                                                         penunjukan pemungut PPN atas PMSE                                                 Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
         sisi berdampak positif terhadap efisiensi                   Dalam kaitan PPh, pemerintah juga bisa                           masih kurang signifikan.                                                          Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi
         perekonomian. Namun, di sisi lain juga                   mempercepat implementasi pemajakan atas                                Adapun dalam konteks PPh, risiko hilang-                                       Astuti mengatakan pemerintah akan terus
         menyebabkan peningkatan shadow economy.                  korporasi multinasional yang telah dise-                            nya pajak muncul pada PPh Badan yang                                              menggali potensi penerimaan pajak usaha
            Shadow economy berkorelasi erat dengan                pakati melalui Organisation for Economic                            disebabkan oleh basis pengenaan pajak.                                            ekonomi digital.
         seluruh aktivitas ekonomi baik yang dila-                Co-operation and Development (OECD).                                Menurutnya, PPh Badan juga mencakup                                                 Di antaranya PPN PMSE, pajak kripto,
         kukan individu, rumah tangga, maupun                        Akan tetapi, aneka siasat tersebut ter-                          kewajiban yang dijalankan oleh subjek                                             pajak fintech atas bunga pinjaman yang
         perusahaan dengan tujuan untuk menghin-                  bilang jalan di tempat. Hampir tak ada                              pajak berupa bentuk usaha tetap (BUT)                                             dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan
         dari atau mengelak dari kewajiban admi-                  upaya ekstra yang bisa dipantau publik                              atau permanent establishment.                                                     pajak Sistem Informasi Pengadaan Peme-
         nistrasi di institusi pemerintah, termasuk               dalam memungut pajak ekonomi digital.                                  Mengacu pada ketentuan Penghindaran                                            rintah (SIPP) atas transaksi pengadaan
         perpajakan.                                                 Terlebih, estimasi nilai ekonomi digital di                      Pajak Berganda (P3B), BUT menjadi pra-                                            barang dan/atau jasa.
            Persoalannya, sistem perpajakan saat                  Indonesia sangat besar dan pada tahun
         belum dapat menangkap sepenuhnya ak-                     depan ditaksir mencapai US$130 miliar.
         tivitas ekonomi tersebut sehingga terdapat               (Lihat infografik).
         risiko kehilangan basis pajak (tax base)                    Atas dasar inilah, beberapa fraksi di
         khususnya dalam konteks Pajak Pertam-                    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI men-                                                                      PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
         bahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan                  desak pemerintah untuk menyajikan desain                                                                                                           (”Perseroan”)
         (PPh) dari para pelaku ekonomi digital.                  atau rumusan skema yang bertujuan
                                                                                                                                                                                              PEMANGGILAN
            Risiko itu disadari betul oleh pemerintah.            mendeteksi potensi hingga memungut
                                                                                                                                                                                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
         Sayangnya, aksi pemangku kebijakan hanya                 pajak atas ekonomi digital.
         berhenti pada analisis risiko dan kurang                    Desakan itu salah satunya disampaikan                               Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi      5) Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.
                                                                                                                                         mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum                       KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
         memperhatikan penanganan risiko yang                     oleh Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dewi                                 Pemegang Saham Tahunan Perseroan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :                a. dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
         bisa muncul sewaktu-waktu.                               Asmara, saat membacakan pandangan                                                          Hari, Tanggal    : Kamis, 20 Juni 2024                                     menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari
                                                                                                                                                             Waktu            : pukul 15.00 s/d 16.00 WIB                               Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
            Faktanya, ada banyak perangkat yang                   perihal KEM PPKF 2025.                                                                     Tempat           : Indomobil Tower lantai 13                           b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara
         bisa dioptimalisasi oleh otoritas fiskal dalam              “Kami berharap pemerintah lebih serius                                                                     Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330                   elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-
                                                                                                                                                                                                                                        hal berikut:
                                                                                                                                         Mata Acara 1:
         rangka menguatkan radar pungutan pajak                   menggali potensi penerimaan dari sumber                                Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha
                                                                                                                                                                                                                                         3URVHV5HJLVWUDVL
         atas aktivitas ekonomi digital.                          alternatif terutama ekonomi digital yang                               Perseroan untuk Tahun Buku 2023.                                                       
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                          3URVHV3HQ\DPSDLDQ3HUWDQ\DDQGDQDWDX3HQGDSDW6HFDUD(OHNWURQLN
                                                                                                                                                                                                                                          3URVHV3HPXQJXWDQ6XDUD9RWLQJ
            Misalnya, menindaklanjuti PP No. 44/2022              terus berkembang,” katanya dalam Sidang                                Mata Acara 2:                                                                                   7D\DQJDQ5836
                                                                                                                                         Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
         tentang Penerapan terhadap Pajak Pertam-                 Paripurna DPR RI, Selasa (28/5).                                       Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun
                                                                                                                                                                                                                                        yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : www.indomobil.com
                                                                                                                                                                                                                                6) Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan
         bahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak                       Mayoritas fraksi di Parlemen sepakat,                               Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
                                                                                                                                         (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
                                                                                                                                                                                                                                    kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General
                                                                  penggalian potensi pajak dari sumber al-                               Penjelasan Mata Acara 1 dan 2
                                                                                                                                                                                                                                    Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
                                                                                                                                                                                                                                    pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan
  Realisasi Penerimaan PPN PMSE                                               ternatif sangat mendesak untuk                             Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
                                                                                                                                         2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Direksi serta Perhitungan
                                                                                                                                                                                                                                    memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan

  Tahun             Rp Triliun                            Pertumbuhan (%)     memenuhi besarnya kebutuhan                                Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan
                                                                                                                                                                                                                                    suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
                                                                                                                                                                                                                                7) Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI,
                                                                              belanja pada masa mendatang.                               Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan wajib diajukan ke RUPS              maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai
  2020                   0,73                                             -                                                              Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.                                 berikut:
  2021                   3,90                                       434,24
                                                                                 Kalangan pemerhati pajak                                Mata Acara 3:                                                                              a) Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan
  2022                   5,51                                         41,28   pun   memandang kewaspada-                                 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023.                                    (www.indomobil.com)
                                                                                                                                                                                                                                    b) Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra,
  2023                   6,76                                        22,68    an  yang   tertuang dalam KEM                              Penjelasan Mata Acara 3
                                                                                                                                                                                                                                        Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
                                                                                                                                         Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi akan
  2024*                   2,6                                             -   PPKF   2024   itu patut direspons                          mengusulkan penggunaan dari laba bersih Perseroan kepada RUPS Tahunan untuk                    paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu
                                                                                                                                                                                                                                        hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
                                                                              dengan cepat.                                              mendapatkan persetujuan penggunaannya.
                                                                                                                                                                                                                                    c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir
                                                                      487                                                                Mata Acara 4:
                                                  476       453                                                                          Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun
                                                                                                                                                                                                                                        dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan
                                                                                                                                                                                                                                        yang diambil.
                                                                                         BASIS PAJAK                                     Buku 2024, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
                                      401                           Target
                                                                                                                                                                                                                                    d) Pemegang saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan
                                                 2022                                       Direktur Ekseku-                             Penjelasan Mata Acara 4                                                                        pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang
                                                           2023      2024                                                                Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk                     diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan mata acara Rapat,
                                                                                         tif Pratama Kreston                             Tahun Buku 2024 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan                     yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat
                           266        2021                                               Tax Research Institue                           Komisaris Perseroan.                                                                           termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan
                                                                                                                                         Mata Acara 5:                                                                                  dalam Risalah Rapat.
               206                                                                       Prianto Budi Saptono                            Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan               8) Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka
                           2020                                                                                                          Penjelasan Mata Acara 5                                                                    wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada
                                                                                                                                                                                                                                    gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib
  106          2019                                                                                                                      Perubahan ini sehubungan dengan meninggalnya Bapak Soebronto Laras selaku
                                                                                                                                                                                                                                    mengikuti prosedur sebagai berikut:
                                                                                               Masifnya perkembangan                     Komisaris Utama Perseroan
                                                                                                                                                                                                                                    a. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung sesuai protokol keamanan
                                                                                                                                         Mata Acara 6:
  2018                                                                                     ekonomi digital menyisakan                    Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan
                                                                                                                                                                                                                                        pemilik gedung.
                                                                                                                                                                                                                                    b. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya
                                                                                          tantangan yang sangat berat                    Komisaris Perseroan.
                                                                                                                                                                                                                                        \DQJKDGLUVHFDUD¿VLNGDODP5DSDWWHUPDVXNPHODUDQJSHPHJDQJVDKDPDWDX
     Transaksi Perdagangan                                                                      bagi pemerintah dalam                    Penjelasan Mata Acara 6
                                                                                                                                         Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penetapan
                                                                                                                                                                                                                                        kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
                                                                                                                                                                                                                                    c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
           Elektronik                                                                               kaitan optimalisasi                  kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
                                                                                                                                         Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan
                                                                                                                                                                                                                                        membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri
                                                                                                                                                                                                                                        lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum
                (Rp Triliun)                                                                        pemungutan pajak.                    besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan           memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
                                                                                                                                         kepada Dewan Komisaris Perseroan.                                                              Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili
                                                                                                                                         CATATAN :                                                                                      atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar

                                                                                           Estimasi Nilai Ekonomi                        1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
                                                                                                                                            Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi).
                                                                                                                                                                                                                                        yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang
                                                                                                                                                                                                                                        diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI
                                                                                                                                         2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang
                                                                                                Digital Indonesia                           namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa,
                                                                                                                                                                                                                                        diminta untuk memperlihatkan KTUR.
                                                                                                                                                                                                                                    d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada
                                                                                                                                            tanggal 28 Mei 2024.                                                                        di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
                                                                                Tahun                               US$ Miliar           3) Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat dapat dilakukan dengan           9) Perseroan menyediakan bahan terkait mata acara Rapat, Surat Kuasa dan dokumen
                                                                                                                                            mekanisme sebagai berikut:                                                              pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.indomobil.com.
                                                                                2021                                       70             D KDGLUGDODP5DSDWVHFDUD¿VLNDWDX                                              10) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau
                                                                                2022                                        77              b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi          penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
                                                                                                                                                pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan
                                                                                2025                                      130                   kolektif KSEI).                                                                                                   Jakarta, 29 Mei 2024
                                                                                2030                                 220—360             4) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses                                                        Direksi
                                                                                                                                            menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).                                PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
  BISNIS/M.IMRON GHOZALI                                                       Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, diolah