20260907_BBSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32145897_lamp3.pdf

NOTARIS & PPAT
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn
SOHO Pancoran, Tower Noble Unit N-1608
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan 12180
Telp
:08128125897
Email
: fajrimekka.notaris@gmail.com, fajriputra@yahoo.com
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa untuk seluruh mata acara Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a butir ii Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat ini dapat dilangsungkan
jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik
melalui easy.KSEl maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.478.577.339 (tiga miliar
empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh
sembilan) saham yang merupakan 94,662% (sembilan empat koma enam enam dua persen) dari
3.674.723.301 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga
ratus satu) saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara
yang sah.
D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Agenda Rapat
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEl diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam
fitur chat "Electronic Opinions".
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEl dalam Rapat
yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Secara Fisik :
a. Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain diminta
untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara untuk dihitung berapa jumlah saham
yang tidak setuju dan/atau abstain oleh Notaris.
b. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
2. Secara Elektronik :
Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat
dalam aplikasi eASY.KSEl sebelum tanggal rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan
pilihan suaranya selama :
a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASy. KSEl pada menu
"E- Meeting Hall", sub menu " Live Broadcasting".
b. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, system
secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung
mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara
elektronik berlangsung akan terlihat status " voting for mata acara item No. ()" pada

NOTARIS & PPAT
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn
SOHO Pancoran, Tower Noble Unit N-1608
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan 12180
Telp
:08128125897
Email
: fajrimckka.notaris@gmail.com, fajriputra@yahoo.com
kolom " General Meeting Flow Text". Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya
tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom " General Meeting Flow Text " berubah
menjadi “ Voting for mata acara Item No. ( ) has ended", maka akan dianggap memberikan
suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat
No
Mata Acara Rapat
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
Total Setuju
1.
Mata Acara Pertama
Terdapat 3 (tiga) usulan terkait
Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan:
i. Menerima dan
menyetujui pengunduran
3.478.577.239
100
99,999997%
diri Bapak Markus
Sugiono
ii. Usulan Pengangkatan
3.478.577.239
100
99,999997%
Bapak Waldy Gutama
sebagai Komisaris
Independen
Usulan Pengangkatan Ibu
722.534.762
2.756.042.577
20,770985%
Paulina J. Rietkamp, S.E.,
M.M. sebagai Komisaris
Non Independen
Persetujuan atas Perubahan
2.756.042.892
722.534.447
79,229024%
Susunan Pengurus Perseroan:
2.
Mata Acara Kedua:
Persetujuan atas Perubahan
2.756.042.892
100
722.534.347
99,999997%
Remunerasi Pengurus Perseroan
3.
Mata Acara Ketiga:
Persetujuan atas Perubahan
2.756.042.892
722.534.447
79,229024%
Anggaran Dasar Perseroan

NOTARIS & PPAT
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn
SOHO Pancoran, Tower Noble Unit N-1608
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan 12180
Telp
:08128125897
Email
: fajrimckka.notaris@gmail.com, fajriputra@yahoo.com
G. Keputusan Rapat
Mata Acara Pertama Rapat:
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Markus Sugiono selaku Komisaris
Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab
(acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, sepanjang
tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam buku dan catatan Perseroan serta tidak
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Waldy Gutama dalam jabatannya sebagai Komisaris
Independen.
3. Tidak Menyetujui Pengangkatan Ibu Paulina J. Rietkamp, S.E., M.M. dalam jabatannya sebagai
Komisaris Non Independen Perseroan.
Menetapkan bahwa adanya perubahan dan penambahan anggota Dewan Komisaris tersebut
maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebelum perubahan:
Presiden Komisaris
: Bapak DINNO INDIANO;
Komisaris Independen
: Bapak ZAINAL ABIDIN;
Komisaris Independen
: Bapak MARKUS SUGIONO;
Presiden Direktur
: Bapak ANTON HERMAWAN;
Direktur
: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur
: Bapak WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
Direktur
: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur
: Bapak TAN ALIE.
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris setelah perubahan:
Presiden Komisaris
: Bapak DINNO INDIANO;
Komisaris Independen
: Bapak ZAINAL ABIDIN;
Komisaris Independen
: Bapak WALDY GUTAMA;*
Presiden Direktur
: Bapak ANTON HERMAWAN;
Direktur
: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur
: Bapak WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
Direktur
: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur
: Bapak TAN ALIE.
*)Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK
atas penllalan kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS & PPAT
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn
SOHO Pancoran, Tower Noble Unit N-1608
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan 12180
Telp
:08128125897
Email
: fajrimckka.notaris@gmail.com, fajriputra@yahoo.com
Mata Acara Kedua Rapat:
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Remunerasi Pengurus Perseroan
1.
Memberikan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk lima Direktur dan tiga anggota
Dewan Komisaris dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,8% (tujuh koma delapan persen) dari
tahun sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan rapat berikutnya.
2.
Memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Mata Acara Ketiga Rapat:
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada Pasal 3, Pasal 14
ayat 10, Pasal 15 ayat 1 dan penambahan ayat 8, Pasal 16 ayat 15, Pasal 17 ayat 1 dan ayat 9, serta
menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan
sebagaimana dimaksud:
Pasal 3
1.
Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
a) melakukan kegiatan usaha di bidang Perbankan Umum Konvensional (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia/KBLI versi 2025 - KBLI 64121); dan
b) melakukan kegiatan usaha di bidang Penyediaan Jasa Pembayaran (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia/KBLI versi 2025 - KBLI 64141)
2.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b) menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c) melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
d) menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan
dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
e) menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank
dan/atau Nasabah;
f) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
g) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
h) melakukan kegiatan pengalihan piutang;
i) melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
j) melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.
Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan juga
dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
a) melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau
perusahaan lain yang mendukung industri Perseroan;
b) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

NOTARIS & PPAT
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn
SOHO Pancoran,Tower Noble Upit N-1608
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan 12180
Telp
:08128125897
Email
: fajrimekka.notaris@gmail.com, fajriputra@yahoo.com
c) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun;
d) melakukan kegiatan usaha pemberian layanan garansi/Jaminan kepada aplikan;
e) melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan pihak
selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
dan/atau
f)
melakukan kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya dengan tetap
mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Pasal 14 ayat 10
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka
dengan lampaunya kurun waktu térsebut pengunduran diri anggota Direksi yang
bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya
tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan
hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
Pasal 15 ayat 1 dan Penambahan Ayat 8
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
Perseroan, serta menJalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemillkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan
bahwa untuk:
a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang
menyerupai kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
b. meminjam uang dari pihak lain yang tidak termasuk dalam huruf (a) ayat ini, atau
menerima fasllitas kredlt atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman
uang kepada pihak lain, kecuali proses pinjam-meminjam dana jangka pendek antar bank
di pasar uang antar bank (PUAB) untuk mengelola likuiditas harian Perseroan;
c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun
di luar negerl;
d. membell aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali

NOTARIS & PPAT
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn
SOHO Pancoran, Tower Noble Unit N-1608
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan 12180
Telp
:08128125897
Email
: fajrimckka.notaris@gmail.com, fajriputra@yahoo.com
pembelian aset tersebut dimaksudkan untuk penyelamatan kredit bermasalah termasuk
pengambilalihan agunan debitur dengan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA)
serta pembelian aset yang merupakan inventori Perseroan dan/atau dalam rangka
melaksanakan kegiatan usaha Perseroan;
e. menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya 20% (dua puluh persen)
atau lebih sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.
8. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih
atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan, untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Kuasa sebagaimana diatur pada ayat ini
adalah kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam surat kuasa.
Pasal 16 ayat 15:
15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video
konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua
anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama
lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap
sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam
menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang
diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana
anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 15 ini berlaku semua
syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi
dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan
dalam rapat;
b. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon
konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut
tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau
kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang
sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian
dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut
setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video
konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
C.
Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon
konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana
diuraikan dalam ayat 15 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua
anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah
rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir
c ini tidak diperlukan.

NOTARIS & PPAT
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn
SOHO Pancoran, Tower Noble Unit N-1608
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan12180
Telp
:08128125897
Email
: fajrimekka.notaris@gmail.com,fajriputra@yahoo.com
Pasal 17 ayat 1 dan ayat 9:
1.
Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu)
diantara Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris dan setidaknya 50% (lima
puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris wajib merupakan Komisaris
Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar
Modal. Perseroan dapat mengangkat lebih dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris
dengansyarat maksimal jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi jumlah
anggota Direksi.
9.
Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka
dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari
jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran
diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga)
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal
jumlah anggota Dewan Komisaris.
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota
Dewan Komisaris.
Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka dengan ini Pimpinan
Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT KROM BANK INDONESIA Tbk.
pada pukul 11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).
Notaris Jakarta Selatan
Dr. MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn.