Back to announcement
20260505_HMSP_Informasi Transaksi Afiliasi_32077579_lamp3.pdf
Asset transaction Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO.
42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK
42”) SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN SEWA.
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT OLEH PARA
PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA
EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING,
MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA
SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI BUKAN MERUPAKAN SUATU
TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM POJK 17 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI) DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG
DIMAKSUD OLEH POJK 42.
DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI
INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(”Perseroan”)
Berkedudukan di Surabaya
Bidang Usaha:
Industri Rokok
Kantor Pusat:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986
Lokasi Pabrik:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal
Kantor Perwakilan Korporasi:
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2026
Page 2
DEFINISI-DEFINISI
Keterbukaan Informasi: berarti keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi
sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi dan setiap informasi
tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia.
Laporan Pendapat Kewajaran: adalah suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen
No.00037/2.0095-00/BS/04/0269/1/IV/2026 tanggal 29 April 2026 mengenai pendapat kewajaran atas
Transaksi.
Objek Sewa: berarti Objek Sewa Karawang dan Objek Sewa Sukorejo.
Objek Sewa Karawang:
1. Tanah dan bangunan pabrik dengan luas 46.850 m2 yang terletak di Jalan Permata Raya III Lot CC
1,2,5, Kelurahan Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. Tanah dan bangunan gudang (1 unit) dengan luas 2.808 m2 yang terletak di Jalan Permata II Lot BB-
3, 4B, 7, dan 8A, Karawang International Industrial City (KIIC), Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk
Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Tanah dan bangunan gudang (5 unit) dengan luas 14.040 m2 yang terletak di Jalan Permata II Lot
BB-3, 4B, 7, dan 8B, Karawang International Industrial City (KIIC), Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk
Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Objek Sewa Sukorejo:
Tanah dan bangunan dengan luas 2.268 m2 yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 51,4, Desa
Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan
wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar
modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak
tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan
kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK
sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Penilai Independen: adalah firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, suatu penilai independen
yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian aset sewa dan kewajaran
atas Transaksi.
Perjanjian Sewa: adalah Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa yang
ditandatangani oleh Perseroan sebagai pemilik dan PMID sebagai penyewa yang berlaku efektif sejak
tanggal 1 Mei 2026 sehubungan dengan sewa-menyewa atas Objek Sewa.
Perseroan: adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka dan
didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia.
Page 3
PMID: adalah PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, suatu
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih.
PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan
hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, bergerak di bidang usaha manufaktur dan
perdagangan rokok, produk tembakau lainnya dan produk lain yang mengandung nikotin yang dipasarkan
di luar wilayah Amerika Serikat, dan memiliki secara langsung atau tidak langsung, 100% saham yang
dikeluarkan (issued shares) di Philip Morris Finance SA, Philip Morris Products SA, dan PMID.
POJK 17: adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK 42: adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi: berarti kegiatan sewa-menyewa antara Perseroan sebagai pihak yang menyewakan dan PMID
sebagai penyewa atas Objek Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa.
Undang-Undang Pasar Modal: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang
Pasar Modal.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi. Perjanjian Sewa adalah Transaksi
Afiliasi menurut POJK 42. Namun, Perjanjian Sewa bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan
sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 42 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana
didefinisikan di dalam POJK 17, berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai
kewajaran Transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.
I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi
Perseroan memiliki beberapa bangunan/ruangan/area yang sedang tidak digunakan oleh Perseroan
yang berlokasi dimana Objek Sewa berada. Di saat yang bersamaan, PMID memerlukan tambahan
bangunan/ruangan/area untuk menunjang kegiatan manufakturnya.
Tujuan Transaksi ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang tidak terpakai sehingga
dapat menghasilkan pendapatan bagi Perseroan.
Transaksi tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena
Perseroan belum menerima penawaran apapun dari pihak yang tidak terafiliasi untuk menyewa tanah
dan bangunan tersebut.
Page 4
B. Objek Perjanjian
1. Objek Transaksi
Berdasarkan Perjanjian Sewa, Perseroan akan menyewakan Objek Sewa kepada PMID. Berikut
adalah detil lengkap mengenai Objek Sewa:
Objek Sewa Karawang
1. Tanah dan bangunan pabrik dengan luas 46.850 m2 yang terletak di Jalan Permata Raya III Lot
CC 1,2,5, Kelurahan Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. Tanah dan bangunan gudang (1 unit) dengan luas 2.808 m2 yang terletak di Jalan Permata II
Lot BB-3, 4B, 7, dan 8A, Karawang International Industrial City (KIIC), Desa Sukaluyu,
Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Tanah dan bangunan gudang (5 unit) dengan luas 14.040 m2 yang terletak di Jalan Permata II
Lot BB-3, 4B, 7, dan 8B, Karawang International Industrial City (KIIC), Desa Sukaluyu,
Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Objek Sewa Sukorejo
Tanah dan bangunan dengan luas 2.268 m2 yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 51,4,
Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
2. Nilai Transaksi
Perjanjian Sewa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2026 hingga dan
termasuk tanggal 30 April 2031, dengan rincian harga sebagai berikut:
Objek Sewa Nilai (per Tahun)
Objek Sewa Karawang Rp68.728.830.000
Objek Sewa Sukorejo Rp780.120.000
Total Biaya Sewa Tahunan Rp69.508.950.000
Total Biaya Sewa 5 (lima) Tahun Rp347.544.750.000
Berdasarkan tabel di atas, nilai Transaksi untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp347.544.750.000
(tiga ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh
ribu Rupiah) dengan mekanisme penagihan tahunan dimana Perseroan akan menagihkan PMID
sebesar Rp69.508.950.000 (enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus
lima puluh ribu Rupiah).
Nilai Transaksi ini sesuai dengan nilai pasar per tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan laporan
penilaian aset yang dilakukan oleh Penilai Independen.
Perseroan akan mengeluarkan tagihan terkait biaya sewa atas Objek Sewa kepada PMID di bulan
Page 5
Mei setiap tahunnya, dan PMID akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas biaya sewa
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan faktur tagihan oleh
Perseroan.
Total nilai Transaksi untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar 1.23% dari ekuitas Perseroan
berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31
Desember 2025. Dengan demikian, Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana
didefinisikan dalam POJK 17, karena nilai Transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari
ekuitas Perseroan.
C. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan
Di bawah ini adalah bagan kepemilikan saham Perseroan dan pihak yang melakukan Transaksi:
Berikut ini adalah keterangan mengenai pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan:
PT Philip Morris Indonesia
PMID adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,
bergerak di bidang manufaktur rokok putih. PMID didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas No. 30 tanggal 10 Agustus 1998 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah
disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusannya No. C-
7791.HT.01.01.TH.99 TAHUN 1998 tanggal 28 April 1999 serta diumumkan dalam lembaran Berita
Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6247. PMID merupakan
pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Saat ini, PMID memiliki 92,44% dari saham yang
dikeluarkan Perseroan. PMID merupakan suatu perusahaan yang termasuk dalam PM International
Group. Perseroan dan PMID memiliki pihak pengendali yang sama yaitu PM International.
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMID sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 2 April
Page 6
2026, yang dibuat di hadapan Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0191708 tanggal 7 April 2026, adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Aji Sumantoro
Direktur : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire
Dewan Komisaris
Komisaris : Jefry Andi Tjokroaminoto
D. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi
Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki sekitar 92,44% saham pada Perseroan, dan oleh
karenanya merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Selanjutnya, PMID
dikendalikan oleh PM International. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu Pihak
Afiliasi dari PMID berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.
II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
A. Riwayat Singkat
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan
pada tanggal 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan
Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, S.H., pada waktu
itu Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357.
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta No. 107 tanggal 27
Mei 2025, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., yang telah memperoleh persetujuan Menteri
Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0040768.AH.01.02 TAHUN 2025
tanggal 23 Juni 2025.
Page 7
B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 30 April 2026 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp. 630.000.000.000
Nilai Nominal : Rp. 4/saham
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 465.272.307.600
No Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
1 Pemegang saham publik lebih dari 5% - PMID 107.523.239.925 430.092.959.700 92,44
2 Pemegang saham publik lainnya 8.794.836.975 35.179.347.900 7,56
Total 116.318.076.900 465.272.307.600 100
C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No.41 tanggal 27 Februari 2026
dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum No. AHU-
AH.01.09-0165557 tanggal 27 Maret 2026, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen : Justin Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah
Direksi
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johan Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
Direktur : Reno Bontemps
Direktur : Houria Raselma
Direktur : Rianto Probo Hartono
III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN
Untuk menentukan nilai pasar dan untuk memastikan kewajaran Transaksi dan memastikan bahwa
Transaksi tidak mengandung unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk Ruky, Safrudin &
Rekan sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian bisnis dan memberikan pendapat atas
kewajaran Transaksi.
Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Page 8
Ringkasan Pendapat Penilai Independen
A. Ringkasan Penilaian Aset Sewa
Identitas Pihak Penilai
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.
2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1131/KM.1/2011
tanggal 14 Oktober 2011 dan Pangaloan Siahaan, S.T., MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai
di Bidang Jasa Penilaian dengan kualifikasi Penilai Properti (P) No. P-1.09.00090 yang terdaftar
sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang
Pasar Modal Penilai Properti dengan No.STTD.PP-28/PJ-1/PM.02/2023.
A. 1 Laporan Penilaian Aset Objek Sewa Karawang
Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset atas nama Perseroan sebagaimana dituangkan
dalam laporan No.00024/2.0095-04/PI/04/0090/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026.
Objek Penilaian
1. Tanah dan bangunan pabrik dengan luas 46.850 m2 yang terletak di Jalan Permata Raya III Lot
CC 1,2,5, Kelurahan Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. Tanah dan bangunan gudang (1 unit) dengan luas 2.808 m2 yang terletak di Jalan Permata II
Lot BB-3, 4B, 7, dan 8A, Karawang International Industrial City (KIIC), Desa Sukaluyu,
Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Tanah dan bangunan gudang (5 unit) dengan luas 14.040 m2 yang terletak di Jalan Permata II
Lot BB-3, 4B, 7, dan 8B, Karawang International Industrial City (KIIC), Desa Sukaluyu,
Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Tujuan Penilaian
Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Sewa Pasar
atas Objek Sewa Karawang, dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal, dan tidak untuk
menjadi dasar suatu rencana transaksi tertentu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan
perbankan, dan perpajakan.
Pendekatan dan Metode
Pendekatan dan Metodologi Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan
Metode DCF (Discounted Cash Flow).
Tanggal Penilaian
Tanggal penilaian yang digunakan adalah tanggal 31 Desember 2025.
Kesimpulan Nilai
Berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai Independen
Page 9
berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar dari Objek Sewa Karawang per tahun adalah sebesar Rp68.728.830.000 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp343.644.150.000 (tiga ratus empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dan jumlah tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). A. 2 Laporan Penilaian Aset Objek Sewa Sukorejo Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset atas nama Perseroan sebagaimana dituangkan dalam laporan No.00024/2.0095-04/PI/04/0090/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026. Objek Penilaian Tanah dan bangunan dengan luas 2.268 m2 yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 51,4, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Tujuan Penilaian Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Sewa Pasar atas Objek Sewa Sukorejo, dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal, dan tidak untuk menjadi dasar suatu rencana transaksi tertentu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan, dan perpajakan. Pendekatan dan Metode Pendekatan dan Metodologi Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan Metode DCF (Discounted Cash Flow). Tanggal Penilaian Tanggal penilaian yang digunakan adalah tanggal 31 Desember 2025. Kesimpulan Nilai Berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai Independen berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar dari Objek Sewa Sukorejo per tahun Rp780.120.000 (tujuh ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu Rupiah), dengan total sebesar Rp3.900.600.000 (tiga miliar sembilan ratus juta enam ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun dan jumlah tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Asumsi dan Syarat Pembatasan 1. Properti yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara hukum. 2. Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika ada dapat diabaikan dan properti yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggungjawab pemilik. 3. Penilaian ini berdasarkan daftar aset yang telah diberikan oleh pihak Perseroan. 4. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
Page 10
5. Penilai Independen tidak melakukan pengecekan legalitas karena profesi penilai bukan konsultan
dibidang hukum, kami asumsikan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan properti adalah
baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan lainnya.
6. Penilai Independen tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab
penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian
atas properti yang dinilai.
7. Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini
adalah benar dan teliti.
8. Nilai yang dinyatakan dalam Rupiah yang didasari pemahaman bahwa pasar properti dimaksud
dalam mata uang Rupiah.
9. Laporan dibuat dalam format bilingual. Simbol pengelompokan angka pada laporan ini
menggunakan format bahasa Indonesia dengan menggunakan symbol “. (titik)”
10. Laporan dibuat dalam format bilingual, apabila terdapat perbedaan penafsiran keduanya, maka versi
Bahasa Indonesia yang digunakan.
11. Penilai Independen, di mana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai
kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini dan fee profesional atas
penugasan ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dihasilkan dari proses analisa
penilaian ini.
12. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian
Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.
28/POJK.04/2021, serta Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/ 2021 tentang Pedoman Penilaian dan
Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
13. Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini
dan untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Penilai Independen.
14. Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel Penilai Independen dan
ditandatangani oleh penilai berizin yang namanya tertera dalam laporan ini.
15. Penilai Independen tidak merekomendasikan laporan digunakan untuk tujuan lainnya, karena
tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai.
16. Tanggung jawab Penilai Independen terbatas kepada Perseroan dan Penilai Independen tidak
bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Penilaian ini. Pihak lain yang
menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
17. Bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada Penilai
Independen dari gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas
pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan
oleh Penilai Independen yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya laporan penilaian
aset, kecuali sejauh telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
18. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, serta
kesimpulan nilai akhir.
19. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk umum.
20. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
Page 11
B. Ringkasan Pendapat Kewajaran
Identitas Pihak Penilai
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.
2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1131/KM.1/2011
tanggal 14 Oktober 2011 dan Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang
Jasa Penilaian dengan kualifikasi Penilai Bisnis (B) No. B-1.10.00269 yang terdaftar sebagai profesi
penunjang pasar modal di OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
Penilai Bisnis dengan No.STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023.
Objek Penilaian
Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk menyewakan Objek Sewa kepada PMID.
Tujuan Penilaian
Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana
Perseroan untuk menyewakan Objek Sewa kepada PMID, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini
dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak
untuk bentuk rencana transaksi lainnya.
Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion, Penilai Independen telah melakukan
penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran,
data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain
yang dapat dipercaya keakuratannya.
Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan
yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan
kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam
menyusun Pendapat Kewajaran ini, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada sumber
data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat
kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.
Pendekatan dan Metode
Dalam menilai kewajaran Transaksi, Penilai Independen menggunakan metodologi analisis sebagai
berikut:
1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin
dan persyaratan dari perjanjian atas Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi, riwayat
singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha
Perseroan, keuntungan dan kerugian Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan
analisis inkremental proyeksi keuangan;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan;
Page 12
5. Analisis kewajaran Harga Transaksi.
Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis
terhadap Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi
serta faktor lain yang relevan, maka menurut pendapat Penilai Independen, Transaksi adalah wajar.
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Sehubungan dengan Transaksi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa, setelah
melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, semua
informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak
menyesatkan.
V. INFORMASI TAMBAHAN
Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan
informasi tambahan dapat menghubungi alamat di bawah ini:
Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234
Jakarta, 5 Mei 2026
Direksi Perseroan
Page 13
DISCLOSURE OF INFORMATION
RELATED TO AFFILIATED TRANSACTION
THIS DISCLOSURE OF INFORMATION HAS BEEN MADE TO COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”)
REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 DATED 2 JULY 2020 ON AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST
TRANSACTIONS (“POJK 42”) IN CONNECTION WITH THE EXECUTION OF LEASE AGREEMENT.
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS IMPORTANT TO BE READ AND NOTED BY THE
COMPANY’S SHAREHOLDERS. IF YOU FIND DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING THE INFORMATION SET FORTH IN THIS
DISCLOSURE OF INFORMATION, YOU ARE SUGGESTED TO CONSULT WITH YOUR BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL
COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ARE, JOINTLY AND SEVERALLY, FULLY RESPONSIBLE FOR
THE TRUE AND CORRECTNESS, AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED HEREIN AND IN ANY ADDITIONAL
DISCLOSURE, IF ANY, AND HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION
IS CORRECT, AND THERE IS NO SIGNIFICANT, MATERIAL AND RELEVANT FACT THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED OR HAS
BEEN REMOVED SUCH THAT THE DISCLOSURE OF INFORMATION HEREIN BECOMING INCORRECT AND/OR MISLEADING.
AFTER CAREFUL EXAMINATION, THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, JOINTLY AND
SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION IS NOT CONSTITUTE A MATERIAL TRANSACTION AS MEANT BY POJK
17 (AS DEFINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION) AND DO NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST AS MEANT BY
POJK 42.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION
HAS WENT THROUGH ADEQUATE PROCEDURES TO ENSURE THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION IS IMPLEMENTED IN
ACCORDANCE WITH THE GENERALLY APPLICABLE BUSINESS PRACTICES.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(the ”Company”)
Domiciled in Surabaya
Business Line:
Cigarette Industry
Head Office:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telephon: 031 – 843 1699, Facsimili: 031 – 843 0986
Factory Location:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal
Corporate Representative Office:
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234
This Disclosure of Information is published in Jakarta on May 5, 2026
Page 14
DEFINITIONS
Disclosure of Information: means the disclosure of information related to affiliated transaction as
specified in the announcement and/or disclosure of information and any additional information that may
or will be made available.
Fairness Opinion Report: means a report submitted by the Independent Appraiser No.00037/2.0095-
00/BS/04/0269/1/IV/2026 dated April 29, 2026 regarding fairness opinion on the Transaction.
Lease Objects: means Lease Object Karawang and Lease Object Sukorejo.
Lease Object Karawang:
1. Land and factory building with an area of 46,850 m2 located at Jalan Permata Raya III Lot CC 1,2,5,
Puseurjaya Subdistrict, Sukaluyu Village, Karawang Regency, West Java Province;
2. Land and warehouse building (1 unit) with an area of 2,808 m2 located at Jalan Permata II Lot BB-
3, 4B, 7, and 8A , Karawang International Industrial City (KIIC), Sukaluyu Village, Teluk Jambe Timur
District, Karawang Regency, West Java Province;
3. Land and warehouse buildings (5 units) with an area of 14,040 m2 located at Jalan Permata II Lot
BB-3, 4B, 7, and 8B , Karawang International Industrial City (KIIC), Sukaluyu Village, Teluk Jambe
Timur District, Karawang Regency, West Java Province.
Lease Object Sukorejo:
Land and building with an area of 2,268 m2 located at Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 51.4, Ngadimulyo
Village, Sukorejo Subdistrict, Pasuruan Regency, East Java Province.
The Financial Services Authority or OJK: means the independent institution as set forth under Law No.
21 of 2011 on the Financial Services Authority (“OJK Law”), who has the regulatory and supervisory duties
and authorities over the sectors of banking, capital market, insurance, pension fund, financing and other
financial institutions, and as of December 31, 2012, OJK is the institution that has replaced and accepts
the rights and obligations to run the regulatory and supervisory functions from Bapepam and/or Bapepam
and LK pursuant to Article 55 of the OJK Law.
Independent Appraiser: means the public appraiser firm of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, an independent
appraiser registered with OJK that has been appointed by the Company to appraise the leased asset and
the fairness of the Transaction.
Lease Agreement: means the Amendment and Restatement of the Lease Agreement signed by the
Company as the owner and PMID as the lessee which is effective as of May 1, 2026, in relation to the lease
of Lease Objects.
The Company: means PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., a publicly listed company incorporated under
and subject to the laws of Indonesia, domiciled in Surabaya, Indonesia.
PMID: means PT Philip Morris Indonesia, the major and controller shareholder of the Company, a
limited liability company incorporated under the laws of Indonesia, engaged in the white cigarette
Page 15
industry.
PM International: means Philip Morris International Inc., a business entity incorporated under the laws
of the Commonwealth of Virginia, United States, engaged in the manufacturing and trading of cigarettes,
other tobacco products and other nicotine-containing products marketed outside the United States, and
owns, directly or indirectly, 100% of the issued shares in Philip Morris Products SA and PMID.
POJK 17: means The Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, on
Material Transactions and Changes in Main Business Activities.
POJK 42: means Regulation of the Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020
concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Transaction: means leasing activities between the Company as the lessor and PMID as the lessee for
Lease Objects based on Lease Agreement.
Capital Market Law: means Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 on Capital Market.
INTRODUCTION
This Disclosure of Information is made in connection with the Transaction. The Lease Agreement is an
Affiliated Transaction according to POJK 42. However, the Lease Agreement is not Transaction with
Conflict of Interest as defined under POJK 42 and is not Material Transaction as defined under POJK 17,
based on an appraisal report from the Independent Appraiser regarding the fairness of the Transaction,
the summary of which is presented in Section III of this Disclosure of Information.
I. DESCRIPTION ON THE TRANSACTION
A. Background and Reasons for the Transaction
The Company has several buildings/rooms/areas that are not currently being used by the Company
and where the Lease Objects are located. At the same time, PMID needs additional
buildings/rooms/areas to support its manufacturing activities.
The purpose of this Transaction is to optimize the utilization of unused assets so that it can
generate income for the Company.
The Transaction was not conducted by the Company with a party not affiliated with the Company
because the Company has not received any offers from non-affiliated parties to lease the land and
buildings.
B. Object of the Agreement
1. Object of the Transaction
Based on the Lease Agreement, the Company will lease the Lease Objects to PMID. The following
are the complete details regarding the Lease Objects:
Page 16
Lease Object Karawang:
1. Land and factory building with an area of 46,850 m2 located at Jalan Permata Raya III Lot CC
1,2,5, Puseurjaya Subdistrict, Sukaluyu Village, Karawang Regency, West Java Province;
2. Land and warehouse building (1 unit) with an area of 2,808 m2 located at Jalan Permata II Lot
BB-3, 4B, 7, and 8A, Karawang International Industrial City (KIIC), Sukaluyu Village, Teluk
Jambe Timur District, Karawang Regency, West Java Province;
3. Land and warehouse buildings (5 units) with an area of 14,040 m2 located at Jalan Permata II
Lot BB-3, 4B, 7, and 8B, Karawang International Industrial City (KIIC), Sukaluyu Village, Teluk
Jambe Timur District, Karawang Regency, West Java Province.
Lease Object Sukorejo:
Land and building with an area of 2,268 m2 located at Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 51.4,
Ngadimulyo Village, Sukorejo Subdistrict, Pasuruan Regency, East Java Province.
2. Transaction Value
The Lease Agreement is valid for 5 (five) years, starting from May 1, 2026 up to and including
April 30, 2031, with detailed pricing as follows:
Lease Objects Amount (per year)
Lease Object Karawang IDR68,728,830,000
Lease Object Sukorejo IDR780,120,000
Total Annual Lease Fee IDR69,508,950,000
Total 5 Years Lease Fee IDR347,544,750,000
Based on the table above, Transaction value for 5 (five) years is IDR347,544,750,000 (three
hundred forty-seven billion five hundred forty-four million seven hundred fifty thousand Rupiah),
with an annual billing mechanism where the Company will invoice PMID in the amount of
IDR69,508,950,000 (sixty-nine billion five hundred eight million nine hundred fifty thousand
Rupiah).
This Transaction value is in accordance with the fair market value as of December 31, 2025, based
on a asset appraisal report conducted by the Independent Appraiser.
The Company will issue an invoice related to the lease fee for Lease Objects to PMID in May each
year, and PMID will make payment to the Company for the lease fee no later than 30 (thirty) days
after the date of issuance of the invoice by the Company.
The total value of Transaction for 5 years is 1.23% of the Company's equity based on the
Company's audited consolidated financial statements as of December 31, 2025. Thus, the
Transaction is not a Material Transaction as defined in POJK 17, because the value of the
Transaction is not more than 20% (twenty percent) of the Company's equity.
Page 17
C. Parties to the Transaction and Their Relationships with the Company The chart below shows the Company’s share ownership and the parties conducting the Transaction: The following is information regarding parties carrying out the Transaction with the Company: PT Philip Morris Indonesia PMID is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, engaging in white cigarette manufacturing. PMID was incorporated based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 30 dated August 10, 1998 made before Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through his decision No. C- 7791.HT.01.01.TH.99 YEAR 1998 dated April 28, 1999 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.78 dated September 28, 1999, Supplement No. 6247. PMID is the major and controlling shareholder of the Company. Currently, PMID owns 92.44% of the shares issued by the Company. PMID is a company that is part of the PM International Group. The Company and PMID have the same controlling party, namely PM International. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PMID as stated in Deed No. 1 dated April 2, 2026, made before Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notary in East Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law based on Notification Receipt No. AHU-AH.01.09-0191708 dated April 7, 2026, is as follows: Board of Directors President Director : Aji Sumantoro Director : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire Board of Commissioners Commissioner : Jefry Andi Tjokroaminoto
Page 18
D. Nature of Affiliated Relation between Parties to the Transaction
As explained above, PMID owns approximately 92.44% of the shares in the Company and is
therefore the major and controller shareholder of the Company. Furthermore, PMID is controlled by
PM International. Based on these matters, the Company is an Affiliated Party of PMID pursuant to the
Capital Market Law and POJK 42.
II. DESCRIPTION ON THE COMPANY
A. History
The Company is a publicly listed limited liability company established under the laws of the Republic
of Indonesia within the framework of the Indonesian Capital Investments Law. The Company was
established on October 19, 1963, by virtue of Deed No. 69 dated October 19, 1963, which was
amended by Deed No. 46 dated April 15, 1964, both drawn up before Anwar Mahajudin, S.H., Notary
in Surabaya, which have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by
virtue of his Decree No. J.A.5/59/15 dated April 30, 1964, and have been published in the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated November 24, 1964, Supplement No. 357.
The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed
No. 107 dated May 27, 2025, drawn up before Notary Aulia Taufani, S.H., which has obtained approval
from the Minister of Law of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. No. AHU-
0040768.AH.01.02 TAHUN 2025, dated June 23, 2025.
B. Capital Structure and Shareholding Composition
The capital structure and the shareholding composition of the Company based on Shareholders’
Register of the Company as of April 30, 2026, are as follows:
Authorized Capital : IDR630,000,000,000
Nominal Value: IDR4/share
Subscribed and Issued Capital : IDR465,272,307,600
No Name Number of Shares Nominal Value %
(IDR)
1 Public shareholders holding more than 5% - PMID 107,523,239,925 430,092,959,700 92.44
2 Other public shareholders 8,794,836,975 35,179,347,900 7.56
Total 116,318,076,900 465,272,307,600 100
C. Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors
The compositions of members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors of the
Company pursuant to Deed No.41 dated February 27, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H.,
Notary in Administrative City of South Jakarta, which has obtained the Receipt of the Notification of
Changes in the Company's Data from the Minister of Law No. AHU-AH.01.09-0165557 dated March
27, 2026, are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Paul Norman Janelle
Vice President Commissioner : Mindaugas Trumpaitis
Independent Commissioner : Justin Mayall
Independent Commissioner : Luthfi Mardiansyah
Page 19
The Board of Directors
President Director : The Ivan Cahyadi
Director : Elvira Lianita
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Andre Dahan
Director : Johan Bink
Director : Yohan Lesmana Tjhin
Director : Reno Bontemps
Director : Houria Raselma
Director : Rianto Probo Hartono
III. SUMMARY OF OPINION OF THE INDEPENDENT APPRAISER
To ensure fairness of the Transaction and also to ensure that the Transaction do not have a conflict-of-
interest element, the Company has appointed Ruky, Safrudin & Rekan as the Independent Appraiser
carrying out the assessment of the fairness of the Transaction.
The Independent Appraiser states that it has no affiliate relationship either directly or indirectly with the
Company as defined under the Capital Market Law.
Summary of Opinion of the Independent Appraiser
A. Asset Appraisal Report Summary
Identity of the Valuer
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan has a business license from the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia No. 2.11.0095 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011 and Pangaloan Siahaan, S.T., MAPPI (Cert) who was
registered as an appraiser in the Appraisal Service sector with the qualification of Property
Appraiser (P) No. P-1.09.00090 which was registered as capital market supporting professional in OJK
according to Registered Letter of Capital Market Supporting Professional (Property Valuer)
No.STTD.PP-28/PJ-1/PM.02/2023.
A. 1 Asset Appraisal Report – Lease Object Karawang
The following is the summary of asset appraisal report No.00024/2.0095-
04/PI/04/0090/1/III/2026 dated March 31, 2026.
Appraisal Object
1. Land and factory building with an area of 46,850 m 2 located at Jalan Permata Raya III Lot
CC 1,2,5, Puseurjaya Subdistrict, Sukaluyu Village, Karawang Regency, West Java Province;
2. Land and warehouse building (1 unit) with an area of 2,808 m2 located at Jalan Permata II
Lot BB-3, 4B, 7, and 8A , Karawang International Industrial City (KIIC), Sukaluyu Village, Teluk
Jambe Timur District, Karawang Regency, West Java Province;
Page 20
3. Land and warehouse buildings (5 units) with an area of 14,040 m2 located at Jalan Permata
II Lot BB-3, 4B, 7, and 8B , Karawang International Industrial City (KIIC), Sukaluyu Village,
Teluk Jambe Timur District, Karawang Regency, West Java Province.
Purpose of Appraisal
The purpose and objective of this appraisal is to provide an opinion on the Market Rental Value
for Lease Object Karawang in order to comply with the capital market regulation and not
intended to serve as the basis for any specific transaction plan, nor is it meant for banking or
tax purposes.
Approach and Method
The Appraisal Approach and Methodology used is the Income Approach with the DCF
(Discounted Cash Flow) Method.
Cut Off Date
The cut off date used in the report as of December 31, 2025.
Value Conclusion
Based on the applicable assumptions and limiting conditions, the Independent Appraiser
conclude that the Market Rental Value of the Lease Object Karawang annually amounted
IDR68,728,830,000 (sixty-eight billion seven hundred twenty-eight million eight hundred thirty
thousand Rupiah), with a total of IDR343,644,150,000 (three hundred forty-three billion six
hundred forty-four million one hundred fifty thousand Rupiah) for a lease term of 5 (five) years,
and such amount is exclusive of Value Added Tax (VAT).
A. 2 Asset Appraisal Report – Lease Object Sukorejo
The following is the summary of asset appraisal report No. No.00024/2.0095
04/PI/04/0090/1/III/2026 dated March 31, 2026.
Appraisal Object
Land and building with an area of 2,268 m2 located at Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 51.4,
Ngadimulyo Village, Sukorejo Subdistrict, Pasuruan Regency, East Java Province.
Purpose of Appraisal
The purpose and objective of this appraisal is to provide an opinion on the Market Rental Value
for Lease Object Sukorejo in order to comply with the capital market regulation and not
intended to serve as the basis for any specific transaction plan, nor is it meant for banking or
tax purposes.
Approach and Method
The appraisal approach and methodology used is the Income Approach with the DCF
(Discounted Cash Flow) Method.
Cut Off Date
Page 21
The cut off date used in the report as of December 31, 2025.
Value Conclusion
Based on the applicable assumptions and limiting conditions, the Independent Appraiser
conclude that the Market Rental Value of the Lease Object Sukorejo annually amounted to
IDR780,120,000 (seven hundred eighty million one hundred twenty thousand Rupiah), with a
total of IDR3,900,600,000 (three billion nine hundred million six hundred thousand Rupiah) for
a lease term of 5 (five) years, and such amount is exclusive of Value Added Tax (VAT).
Assumption and Limiting Conditions
1. The ownership of properties which included in this appraisal is considered legally valid.
2. All disputes lawsuit and mortgages that are still running, if any, can be ignored and the
property being valued as if clean under owner’s responsibility.
3. This appraisal is based on a list of assets that have been given by the Company.
4. Independent Appraiser have been reviewing the documents used in the appraisal process.
5. Independent Appraiser does not verify the legality since appraiser are not lawyer in the field of
law, we assume that the documents concerning to the property are good, marketable, and free
from any disputes or other bindings.
6. Independent Appraiser does not conduct an investigation and neither is the responsibility of
the appraiser if there are issues relating to the property rights or debt/losses on the property
being valued.
7. To the extent within the known knowledge of the appraiser, any data and facts presented in
this report is true and accurate.
8. The value in the conclusion is stated in Rupiah based on the understanding that the market for
property is denominated in Indonesia Rupiah.
9. The report is in bilingual format. Digit grouping symbol in this report using Indonesian format
by using symbol ". (point) "
10. This report is in bilingual format, if there are different interpretations of both, Indonesian
is preferred.
11. Independent Appraiser, which in this case, the appraiser(s) and its employees have no personal
interest or advantages related to this assignment and fee for this assignment is in no way
influenced by the result of our appraisal conclusion.
12. This appraisal has been carried out in accordance with the Indonesian Appraiser Code of Ethics
(KEPI) and Indonesian Appraisal Standards (SPI) Edition VII-2018, as well as the Republic of
Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 28/ POJK.04/2021 and Circular Letter of
Financial Service Authority No.33/SEOJK.04/2021 concerning Guidelines for Valuation and
Presentation Asset Appraisal Report in the Capital Market.
13. Any party does not have the right to publish or use this report and for any purposes without
written consent from Independent Appraiser.
14. This appraisal report is considered valid if there is Independent Appraiser’s seal or stamps and
signed by licensed appraiser whose name is listed in this report.
Page 22
15. Independent Appraiser do not recommend report to be used for any other use, because
purpose of appraisal will determine the basic of value.
16. Responsibility the Independent Appraiser is limited to the Company and Independent Appraiser
is not responsible for any other parties who use this Appraisal Report. The other parties using
this report are responsible for any risks arising.
17. The Company should grant in demnify and warranties of any disruption to the Independent
Appraiser from and against any dispute claim, responsibility, costs and expenses (including but
not limited to legal fees and time given) addressed, paid or incurred by Independent Appraiser
at any time and posed a variety of ways in connection with the issuance of asset appraisal report,
except have been previously made in the agreements.
18. The Independent Appraiser is responsible for the implementation, appraisal report, and the
final value conclusion.
19. The appraisal report is available for public.
20. The appraisal report is a non-disclaimer opinion.
B. Summary of Fairness Opinion
Identity of the Valuer
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan has a business license from the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia No. 2.11.0095 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011 and Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert) who was registered
as an appraiser in the Appraisal Service sector with the qualification of Business Appraiser (B) No. B-
1.10.00269 which is registered as capital market supporting professional in OJK according to Registered
Letter of Capital Market Supporting Professional (Business Valuer) No. No.STTD.PB-23/PJ-
1/PM.02/2023.
Object of the Fairness Opinion Analysis
The object of fairness analysis is the Company plan to lease the Lease Objects to PMID.
The Purpose of the Fairness Opinion
The purpose of this Fairness Opinion report is to provide opinion on the fairness of the Company
plan to lease the Lease Objects to PMID as outlined in this report in order to comply with POJK
42/2020, not for taxation purpose, banking and not for other forms of transaction plan.
Assumptions and Disclaimer Limitations
This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, Independent Appraiser have reviewed the
documents used in the process of preparing the fairness opinion, data and information
obtained from both management of the Company and other reliable sources that can be trusted
for accuracy.
This Fairness Opinion Report has been prepared using Incremental Financial Projection provided by
management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve
them (fiduciary duty).
Page 23
This fairness opinion is prepared based on the integrity of the information and data. In preparing
this fairness opinion, Independent Appraiser have relied and based on the information and data
prepared by the Company’s management, which we deem to be true, complete, reliable and not
misleading.
Methodology for Fairness Analysis
In evaluating the fairness of the Transaction, Independent Appraiser used the following methodology
analysis:
1. Transaction Analysis: identification of parties involved in the Transaction, and analysis of
benefit and risk of the Transaction;
2. Qualitative analysis: analysis of background of the transaction, brief explanation of the Company
and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and
disadvantages of the Transaction;
3. Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and
incremental financial projections analysis;
4. Analysis of other relevant factors;
5. Analysis on the Fairness of the Transaction Price;
Fairness Opinion of the Transaction
By considering the fairness analysis of the Transaction which includes analysis of the Transaction,
qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and
other relevant factors, in Independent Appraiser's opinion, the Transaction is fair.
IV. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
In connection with the Transaction, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company declare that, after conducting a reasonable examination and to the best of their knowledge and
belief, all material information has been disclosed in this Disclosure of Information and such information
is not misleading.
V. ADDITIONAL INFORMATION
Shareholders who have questions about this Disclosure of Information or who wish to have additional
information are invited to contact:
The Corporate Secretary and Investor Relations
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, 18th Floor, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234
Facsimile: 021 – 515 2234
Jakarta, May 5, 2026
The Board of Directors of the Company
Names mentioned 47 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×8
unresolved
org
adalah firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, suatu penilai
· Penilai Independen
p.2
unresolved
org
KJPP Ruky
p.2 ×6
unresolved
org
Safrudin & Rekan
p.2 ×8
unresolved
org
Philip Morris International Inc.
p.3 ×2
unresolved
org
PT Philip Morris Indonesia PMID
p.5 ×2
unresolved
person
Sutjipto
· Notaris
p.5 ×3
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
person
Dorothea Nawang Wulan
· Notaris
p.6 ×3
unresolved
org
Menteri
p.6
unresolved
person
Anwar Mahajudin
· Notaris
p.6 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum No. AHU- AH.
p.7
unresolved
org
Rekan
· Penilai
p.7
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.8 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.8 ×2
unresolved
person
Pangaloan Siahaan
p.8 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.10
unresolved
person
Rudi M. Safrudin
p.11 ×2
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.13 ×6
unresolved
org
Minister of Justice
p.17 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.17 ×2
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
· Notaris
p.18 ×5
unresolved
org
Public shareholders holding more than 5% - PMID
p.18
unresolved
org
Minister of Law No. AHU-AH.
p.18
unresolved
org
Ministry of Finance
p.19 ×2
unresolved
org
Minister of Finance
p.19 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.182
6740 ms
12 Sep 2026 22:28
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': '5'}