Back to announcement
20240405_AVIA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31625078_lamp1.pdf
Other Text extracted AVIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Page 2
PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023
Berdasarkan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Avia Avian
Tbk (“Perseroan”) tanggal 04 April 2024, dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham
Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan
diperhitungkan dengan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham
yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham pada tanggal
31 Oktober 2023, sehingga sisa dividen tunai untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan oleh
Perseroan adalah sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham. Adapun jadwal dan tata cara pembagian
dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:
A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
Kegiatan Tanggal
1. Pengumuman di Bursa Efek Indonesia 05 April 2024
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak
Dividen (Cum Dividen)
• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi • 22 April 2024
• Pasar Tunai • 24 April 2024
3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak
Dividen (Ex Dividen)
• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi • 23 April 2024
• Pasar Tunai • 25 April 2024
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas 24 April 2024
Dividen (Record Date)
5. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 30 April 2024
2023
B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat (“Record Date”).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada
tanggal 30 April 2024 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan
disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi
mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana
Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya
tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script), pembagian
Page 3
dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang
bersangkutan.
3. Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri
(“WPDN”) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran
dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dilakukan
pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat
Record Date.
Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham
WPDN adalah menjadi kewajiban Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan dan
dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum
menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan
NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 24 April 2024, pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat
memanfaatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah (sesuai P3B) dari tarif normal
pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal
21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapaan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat
Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap,
jelas, ditandatangani, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika
pengesahan tidak ada, dapat diganti dengan asli Certificate of Residence (“CoR”) dalam Bahasa
Inggris kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI). Namun, jika selama
tahun 2023, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang
dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan
dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila
belum menyerahkan dokumen dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh
KSEI, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan
dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.
6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPODN”) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan
sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu
tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut,
apabila WPOPDN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh
WPOPDN terutang pajak penghasilan saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri
oleh WPOPDN; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (“PP9”)
dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 20r21 (“PMK18”).
7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record
Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh
tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh,
maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak
yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai
Page 4
dengan pengumuman ini terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015)
yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti
pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/script, bukti
pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT BIMA
REGISTRA, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7,
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818.
9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham
Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham
dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan
KSEI.
10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah
dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya
dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening
efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
Kabupaten Sidoarjo, 05 April 2024
Direksi
PT Avia Avian Tbk
Page 5
ANNOUNCEMENT OF
SCHEDULE AND PROCEDURE
FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR
In accordance with the resolution of the Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
of PT Avia Avian Tbk (the “Company”) dated April 04, 2024, it is hereby notified to all Shareholders
of the Company that the Company is going to pay out cash dividends for the 2023 financial year of
IDR22.- (twenty two Rupiah) per share, provided that the cash dividends will be calculated with the
2023 financial year interim dividends of IDR11.- (eleven Rupiah) per share which already paid by the
Company to all Shareholders on October 31, 2023, therefore the remaining cash dividends for the 2023
financial year will be paid by the Company at IDR11.- (eleven Rupiah) per share. The schedule and
procedure for the distribution of cash dividends for the 2023 financial year are as follows:
A. SCHEDULE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
No. Activity Date
1. Announcement on the Indonesia Stock Exchange April 05, 2024
2. End of Trading Period for Shares with Dividend
Rights (Cum Dividends)
• Regular Markets and Negotiated Markets • April 22, 2024
• Cash Markets • April 24, 2024
3. Start of Trading Period for Shares without Dividend
Rights (Ex Dividends)
• Regular Markets and Negotiated Markets • April 23, 2024
• Cash Markets • April 25, 2024
4. Record Date to determine the Shareholders’ April 24, 2024
Eligibility for Dividends
5. Date of Payment of Cash Dividends for the 2023 April 30, 2024
Financial Year
B. PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
1. Cash dividends will be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the
Company’s Register of Shareholders on April 24, 2024, until 4 pm Western Indonesia Time
(“Record Date”).
2. For a Shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), the cash dividends will be distributed by KSEI on
April 30, 2024 through the Securities Company and/or the Custodian Bank where the
Shareholder opened a securities account. A confirmation of the proceeds from cash dividends
distribution will be provided by KSEI to the Securities Company and/or the Custodian Bank
wherewhere the Shareholder has opened a securities account. Furthermore, the Shareholder will
obtain information regarding the cash dividends’ distribution from the Securities Company
and/or the Custodian Bank wherewhere the Shareholder has opened a securities account.
However, for a Shareholder whose shares are not placed in the collective custody of KSEI
(holder of shares with physical certificates), the cash dividends will be directly transferred to
the Bank account of the relevant Shareholder.
Page 6
3. The cash dividends to be paid to a Shareholder with status as a Domestic Taxpayer (“Wajib Pajak Dalam Negeri, or WPDN”) will not be subject to Income Tax withholding, whereas the cash dividends to be paid to a Shareholder with status of Foreign Taxpayer (“Wajib Pajak Luar Negeri, or WPLN”) will subject to Income Tax withholding in accordance with the applicable tax provisions as of the Record Date. The Income Tax obligation arising in connection with the dividends received by the Shareholder with status of WPDN constitutes the responsibility of the relevant Shareholder and must be fulfilled by the relevant Shareholder with status of WPDN on their own. 4. A Shareholder with WPDN status in the form of legal entity, that has not provided the Taxpayer Identification Number (“Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP”) to the Securities Company and/or the Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account, such Shareholder is required to provide the NPWP to KSEI through the Securities Company and/or the Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account, no later than April 24, 2023, at 4 pm Western Indonesia Time. 5. A Shareholder with WPLN status from a country where the Republic of Indonesia has entered into a Double Taxation Agreement (“DTA”) or Tax Treaty, may take advantage of withholding tax with a lower rate (according to DTA), being less than the normal rate of Income Tax withholding (“PPh, or Income Tax”) of 20% provided that such Shareholder meets the requirements stipulated in Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018 concerning the Procedure for Implementing of DTAs, namely by submitting a Certificate of Domicile (“CoD”) of WPLN in the form of the original DGT form, which has been filled out correctly, completely, clearly, signed, and certified by the competent officer in the country of the counterparty (if there is no validation, such document may be substituted with the original Certificate of Residence (“CoR”) in English language to KSEI in accordance with the provisions stipulated by KSEI). However, if during the year 2023, WPLN has conducted a transaction and has provided the original DGT form accompanied by the CoR to a Taxpayer in Indonesia, the CoD in the form of the DGT Form may be substituted with a softcopy of the CoD Receipt that has been registered on the e-CoD official website. If the said document has not been submitted by the time limit determined by KSEI, then the payment of cash dividends to a Shareholder with WPLN status will be subject to Income Tax withholding under Article 26 at the maximum rate imposed of 20%. 6. According to the provisions of the current tax regulations, the dividends received by Domestic Individual Taxpayer (“Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, or WPODN”) are no longer deducted from Income Tax and are excluded as tax objects, as long as the dividends are invested in Indonesia within a certain period of the time, and there is an obligation to submit an investment realization report. Furthermore, if the WPOPDN does not meet the investment requirements, then the dividends received by the WPOPDN is payable with income tax when the dividends is received/earned and must be paid by the WPOPDN itself; as regulated in Government Regulation No. 9 of 2021 (“PP9”) and Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 (“PMK18”). 7. The Income Tax withholding is carried out in accordance with the applicable tax regulations on the Record Date. If a new tax regulation is issued after the Income Tax withholding is made but applies retroactively to the Record Date, and resulting overwithholding of Income Tax, then the settlement of the refund of the overwithheld tax is carried out through a tax refund mechanism that should not be payable in accordance with the applicable tax provisions (as of the date of this announcement is published, namely Regulation of the Minister of Finance No. 187/PMK.03/2015) which is carried out by each Shareholder affected by the regulation.
Page 7
8. For a Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the proof of
withholding tax for cash dividends can be collected at the Securities Company and/or the
Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account. For any holder of shares
with physical certificates, the proof of withholding tax for cash dividends can be collected at
the Company’s Securities Administration Bureau, namely PT BIMA REGISTRA, Satrio
Tower, 9th floor Zone AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi,
South Jakarta – 12950, Indonesia, Telp.:(+6221) 25984818.
9. The Securities Company and/or the Custodian Bank that retains the electronic records of the
Company’s shares that are placed in the collective custody of KSEI are kindly requested to
provide the Shareholders’ data and any documents showing their tax status to KSEI within the
period determined by the provisions of KSEI.
10. In the event of any tax issues hereafter arising or any claims in relation to the cash dividends
already paid out to and received by the Shareholders whose shares are placed in the collective
custody of KSEI, other than the circumstances described above, the relevant Shareholders are
kindly requested to settle the issues or claims with the Securities Company and/or the Custodian
Bank where the Shareholders have opened a securities account in accordance with applicable
tax provisions.
This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue
any other specific notification to the Shareholders.
Sidoarjo Regency, April 05, 2024
The Board of Directors
PT Avia Avian Tbk
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.3 ×2
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
Directorate General of Taxes No. PER-
p.6
unresolved
org
Minister of Finance Regulation
p.6
unresolved
org
Minister of Finance
p.6
unresolved
person
Prof. Dr. Satrio Block C
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.