20260826_WSBP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32132783_lamp1.pdf

Other Text extracted WSBP

Document Extracted text 32

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 32

Page 1

   Nomor : 706/WBP/DIR/2026                                                       Jakarta, 26 Agustus 2026

           Kepada Yth,
           Ketua Dewan Komisioner
           Otoritas Jasa Keuangan
           U.P Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik
           Gedung Sumitro Djojohadikusumo
           Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
           Jakarta

                   Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa
                             Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan
                             Ratifikasi Keputusan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan
                             PT Waskita Beton Precast Tbk


           Dengan hormat,

           Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
           atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal
           Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bersama ini
           kami sampaikan Keterbukaan Informasi PMTHMETD melalui Ratifikasi Keputusan Rapat
           Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 30 Juni 2023 dan Rapat Umum
           Pemegang Tahunan (“RUPST”) PT Waskita Beton Precast Tbk (“Perseroan”) tanggal 22
           Mei 2025.

           Keterbukaan Informasi PMTHMETD melalui Ratifikasi Keputusan RUPSLB dan RUPST
           Perseroan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2026 pada situs web Bursa Efek
           Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana terlampir.

           Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

           Direktur Keuangan, HCM, dan Manajemen Risiko




           Koento Wahyudiat


           Lampiran : 1 Berkas

           Tembusan:
            -  Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
            -  Direksi PT Bursa Efek Indonesia
            -  Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

HM.02.08               Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
                           Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
                                                                                                                   1 dari 1

Page 2

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“POJK HMETD”), serta dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan
Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.




                                    PT WASKITA BETON PRECAST TBK
                                            (“Perseroan”)

                                            Kegiatan Usaha Utama
               Bergerak dalam bidang Manufaktur Beton Precast, Readymix, dan Konstruksi Modular
                                     Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                   Kantor Pusat
                                 Jl. M.T. Haryono Kav. 10A, Jakarta Timur 13340
                                    Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020
                                        Website: www.waskitaprecast.co.id
                                         Email: info@waskitaprecast.co.id

 JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
 KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA
 BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN
 PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
 DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
 BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA
 MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG
 DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK
 DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI
 TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
 KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 PERSEROAN.
 KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN
 ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH
 ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU
 AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN
 INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN.
 KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN
 PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.




1 dari 24

Page 3

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD yang diberikan kepada para kreditur Perseroan sebagai salah satu
skema penyelesaian utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 20 September 2022 (selanjutnya disebut
“Perjanjian Perdamaian”). Untuk melaksanakan PMTHMETD, Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan
persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang akan diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8B poin b POJK HMETD.

Selain diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan, Perseroan dengan ini menyatakan tidak
memerlukan persetujuan/perijinan/pelaporan dari/ kepada instansi pemerintah/pihak lainnya.

Pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan berdasarkan Perjanjian
Perdamaian, POJK HMETD, anggaran dasar Perseroan sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan No.06 tanggal 9 Juli 2026, yang dibuat
di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti ,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Anggaran Dasar Perseroan”),
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS.

PMTHMETD akan dilakukan untuk melaksanakan konversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas
berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan
Perseroan sebagaimana Pasal 8B poin b POJK HMETD karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif
dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal
tersebut.

PMTHMETD merupakan bagian dari upaya penyehatan dan perbaikan struktur keuangan Perseroan sehingga
dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan RUPS untuk melaksanakan
implementasi terhadap Perjanjian Perdamaian sebagaimana Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 30 Juni 2023
(“RUPSLB 30 Juni 2023”). Direksi Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 (“RUPST 22 Mei 2025”) untuk meratifikasi keputusan
RUPSLB 30 Juni 2023 dalam rangka melaksanakan PMTHMETD tahun 2025. Untuk melaksanakan Rencana
Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui PMTHMETD, Dewan Komisaris telah memberikan
persetujuan melalui Surat Persetujuan Ratifikasi tertanggal 15 April 2025 No.19/WBP/DK/2025.

Sebagaiman tersebut di atas, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham dalam
RUPST 22 Mei 2025 untuk melaksanakan konversi utang para kreditur Perseroan sebesar Rp1.712.887.127.054
(satu triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima puluh
empat Rupiah) menjadi ekuitas saham seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 33.711.614.004 (tiga puluh tiga miliar
tujuh ratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu empat) saham.

Dalam rangka memenuhi hak kreditur untuk memperoleh penyelesaian atas utang yang tunduk pada Perjanjian
Perdamaian, Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan konversi utang menjadi ekuitas sebagai bentuk
penyelesaian utang kepada kreditur dagang tertentu. Sebagai rangkaian dari proses penyelesaian kewajiban
tersebut, berdasarkan proses verifikasi lanjutan yang dilakukan selama periode 10 April 2025 sampai dengan 12
Agustus 2026, terdapat tambahan 3 (tiga) kreditur dagang yang mengajukan pendaftaran atas tagihan mereka,
dengan total nilai utang yang akan dikonversi adalah Rp6.095.930.455,- (enam miliar sembilan puluh lima juta
sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut “Utang Tambahan

2 dari 24

Page 4

Terverifikasi 2026”). Pelaksanaan konversi utang menjadi ekuitas dimaksud dilaksanakan dengan melakukan
ratifikasi Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 dan Keputusan RUPST 22 Mei 2025, untuk penambahan plafon
PMTHMETD yang merupakan implikasi dari pelaksanaan ketentuan mengenai verifikasi lanjutan atas utang kreditur
dagang tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 3.2 huruf c poin (ii) juncto Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian yang
permohonan peretujuannya akan diajukan pada RUPS Luar Biasa Tahun 2026.

Utang Tambahan Terverifikasi 2026 bukan merupakan ”utang baru” yang timbul setelah masa PKPU Perseroan
berakhir, melainkan utang usaha atas transaksi yang terjadi sebelum masa PKPU dimulai atau transaksi yang terjadi
pada periode tahun 2018 hingga 25 Januari 2022, sehingga penyelesaiannya tunduk pada konversi ekuitas
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 huruf c poin (ii) Perjanjian
Perdamaian yang memuat ketentuan mengenai verifikasi lanjutan, maka Perseroan berpandangan bahwa hal-hal
yang menjadi pertimbangan diusulkannya pengukuhan atau ratifikasi atas Plafon PMTHMETD adalah: (a) Perjanjian
Perdamaian masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan; (b) terdapat pengajuan penyelesaian utang usaha kepada
Perseroan oleh kreditur yang tidak mengikuti proses PKPU; dan (c) Perseroan dapat memverifikasi utang kreditur
pada poin (b) dan membuktikan bahwa utang tersebut tunduk pada mekanisme penyelesaian konversi utang
berdasarkan Perjanjian Perdamaian. Penyelesaian Utang Tambahan Terverifikasi 2026 atas 3 (tiga) kreditur dagang
tersebut, merujuk pada Pasal 247 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (“UU No.37/2004”)dan ketentuan Perjanjian Perdamaian, diselesaikan menggunakan skema
penyelesaian yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, ratifikasi atau pengukuhan keputusan
RUPSLB 30 Juni 2023 dan RUPST 22 Mei 2025 terkait penyesuaian Plafon PMTHMETD merupakan upaya
Perseroan terhadap pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian kepada kreditur yang tagihannya baru berhasil
diverifikasi pada proses verifikasi lanjutan pada periode 10 April 2025 hingga 12 Agustus 2026, dengan tetap
mematuhi ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, pada tanggal 26 Agustus 2026 Perseroan menyampaikan Pengumuman rencana
RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2026 (“RUPSLB Tahun 2026”), dan oleh
karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar
seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan
memberikan persetujuan rencana tersebut dalam RUPSLBTahun 2026.


 II.        LATAR BELAKANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PELAKSANAAN PMTHMETD

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perjanjian Perdamaian

Pada tanggal 23 Desember 2021, kreditur Perseroan telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Perseroan dengan nomor perkara No. 497/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst (“Permohonan PKPU”). Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dalam status
PKPU Sementara berdasarkan putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada
tanggal 25 Januari 2022 (“Putusan PKPU”).

Putusan PKPU yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada intinya menunjuk dan mengangkat (i) Allova Herling Mengko, S.H, (ii) Daud Napitupulu, S.H., dan (iii) Jesica
Novita Puspitaningrum, S.H., yang seluruhnya adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum
(“Tim Pengurus”). Proses PKPU dari Perseroan telah dijalankan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah
ditentukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

Perseroan telah memaparkan kepada para krediturnya rencana perdamaian pada rapat pembahasan rencana
perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2022 dan 17 Juni 2022.



3 dari 24

Page 5

    Berdasarkan hasil voting yang telah dilakukan atas rencana perdamaian tersebut pada tanggal 17 Juni 2022 dan 20
    Juni 2022, mayoritas kreditur dari Perseroan telah menyetujui rencana perdamaian Perseroan dengan persentase
    kreditur separatis1 Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 80,6% dan persentase kreditur konkuren2 Perseroan
    yang menyetujui adalah sebesar 92,8%.

    Lebih lanjut, dengan hasil voting tersebut, rencana perdamaian kemudian disahkan oleh Majelis Hakim pada
    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-
    PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022.

    Akan tetapi, terhadap pengesahan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
    melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, terdapat permohonan kasasi yang diajukan
    oleh PT Bank DKI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA”) dengan perkara No. 1455 K/Pdt.Sus-
    Pailit/2022 (“Permohonan Kasasi”).

    Perseroan telah menerima salinan resmi putusan MA yang menolak Permohonan Kasasi (“Salinan Putusan
    Kasasi”). Berdasarkan Salinan Putusan Kasasi, Perseroan telah mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa
    Permohonan Kasasi telah ditolak oleh Majelis Hakim MA dan tanggal Majelis Hakim MA menjatuhkan putusan serta
    membacakan putusan untuk menolak Permohonan Kasasi tersebut adalah tanggal 20 September 2022.

    Dengan ditolaknya Permohonan Kasasi, Perjanjian Perdamaian yang telah mengikat seluruh kreditur Perseroan sejak
    tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
    Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”), telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku efektif
    berdasarkan Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU sejak tanggal 20 September 2022.

    Perjanjian Perdamaian telah menetapkan dan mengatur skema penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi
    Perseroran terhadap para kreditur sesuai dengan golongan, diantaranya pembayaran tunai yang bersumber dari
    Cash Flow Available Debt Service (“CFADS”), konversi utang menjadi MCB, dan konversi utang menjadi ekuitas yang
    dilakukan melalui PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini.


    Berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, jenis kreditur dari Perseroan yang penyelesaian utangnya
    akan dilakukan dengan Konversi Utang Menjadi OWK adalah sebagai berikut:

    a. Kreditur Pemegang Obligasi
       Kreditur Pemegang Obligasi merupakan (i) para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I
       Tahun 2019 dan (ii) para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“Kreditur
       Pemegang Obligasi”).
       Pada proses PKPU dari Perseroan, Kreditur Pemegang Obligasi merupakan kreditur yang menyetujui Perjanjian
       Perdamaian dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan
       Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    b. Kreditur Finansial Lain
       Kreditur Finansial Lain merupakan PT Bank DKI (“Bank DKI”) sebagai kreditur yang tidak menyetujui Perjanjian
       Perdamaian dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan
       Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



1 Kreditur Separatis merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang dijamin oleh aset Perseroan dimana dalam Perjanjian Perdamaian
  Perseroan dikategorikan sebagai Kreditur Finansial yang terdiri atas Kreditur Perbankan.
2 Kreditur Konkuren merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang tidak dijamin oleh aset Perseroan yang terdiri atas Kreditur Pemegang

  Obligasi dan Kreditur Dagang (Vendor).

    4 dari 24

Page 6

Sedangkan, jenis kreditur dari Perseroan yang penyelesaian utangnya akan dilakukan dengan Konversi Utang Menjadi
Ekuitas adalah Kreditur Dagang yaitu merupakan kreditur vendor dan/atau kreditur yang tidak dijamin (“Kreditur Dagang”)
dimana terbagi menjadi klasifikasi sebagai berikut:

a. Kreditur Dagang Aktif
   Kreditur Dagang Aktif merupakan Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian.

b. Kreditur Dagang Terdahulu
   Kreditur Dagang Terdahulu merupakan:
    1) Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh Tim Pengurus
        karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang
        ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut;
    2) Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum
        apapun terhadap Perseroan disetiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi;
    3) Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditor Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh
        Tim Pengurus; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di
        Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian; atau
    4) Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan, baik tercatat maupun tidak dalam catatan dan laporan
        dari Perseroan sebelum putusan PKPU Perseroan, namun tidak berpartisipasi atau mengajukan tagihan atau
        ikut serta dalam proses PKPU.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam rangka implementasi Perjanjian Perdamaian Direksi Perseroan telah
mendapatkan persetujuan para pemegang saham sebagaimana Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023, antara lain sebagai
berikut:

•    Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan konversi atas utang menjadi ekuitas (“Konversi Ekuitas”) dan
     konversi Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) sebagai bentuk penyelesaian utang Perseroan kepada krediturnya melalui
     PMTHMETD dalam rangka implementasi Perjanjian Perdamaian;
•    Menyetujui pelaksanaan Konversi Ekuitas atas penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan
     Tranche D sebesar-besarnya sejumlah Rp1.707.221.088.524,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua
     puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) sehubungan dengan implementasi
     Perjanjian Perdamaian;
•    Menyetujui penerbitan saham baru dengan klasifikasi saham seri C yang memiliki hak-hak yang sama dengan
     klasifikasi saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham yang dihitung berdasarkan perhitungan Volume
     Weighted Average Price (“VWAP”) 45 hari sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian;
•    Menyetujui dan menetapkan hasil perhitungan VWAP 45 hari yakni Rp50,81 (lima puluh koma delapan satu Rupiah)
     sebagai nominal final yang akan menjadi acuan terhadap penetapan nilai saham per lembar sehubungan dengan
     penerbitan saham baru atas Konversi Ekuitas;
•    Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp6.326.677.813.600,00 (enam triliun tiga ratus
     dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah) menjadi
     sebanyak-banyaknya Rp10.526.677.813.600,00 (sepuluh triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh
     puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
     dari semula sebesar Rp2.636.115.753.400,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta
     tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya Rp4.316.120.742.050,00 (empat
     triliun tiga ratus enam belas miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh Rupiah).

Selanjutnya, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPST 22 Mei 2025 untuk
meratifikasi Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023, sebagai berikut:

•    Mengukuhkan Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 berkenaan dengan pelaksanaan konversi ekuitas atas penyelesaian
     utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D, dan sehubungan dengan pengukuhan tersebut

5 dari 24

Page 7

       menyetujui penyesuaian jumlah penyelesaian jumlah utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D
       dari semula sebesar-besarnya sejumlah Rp1.707.221.088.524 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh
       satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) menjadi Rp1.712.887.127.054 (satu triliun
       tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima puluh empat
       Rupiah) sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian;
•      Mengukuhkan Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 mengenai penerbitan saham baru, dan menyetujui penyesuaian
       jumlah saham seri C dari semula sebanyak-banyaknya 33.600.099.773 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta sembilan
       puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham menjadi sebanyak-banyaknya 33.711.614.004 (tiga puluh tiga
       miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu empat) saham;
•      Mengukuhkan Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 mengenai persetujuan PMTHMETD melalui penerbitan saham seri
       C, dan karenanya menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebanyak-banyaknya sebesar
       Rp4.321.696.453.700,- (empat triliun tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat
       ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah).

Dalam Perjanjian Perdamaian, disyaratkan bahwa konversi utang menjadi ekuitas dapat dilakukan terhadap Kreditur
Dagang yang dapat membuktikan telah menyelesaikan prestasi pekerjaan berdasarkan suatu dokumentasi pekerjaan yang
dianggap lengkap dan benar namun pembayaran atas prestasi pekerjaan tersebut masih belum diselesaikan oleh
Perseroan. Untuk menghindari keraguan, utang Kreditur Dagang dalam Perjanjian Perdamaian bukan merupakan suatu
pinjaman kredit antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Dengan demikian, dalam hal nilai total pengungkapan sebesar Rp1.712.887.127.054 (satu triliun tujuh ratus dua belas
miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima puluh empat Rupiah) tidak tercapai, hal
tersebut dikarenakan suatu dokumentasi atau prosedur yang masih harus dilengkapi.

Penyelesaian kepada Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain melalui Tranche B dan C

Penyelesaian melalui Tranche C: Konversi Utang menjadi OWK

Pasal 4.3 huruf c juncto Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa konversi utang menjadi OWK merupakan skema
penyelesaian utang Perseroan kepada kreditur dalam golongan Tranche C. Kreditur yang termasuk dalam golongan ini
adalah: (a) Kreditur Pemegang Obligasi yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat
Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
(“Kreditur Pemegang Obligasi”); dan (b) Kreditur Finansial Lain yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini
dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“Kreditur Finansial Lain”).

Sehubungan dengan penyelesaian atas hak kreditur dalam Tranche C, para pemegang saham dalam RUPSLB 30 Juni
2023 telah memutuskan dalam Mata Acara Kedua dan Mata Acara Keempat untuk: (a) menyetujui rencana penerbitan
OWK sehubungan dengan penyelesaian utang terhadap kreditur dalam golongan Tranche C sebesar-besarnya sejumlah
Rp2.521.896.973.315 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus
tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas Rupiah) dan (b) penerbitan saham baru sebagai hasil konversi OWK akan merujuk
pada hasil perhitungan VWAP selama 45 hari sejak 11 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, i.e. Rp50,81 (lima
puluh koma delapan satu rupiah). Perseroan telah menerbitkan OWK sebanyak Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan
ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah)
untuk menyelesaikan utang sebesar Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam
puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

                                          Plafon OWK                   OWK Diterbitkan            Tanggal Penerbitan
     OWK Kreditur Pemegang               Rp1.850.769.921.111           Rp1.850.769.921.111         12 Desember 2023
            Obligasi
    OWK Kreditur Finansial Lain            Rp671.127.052.204                                 -       Belum diterbitkan

6 dari 24

Page 8

File	Open PDF
Source	IDX
Size	7.61 MB
Published	26 Aug 2026
Pages	32
Characters	87,594
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20260826_WSBP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32132783_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 32

File

Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1