20240401_FUTR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31622297_lamp3.pdf

7 Februari 2024

Surat No.AR/S/227/24

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
Fatmawati Mas Blok III No. 307-309
Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan, Indonesia

Up. Bapak Martha Rebecca, Direktur Utama

                          Hasil Penilaian Sendiri Kantor Akuntan Publik
              terhadap Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit dan Masa Jeda

Nama Kantor Akuntan Publik      : KAP Anwar & Rekan
Nama Rekan                      : Christiadi Tjahnadi
Nomor Izin Akuntan Publik       : AP. 1164

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (“AP”) dan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dalam Kegiatan Jasa
Keuangan (“POJK 9 Tahun 2023”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KAP melakukan dan menyediakan
hasil penilaian sendiri terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda.
Berdasarkan hal tersebut, pembatasan penggunaan jasa audit di bagi menjadi 2 (dua) kelompok dibawah
ini:

Pasal 7
1. Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit
   atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.
2. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas
   informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai dengan
   jenis peran AP dalam perikatan:
    a) AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara
        berturut-turut;
    b) AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda
        selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan
    c) Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-
        turut.
3. Perhitungan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakumulasi sejak tahun buku 2017.
4. Selain memperhatikan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam
   kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
   praktik akuntan publik.