Back to announcement
20240401_DLTA_Penyampaian Bukti Iklan_31621422_lamp2.pdf
Other Text extracted DLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
KOLOM PAKAR SENIN, 1 APRIL 2024 7
Politisasi Bansos
sebagai Petitum
Sengketa Pilpres 2024
Hamdani nakan untuk bansos. Tabel 2: Realisasi Bansos
Akademisi Departemen Akuntansi FEB Universitas Andalas, Sembako tersebut yang di Periode Tertentu
Pakar keuangan negara dan daerah salurkan mengikuti kunjungan (dalam Rp triliun)
S
Jokowi dan menteri pendukung
IDANG perdana seng- merasa ‘ditekan’ Jokowi terpak- pasangan nomor urut 2 diaso- Tahun Periode Jumlah
keta hasil Pilpres 2024 sa menambah alokasi bansos siasikan kepada kandidat yang 2021-2022 Nov, Des, Jan 45,65
mulai digelar Mahka- tanpa persetujuan DPR. memiliki keterkaitan dengan 2022-2023 Nov, Des, Jan 41,05
mah Konstitusi (MK) Presiden Jokowi. 2023-2024 Nov, Des, Jan 52,54
pada 27 Maret 2024, seusai Politisasi bansos untuk Ketiga, penggunaan pos be- Sumber: Buku APBN Kita Edisi 2021 s.d. 2024
KPU mengumumkan Prabowo pemenangan pilpres lanja lain-lain untuk pemberian
Subianto dan Gibran Raka- Selain bansos dialokasikan bansos bantuan pangan berten-
buming Raka sebagai Presiden dari belanja kementerian/lem- tangan dengan PP Nomor 50 Ketiga, penyaluran pangan
dan Wakil Presiden terpilih RI baga (K/L), ternyata dialoka- Tahun 2018 tentang Tata Cara yang dikelola Bapanas dilaku-
2024-2029. Pasangan capres- sikan juga dari pos belanja Pelaksanaan APBN. Dalam ke- kan Presiden dan para menteri
cawapres nomor urut 1 dan 3 lain-lain yang dikelola Menteri tentuan itu, pemberian pangan pendukung pasangan capres-
sebagai pemohon sebelumnya Keuangan selaku Bendahara dimaksud dapat dilakukan da- cawapres nomor urut 2 sebelum
telah mendaftarkan petitum Umum Negara. Kebijakan peng lam kondisi darurat. Sementara pemungutan suara. Pembagian
mereka ke MK. anggaran yang dinilai merupa- itu, pemerintah tidak pernah sembako itu dilakukan Menko
Jalan konstitusi sengketa ha- kan penyalahgunaan kekuasaan menyatakan krisis pangan atau- Perekonomian dan Menteri
sil pilpres yang memberikan terjadi pada tiga peristiwa. pun bencana sosial yang menda- Perdagangan tanpa melibat- Konstitusi mengamanatkan
rasa keadilan bagi pemohon Pertama, terjadi pelampauan sari penggunaannya. Sepanjang kan Menteri Sosial dilakukan proses pemilu diselenggarakan
dan termohon dapat menye- anggaran belanja bansos yang 2023, telah dialokasikan tiga untuk mengasosiasikan bansos
hatkan iklim demokrasi dan dikelola K/L pada 2023 dan 2024. tahap bantuan pangan yang dengan kandidat preferensi berdasarkan prinsip langsung,
menghasilkan legitimasi kepada Pemerintah melakukan penge- dianggarkan Rp18,6 triliun. Jokowi. bebas, umum, jujur, dan adil.
pemerintahan Prabowo-Gibran. luaran belanja bansos melebihi Selain penyimpangan dari
Mengingat keputusan MK juga anggaran untuk 2023 sebesar aspek anggaran, penyalahgu- Pembuktian dalil Segala bentuk kecurangan
memberikan legitimasi pada
presiden dan capres terpilih,
Rp13,4 triliun dan 2024 sebesar
Rp11,25 triliun.
naan kewenangan dari aspek
penyaluran bansos terjadi pada
ecurangan pilpres
k
Tim hukum pasangan capres-
sangat memengaruhi proses
seyogianya pemenang pilpres Untuk 2020, 2021, dan 2022, tiga peristiwa. cawapres nomor urut 1 dan 3 pilpres sehingga perolehan suara
hendaknya tidak reaktif terha-
dap para pemohon tersebut.
realisasi melampaui anggaran
diperkenankan dengan Perppu
Pertama, sasaran penerima
tidak lagi sepenuhnya berda-
harus mendalami materi gu-
gatan untuk menemukan bukti
kandidat pemenang tidak memiliki
Kendati kedua tim hukum Nomor 1 Tahun 2020 menge- sarkan daftar terpadu keluarga fisik dan digital kecurangan pe- legitimasi yang kuat.
pemohon memiliki sisi per- nai kebijakan keuangan dalam sejahtera (DTKS), tetapi bansos milu dimaksud. Dalil kecuran-
bedaan pada petitumnya, ke- kondisi darurat pandemi co diberikan juga kepada pihak gan pilpres atas petitum terkait sakan pengeluaran tambahan Penggelontoran bansos men-
duanya sepakat menjadikan vid-19 yang memberikan dis- lain yang tidak berhak. dengan politisasi bansos harus untuk belanja bansos sebesar jelang pemungutan suara selalu
penyalahgunaan bansos sebagai kresi kepada Presiden. Namun, Kedua, waktu penyaluran dibuktikan adanya kesalahan Rp11,25 triliun bagi kebutuhan menimbulkan kontroversial.
salah satu petitum gugatan. tabel 1 menunjukkan pelampau- bansos pada awal Januari sam- anggaran dan penyimpangan BLT untuk tiga bulan pertama KPK pada Rakornas Pencegahan
Baik Anies Baswedan maupun an realisasi bansos 2023 yang pai minggu pertama Februari pendistribusiannya. SENO 2024 yang belum teranggarkan, Korupsi Daerah di Jakarta pada
Ganjar Pranowo sebagai pemo- tidak sesuai dengan ketentuan, 2024 tidak lazim dilakukan Pemohon harus menunjuk tindakan tersebut melanggar 20 Maret 2024 meminta peng-
hon dalam sidang perdana ber- termasuk merealisasi belanja pada tahun-tahun sebelumnya, kan fakta bahwa tindakan tanpa persetujuan DPR dan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 1 hentian penyaluran bansos
pendapat, penggunaan bansos lain-lain untuk bansos. termasuk menyalurkan BLT menggelontorkan bansos se- APBN Perubahan, serta meng- Tahun 2004 tentang Perbenda- menjelang pilkada. Survei KPK
turut membantu pemenangan untuk tiga bulan sekaligus pada belum pemungutan suara itu gunakan pos belanja lain-lain haraan Negara. Ketentuan itu menunjukkan banyak masyara-
Prabowo-Gibran. Tabel 1: Anggaran awal Februari 2024. Penyaluran merupakan pelanggaran regu- pada APBN untuk keperluan melarang melakukan tindakan kat yang memilih calon anggota
Bansos merupakan program dan Realisasi Bansos bansos menggunakan kema- lasi dan ketidakabsahan pe bansos. Selain itu, cadangan yang berakibat pengeluaran DPR atau pimpinan daerah atau
pemerintah yang sejatinya ti- (dalam Rp triliun) san dengan label bantuan dari ngucurannya. pangan yang seyogianya untuk atas beban APBN jika anggaran nasional karena faktor uang.
dak ada kaitannya dengan kon- Istana Presiden ikuti kunjungan Pada persidangan MK, pemo- menanggulangi kekurangan pa- untuk membiayai pengeluaran Untuk itu, menjelang pilkada
testasi pilpres. Pemohon harus Tahun Anggaran Realisasi Jokowi berpotensi memenga- hon dapat mengajukan bukti ngan dan gejolak harga pangan tersebut tidak tersedia atau ti- mendatang perlu moratorium
dapat membuktikan bansos itu 2020 174,5 202,5 ruhi pemilih. Kendati merupa- penyalahgunaan wewenang melalui operasi pasar ternyata dak cukup tersedia. pengucuran bansos dimaksud.
digunakan sebagai alat untuk 2021 161,4 173,6 kan agenda kenegaraan, apabila berupa pelanggaran kebijakan digunakan juga untuk bansos. Selanjutnya, penggunaan be- Pendapat kuasa hukum pa-
menarik hati atau membujuk 2022 147,4 161,5 selalu diikuti pembagian bansos keuangan negara yang dilaku- Potensi pelanggaran prinsip lanja lain-lain untuk keperluan sangan Prabowo-Gibran yang
pemilih yang dapat dikualifikasi 2023 143,5 175,5 secara masif dan tidak lazim, kan dengan menggunakan dasar pengelolaan keuangan bansos yang dikelola Bapanas menolak petitum terkait dengan
sebagai politik uang. Untuk itu, 2024 168,5 - kesan politisasi bansos sulit bansos. Pasal 3 UU Nomor 17 negara terjadi pada masa proses bertentangan dengan UU No- kecurangan pilpres dengan ala-
pihak pemohon menyampaikan Sumber: Buku APBN Kita Edisi 2021 s.d. 2024 ditepis. Tahun 2003 tentang Keuangan kontestasi 2023 dan 2024 terkait mor 17 Tahun 2003 dan PP No- san lembaga pengawal konsti-
bukti yang kredibel penyalah- Penyaluran bansos tiga bu- Negara mewajibkan penye- dengan pengelolaan belanja mor 50 Tahun 2018. Selain itu, tusi tersebut hanya berwenang
gunaan bansos sebagai pertim- Kedua, penetapan Perpres lan menjelang pemungutan lenggara negara mengelola bansos. Pemerintah melakukan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 menyidangkan sengketa hasil
bangan majelis hakim menilai Nomor 125 Tahun 2022 tentang suara, yakni November dan De- keuangan negara secara tertib, pengeluaran belanja bansos me- mengatur penyaluran bantuan pilpres merupakan argumentasi
terjadinya kecurangan pilpres Penyelenggaraan Cadangan sember 2023 dan Januari 2024 taat pada peraturan perundang- lebihi anggaran sebesar Rp13,4 pangan untuk menanggulangi sesat. Konstitusi mengamanat-
sebagai fakta persidangan. Pangan Pemerintah yang meng- melampau dari periode yang undangan, efisien, ekonomis, triliun pada anggaran 2023. kekurangan pangan, gejolak kan proses pemilu diselengga-
Ketika sidang Mahkamah gunakan cadangan pangan sama tahun sebelumnya. Tabel efektif, transparan, dan ber- Mengingat 2023 pemerintah harga pangan, bencana alam, rakan berdasarkan prinsip lang-
Konstitusi meloloskan Gibran tersebut untuk bansos memicu 2 memperlihatkan realisasi ban- tanggung jawab dengan mem- tidak dalam kondisi darurat, bencana sosial, dan keadaan sung, bebas, umum, jujur, dan
Rakabuming Raka sebagai ca kontroversi. Pasalnya, anggaran sos dimaksud termasuk realisasi perhatikan rasa keadilan dan pencairan belanja bansos sebe- darurat, sedangkan pemba- adil. Segala bentuk kecurangan
wapres pada 16 Oktober 2023 Kemenkeu yang dieksekusi pada Januari masing-masing un- kepatutan. sar Rp13,4 triliun bertentangan gian sembako tersebut tidak sangat memengaruhi proses
pemerintah merealisasikan Badan Pangan Nasional (Bapa- tuk 2022 sebesar Rp3,52 triliun, Pasalnya, kesalahan pengang- dengan Pasal 27 ayat (4) UU memenuhi kriteria dimaksud pilpres sehingga perolehan su-
belanja bansos tambahan me- nas) dapat dimanfaatkan untuk 2023 sebesar Rp3,88 triliun, dan garan terjadi dengan modus Nomor 17 Tahun 2003. yang seharusnya direalisasikan ara kandidat pemenang tidak
lebihi APBN. Sri Mulyani yang bencana sosial, tetapi disalahgu- 2024 sebesar Rp12,45 triliun. penambahan belanja bansos Ketika pemerintah memak- dari belanja bansos K/L. memiliki legitimasi yang kuat.
PT DELTA DJAKARTA Tbk dan ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Jl. Inspeksi Tarum Barat, Tambun - Bekasi Timur 17510, Telepon (021) 8822520 Fax : (021) 8819423
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember 2023 2022
2023 2022 2023 2022
PENJUALAN NETO 736.838.613 778.744.315
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS
BEBAN POKOK PENJUALAN (224.064.759) (235.763.528)
ASET LANCAR LIABILITAS JANGKA PENDEK
Kas dan setara kas 612.103.346 748.590.604 Utang usaha LABA KOTOR 512.773.854 542.980.787
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 75.443.936 79.662.987 Pihak berelasi 231.407 708.405
Piutang usaha Pihak ketiga 39.439.149 43.861.916 Beban penjualan (185.378.664) (170.930.233)
Pihak berelasi 40.829 209.122 Utang pajak 30.804.567 24.467.349 Beban umum dan administrasi (106.821.182) (102.278.522)
Pihak ketiga - setelah dikurangi Utang dividen 5.628.811 5.022.986 Penghasilan bunga 22.912.624 16.423.930
cadangan kerugian penurunan Biaya masih harus dibayar 105.760.571 115.512.118 Laba (rugi) lain-lain-neto 7.643.820 8.015.698
nilai sebesar Utang lain-lain 33.374.932 64.583.617
Rp 9.603.477 pada 31 Desember 2023 dan Utang pihak berelasi 1.496.731 1.197.795
LABA SEBELUM PAJAK 251.130.452 294.211.660
Rp 8.058.728 pada 31 Desember 2022 154.064.910 115.999.581
Piutang lain-lain dari pihak ketiga Total Liabilitas Jangka Pendek 216.736.168 255.354.186
BEBAN PAJAK - NETO (51.518.611) (64.145.853)
- bagian lancar 18.812.954 18.083.990
Persediaan - neto 190.810.916 194.145.863 LIABILITAS JANGKA PANJANG
LABA NETO TAHUN BERJALAN 199.611.841 230.065.807
Biaya dibayar di muka dan uang muka 8.977.636 8.720.677 Liabilitas imbalan pasca kerja 56.899.582 51.056.316
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:
Total Liabilitas Jangka Panjang 56.899.582 51.056.316 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Total Aset Lancar 1.060.254.527 1.165.412.820 Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti (7.383.660) 940.713
Total Liabilitas 273.635.750 306.410.502 Beban pajak terkait dengan pengukuran kembali atas program imbalan pasti 1.624.405 (206.957)
ASET TIDAK LANCAR Total penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak (5.759.255) 733.756
Aset tetap - setelah dikurangi EKUITAS TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN 193.852.586 230.799.563
akumulasi penyusutan sebesar Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham
Rp 428.246.934 pada 31 Desember 2023 dan Modal dasar - 1.000.000.000 saham LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Rp 412.693.957 pada 31 Desember 2022 84.159.721 83.554.198 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.659.050 saham 16.013.181 16.013.181 Pemilik Entitas Induk 199.094.088 230.209.661
Piutang lain-lain dari pihak ketiga Tambahan modal disetor 19.015.656 19.015.656 Kepentingan nonpengendali 517.753 (143.854)
- bagian jangka panjang 2.043.978 6.653.317 Saldo laba LABA NETO TAHUN BERJALAN 199.611.841 230.065.807
Ditentukan penggunaannya 16.000 15.000 TOTAL LABA KOMPEREHENSIF
Aset pajak tangguhan - neto 60.623.471 50.576.348 Tidak ditentukan penggunaannya 895.585.896 962.466.254 YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 193.334.833 230.943.417
Aset tidak lancar lainnya 968.313 989.684 Pemilik Entitas Induk 930.630.733 997.510.091 Kepentingan nonpengendali 517.753 (143.854)
Kepentingan nonpengendali 3.783.527 3.265.774 TOTAL PENGHASILAN KOMPEREHENSIF
Total Aset Tidak Lancar 147.795.483 141.773.547 Total Ekuitas 934.414.260 1.000.775.865 PADA TAHUN BERJALAN 193.852.586 230.799.563
Laba dasar dan dilusian per saham 249 288
TOTAL ASET 1.208.050.010 1.307.186.367 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.208.050.010 1.307.186.367
(dalam Rupiah Penuh)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Saldo Laba Ekuitas yang 2023 2022
dapat diatribusikan
Modal Tambahan Ditentukan Tidak ditentukan kepada pemilik Kepentingan Total ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
saham modal disetor penggunaannya penggunaannya Entitas Induk Nonpengendali Ekuitas Penerimaan kas dari pelanggan 1.366.066.558 1.502.985.343
Pembayaran kas kepada pemasok (407.140.781) (400.414.932)
Saldo per 1 Januari 2022 16.013.181 19.015.656 14.000 971.721.552 1.006.764.389 3.409.628 1.010.174.017 Pembayaran kas kepada karyawan (124.755.767) (111.172.956)
Pencadangan saldo laba Kas dihasilkan dari operasi 834.170.010 991.397.455
untuk cadangan menurut undang - undang - - 1.000 (1.000) - - - Penerimaan bunga 22.489.200 15.863.907
Penerimaan pengembalian pajak 4.318.645 -
Dividen tunai - - - (240.197.715) (240.197.715) - (240.197.715) Pembayaran kas untuk :
Laba neto tahun berjalan - - - 230.209.661 230.209.661 (143.854) 230.065.807 Pajak penghasilan (58.706.516) (70.501.581)
Penghasilan komprehensif lain Pajak pertambahan nilai dan bea cukai (666.953.963) (739.930.655)
tahun berjalan-neto setelah pajak - - - 733.756 733.756 - 733.756 Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 135.317.376 196.829.126
Saldo per 31 Desember 2022 16.013.181 19.015.656 15.000 962.466.254 997.510.091 3.265.774 1.000.775.865
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pencadangan saldo laba Pencairan (penambahan) deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 4.219.047 (7.835.965)
untuk cadangan menurut undang - undang - - 1.000 (1.000) - - - Hasil pelepasan aset tetap 48.185 1.879.045
Dividen tunai - - - (260.214.191) (260.214.191) - (260.214.191) Perolehan aset tetap (16.463.500) (15.295.927)
Laba neto tahun berjalan - - - 199.094.088 199.094.088 517.753 199.611.841 Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (12.196.268) (21.252.847)
Rugi komprehensif lain ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
tahun berjalan-neto setelah pajak - - - (5.759.255) (5.759.255) - (5.759.255) Pembayaran dividen tunai (259.608.366) (239.785.159)
Saldo per 31 Desember 2023 16.013.181 19.015.656 16.000 895.585.896 930.630.733 3.783.527 934.414.260
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS (136.487.258) (64.208.880)
CATATAN : Bekasi, 01 April 2024
1. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 748.590.604 812.799.484
Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan Moore Global) dengan opini tanpa modifikasian.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) PT DELTA DJAKARTA Tbk KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 612.103.346 748.590.604
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian. Direksi Perseroan
MEDIA IND 7 x 190mm
1 APRIL 2024
Note: Mohon dicek kembali apabila ada
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Akuntansi FEB Universitas Andalas
p.1
unresolved
org
Menteri Sosial
p.1
unresolved
org
Pangan Nasional
p.1
unresolved
org
Tjahjo & Rekan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.