20240328_BSIM_Penyampaian Bukti Iklan_31620561_lamp2.pdf

  13               SAMBUNGAN
                                                                                                                                                                                                              KAMIS, 28 MARET 2024



       Jika Implementasi Optimal, Ekonomi Tumbuh 6-7%                                                                                                                                 Penerima RKAB
> Sambungan dari hal 1
                                             merintah dan DPR menjalankan rapat
                                             pengesahan Perppu Cipta Kerja lewat
                                                                                              Lalu pihak yang tidak menyetujui
                                                                                          regulasi tersebut menggugat UU CK
                                                                                                                                       dari UU Ciptaker ini, sehingga ban-
                                                                                                                                       yak peraturan yang masih tumpang
                                                                                                                                                                                      Minim, Produksi
    Dia mengatakan dengan adanya
penerapan implementasi UU Ciptaker
                                             Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Per-
                                             sidangan IV Tahun Sidang 2022-2023
                                             pada 21 Maret 2023. Akhirnya pemer-
                                                                                          ke Mahkamah Konstitusi . Pada 25
                                                                                          November 2021. Mahkamah Konstitusi
                                                                                          menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun
                                                                                                                                       tindih satu dengan lainnya. “ Karena
                                                                                                                                       ini undang-undang baru, yang jadi per-
                                                                                                                                       soalannya adalah tidak semua PP ini
                                                                                                                                                                                      Timah Diprediksi
diharapkan akan mendongkrak minat
investasi, menciptakan lapangan kerja
dan berujung pada peningkatan pertum-
                                             intah menjalankan Undang-undang
                                             (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
                                             Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
                                                                                          2020 itu inkonstitusional bersyarat.
                                                                                          Melihat keputusan Mahkamah Konstit-
                                                                                          usi pemerintah menerbitkan Peraturan
                                                                                                                                       diketahui oleh pelaku kebijakan di lokal.
                                                                                                                                       Misalnya yang pemerintah daerah ini ng-
                                                                                                                                       gak semua yang mengetahui. Malah kita
                                                                                                                                                                                        Anjlok 31%
buhan ekonomi.                               ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun            Pemerintah Pengganti Undang Undang           yang melakukan sosialisasi ke mereka.
    “Kita melihat ada positif tetapi harus   2022 tentang Cipta Kerja menjadi Un-         (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 untuk            Karenanya kami harap, pemerintah
                                                                                                                                                                                     > Sambungan dari hal 1
diakui ini tidak bisa selesai begitu saja    dang-Undang.                                 menggantikan UU Cipta Kerja yang             bisa segera bergerak cepat, karena kami
dan harus dilakukan perbaikan dan                Enggar mengatakan, UU Ciptaker           dinyatakan inkonstitusional bersyarat.       pelaku usaha tidak bisa menunggu terlau           Dia menegaskan, data sumber daya dan cadangan
konsistensi untuk monitoring dan             merupakan sebuah aturan yang baik            Aturan tersebut ditandatangani Presiden      lama,” ujarnya.                               yang tervalidasi oleh CPI bertujuan memastikan as-
evaluasi supaya benar-benar tuntas dan       untuk menarik investor ke dalam              Jokowi pada 30 Desember 2022.                    Harapan yang sama dikemukakan             al-usul timah yang diproduksi. Hal ini guna mencegah
benar-benar memberikan kepastian bagi        negeri. “Semua masyarakat, stakeholder                                                    Geri Gunawan pelaku UMKM dari Bali.           perusahan menyerap timah ilegal.
investasi,” tutur Raden.                     menyadari mengenai hadirnya UU Cip-          Untungkan UMKM                               Dia meminta agar UU ini tidak hanya               “Kami juga perlu adanya CPI, karena sekarang
    Raden bercerita bahwa pada awal          taker yang sangat bagus. Demikian juga           Raden Pardede mengatakan, UU             berhenti di tataran gagasan melainkan         jumlahnya terbatas. CPI yang menetapkan cadangan
pemerintah Presiden Joko Widodo, pe-         seluruh pejabat dari pusat sampai kabu-      Ciptaker hadir bukan hanya sekadar           di implementasi.                              timah suatu tambang,” kata Bambang.
merintah membuat 16 paket kebijakan          paten/kota. Ada satu undang-undang,          mementingkan para investor atau
ekonomi. Namun 16 paket kebijakan            namanya Cipta Kerja,” ujarnya.               penanam modal melainkan seluruh              Butuh Harmonisasi                             Butuh Solusi
ekonomi tidak berjalan sinergis karena           Namun, seiring dengan pen-               masyarakat di Indonesia termasuk                 Sementara itu, Ketua Umum                     Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya men-
kerap bertentangan antara satu dengan        ciptaannya yang kontroversial, imple-        pelaku UMKM yang bisa merasakan              Gabungan Pengusaha Makanan dan                dukung aspek legalitas dalam penerbitan RKAB.
yang lain. Oleh karena itu pada periode      mentasi UU Ciptaker dinilai masih belum      dampak baiknya.Penguatan eko-                Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi)            Namun, harus dicarikan solusi agar RKAB bisa segara
kedua pemerintahan Presiden Joko             maksimal. Tidak sedikit pengusaha men-       nomi di masyarakat diharapkan bisa           Adhi S. Lukman mengatakan, UU Cip-            diterbitkan. “Kalau ada kendala dicarikan solusinya.
Widodo pemerintah menggodok UU               geluhkan perbedaan perizinan antara          tercipta dengan pemangkasan birokrasi        taker sesungguhnya baik. Namun, ter-          Jadi, kalau CPI langka, harus dicarikan solusi se-
Ciptaker agar mempercepat pembena-           pemerintah pusat dengan pemerintah           yang selama ini dinilai banyak pihak ter-    kadang dalam implementasinya belum            hingga tidak mandek. Ini penting, karena sekarang
han 74 regulasi tentang perizinan hingga     daerah.                                      lalu panjang dan berbelit.                   sesuai yang diharapkan, karena adanya         semua hold produksi,” ujar dia.
ketenagakerjaan.                                 “ Tadi disampaikan Pak Raden                 Hal ini dibenarkan Khairul Fajri         peraturan baru yang muncul bahkan                 Bambang menuturkan kondisi perekonomian
    “Saat kita mengeluarkan paket eko-       Pardede, ini untuk menciptakan kerja.        Yahya, pelaku UMKM dari Aceh yang            tanpa konsultasi dan mendengarkan             Bangka Belitung, sebagai penghasil timah, berjalan
nomi yang 1,2,3 bertentangan satu            Jadi mereka yang menghambat itu harus        menghasilkan produk berupa sarung            suara dari stakeholder. Dia ambil contoh      lambat. Pasalnya, ekspor timah menyumbang 82%
dengan yang lain dan peraturan sangat        kita pertanyakan. Apakah tidak suka          tenun dengan merek Ija Kroeng.               adanya Permendag 36 yang membuat              pemasukan provinsi “Laskar Pelangi” tersebut.
rumit. Akhirnya kita membuat omnibus         kita ada lapangan kerja baru. Tanpa itu,         “Kami sebagai pelaku UMKM mera-          bisnis stagnan.                                   Situasi saat ini, kata dia, timah yang ditambang
law artinya sampai 74 undang-undang          investor banyak pilih ke negara lain, yang   sakan langsung dan diuntungkan dengan            Diakui Chatib Basri, dalam pelak-         masyarakat tidak terserap smelter swasta maupun
itu harus dilakukan harmonisasi. Jadi        lebih mudah perizinannya, lebih pro          adanya UU Cipta Kerja ini terutama           sanaanya UU Ciptaker memang masih             PT Timah Tbk (TINS). Alhasil, penyelundupan timah
dibuatlah omnibus law, yang tujuan           kepada investasi. Kita bersaing dengan       dalam hal perizinan yang semakin mudah       terdapat kendala dalam harmonisasi            ke luar negeri menjadi jalan pintas yang ditempuh
utamanya adalah supaya lebih mudah,          berbagai negara di dunia. Ini saatnya        dan murah. Sebelum adanya UU Cipta           regulasi mulai dari regulasi dalam satu ke-   masyarakat. Dia pun mengusulkan relaksasi aturan
lebih sederhana, lebih pasti dan lebih       kita lebih mawas diri. Inilah forum yang     Kerja, untuk mendapatkan izin usaha,         menterian, antar kementerian koordin-         agar timah terserap dan perekonomian Bangka Bel-
cepat,” tutur Raden.                         kita pakai untuk bisa lebih menerima         harus melalui proses panjang, antara         ator hingga antara pemerintah pusat dan       itung kembali pulih.
    Terkait masih adanya resistensi          berbagai masukan dan menyosialisasikan       lain dimulai dari pendirian badan usaha      pemerintah daerah. Saat ada kebijakan             “Sekarang terjadi penyelundupan yang marak. Kita
di masyarakat terhadap UU Ciptaker           mengenai ketentuan UU Ciptaker,” sam-        seperti CV, PT, dan lainnya,” kata Khairil   yang tidak selaras maka menimbulkan           tidak bisa biarkan situasi ini berlarut-larut,” ujar dia.
, Raden mengatakan, karena adanya            bung Enggar.                                 yang memulai usaha sejak 2015 ini.           ketidakpastian dan menghambat minat               Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Ahmad
pemda dan birokrat daerah yang mer-              Ide tentang pembenahan regulasi              Prosesnya bisa menghabiskan waktu        investor untuk menanamkan modal di            Dani Virsal mengungkapkan, perseroan telah men-
asa dirugikan dengan pemangkasan             dan investasi melalui omnibus law Cipta      sekitar 1 bulan, dengan biaya yang men-      Indonesia.                                    jalin kemitraan dengan penambang rakyat yang
birokrasi.                                   Kerja pertama kali disampaikan dalam         capai Rp 10 juta untuk pembuatan PT              “Ini adalah sumber ketidakpastian,        menggarap di konsesi perusahaan. Pada prinsipnya,
    “Pung utan di d aerah masuk              pidato pelantikan periode kedua Pres-        dan 5 tahun untuk CV. “Kalau sekarang,       karena buat investasi yang paling penting     perseroan tidak bisa menyerap garapan masyarakat
pendapatan asli daerah ( PAD). Padahal       iden Joko Widodo tanggal 20 Oktober          tinggal mengajukan Nomor Induk Ber-          adalah pasti. Kalau costly selama pasti       tanpa mengetahui asal-usul timah tesebut.
ada jalan keluar dari pemerintah yaitu       2019. Meskipun mendapatkan banyak            usaha (NIB) yang bisa dilakukan baik         gak apa-apa. Saya bukan berpikir dibikin          “Kalau bukan dari IUP PT Timah, kami tidak
jika PAD turun maka bisa dikompensasi        penentangan namun pemerintah dan             secara online maupun langsung, Proses        saja harganya mahal, tetapi orang bisnis      bisa mengakomodasi itu. Jadi, harus dipastikan as-
dari APBN pusat. Tapi implementasinya        DPR tetap menerbitkan UU Cipta Kerja         satu hari selesai, tanpa biaya,” katanya.    akan berpikir selama benefit lebih besar      al-usulnya dari mana. Kalau kapasitas pabrik tidak
belum berjalan mulus,” imbuhnya.             dan disahkan dalam rapat paripurna DPR           Hanya saja, kata dia, memang tidak       dibanding cost dia akan kejar untuk in-       masalah, tetapi kita harus tahu asal usul dan legalitas
    Walaupun banyak ditentang pe-            pada 5 Oktober 2020.                         semua aparat di daerah memahami isi          vestasi,” tutur Chatib.                       bijih timah,” ujar dia.