20240319_DEFI_Perubahan Profesi Penunjang_31607495_lamp4.pdf

Nexia KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
KPS

1. Tanggung Jawab Auditor
Kami akan melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan
etika yang relevan. Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami
menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama
audit. Kami juga:

# mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan,
baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan
prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang
cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya
kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang
disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan,
penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal:

» memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit
untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk
tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Namun, kami
akan mengomunikasikan secara tertulis defisiensi signifikan pada pengendalian internal
yang relevan dengan audit atas laporan keuangan yang telah kami identifikasi dalam
pelaksanaan audit:

e mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi
akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen:

» menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh
manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu
ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat
menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan
kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian
material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke
pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak
memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan
kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami.
Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat
mempertahankan kelangsungan usaha: dan

e mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk
pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan tersebut mencerminkan transaksi dan
peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai,
antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit
signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang
teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga akan memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan
mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar
berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami
menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode
kini dan oleh karenanya manjadi hal audit utama. Kami akan menguraikan hal audit utama
dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan
publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami akan
menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena
konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar
melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Nexia KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
KPS

Oleh karena adanya keterbatasan inheren dari suatu audit, bersama dengan keterbatasan
inheren pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari kemungkinan tidak
terdeteksinya kesalahan penyajian material, meskipun audit telah direncanakan dan
dilaksanakan berdasarkan Standar Audit.

Opini kami atas laporan keuangan tersebut tergantung dari hasil penerapan prosedur-prosedur
audit yang akan kami laksanakan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan jaminan bahwa kami
dapat memberikan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut di atas.

Kami akan mempertimbangkan ruang lingkup dan prosedur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ("OJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”, dan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017
tentang “Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
Jasa Keuangan" yang mencakup persyaratan untuk berkomunikasi dengan OJK mengenai hal-hal
yang diuraikan dalam paragraf berikut.

Selama persiapan dan pelaksanaan audit, kami dapat meminta informasi dari OJK mengenai
Perusahaan. Selain itu, kami juga diwajibkan untuk melaporkan kepada OJK mengenai
pelanggaran peraturan yang signifikan, kelemahan material dalam pengendalian internal
dan/atau kondisi yang menurut kami dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
OJK juga dapat meminta informasi dari kami meskipun perikatan audit yang terkait telah
berakhir. Dalam keadaan tersebut, kami akan menginformasikan kepada Saudara mengenai
permintaan OJK sesuai dengan kebijakan dan prosedur kami dan Saudara dengan ini setuju
untuk kami melakukan pengungkapan informasi tersebut kepada OJK dan membebaskan kami
dari semua klaim apapun yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut.

2. Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak Yang Bertanggung jawab atas Tata Kelola terhadap
Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan
Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia, dan atas
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan
laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan
Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan
kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis
akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi
Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain
melaksanakannya,

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan Perusahaan.

Audit kami akan dilaksanakan berdasarkan bahwa manajemen dan, jika relevan, pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola, mengakui dan memahami tanggung jawabnya dalam:

a) penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia:

b) pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan
penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan: dan

c) memberikan kepada kami:

(i) akses terhadap semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam
penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lainnya:
(ii) informasi tambahan yang kami minta dari manajemen untuk keperluan audit: dan

Nexia

KPS

(iti) akses tidak terbatas kepada individu-individu dalam Perusahaan yang kami anggap
perlu untuk memeroleh bukti audit.

Audit kami mencakup penelahaan atas daftar-daftar dan informasi keuangan lainnya yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok. Namun, audit kami tidak
ditujukan untuk menyatakan pendapat terhadap penyajian wajar atas daftar dan informasi
keuangan lainnya tersebut secara tersendiri, namun dalam hubungannya dengan penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam dwibahasa Indonesia-Inggris yang disajikan
berdampingan (bilingual), termasuk pengungkapan yang memadai sesuai dengan SAK di
Indonesia.

Manajemen Perusahaan akan memberikan Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab di
atas yang ditandatangani oleh Direksi untuk dilaporkan dalam laporan keuangan auditan.

Sebagai bagian dari proses audit, kami akan meminta penegasan tertulis berupa Surat
Representasi Manajemen mengenai kelengkapan dari segala pernyataan dan informasi yang
diberikan Perusahaan kepada kami sehubungan dengan audit yang kami laksanakan, antara lain
seperti laporan keuangan disusun oleh manajemen dengan itikad baik, kelengkapan risalah
rapat yang diselenggarakan, adanya aset yang dijaminkan, adanya keyakinan dari manajemen
bahwa semua kecurangan (fraud) yang diketahui oleh manajemen telah tercermin dan
diungkapkan dalam laporan keuangan, jumlah penyisihan piutang ragu-ragu yang memadai,
aset/liabilitas bersyarat serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu.

Agar kami dapat melakukan penerbitan Laporan Auditor Independen, manajemen Perusahaan
harus membubuhkan paraf pada setiap halaman konsep laporan keuangan yang kami sampaikan
dan yang akan menyertai lembar Laporan Auditor Independen tersebut sebagai tanda
persetujuan atas figur/angka dan pernyataan yang tertuang, termasuk jurnal koreksinya.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain harus ditandatangani oleh manajemen/Direksi Perusahaan,
sedangkan catatan atas laporan keuangan diparaf pada setiap halaman.

Pendekatan terhadap pengendalian internal

Audit kami juga meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal serta
pengujian secukupnya terhadap catatan-catatan keuangan lainnya yang dipandang perlu.
Meskipun demikian, audit kami tidak mencakup semua transaksi yang terjadi dalam Perusahaan
karena audit ini tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan penyimpangan ataupun
kesalahan yang mungkin terjadi. Audit kami mengandung risiko bawaan bahwa bila terdapat
kekeliruan dan ketidakberesan- material, termasuk kecurangan atau pemalsuan, mungkin tidak
akan terdeteksi. Namun, bila kami menemukan adanya hal-hal tersebut dalam audit kami,
informasi tersebut akan kami sampaikan kepada Saudara.

Pendekatan audit berbasis risiko

Pendekatan pemeriksaan akan ditentukan berdasarkan hasil pemahaman dan evaluasi atas
efektivitas pengendalian internal Perusahaan. Risiko salah saji material yang teridentifikasi
pada tahap perencanaan, baik risiko salah saji pada tingkat laporan keuangan maupun risiko
salah saji pada tingkat asersi, merupakan bagian yang menjadi fokus pengujian.

Apabila struktur pengendalian internal menurut kami memadai untuk mencegah dan mendeteksi
kesalahan yang sifatnya signifikan terhadap laporan keuangan, maka kami akan
mempertimbangkan untuk melakukan pengujian melalui prosedur analitis maupun verifikasi
transaksi yang nilainya signifikan, namun apabila kami memandang bahwa pengendalian
internal kurang efektif, ataupun prosedur pemeriksaan substantif terhadap angka-angka laporan

(3

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Nexia

KPS

8.

keuangan dianggap lebih 'cost-effective' maka kami akan melaksanakan audit berdasarkan
pendekatan pemeriksaan substantif.

Walaupun demikian, tidak berarti pendekatan substantif mengabaikan unsur evaluasi terhadap
pengendalian internal. Dalam hal menemukan adanya kesalahan pembukuan, kami akan sejauh
mungkin mengevaluasi kelemahan dalam prosedur pengendalian yang menyebabkan terjadinya
kesalahan tersebut, sebagai bahan masukan untuk Perusahaan dalam perbaikan struktur
pengendalian internalnya.

Pendekatan terhadap daftar dan informasi keuangan lainnya

Audit kami mencakup audit terhadap daftar-daftar dan informasi keuangan lainnya yang
merupakan bagian dari laporan keuangan pokok. Namun, audit ini tidak dimaksudkan untuk
memberikan pendapat atas kewajaran dari daftar-daftar dan data keuangan lainnya secara
individual, melainkan dalam kaitannya dengan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

. Inspeksi terhadap keberadaan aset tetap

Inspeksi terhadap keberadaan aset tetap akan dilaksanakan secara sampling, terutama untuk
aset tetap yang bernilai signifikan. Sampel akan dipilih dari rincian aset tetap yang mendukung
angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

Analisis atas komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya
Prosedur analitis atas komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya akan
dilakukan untuk mengidentifikasi fluktuasi yang abnormal pada masing-masing komponennya.

Pendekatan terhadap sistem Pengolahan Data Elektronis (PDE)

Sebagai bagian dari pengujian pengendalian internal, kami juga akan melakukan pengujian
terhadap sistem PDE yang digunakan Perusahaan dalam memproses transaksi menjadi laporan
keuangan. Namun, audit kami tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas sistem
tersebut.

Pendekatan terhadap perpajakan

Audit kami juga tidak meliputi audit sebagaimana yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak (“DJP”), sehingga audit tersebut sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk mendeteksi
seluruh penyimpangan yang mungkin akan diketemukan oleh pemeriksa dari DJP, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, DJP mempunyai wewenang untuk meminta data/informasi
yang diperlukan untuk pemeriksaan kewajiban perpajakan Perusahaan secara langsung kepada
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (“KPS”). Terkait dengan kewajiban perpajakan tersebut,
Perusahaan setuju untuk membebaskan KAP KPS dari segala tuntutan hukum atas penyampaian
data/informasi Perusahaan kepada DJP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan kode etik profesi, kami bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi klien.
Namun demikian, berdasarkan peraturan perundang-perundangan, kerahasiaan tersebut
ditiadakan jika untuk kepentingan pengawasan Menteri Keuangan yang diatur dalam UU No. 5
tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 29 dan kepentingan pemeriksaan pajak, penagihan
pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh DJP yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor & tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 35.

Memenuhi ketentuan tersebut, kami ingin menegaskan bahwa Perusahaan menyatakan
memberikan persetujuan kepada kami untuk memberikan akses kertas kerja perikatan audit atas
laporan keuangan ini kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam rangka menjalankan
ketentuan dalam UU yang berlaku. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemenuhan

5

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Nexia KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
KPS

kewajiban tersebut menjadi beban Perusahaan dan akan kami tagihkan berdasarkan realisasi
waktu yang kami gunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Namun demikian, kami
tidak akan membebankan biaya-biaya dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut mana kala
Perusahaan setuju untuk menindaklanjuti sendiri pemenuhan kewajiban tersebut.

10. Penggunaan tenaga ahli
Kami akan menggunakan jasa tenaga ahli dalam pekerjaan audit kami apabila diperlukan.
Penggunaan tenaga ahti tersebut akan diinformasikan kepada manajemen Perusahaan untuk
mendapatkan persetujuan, dan menjadi beban Perusahaan secara reimbursable costs.

ti HASIL PEKERJAAN

Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut akan disampaikan dalam dwibahasa Indonesia-
Inggris yang disajikan berdampingan (bilingual) sebanyak beberapa eksemplar (jumlahnya sesuai
permintaan manajemen dan biayanya menjadi beban Perusahaan). Bentuk dan isi laporan kami
mungkin perlu dimodifikasi sesuai dengan temuan audit kami.

Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), setiap publikasi atas laporan keuangan
yang kami audit atau yang dikaitkan dengan nama kami sebagai auditor, harus ditelaah dan
mendapatkan persetujuan secara tertulis dari kami.

Kami juga akan menyampaikan surat khusus (Management Letter) kepada manajemen yang berisi
saran-saran secukupnya apabila selama audit dijumpai kelemahan-kelemahan dalam sistem
pengendalian internal, penerapan standar akuntansi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku umum dan hal-hal lain yang menurut kami perlu diberikan perhatian.

Penugasan dinyatakan selesai dengan disampaikannya Laporan Auditor Independen kepada
Perusahaan. Apabila ada penugasan selain dari lingkup penugasan ini maka akan dibuatkan
perjanjian/perikatan terpisah.

D. HONORARIUM PEKERJAAN

Berdasarkan pemahaman kami tentang operasi Perusahaan dan perencanaan yang kami susun atas
pekerjaan ini, kami mengusulkan honorarium pekerjaan sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima
juta rupiah).

Honorarium tersebut ditentukan dengan dasar bahwa seluruh data yang dibutuhkan untuk keperluan
audit kami telah disiapkan dan tersedia untuk audit. Standar rate auditor untuk penugasan ini
bervariasi disesuaikan dengan tingkat tanggungjawab dan pengalaman.

Biaya di atas ditentukan juga berdasarkan asumsi bahwa data yang diperlukan untuk tujuan audit
tersedia seluruhnya untuk kami, Perusahaan memiliki pengendalian internal yang memuaskan, dan
kami mendapatkan kerja sama penuh dari staf dan manajemen selama penugasan.

Biaya perjalanan, biaya penerbitan Laporan Auditor Independen, biaya cetak konsep laporan dan
kertas kerja, penyalinan (fotokopi), komunikasi, pengiriman dan biaya lain-lain yang berhubungan
dengan audit dan reviu kami (Out-of-Pocket Expenses) akan menjadi beban Perusahaan.

Pembayaran honorarium pekerjaan dilakukan sesuai dengan penjadwalan berikut:
# Pembayaran pertama sebesar 50”o dibayarkan pada saat surat perikatan ini ditandatangani.
# Pembayaran terakhir sebesar 5076 pada saat penyampaian konsep (draft) laporan.

Nexia KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
KPS

Audit akan dilaksanakan setelah pembayaran pertama dan laporan keuangan diterima, serta seluruh
data dan informasi yang diperlukan telah tersedia. Data dan informasi yang kami perlukan untuk
tujuan audit disampaikan kepada manajemen segera setelah surat perikatan ini disetujui.

E. PRASYARAT

Agar pekerjaan di atas dapat berjalan secara efektif dan selesai tepat waktu, maka diperlukan
prasyarat berikut ini:

1. Perusahaan perlu menunjuk staf yang kompeten untuk menjadi counterpart yang akan
membantu tim kami mengakses data, informasi dan dokumen yang diperlukan selama
penugasan. Kami akan menyerahkan permintaan data secara resmi. Pekerjaan lapangan
dimulai setelah semua data dan informasi tersedia secara lengkap.

2. Di dalam melakukan pekerjaan audit, kami akan menggunakan media komunikasi, baik lisan,
tertulis, dan secara elektronik seperti surat, memo dan surat elektronik (“email”) yang
merupakan komunikasi audit yang diterima.

3. Perusahaan menyatakan dan menjamin bahwa tidak melakukan perikatan lain dengan kantor
akuntan publik lainnya untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ruang lingkup
pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat ini.

4. Manajemen membolehkan Bank Kreditur untuk meminta informasi kepada KAP/AP dan
membolehkan KAP/AP untuk memberikan informasi yang diminta oleh Bank Kreditur, dalam
hal tersebut dikecualikan dari persyaratan kerahasiaan.

5. Untuk tujuan audit ini, manajemen menyatakan hanya menyelenggarakan pembukuan tunggal
(general purpose) dan menyusun laporan keuangan yaitu pembukuan dan pelaporan yang
sama baik untuk kreditur, pajak atau pengguna laporan lainnya.

6. Mengingat pentingnya surat representasi manajemen seperti yang telah dinyatakan pada
butir B.2 di atas, maka surat tersebut harus telah disampaikan kepada kami sebelum laporan
auditor final diterbitkan. Dengan adanya surat representasi manajemen tersebut, Perusahaan
setuju untuk membebaskan KAP KPS dan stafnya dari segala tuntutan, kewajiban dan biaya-
biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat dari kesalahan pernyataan manajemen berkaitan
dengan jasa audit yang kami berikan sesuai dengan surat perikatan ini.

7. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, kantor kami menyesuaikan
dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu membatasi kontak
fisik satu sama lainnya seminimal mungkin, mematuhi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) dan bekerja dari rumah / Work From Home (“WFH”), serta
menerapkan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan. Untuk tetap dapat memperoleh
bukti audit yang cukup dan tepat selama masa pandemi COVID-19 ini, kami akan
mempergunakan berbagai sarana komunikasi (terutama komunikasi elektronik) dan prosedur-
prosedur alternatif lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: reviu analitis, kuisioner
closing procedures, penggunaan pekerjaan internal audit, inspeksi dokumen elektronik
(salinan hasil pemindaian / scan), dan inspeksi aset/persediaan melalui pemanfaatan sarana
komunikasi elektronik seperti “Skype”, layanan video call dari berbagai aplikasi (“WhatsApp",
“Zoom Meeting”, “Google Meeting”), dan sarana komunikasi elektronik lainnya. Ketersediaan
data dan bukti yang cukup secara tepat waktu akan mempengaruhi penyelesaian audit.

F. LAIN-LAIN

1.  Terminasi dan Penarikan diri

Sesuai dengan standar profesi akuntan publik, kami dapat menarik diri dari penugasan ini

bilamana terjadi satu atau beberapa hal berikut ini:

a. terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dan tak terselesaikan dengan Perusahaan yang
terkait penerapan Standar Audit dan SAK di Indonesia dalam pembukuan Perusahaan:

b. hal-hal yang menyebabkan sikap independen kami sebagai auditor tidak dapat kami
pertahankan: dan

Nexia KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
KPS

c. Perusahaan tidak dapat memenuhi prasyarat dan komitmenya dalam menyediakan data
yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan.

Jika hal tersebut terjadi, maka perjanjian/perikatan ini dapat dinyatakan batal dan
Perusahaan membebaskan kami dari segala tuntutan apapun, termasuk tuntutan untuk
mengembalikan bagian honorarium pekerjaan yang telah kami terima.

2. Manajemen Perusahaan dan KAP KPS sepakat bahwa tidak ada benturan kepentingan
diantara personil kunci, baik di Perusahaan maupun KAP KPS, untuk melakukan pekerjaan
sebagaimana dalam ruang lingkup surat ini. KAP KPS menjamin akan menjaga kerahasiaan
seluruh data dan informasi yang diberikan Perusahaan dan menjaga sikap independensi dari
KAP KPS.

3. Perusahaan setuju bahwa KAP KPS dan staf tidak mempunyai kewajiban kepada Perusahaan
atas segala tuntutan ganti rugi yang timbul melebihi jumlah honorarium pekerjaan yang
telah diterima oleh KAP KPS sehubungan dengan penugasan ini. Perusahaan juga setuju
untuk menjamin dan membebaskan sepenuhnya KAP KPS dan staf dari semua tuntutan ganti
rugi dari pihak manapun, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari jasa
yang diberikan dalam penugasan ini.

4. Sesuai dengan Surat Edaran (“SE”) Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan - Kementerian
Keuangan Republik Indonesia (“Kepala PPPK”) No. SE-2/PPPK/2019 tentang Kewajiban
Melampirkan Laporan Keuangan Auditan Klien oleh Kantor Akuntan Publik dan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 186/PMK.01/2021 tanggal
15 Desember 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, manajemen
Perusahaan menyatakan setuju bahwa laporan keuangan auditan Perusahaan akan
disampaikan oleh KAP KPS kepada PPPK. Apabila manajemen Perusahaan tidak menyetujui
penyampaian laporan keuangan auditan Perusahaan tersebut, maka manajemen Perusahaan
harus menyampaikan surat ketidaksetujuan tersebut secara tertulis kepada KAP KPS, untuk
kemudian surat tersebut akan disampaikan oleh KAP KPS ke PPPK.

5. Kami tidak berkewajiban untuk memutakhirkan laporan audit kami, Jika manajemen akan
melakukan penggandaan sendiri atas laporan keuangan yang kami audit untuk tujuan-
tujuan lain, maka manajemen sepakat untuk meminta izin kepada kami dan manajemen
juga sepakat untuk memperhitungkan waktu kerja yang kami alokasikan untuk tambahan
pekerjaan tersebut, jika ada.

6. Sesuai dengan Standar Audit (“SA") 720, apabila terdapat informasi lain dalam dokumen
yang berisi/mengandung laporan keuangan auditan, termasuk laporan tahunan dan
dokumen penawaran efek, jika ada, yang dikaitkan dengan nama kami sebagai auditor,
maka kami diwajibkan suntuk membaca dan mempertimbangkan apakah terdapat
ketidakkonsistenan material antara informasi lain dan penyajian dalam dokumen tersebut
dengan informasi dan penyajian dalam laporan keuangan auditan. Dan manajemen
Perusahaan sepakat untuk menyampaikan terlebih dahulu atas setiap informasi lain tersebut
kepada kami sebelum diterbitkan, untuk kemudian kami setujui dan tandatangani. Kami
tidak berkewajiban untuk melakukan prosedur apa pun untuk menguatkan informasi lain
yang terkandung dalam dokumen tersebut sebagai bagian dari perjanjian ini. (Ref. No. F10)

7. Sesuai dengan SE PPPK No. SE-7/PPPK/2019 tentang “Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Akuntan dan Akuntan Publik", maka dalam setiap perikatan
pekerjaan kami wajib menerapkan prosedur PMPJ sebagaimana diatur dalam ketentuan
tersebut. Atas hal tersebut, manajemen Perusahaan memahami dan menyetujui penerapan
prosedur PMPJ sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Nexia KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
KPS

8. Bilamana timbul perselisihan dalam pelaksanaan penugasan ini yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak menyetujui penyelesaiannya
melalui Institut Akuntan Publik Indonesia.

9. Apabila terjadi perubahan tujuan dan lingkup dalam surat perikatan ini, maka kedua belah
pihak akan mendiskusikannya untuk memperoleh kata sepakat dan akan menuangkannya
dalam bentuk adendum surat perikatan.

10. Jika laporan kami diterbitkan kembali dengan penugasan untuk penawaran umum saham
atau transaksi keuangan yang lain, maka kami harus diinformasikan tentang hal tersebut
untuk meyakinkan kesesuaian dengan tujuan pelaporan, dan tidak dimaksudkan untuk
menyesuaikan audit kami kepada pihak lain.

11. Jika Perusahaan membatalkan perikatan setelah penandatanganan surat perikatan atau jika
penugasan sudah berlangsung namun sebelum waktu penugasan berakhir dihentikan oleh
manajemen Perusahaan, maka Perusahaan tetap berkewajiban membayar seluruh biaya yang
telah disetujui dalam perikatan.

12. Kerahasiaan Dokumentasi audit untuk pekerjaan ini merupakan hak milik KAP KPS dan
merupakan informasi rahasia. Pengecualian terhadap hal tersebut, dalam hal terdapat
permintaan dari regulator/instansi pemerintah yang berwenang kami dapat menyediakan
akses kepada mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

13. Apabila KAP KPS ditunjuk sebagai auditor independen, KAP KPS akan mengirim surat
keberatan profesional kepada auditor sebelumnya. KAP KPS berhak mengevaluasi dan
berdiskusi kembali dengan manajemen apabila jawaban surat dari auditor sebelumnya bukan
berisi pernyataan bahwa auditor sebelumnya tidak memiliki keberatan profesional atas
penunjukan kami sebagai auditor pengganti.

14. Akuntan Publik dengan jabatan Rekan/Partner yang bertanggungjawab dalam penugasan
audit ini adalah Saudara Doly Fajar Damanik, CPA.

6. PENUTUP

Demikianlah surat perikatan ini, jika terdapat hal-hal yang belum jelas atau yang perlu didiskusikan
lebih lanjut, kami akan terbuka untuk mendiskusikannya dengan Saudara. Apabila Saudara
menyetujui surat perikatan ini mohon dapat menandatangani persetujuan pada tempat yang
tersedia di bawah dan dengan demikian surat perikatan ini menjadi kontrak penugasan. Selanjutnya,
satu salinan surat perikatan yang telah ditandatangani mohon dapat dikirimkan kepada kami.

Atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami, Disetujui oleh :
PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK

MU,

2D 3

ni Tanda tangan
Doty Fajar Damanik, CPA Nama 2 Floyd Andrew Jonathans
Partner Jabatan 2 Direktur
Tanggal » 10 Juli 2023