20260428_HILL_Laporan Informasi dan Fakta Material_32074830_lamp2.pdf

Nomor Register 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga. Jkt.Pst, telah mengajukan
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
        Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya tersebut;
        Menimbang bahwa pihak Termohon kemudian mengajukan jawabannya
pada tanggal 13 April 2026, melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI;
        Menimbang bahwa pihak Pemohon selanjutnya dalam persidangan
tanggal 21 April 2026 telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis
melalui surat permohonannya, tertanggal 20 April 2026;
        Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
        Menimbang bahwa akhirnya pihak para pihak menyatakan tidak ada hal-
hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
                          TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
        Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana
tersebut di atas;
        Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Reglement op de
Burgerlijke Rectsvordering (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa
Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan
jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya dalam alinea 2 Pasal 271 Rv
diatur pula bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan,
maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak
Tergugat;
        Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo pihak Termohon sudah
menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan
permohonan tersebut harus atas persetujuan dari pihak Termohon;
        Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 April 2026, pihak
Termohon menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan
pencabutan tersebut;
        Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari
Pemohon tersebut;
             Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

        Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini
dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul
karena perkara ini;
        Memperhatikan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering
(Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
                                     MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Niaga Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga
   Jkt.Pst. tersebut dicabut;
3. Menghukum       Pemohon      untuk    membayar      biaya    perkara     sejumlah
   Rp1.354.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
        Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 22 April
2026, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H. dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Martha Asri
Kusuma, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.
Hakim-hakim Anggota:                              Hakim Ketua,




Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.                 Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.




Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.
                                Panitera Pengganti,




                        Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.




            Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

                                       Perincian Biaya :
                                   1. Pendaftaran Perkara                               = Rp.1.000.000,-
                                   2. Proses                                            = Rp. 250.000,-
                                   3. Panggilan                                         = Rp. 64.000,-
                                   4. PNBP Panggilan                                    = Rp. 10.000,-
                                   5. PNBP Pencabutan                                   + Rp. 10.000,-
                                   6. Materai                                           = Rp. 10.000,-
                                   7. Redaksi Putusan                                   = Rp. 10.000,-
                                         JUMLAH                                         = Rp 1.354.000,-

                                   Terbilang Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.




                                   Pengadilan Negeri Jakarta Pusat                                                                                                      Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
                                   Panitera Tingkat PertamaHal 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN
                                                                                                             Telp.: (021) 3843348 | Niaga     Jkt.Pst
                                                                                                                                    (021) 3810350 | (021) 3457661
                                   Dr. Ahyar Parmika S.H., M.H. - 197012271992031002                                                                                    Email: info@mahkamahagung.go.id
                                   Digital Signature                                                                                                                            www.mahkamahagung.go.id

                                   Keterangan :
                                   - Salinan sesuai dengan aslinya.
                                   - Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
                                   - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)