20260423_KEJU_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32073230_lamp1.pdf

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
   Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 4 Mei 2026 (recording date)
   dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 4 Mei 2026.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
   pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 13
   Mei 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank
   Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham
   Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran
   dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut
   akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam
   negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas
   dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh
   pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari
   objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
   Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di
   atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan
   (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib
   disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
   Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
   Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
   perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana Pemegang saham Perseroan membuka
   rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan
   pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
   bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
   akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib
   memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara
   Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti
   rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs
   web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Bima Registra (“BAE”)
   3 (tiga) hari kerja, setelah tanggal recording date yang berhak atas Dividen sesuai peraturan dan
   ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan
   PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan
   kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank
   Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat
   diambil di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mulia Boga Raya Tbk




Jeffry Halim
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Bima Registra