Back to announcement
20240213_BBTN_Pemanggilan RUPS_31577794_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku
2023 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan
yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”);
(ii) Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU
BUMN”) sebagaimana telah diubah UU Cipta Kerja;
(iii) Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER-
1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen TJSL”); dan
(iv) Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10, Pasal 19 ayat (9), serta Pasal 22 ayat (2) huruf a dan ayat
(3) Anggaran Dasar Perseroan,
Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan termasuk Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 71 UUPT; dan
Page 2
(ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8, Pasal 19 ayat (9), dan Pasal 22 ayat (2) huruf b
Anggaran Dasar Perseroan,
Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas
Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
(ii) Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen Organ BUMN”); dan
(iii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5, Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran
Dasar Perseroan,
Perseroan mengusulkan ketentuan tentang besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan
insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.
4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN;
(ii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
(iii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
(iv) Pasal 33 ayat (3) Permen TJSL;
(v) Romawi II butir 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang
Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan; dan
(vi) Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,
bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited),
diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh
dana hasil Penawaran Umum, yakni Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) telah direalisasikan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Page 3
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 19 ayat (1) UUPT; dan
(ii) Pasal 26 ayat (5) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,
Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 70 ayat (1) huruf a Permen Organ BUMN; dan
(ii) Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf a serta Pasal 14 ayat (12), ayat (14) huruf a dan
ayat (26) huruf b Anggaran Dasar Perseroan,
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta berakhir pada penutupan RUPS Tahunan
yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Perubahan susunan pengurus Perseroan antara
lain sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris
Independen karena meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.
CATATAN :
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan
undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
laman situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 12 Februari 2024
sampai dengan pukul 16.15 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah dalam Rapat, dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan
dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan
Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat
melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan
Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/). Perseroan berhak untuk
menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak
atau kuasa mereka yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
Page 4
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya
untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima
kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara
yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/)
dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT
Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120,
Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan
Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.00
WIB.
8. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasa mereka yang sah) yang akan hadir wajib membawa
dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
9. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus
yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianjurkan dalam flashdisk.
10. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR
dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham
membuka rekening efeknya.
11. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasa mereka yang sah) wajib mengikuti dan lulus protokol
keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Perseroan.
12. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik
(e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00
WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 5 Maret 2024.
14. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi;
b. Proses Penyampaian Pertanyaaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
c. Proses Pemungutan Suara/Voting;
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat;
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh
melalui situs website eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).
15. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan
diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/) atau diperoleh di
kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara
Page 5
Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789 ext. 2003, jika diminta
secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasa
mereka yang sah) yang hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 13 Februari 2024
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI
Page 6
INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“the Company”), hereby invites the
Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the
Financial Year 2023 (“the Meeting”), which will be held on:
Day, Date : Wednesday, March 6th, 2024
Time : 02.00 p.m. - finished
Place : Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130
The Agenda of Meeting are as follows:
1. Approval of Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Report, Approval for the
Board of Commissioners’ Supervisory Report and Ratification of the Financial Report of the Micro
and Small Business Lending Program of Financial Year 2023, simultaneously with Full Release and
Discharge of Liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company
Management Actions and to the Board of Commissioners for the Supervisory Actions Carried Out
during the Financial Year of 2023.
Explanation:
According to the:
i. Articles 69 paragraph (1) of Act of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies (“Limited Liability Companies Law”) as amended by Act of The
Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Establishment of Government Regulation
in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as a Law (“Job Creation Law”);
ii. Article 23 of Act of The Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned
Enterprise (“SOE Law”) as amended by Job Creation Law;
iii. Article 33 paragraph (3) of the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of The
Republic of Indonesia (“SOE”) Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments
and Social and Environmental Responsibility Programs of the State-Owned Enterprises (“TJSL
Regulation”); and
iv. Article 15 paragraph (2) letter b number 10, Article 19 paragraph (9) and Article 22 paragraph
(2) letter a and paragraph (3) of the Company’s Articles of Association,
the Company delivers the Annual Report and the Board of Commissioners’ Supervisory Report to
obtain the approval and the Financial Report including the Micro and Small Business Lending
Program Financial Report to obtain ratification from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) at
the same time to release fully and discharge of liability (volledig acquit et de charge) for the Board of
Directors for the Company’s management actions and the Board of Commissioners for the
Company’s supervisory actions.
2. Determination on the Appropriation of the Company’s Net Profit for the Financial Year of 2023.
Explanation:
According to the:
i. Article 71 of the Limited Liability Companies Law; and
Page 7
ii. Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 8, Article 19 paragraph (9), and Article 22
paragraph (2) letter b of the Company’s Article of Association,
the Company proposes the use of the Company’s net profit to be determined by the GMS.
3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facility and benefit) of 2024, as well as Tantiem
for Performance in 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
According to the:
i. Article 96 and Article 113 of the Limited Liability Companies Law;
ii. Article 76 paragraph (1) of the Regulation of Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023
concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprise (“Organs of SOE
Regulation”); and
iii. Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 5, Article 11 paragraph (19) and Article 14
paragraph (30) of the Company’s Article of Association,
the Company proposes the terms of the amount of salary/honorarium, benefit, facility and another
incentive for member of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be determined
by the GMS.
4. Appointment of a Public Accountant and/or the Public Accounting Firm to audit the Company’s
Financial Report and the Financial Report on the Implementation of the Micro and Small Business
Lending Program for the Financial Year of 2024.
Explanation:
According to the:
i. Article 71 paragraph (1) of the SOE Law;
ii. Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders
of the Public Companies;
iii. Article 3 paragraph (1) of the POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting
Services and Public Accounting Firm in the Financial Service Activities;
iv. Article 33 paragraph (3) of the TJSL Regulation;
v. Roman II point 1 of Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.03/2023
concerning Procedures for Using the Services of Public Accounting Services and Public
Accounting Firm in Financial Services Activities, and
vi. Article 22 paragraph (2) letter c of the Company’s Article of Association,
that the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm ( Ernst & Young Global Limited), is
proposed by the Board of Commissioners to be appointed by the GMS to audit of the Company’s
financial report and the Company’s Financial Report of the Micro and Small Business Lending
Program.
5. Realization Report of the Use of Utilization of Proceeds from Additional Capital with Pre-Emptive
Rights Limited Public Offering II (PMHMETD II).
Explanation:
According to the Article 6 of the POJK Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on
Use of Proceeds of Public Offerings, the Company is accountable for the realization of the use of
proceeds from the Public Offering at each annual GMS until all funds from the Public Offering, which
Page 8
is Additional Capital with Pre-Emptive Rights Limited Public Offering II (PMHMETD II) have been
realized.
6. Approval of the Amendments of the Company’s Articles of Association.
Explanation:
According to the:
i. Article 19 paragraph (1) of the Limited Liability Companies Law; and
ii. Article 26 paragraph (5), as well as article 29 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company’s
Article of Association,
the Company intends to amend the Company’s Article of Association to be determined by the GMS.
7. Changes in the Composition of Company’s Management.
Explanation:
According to the :
i. Article 70 paragraph (1) of the Organs of SOE Regulation; and
ii. Article 11 paragraph (10) and paragraph (12) letter a, as well as Article 14 paragraph (12) and
paragraph (14) letter a and paragraph 26 letter b of the Company’s Articles of Association,
the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners are appointed and
dismissed by the GMS attended and approved by the holder of Series A Dwiwarna shares, and
ended in the 5th (fifth) closing of Annual GMS after the date appointment. Changes in the composition
of Company’s management among other things related to Ahdi Jumhari Luddin’s term of office as
Independent Commissioner ended due to passed away on August 12th, 2023,
NOTES:
1. This invitation constitutes validly as an official invitation, therefore Company shall not send a separate
invitation to each of the shareholders of the Company. This invitation can also be seen on the
Company's website (https://www.btn.co.id/) and the eASY.KSEI application.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are
recorded in the Company’s Shareholders Register at 04.15 p.m. on Monday, February 12th, 2024
(“Eligible Shareholders”).
3. The participation of the Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders in the Meeting
can be done by the following mechanism:
a. Physically attend in the Meeting; or
b. Attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application.
4. Eligible Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 3 letter b are local
individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
5. In order to use eASY.KSEI application, Eligible Shareholders can access the eASY.KSEI menu,
eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
6. Before determining participation in the Meeting, the Eligible Shareholders must read the provisions
conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the
Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through
document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitation
for Meetings found on the Company's website (https://www.btn.co.id/). The Company has the right
Page 9
to determine other requirements in relation to the participation of the Eligible Shareholders or the
proxy of Eligible Shareholders who will be physically present in the Meeting.
7. Eligible Shareholders who are not present in person may be represented by their legal proxies with
the following conditions:
a. Eligible Shareholders can provide the valid power of attorney to their legal proxies on the
conditions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s
employees can act as legal proxies in the Meeting but the votes are not calculated in the voting.
b. The power of attorney form can be downloaded on the Company’s website
(https://www.btn.co.id/) and if it has been completely filled in, it must be submitted to the
Company’s Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom the address Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, on
every working day from the date of the invitation to the Meeting until at the latest at 04.00 p.m.
on Tuesday, March 5th, 2024.
8. Eligible Shareholders (or the proxy of Eligible Shareholders) who will attend are requested to bring
and submit a photocopy of their valid identity to the registration officer before entering the Meeting
room and must fill out the attendance register.
9. Eligible Shareholders who are in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the
articles of association and its valid amendments along deed of composition of the current board of
directors, along with proof of approval or receipt of notification from the Ministry of Law and Human
Rights, recommended in a flash drive.
10. Eligible Shareholders in KSEI collective custody are required to submit a Written Confirmation for
the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the Meeting room. KTUR can be
obtained during working hours at the securities company or custodian bank where the shareholders
open their securities accounts.
11. Eligible Shareholders (or the proxy of Eligible Shareholders) must follow and pass the security and
health protocols that apply in the Meeting venue as determined by the Company.
12. Eligible Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can
inform their presence or appoint their legal proxies, and/or submit their voting choices into the
eASY.KSEI application.
13. The deadline for submitting a declaration of electronic presence or electronic power of attorney and
electronic vote in the eASY.KSEI application is 12.00 p.m. on 1 (one) business day before the date
of the Meeting, which is March 5th, 2024.
14. Eligible Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting
through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
a. Registration Process;
b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
c. Voting Process;
d. Live Streaming of Meeting;
Registration, usage, guide and further explanation regarding eASY.KSEI can downloaded via
website eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).
15. Materials for the Meeting are available from the date of this Invitation until the time of the meeting,
through the Company's website (https://www.btn.co.id/) or obtained at the Company's head
specifically to the Corporate Secretary Division during business hours, with the address at Menara
Page 10
BTN Building, Jl. Gajah Mada No. 1 Central Jakarta – 10130, Tel. (021) 633 6789 ext. 2003, if
requested in writing by the Shareholders.
16. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Eligible Shareholders or the
proxy of Eligible Shareholders are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than
30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.
Jakarta, February 13th, 2024
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.1
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises of The Republic of Indonesia
p.6
unresolved
org
Minister of SOE Number PER-
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
org
Pre-Emptive Rights Limited
p.7 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.