20260420_BTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32072166_lamp3.pdf

2.     Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp520.523.245.339,00 (lima ratus dua puluh miliar, lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat
       puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang hadir                                 : 6.533.637.566                   = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju                          :    49.190.200                   =    0,7528762%
Suara Abstain                                    :    36.775.700                   =    0,5628672%
Suara Setuju                                     : 6.447.671.666                   = 98,6842567%
Total Suara Setuju                               : 6.484.447.366                   = 99,2471238%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.484.447.366 atau merupakan 99,2471238% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:



Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat
1.    Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan
      -   Bapak Hadi Wibowo selaku Direktur Utama Perseroan;
      -   Bapak Arief Ismail selaku Direktur Kepatuhan Perseroan;
      -   Bapak Dwiyono Bayu Winantio selaku Direktur Perseroan;
      -   Bapak Fachmy Achmad selaku Direktur Perseroan;
      -   Ibu Dewi Nuzulianti selaku Direktur Perseroan.

2.     Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
       -   Bapak H. Ikhwan Abidin, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
       -   Bapak H. Muhamad Faiz, MA selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
       -   Bapak H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

       Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
       Direksi
       Direktur Utama     : Hadi Wibowo;
       Direktur Kepatuhan : Arief Ismail;
       Direktur           : Dwiyono Bayu Winantio;
       Direktur           : Fachmy Achmad;
       Direktur           : Dewi Nuzulianti.

       Dewan Pengawas Syariah
       Ketua         : H. Ikhwan Abidin, MA;
       Anggota       : H. Muhamad Faiz, MA;
       Anggota       : H. Cecep Maskanul Hakim,M.Ec.

       Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
       ketiga yang akan diadakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

3.     Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subsitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik
       Indonesia untuk keperluan tersebut, serta untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Keputusan Dalam Mata Acara Kempat

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Kempat dari Rapat
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang hadir                                 : 6.533.637.566                   = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju                          : 122.593.542                     =    1,8763444%
Suara Abstain                                    :    36.775.700                   =    0,5628672%
Suara Setuju                                     : 6.374.268.324                   = 97,5607885%
Total Suara Setuju                               : 6.411.044.024                   = 98,1236556%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.411.044.024 saham atau 98,1236556% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat
1.    Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris
      1) Mengangkat Bapak Mulya Effendi Siregar selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
      2) Mengangkat kembali:
          - Ibu Dewie Pelitawati selaku Komisaris Independen Perseroan;
          - Bapak Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris Perseroan.

2.     Tidak diangkat kembali
       -   Bapak Kemal Azis Stamboel sehubungan dengan masa jabatan beliau yang telah berakhir sejak ditutupnya Rapat ini dan tidak dilakukan pengangkatan kembali. Perseroan menyampaikan terima kasih yang sebesar-
           besarnya atas dedikasi, kontribusi dan kepemimpinan yang telah beliau berikan selama menjabat di Perseroan

3.    Pengangkatan
      -   Ibu Sendiaty Sondy selaku Komisaris Perseroan

       Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
       Dewan Komisaris
       Komisaris Utama/Independen : Mulya Effendi Siregar;
       Komisaris Independen         : Dewie Pelitawati;
       Komisaris                    : Ongki Wanadjati Dana.
       Komisaris                    : Sendiaty Sondy

       Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
       Perseroan yang ketiga yang akan diadakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa
       jabatan berakhir.

3.     Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subsitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik
       Indonesia untuk keperluan tersebut, serta untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang hadir                                 : 6.533.637.566                   = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju                          :    54.743.700                   =    0,8378748%
Suara Abstain                                    :    36.775.700                   =    0,5628672%
Suara Setuju                                     : 6.442.118.166                   = 98,5992581%
Total Suara Setuju                               : 6.478.893.866                   = 99,1621252%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.478.893.866 saham atau 99,1621252% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat
1.    Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2026 melalui Rapat Komite Nominasi dan
      Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi
      anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

     2.     Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 003/RNC/IV/2026 tanggal 9 April 2026, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang
            termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 005/CIR/DEKOM/IV/2026 tanggal 10 April 2026 yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2026, seluruhnya tidak
            melebihi Rp21,34 miliar gross (dua puluh satu koma tiga puluh empat miliar Rupiah gross), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total
            Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi
            dan Remunerasi Perseroan.



     Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

     Dasar Pengambilan Keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat
     Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
     Suara yang hadir                                 : 6.533.637.566                   = 100,0000000%
     Suara yang Tidak Setuju                          :        10.100                   =    0,0001546%
     Suara Abstain                                    :    36.747.200                   =    0,5624310%
     Suara Setuju                                     : 6.496.880.266                   = 99,4374145%
     Total Suara Setuju                               : 6.533.627.466                   = 99,9998454%

     Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.533.627.466 saham atau 99,9998454% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

     Keputusan Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat
     1.  Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut “KAP”) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan Ibu
         Novie, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut “AP”) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut
         dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku.
         Tahun 2026 merupakan tahun kedelapan KAP dan tahun kelima AP melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan.

     2.    Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat
           menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
           penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.

     3.    Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
           i.  KAP dan/atau AP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan Perbankan.
           ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.

     4.    Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan
           penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.

     Keputusan Dalam Mata Acara Ketujuh
     Oleh karena Mata Acara Rapat Ketujuh merupakan Laporan Perseroan berupa Pengkinian tanpa Perubahan atas Laporan Rencana Aksi Pemulihan, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

     1.    Perseroan telah melaksanakan Pengkinian Berkala Rencana Aksi Pemulihan ( Recovery Plan) melalui penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perbankan Syariah melalui surat Perseroan Nomor
           S.426/DIR/RM/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Penyampaian Pengkinian Berkala Rencana Aksi Pemulihan ( Recovery Plan)
           PT Bank BTPN Syariah Tbk.
     2.    Bahwa pengkinian berkala ini merupakan Pengkinian tanpa perubahan terhadap Rencana Aksi Pemulihan ( Recovery Plan) Tahun 2025
     3.    Bahwa yang dimaksud Perseroan dengan “pengkinian tanpa perubahan” adalah Pengkinian atas Rencana Aksi Pemulihan ( Recovery Plan) yang dilakukan atas data dan informasi terkini tanpa melakukan perubahan
           terhadap:
           i.    Trigger Level;
           ii.   Opsi Pemulihan.

     Adapun pertimbangan Perseroan untuk tidak melakukan perubahan atas kedua aspek dimaksud adalah sebagai berikut:
     1.   Trigger Level yang telah ditetapkan dinilai masih relevan, memadai, dan selaras dengan profil risiko, kondisi keuangan, serta kemampuan permodalan Perseroan saat ini;
     2.   Opsi Pemulihan yang tercantum dalam Rencana Aksi Pemulihan ( Recovery Plan) masih memadai untuk diterapkan dalam merespons potensi kondisi tekanan ( stress conditions) yang mungkin dihadapi Perseroan.




                                                                          JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI Tahun 2026
                                                                                         PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

 Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan) sebagaimana tersebut di atas, Rapat telah memutuskan untuk melakukan
 pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp660.207.090.000,00 (enam ratus enam puluh miliar dua ratus tujuh juta sembilan puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp85,70 (delapan puluh lima
 koma tujuh puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai dimana jumlah tersebut sudah termasuk dividen interim yang telah dibayarkan pada 18 Desember 2025 sejumlah Rp304.296.150.000,00 (tiga ratus empat
 miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) atau Rp39,50 (tiga puluh sembilan koma lima puluh Rupiah) per saham.

 Dengan demikian sisa dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebesar Rp355.910.940.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) atau
 Rp46,20 (empat puluh enam koma dua puluh Rupiah) per saham.

 Dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian sisa dividen tunai Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

 Jadwal Pembagian Dividen Tunai


     NO.                                          KETERANGAN                                                 TANGGAL

      1.    Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
                  - Pasar Reguler dan Negosiasi                                                                24 April 2026
                  - Pasar Tunai                                                                                28 April 2026
      2.    Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
                  - Pasar Reguler dan Negosiasi                                                                27 April 2026
                  - Pasar Tunai                                                                                29 April 2026
      3.    Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)                                 28 April 2026
      4.    Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                                                                   19 Mei 2026


 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1.    Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 17 Maret 2026 dan/atau Pemilik saham
      Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 28 April 2026.

2.    Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 19 Mei 2026 ke dalam
      Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam
      penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3.    Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
      a. Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) atas
           Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut;
      b. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara
           Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya;
      c. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) tersebut adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan
           dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN;
      d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan
           Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang telah diunggah ke
           laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang
           dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%;
      e. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Recording Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke
           Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan
           perpajakan yang berlaku yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut



                                                                                                      Jakarta, 20 April 2026
                                                                                                   PT Bank BTPN Syariah Tbk
                                                                                                              Direksi