Back to announcement
20240207_BBNI_Pemanggilan RUPS_31575981_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 4 Maret 2024
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta
Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas
tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 jo. Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”), Pasal 23 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(“BUMN”) sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yang mengatur bahwa
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (“RUPS”).
- Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023
tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
BUMN (“PER-1/2023”) diatur bahwa khusus untuk Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun
sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan, dan tindak pidana lainnya.
1
Page 6
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta
Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan usulan
penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh
RUPS. Dalam Rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih
Perseroan Tahun Buku 2023 untuk Dividen dan Saldo Laba Ditahan.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024
serta Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar
Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, yang mengatur bahwa
ketentuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan
keputusan RUPS.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal
59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 diatur bahwa khusus untuk Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan
BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat
Pengesahan RUPS/Menteri.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat (1) UUPT,
Perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan dalam RUPS. Perseroan mengusulkan
kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan
perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun
2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Menteri BUMN
2
Page 7
Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang
Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan terkait
kegiatan usaha Perseroan lainnya.
- Penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut
di atas.
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
Kelima Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor SR-
52/MBU/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yang
mengatur bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Perseroan
disetujui dalam RUPS.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena
iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 6
Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara
Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Elektronik General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI”):
a. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
melalui situs web https://akses.ksei.co.id atau melalui pemberian kuasa secara
tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen
dapat diakses melalui situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap
disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo
Entrycom.
b. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI
untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan
3
Page 8
mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila Pemegang Saham/wakil mereka yang sah bermaksud menghadiri Rapat secara
fisik, mohon dapat mempedomani ketentuan bahwa Pemegang Saham atau kuasanya
yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda
pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”)
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat
menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan
membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari
pemegang saham yang hadir secara fisik.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web
Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 7
Februari 2024. Salinan dokumen fisik dapat dimintakan secara tertulis oleh Pemegang
Saham Perseroan sampai dengan tanggal 4 Maret 2024.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB.
Jakarta, 7 Februari 2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Perseroan
4
Page 9
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2023
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
The Board of Directors of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“the Company”) hereby
invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for
the 2023 Financial Year (“the Meeting”) which will be held on:
Day/date : Monday, March 4, 2024
Time : 2.00 p.m. up to end
Place : Ballroom – BNI Tower 6th Floor
Jalan Pejompongan Raya Number 7, Bendungan Hilir, Central
Jakarta
The Meeting will be held with the following Agendas:
1. The Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company's
Consolidated Financial Report, Approval of the Supervisory Duties Report of the
Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Report of the Micro and
Small Business Funding Programme (PUMK) for the 2023 Financial Year, as well as
granting full settlement and handing over responsibility (volledig acquit et de
charge) to the Board of Directors for the Company's management actions and the
Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been
carried out during the 2023 Financial Year.
Explanation:
- In accordance with the provisions of Article 18 jo. Article 21 paragraph (3) of the
Company's Articles of Association, Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies ("Company Law") as amended by Government Regulation
instead of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation,
which has been stipulated in Law Number 6 of 2023 concerning Determination of
Substitute Government Regulations Law of the Republic of Indonesia Number 2 of
2022 concerning Job Creation Becomes Law ("Job Creation Law"), Article 23
paragraph (1) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises
("BUMN") as amended by the Job Creation Law, which regulates that Approval of the
Annual Report includes ratification of the Financial Report and the Board's Supervisory
Duties Report Commissioners are carried out by the General Meeting of Shareholders
("GMS").
- Based on Article 33 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of BUMN Number
PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental
Responsibility Programs of BUMN ("PER-1/2023") it is regulated specifically for
Financial Reports of Business Funding Programs Annual Micro and Small Enterprises
(PUMK) must be audited by a Public Accounting Firm separately from the audit of
BUMN Financial Reports which are prepared in accordance with financial accounting
standards to obtain GMS/Ministerial Approval.
- The GMS provides full repayment and release of responsibility to members of the
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision
1
Page 10
that has been carried out during the previous financial year, as long as these actions
are reflected in the Annual Report and Financial Reports except for acts of
embezzlement, fraud, and other criminal acts.
2. The Approval to the use of the Company’s Net Profit for the 2023 Financial Year.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) jo. Article 26 of the Company's
Articles of Association, as well as Article 70 and Article 71 of the Company Law, regulates
that the Board of Directors is obliged to submit proposals for the use of the Company's Net
Profit if it has positive profits to be decided by the GMS. During the Meeting, the Board of
Directors plans to submit a proposal for using the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal
Year for Dividends and Retained Earnings.
3. The Determination of the Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities, and
Allowances) for the year 2024 and Tantiem for the 2023 Financial Year for the
Company’s members of the Board of Directors and the members of the Board of
Commissioners.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph
(30) of the Company's Articles of Association, Article 96 and Article 113 of the Company
Law, and Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 concerning
BUMN Organs and Human Resources, which regulates that the remuneration provisions
for members of the Board of Directors and Board of Commissioners are determined based
on the GMS decision.
4. The Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the
Company's Consolidated Financial Report and Financial Report of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Financial Year.
Explanation:
- In accordance with the provisions of Article 21 paragraphs (2) and (4) of the Company's
Articles of Association, Article 59 of the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation
Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of Public
Company GMS, and Article 13 paragraph ( 1) OJK Regulation Number
13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public
Accounting Firms in Financial Services Activities regulates that the appointment of
Public Accountants and/or Public Accounting Firms that will provide audit services for
annual historical financial information must be decided by the GMS taking into account
the recommendations of the Board of Commissioners.
- Based on Article 33 paragraph (3) PER-1/2023, it is regulated that specifically for the
annual Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Reports must
be audited by a Public Accounting Firm separately from the audit of BUMN Financial
Reports, which are prepared in accordance with financial accounting standards for
received approval from the GMS/Minister.
2
Page 11
5. The Changes to the Company's Articles of Association.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 28 of the Company's Articles of Association,
Article 19 paragraph (1) of the Company Law, changes to the Articles of Association must
be stipulated at the GMS. The Company proposes to the Annual GMS to approve:
- Changes to the Company's Articles of Association in order to adapt to statutory
regulations, including Law Number 4 of 2023 concerning Development and
Strengthening of the Financial Sector, OJK Regulation Number 17 of 2023 concerning
Implementation of Governance for Commercial Banks, Minister of State-Owned
Enterprises Regulation Number PER-2 /MBU/03/2023 concerning Guidelines for
Governance and Significant Corporate Activities of BUMN, Minister of BUMN
Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources
of State-Owned Enterprises, and regulations related to other Company business
activities.
- Rearrangement of all provisions in the Company's Articles of Association in connection
with the changes referred to in point 1 (one) above.
- Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to
take all necessary actions related to the decisions on the Fifth Agenda of the Meeting,
including but not limited to drafting and restating the Company's entire Articles of
Association in a Notarial Deed and submitting it to the authorized agency for approval
and/or receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, doing
everything deemed necessary and useful for these purposes with nothing excluded.
6. The Change to the Composition of the Company's Management.
Explanation:
The basis for the proposed Meeting agenda is the Letter of the Minister of State-Owned
Enterprises of the Republic of Indonesia as the Series A Dwiwarna Shareholder Number
SR-52/MBU/01/2024 dated 30 January 2024 regarding Approval to hold the 2023 Annual
General Meeting of Shareholders of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Article 11
paragraph (10) and Article 14 paragraph (12) of the Company's Articles of Association,
which regulates that the appointment and dismissal of the Company’s Management is
approved at the GMS.
Notes:
1. The Company does not send separate invitations to Shareholders, because this Invitation
shall constitute an official invitation.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the
Company whose names are included and registered in the Company’s Register of
Shareholders as of Tuesday, February 6, up to 4.00 p.m.
3. Considering OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Public Company
Electronic GMS, and Regulation of Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”) XI-B
of 2022 regarding the Procedure for the Convening of Electronic General Meetings of
Shareholders Supplemented by the Casting of Votes through Electronic General Meeting
System of KSEI (“eASY.KSEI”):
a. The Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically by providing
power of attorney electronically through the eASY.KSEI facility via the
3
Page 12
https://access.ksei.co.id website or by granting written authorization to an
Independent Party. Forms of Power of Attorney to Independent Parties can be
accessed through the Company's website. The Power of Attorney filled in completely
is submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT
Datindo Entrycom.
b. Shareholders who are entitled to attend the Meeting can use eASY.KSEI to authorize
and/or exercise their voting rights in accordance with the mechanism determined by
the eASY.KSEI Provider while considering the provisions of laws and regulations.
4. If the Shareholders/their legal representatives intend to attend the Meeting physically,
please be guided by the provisions that the Shareholders or their proxies who will attend
the Meeting are asked to submit a photocopy of KTP or other valid identification to the
registrar before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of Legal Entities
to bring a photocopy of the latest Articles of Association and the latest deed of appointment
of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or management.
Especially for Shareholders in KSEI Collective Custody are asked to submit a Written
Confirmation for the GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting
room. In the event that a Shareholder is unable to show a KTUR, then a Shareholder may
still attend the Meeting as long as their name is recorded in the Register of Shareholders
and brings an identity that can be verified in accordance with applicable regulations.
5. The Company has the right to determine the number of Shareholders or proxies of
shareholders who are physically present.
6. Materials related to the agenda of the Meeting are available. They can be obtained on the
Company's website and at the office of the Company's headquarters during the Company's
working hours since February 7, 2024. In addition, copies of physical documents can be
requested in writing by the Company's Shareholders until March 4, 2024.
7. To make things easier arrangements and for the sake of an orderly Meeting, Shareholders
or their proxies are asked to be at the Meeting venue at 1.00 p.m.
Jakarta, February 7, 2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors
4
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.5 ×3
unresolved
org
Menteri BUMN
p.6
unresolved
—
Menteri Badan Usaha Milik Negara
· Pemegang Saham
p.7
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Datindo Entrycom.
p.7 ×2
unresolved
org
Minister of BUMN Number PER-
p.9 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-
p.11
unresolved
org
Minister of BUMN Regulation Number PER-
p.11
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.