20260417_MTEL_Rencana Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha_32071694_lamp1.pdf

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL
DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“KETERBUKAAN INFORMASI”

NA Mitratel

eyresomindonesa S£

PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha
Instalasi Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
Dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Telkom Landmark Tower, Lantai 27
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710
Situs Web www.mitratel.co.id
Surat Elektronik corporate.secretary@mitratel.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Keterbukaan Informasi ini atau memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda
berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik
atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material
yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan
dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan
yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar
dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 April 2026.

DEFINISI

Bapepam & LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan

Bursa Efek atau BEI Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam
Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang
diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI),
berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan
ditentukan kemudian, dimana Saham dicatatkan

DPS Daftar Pemegang Saham

KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Menkum Menteri Hukum Republik Indonesia

OJK Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (“UU OJK”), yang tugas
dan wewenangnya meliputi pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga
keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31
Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang
menggantikan dan menerima hak dan kewajiban
untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan
dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
Bapepam & LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU
OJK.

Pemegang Saham Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas Saham
Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam
penitipan kolektif yang disimpan dan
diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI,
yang tercatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro
Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

Peraturan IX.J Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei
2008.

EFINISI

Perseroan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, suatu perseroan
terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di BEI yang
didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik
Indonesia

POJK 15/2020 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

POJK 14/2025 Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum
Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham
RUPST RUPS Tahunan
Saham Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor

penuh dalam Perseroan.

UUPM Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan

UUPT Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

| PENDAHULUAN, ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha berupa
penambahan kegiatan usaha yang belum terdapat di anggaran dasar Perseroan dengan merujuk pada
KBLI tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan rincian sebagai berikut (“Rencana Perubahan
Kegiatan Usaha”):

NO (NOMOR KBLI KETERANGAN

1 43211 PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK
2 35151 IPENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
3 35140 PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA

Terkait kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan IX.J.1,
Perseroan akan menambahkan kegiatan usaha penunjang dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan
mengacu kepada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu kegiatan usaha (PB UMKU) yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, yaitu kegiatan usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan UUPT, Perseroan wajib mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk memuat penambahan kegiatan usaha dan kegiatan
Usaha penunjang tersebut di atas.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan
Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk
memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham
Perseroan mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar
pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan UUPT dan POJK 17/2020, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut perlu
mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan
tersebut dalam RUPST Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2026.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang sebelumnya bernama PT Dayamitra Malindo, didirikan pada tanggal 18 Oktober
1995 berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Republik Indonesia No. 1 tahun 1967,
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1970, dengan persetujuan dari Presiden
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. B-576/Pres/10/1995 tanggal 16 Oktober 1995.
Anggaran Dasar Perseroan diaktakan dengan Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 1995 dari H.M. Afdal
Gazali, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman
Republik Indonesia (kini Menkum) dengan Surat Keputusan No. C2-13273 HT.01.01.Th 95 tanggal
19 Oktober 1995 (“Akta Pendirian Perseroan”). Perseroan mengganti namanya dari PT Dayamitra
Malindo menjadi PT Dayamitra Telekomunikasi dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., No. 53
tanggal 28 Agustus 1997. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal No. 244/T/Perhubungan/2006 tanggal 22 Maret 2006, telah ditetapkan
perubahan status Perseroan semula sebagai Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal
Dalam Negeri

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang
Saham (Sirkuler) No. 31 tanggal 21 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi

S.H,. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (kini Kemenkum) dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-
0045337.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan surat No. AHU-
AH.01.03-0439750 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, di mana para pemegang saham Perseroan
memutuskan dan menyetujui perubahan mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup
menjadi perusahaan terbuka, yang pada nama Perseroan ditambah singkatan Tbk, sehingga nama
Perseroan menjadi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir
sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk nomor 60 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat di hadapan
Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan
diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Nomor AHU-AH.01.03-0146876 tanggal 28 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
pada Kemenkum di bawah Nomor AHU-0119109.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 (“Akta
No. 60/2025”) dan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris No. 122 tanggal 31
Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0260857 tanggal 19 Januari 2026 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah Nomor AHU-
0297937.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Januari 2026 (“Akta No. 122/2025”).

Akta Pendirian Perseroan, beserta anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan
Akta No. 60/2025 dan Akta No. 122/2025, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk
selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Perseroan”.

Kantor Perseroan berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 27, Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan, Indonesia.

. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha
yang bergerak di bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya termasuk jasa
penunjang digital untuk mobile infrastructure, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki oleh Perseroan:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, kegiatan usaha utama Perseroan sebagai
berikut:

1. Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212):
2. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206):
3. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100): dan

4. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200).

Kegiatan tersebut mencerminkan peran Perseroan sebagai penyedia infrastruktur dan layanan
jaringan telekomunikasi secara menyeluruh

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang
meliputi:

1. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Telekomunikasi Transportasi
(KBLI 42205):

10.

11.

12.

Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan (KBLI 61993),
Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523),

Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (KBLI 43215):

Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (KBLI 43216),

Instalasi Elektronika (KBLI 43213),

Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090):
Instalasi atau Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 33200),
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204),

Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111),

Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113): dan

Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129).

Kegiatan penunjang tersebut bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan
kegiatan usaha utama Perseroan.

Dari kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, kegiatan usaha Perseroan yang
benar-benar telah dijalankan adalah sebagai berikut:

1.

2.

Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212):

Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206):

Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100)
Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523),
Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113), dan

Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129).

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 122/2025 dan DPS Perseroan per tanggal 31 Maret 2026 yang diterbitkan
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan
susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai

berikut:
Nilai Nominal Rp228 per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Yo
(dalam Rupiah)

Modal Dasar 220.000.000.000 50.160.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 60.021.928.043 13.684.999.593.804| 71,83
2. Pemerintah Singapura 4.450.091.300 1.014.620.816.400 5,33
3. PT Maleo Investasi 4.993.349.700 1.138.483.731.600 5,98
4. Theodorus Ardi Hartoko 8.162.700 1.861.095.600 0

Nilai Nominal Rp228 per Saham
Keterangan Jumlah Nilai Nominal Yo
Jumlah Saham (dalam Rupiah)
5. Ian Sigit Kurniawan 2.100.000 478.800.000 0
6. Hastining Bagyo Astuti 307.100 70.018.800 0
7. Agus Winarno 157.300 35.864.400 0
8. Hendra Purnama 5.130.000 1.169.640.000 0,01
9. Masyarakat (masing-masing di bawah 11.539.305.401 2.630.961.631.428| 13,81
595)

Saham Treasuri 2.539.145.900 578.925.265.200 3,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 83.559.677.444 19.051.606.457.232 100
Penuh
Saham dalam Portepel 136.440.322.556 31.108.393.542.768 -

D. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19
tanggal 16 September 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0341477 tanggal 23
September 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No.
AHU-0222831.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 September 2025, susunan direksi dan dewan
komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Fadli Tri Hartono

Komisaris Mira Tayyiba
Komisaris Faisal Amir Masduki
Komisaris Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

Komisaris Independen
Komisaris Independen

Ibnu Sulistyo Pradipto
Gunawan Susanto

Direksi:

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Direktur Operasi dan Pembangunan
Direktur Bisnis

Direktur Investasi

Direktur Pengelolaan Aset

Theodorus Ardi Hartoko
lan Sigit Kurniawan
Hastining Bagyo Astuti
Agus Winarno

Hendra Purnama

Fandi Wijaya

E. Analisis Laporan Keuangan

Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasi audit Perseroan per 31 Desember 2021 sampai
dengan 31 Desember 2025, kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Audited Audited Audited" Audited Audited

Keterangan 31-Dec-21  31-Dec-22  31-Dec-23  31-Dec-24  31-Dec-25
IAset
|Aset Lancar
Jumlah Aset Lancar 21.302.799 7.886.438 3.459.655 3.446.526 3.051.397
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset Tidak Lancar 36.425.520 48.185.121 53.819.060 54.693.176 55.298.732
Jumlah Aset 57.728.318 56.071.559 57.278.715 58.139.702 58.350.129

Liabilitas & Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah Liabilitas Jangka
Pendek

6.475.515 10.200.553 11.124.294 12.285.940 7.500.364

Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas Jangka

17.607.193 12.063.572 12.036.069 12.467.068 17.498.564

Panjang
Jumlah Liabilitas 24.082.708 22.264.125 13.160.363 24.753.008 24.998.928
Ekuitas

Jumlah Ekuitas 33.645.610 33.807.434 34.118.352 33.386.694 33.351.201
Jumlah Liabilitas & Ekuitas 57.728.318 56.071.559 57.278.715 58.139.702 58.350.129

“Disajikan kembali di laporan keuangan tahun 2024

Jumlah aset sejak 31 Desember 2021 sampai dengan per 31 Desember 2025 mengalami
peningkatan rata-rata tahunan Compound Annual Growth Rate (“CAGR”) sebesar 0,27” atau
naik dari Rp57.728.318 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp58.350.129 juta pada 31
Desember 2025.

Jumlah liabilitas sejak 31 Desember 2021 sampai dengan per 31 Desember 2025 mengalami
peningkatan rata-rata tahunan CAGR sebesar 0,94”4 atau naik dari Rp24.082.708 juta pada
31 Desember 2021 menjadi Rp24.998.928 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah ekuitas sejak 31 Desember 2021 sampai dengan per 31 Desember 2025 mengalami
penurunan rata-rata tahunan CAGR sebesar 0,22”4 atau turun dari Rp33.645.610 juta pada 31
Desember 2021 menjadi Rp33.351.201 juta pada 31 Desember 2025.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian
Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Keterangan Audited Audited — Auditedr — Audited
5 31-Dec-21 31-Dec-23 31-Dec-24 31-Dec-25

Pendapatan 6.869.569 7.728.930 8.683.800 9.307.786 9.534.083
Beban Pokok Pendapatan (3.651.171) (4.074.862) (4.408.555) (4.506.730) (4.727.954)|
Laba Kotor 3.218.398 3.654.068 4.275.245 4801056 4.806.129
Beban umum & administrasi (206.816) (264.706) (298.209) (322.387) (309.780)
Beban kompensasi karyawan (254.751) (252.602) (284.954) (299.415) (308.783)
Pendapatan (beban) usaha (16.652) 16.577 (14.492) (308) (34.594)
Lainnya
Laba usaha 2740179 353.338 3.677.590 4178946 4.152.972
Penghasilan lain-lain 113.293 70.986 337.476 136.587 137.316
Beban lain-lain (96.286) (82.023) (59.490) (40.686) (46.619)
Penghasilan keuangan 75.538 330.727 142.635 35.646 42.489
Beban pendanaan (013.180) (1.055.547) (1.343.748) (1.356.544) (1.305.603)
Laba Sebelum Pajak 1.919.545 LA1TABT 1754463 1.953.949 2.980.555
Beban pajak final (308.202) (457.659) (600.601) (692.629) (732.450)
Beban pajak penghasilan kini & (230.271) (174.754) (132.304) (157.324) (128.753)
tangguhan

Laba Tahun Berjalan sebelum

. 1.381.071 1.785.068 2.021.558 2.103.996 2.119.352
Dampak Penyesuaian Proforma

Dampak penyesuaian proforma
atas laba tahun berjalan

Laba Tahun Berjalan 1.381.071 1.785.068 2.010.328 2.107.671 2.119.352
“Disajikan kembali di laporan keuangan tahun 2024

Oo o (11.230) 3.675 0

Jumlah pendapatan sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami
peningkatan CAGR sebesar 8,5474 atau naik dari Rp6.869.569 juta pada 31 Desember 2021
menjadi Rp9.534.083 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah laba kotor sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami
peningkatan CAGR sebesar 10,5474 atau naik dari Rp3.218.398 juta pada 31 Desember 2021
menjadi Rp4.806.129 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah laba sebelum pajak sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
mengalami peningkatan CAGR sebesar 11,63”6 atau naik dari Rp1.919.545 juta pada 31
Desember 2021 menjadi Rp2.980.555 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah laba tahun berjalan sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
mengalami peningkatan CAGR sebesar 11,30” atau naik dari Rp1.381.071 juta pada 31
Desember 2021 menjadi Rp2.119.352 juta pada 31 Desember 2025.

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Audited
31-Dec-22

Keterangan

/Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Kas Neto Diperoleh dari
/Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas
Investasi

Kas Neto Digunakan untuk
|Aktivitas Investasi (12.597.047) (10.893.297) (6.555.803) (3.489.876) (2.250.538)|

Arus Kas Dari Aktivitas
Kas Neto Diperoleh dari

5.363.187 6.019.654 5.206.963 6.632.221 6.776.465

(Digunakan untuk) Aktivitas — 25.851.027 (7.920.777) (4.108.316) (3.436.111) (4.513.812)
Pendanaan

Kenaikan (penurunan) bersih kas 2 617.168 (12.794.420) (5.457.156) (293.766) 1215
dan setara kas

Ikas & setara kas awal tahun 516.026 19.133.193 6.347.476 390.320 596.554
Kas & setara kas akhir tahun 19.133.193 6.338.773 390.320 596.554 608.669

“Disajikan kembali di laporan keuangan tahun 2024

Selama tahun 2021 hingga 2024, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan meskipun tercatat
positif, masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan arus kas yang digunakan dalam aktivitas
investasi dan pendanaan. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan pada
tahun 2025, di mana arus kas dari aktivitas operasi telah mampu memenuhi kebutuhan untuk
aktivitas investasi dan pendanaan. Secara keseluruhan, sejak tahun 2021 hingga 2025,
Perseroan secara konsisten membukukan arus kas operasi yang positif.

4. Rasio Keuangan

Rasio Likuiditas

Rasio lancar 3,29 0,77 0,31 0,28 o,4t
Rasio cepat 3,29 0,77 0,31 0,28 O,at

Rasio kas 2,95 0,62 0,08 0,05 0,08
Rasio Solvabilitas

Debt to eguity ratio 53,714 45,234 47,201 53,554 57,47
Long term debt to eguity ratio 46,561 28,604 28,474 30,461 45,738
Debt to total assets 31,302 2,27 28,125 30,751 32,851
Rasio Profitabilitas

Gross profit margin 46,854 47,284 49,234 51,584 50,411
IEBIT margin 39,895 40,801 42,354 44,905 43,565
IEBITDA margin 75,485 79,47 30,431 82,681 32,186
Net profit margin 20,101 23,101 23,281 22,604 22,234

Rasio Likuiditas

Rasio lancar mengalami penurunan dari 3,29x pada tahun 2021 menjadi 0,41x pada tahun
2025. Rasio cepat mengalami penurunan dari 3,19x pada tahun 2021 menjadi 0,41x pada
tahun 2025. Rasio kas mengalami penurunan dari 2,95x pada tahun 2021 menjadi 0,08x pada
tahun 2025.

Secara keseluruhan aset lancar Perseroan secara keseluruhan belum cukup memenuhi
kewajiban jangka pendeknya, karena rasio likuiditas secara keseluruhan berada di bawah 1.

Rasio Solvabilitas

Debt to eguity ratio mengalami peningkatan dari 53,71”6 pada tahun 2021 menjadi 57,4744
pada tahun 2025. Long term debt to eguity ratio mengalami penurunan dari 46,566 pada tahun
2021 menjadi 45,73Yo pada tahun 2025. Debt to total assets ratio mengalami peningkatan dari
31,30”6 pada tahun 2021 menjadi 32,85” pada tahun 2025. Secara keseluruhan porsi utang
berbunga Perseroan mengalami peningkatan.

Rasio Profitabilitas

Gross profit margin mengalami peningkatan dari 46,85”6 pada tahun 2021 menjadi 50,414
pada tahun 2025. EBIT margin mengalami peningkatan dari 39,89 pada tahun 2021 menjadi
43,565 pada tahun 2025. EBITDA margin mengalami peningkatan dari 75,486 pada tahun
2021 menjadi 82,185 pada tahun 2025. Net profit margin mengalami peningkatan dari 20,10Ys
pada tahun 2021 menjadi 22,23”b pada tahun 2025

1. RINGKASAN STU! ELAYAKAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (“KJPP NDR”) sebagai
Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.357/KM.1/2009
dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 02 April 2009, dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi
penunjang pasar modal di OJK, Penilaian telah dilakukan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha,
S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654
dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal dengan
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-58/PM.021/2024.

A. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penugasan ini dimaksudkan untuk mengkaji kelayakan atas rencana penambahan
kegiatan usaha yang akan digunakan sebagai acuan manajemen Perseroan dalam mengambil

keputusan dilihat dari berbagai aspek yang relevan yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan
POJK 17/2020.

B. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

1.

10.

11.

KJPP NDR mengasumsikan bahwa kegiatan usaha yang akan ditambahkan merupakan kegiatan
usaha yang berkelanjutan di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan
kompeten (going concern):

seluruh data dan informasi yang diterima dari, serta berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaik
dari Perseroan sehubungan dengan studi kelayakan ini adalah relevan, benar, dan dapat
dipercaya,

seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat dalam Laporan Studi Kelayakan adalah
relevan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penyusunan studi
kelayakan yang berlaku umum serta disampaikan dengan itikad baik,

KJPP NDR memperoleh informasi mengenai status hukum objek studi kelayakan dari Perseroan,
namun tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya,

tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap kondisi politik, ekonomi, dan
hukum di mana objek studi kelayakan menjalankan kegiatan usahanya,

tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus objek studi
kelayakan,

tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang dapat mempengaruhi pendapatan objek studi kelayakan dalam menjalankan
usahanya,

tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya
signifikan lainnya:

tidak terdapat gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial maupun
asosiasi tenaga kerja,

tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang
digunakan oleh objek studi kelayakan: dan

tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan tingkat
persaingan pasar di mana objek studi kelayakan menjalankan kegiatan usahanya.

Kondisi Pembatas

1.

2

Laporan Studi Kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion,

Laporan Studi Kelayakan ini disusun sesuai dengan maksud dan tujuan yang dinyatakan di dalam
laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain,

Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia
yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan,

4. nilai yang dicantumkan dalam Laporan Studi Kelayakan ini serta setiap nilai lain yang merupakan
bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan studi kelayakan,
dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat mengakibatkan kesalahan,

5. informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada KJPP NDR, berdasarkan pengetahuan dan
upaya terbaiknya sebagaimana disebutkan dalam Laporan Studi Kelayakan ini, dianggap layak
dan dapat dipercaya, namun KJPP NDR tidak bertanggung jawab apabila informasi tersebut
terbukti tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan tanpa
menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR atas data yang tersedia,
pemeriksaan dokumen, maupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang:

6. analisis studi kelayakan yang dilakukan oleh KJPP NDR didasarkan pada data dan informasi yang
diberikan oleh Perseroan. Mengingat hasil analisis sangat bergantung pada kelengkapan,
keakuratan, dan penyajian data serta asumsi yang mendasarinya, setiap perubahan data,
termasuk adanya informasi baru dari publik, hasil penyelidikan khusus, atau sumber lainnya, dapat
mengubah hasil analisis. Oleh karena itu, perubahan data tersebut dapat mempengaruhi hasil
analisis studi kelayakan dan perbedaannya dapat bersifat material. Meskipun Laporan Studi
Kelayakan ini telah disusun dengan itikad baik dan secara profesional, KJPP NDR tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan perbedaan kesimpulan yang timbul akibat analisis
tambahan atau perubahan data yang digunakan sebagai dasar analisis,

7. KJPP NDR menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Perseroan dan telah melakukan
penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya
(fiduciary duty). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis studi kelayakan serta
kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan,

8. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan nilai:

9. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi analisis studi
kelayakan ini akibat peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan (subseguent
events), dan

10. Laporan Studi Kelayakan ini dianggap sah apabila tertera cap (seal) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi
Apriyanti & Rekan pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

C. Metodologi Studi Kelayakan

Pendekatan dan metodologi untuk melakukan studi kelayakan penambahan KBLI baru adalah
melakukan analisis atas:

# Kelayakan pasar

Menguraikan mengenai kondisi pasar yang relevan dengan penambahan kegiatan usaha Power as a
Service (“PaaS”) meliputi potensi permintaan, target konsumen, kebutuhan pelanggan, tingkat
persaingan, posisi perusahaan di pasar, serta strategi pemasaran yang akan digunakan.

# Kelayakan teknis

Menguraikan mengenai aspek teknis pelaksanaan bisnis PaaS, yang meliputi konsep layanan,
kebutuhan infrastruktur dan teknologi, desain sistem, proses operasional, kesiapan sarana dan
prasarana, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam implementasi

#« Kelayakan pola bisnis

Menguraikan mengenai pola bisnis yang akan diterapkan dalam pengembangan usaha PaaS, meliputi
bentuk layanan, nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan, serta evaluasi atas keunggulan,

keterbatasan, peluang, dan tantangan yang melekat pada model bisnis tersebut sebagai dasar studi
kelayakan usaha.

« Kelayakan model manajemen

Menguraikan mengenai kesiapan organisasi dan pengelolaan usaha, yang meliputi struktur organisasi,
fungsi manajemen, kebutuhan sumber daya manusia, pembagian peran dan tanggung jawab,
mekanisme pengendalian operasional, serta tata kelola dalam mendukung pelaksanaan bisnis PaaS.

# Kelayakan keuangan

Menguraikan mengenai kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, asumsi
proyeksi keuangan, analisis kelayakan investasi, serta penilaian finansial proyek dengan menggunakan
parameter seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period.

D. Analisis Kelayakan Pasar

Dari aspek kelayakan pasar, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak karena memiliki
prospek yang baik, didukung oleh pertumbuhan kebutuhan infrastruktur digital, perluasan jaringan
telekomunikasi, meningkatnya kebutuhan akan pasokan energi yang andal dan efisien, serta
kecenderungan operator untuk mengalihkan pengelolaan sistem energi kepada penyedia layanan yang
lebih terintegrasi. Perseroan juga memiliki captive market yang luas dan peluang untuk
mengintegrasikan layanan menara, fiber, dan energi.

E. Analisis Kelayakan Teknis

Dari aspek kelayakan teknis, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak karena
Perseroan telah memiliki konsep dan desain solusi yang sesuai untuk berbagai kondisi site, baik on-
grid, semi on-grid, maupun off-grid. Sistem yang direncanakan juga telah mencakup komponen utama
yang diperlukan, seperti baterai, rectifier, inverter, controller, monitoring system, solar PV, dan
perangkat pendukung lainnya, serta didukung dengan pendekatan operasi dan pemeliharaan yang
sesuai dengan karakteristik layanan PaaS.

F. Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Dari aspek kelayakan pola bisnis, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak karena
memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Perseroan melalui diversifikasi sumber pendapatan
berulang, penguatan posisi sebagai penyedia infrastruktur digital terintegrasi, dan peningkatan daya
saing melalui penyediaan solusi energi yang bernilai tambah bagi pelanggan. Selain itu, model bisnis
ini memiliki hambatan masuk yang relatif tinggi karena memerlukan skala usaha, investasi, pengalaman
operasional, dan kemampuan integrasi layanan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing.

G. Analisis Kelayakan Modal Manajemen

Dari aspek kelayakan modal manajemen, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak
karena Perseroan pada dasarnya telah memiliki fondasi organisasi dan tata kelola yang cukup untuk
mendukung implementasi bisnis PaaS. Walaupun kegiatan usaha ini tidak memerlukan perubahan
struktur organisasi secara material, keberhasilan pelaksanaannya tetap membutuhkan penguatan pada
aspek pengawasan operasional, pengendalian kualitas, pengelolaan vendor, monitoring kinerja, serta
pengelolaan risiko yang terkait dengan aspek operasional, teknologi, komersial, investasi, dan sumber
daya manusia. Namun demikian, risiko-risiko tersebut pada prinsipnya masih dapat dikelola dengan
sistem pengendalian yang memadai.

H. Analisis Kelayakan Keuangan

Analisa kelayakan keuangan Perseroan dalam menjalankan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
akan menggunakan dana hasil kegiatan operasional, kas dan setara kas serta fasilitas pabrik
perusahaan milik Perseroan yang belum dicairkan dan akan dianalisa lebih lanjut. Analisa kelayakan
dilakukan oleh KJPP NDR dengan menggunakan parameter net present value, Internal Rate of Return
Project, Payback Period dan Return on Investment berdasarkan proyeksi untuk periode 2026 hingga
3035. Berikut adalah analisis kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha :

Net Present Value : Rp.28.188.802.308,-
Internal Rate of Return Project : 11,90”4 (pada akhir periode proyeksi)

Payback Period 17 Tahun 8 Bulan
Return on Investment 18,60 (pada akhir periode proyeksi)
I. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada aspek gambaran umum
perusahaan, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek modal manajemen, dan aspek
keuangan, maka rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penambahan
kegiatan usaha PaaS pada prinsipnya dapat dinyatakan layak untuk dilaksanakan.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, pada prinsipnya penambahan
karyawan baru secara organik tidak menjadi kebutuhan utama, karena Perseroan dapat memanfaatkan
struktur internal yang ada untuk menjalankan fungsi inti serta menggunakan skema operator on
demand pada tahap delivery dan operasional. Namun demikian, Perseroan tetap melakukan penguatan
pada fungsi pengawasan, pengendalian kualitas, monitoring kinerja, serta tata kelola vendor agar risiko
operasional tetap dapat dikelola dengan baik.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan yang berfokus pada bidang infrastruktur digital memandang bahwa kemampuan untuk
menyesuaikan arah bisnis dengan dinamika industri merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan maupun untuk memperkuat posisi Perseroan dalam ekosistem bisnis yang
dijalankan, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku
kepentingan.

Dalam upaya menyediakan layanan yang lebih terpadu dan andal, Perseroan terus mengembangkan
variasi layanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki, serta meningkatkan efisiensi
operasional sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, manajemen Perseroan menilai perlu adanya perluasan
kegiatan usaha dan pengembangan layanan, guna menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin
berkembang sekaligus memperkuat struktur dan cakupan bisnis Perseroan secara keseluruhan.

Berikut penjelasan dan pertimbangan atau alasan penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan:

Objek penilaian studi kelayakan berupa rencana penambahan 3 KBLI baru yaitu:

KBLI 35151 — Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik. Kelompok ini mencakup -
pengoperasian sistem transmisi yang menyalurkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistem
distribusi atau menyalurkan tenaga listrik antar sistem melalui jaringan tenaga listrik yang
bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d. 245 kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (lebih
besar dari 245 kilovolt), termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun
dari produksi pihak lain: - pengoperasian sistem distribusi (seperti saluran, tiang, meteran, dan
kabel) yang menyalurkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistem transmisi
ke konsumen akhir biasanya bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt), termasuk

dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak
lain: - penyewaan dan peminjaman jaringan distribusi tenaga listrik: - distribusi tenaga listrik melalui
jaringan listrik, - penjualan listrik ke konsumen dengan aset jaringan transmisi/ distribusi milik
sendiri, - pengoperasian pertukaran kapasitas listrik dan transmisi tenaga listrik, kecuali melalui
perantara, - menyalurkan tenaga listrik yang disimpan melalui jaringan listrik..

Penambahan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan energi yang terus meningkat
seiring dengan pertumbuhan infrastruktur digital Perseroan, khususnya pada aset menara
telekomunikasi dan jaringan pendukung lainnya. Dengan portofolio aset yang luas dan tersebar,
termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses listrik yang andal, Perseroan memandang penting
untuk memiliki kapabilitas dalam penyediaan energi secara mandiri dan efisien. Pengembangan
pembangkitan tenaga listrik, khususnya berbasis energi terbarukan dan sistem hybrid, diharapkan
dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi
eksternal, serta mendukung prinsip keberlanjutan, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

2. KBLI 35140 — Penyediaan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha. Kelompok ini mencakup
kegiatan pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi dan/atau
distribusi tenaga listrik, penyimpanan tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen
akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.

Penambahan kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan layanan energi
terintegrasi (PaaS) yang mendukung operasional infrastruktur digital Perseroan. Dengan basis
pelanggan yang kuat dan potensi captive market pada site-site eksisting, Perseroan memiliki
peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan energi sebagai bagian dari layanan yang diberikan
kepada pelanggan. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran penyedia tenaga
listrik utama, melainkan sebagai bentuk optimalisasi layanan dan efisiensi energi dalam ekosistem
bisnis Perseroan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara terbatas dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan

3. KBLI 43211 — Pemasangan Jaringan Listrik. Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan,
pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, pembangunan kembali jaringan listrik pada bangunan
gedung baik untuk hunian maupun non-hunian, seperti pemasangan jaringan listrik tegangan
rendah, sistem fotovoltaik, sistem penyimpanan daya, pengisi daya listrik. Kelompok ini juga
mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan jaringan listrik pada bangunan sipil, seperti
jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara.

Penambahan kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat kapabilitas internal Perseroan dalam
mendukung implementasi dan pengembangan infrastruktur serta layanan energi secara
terintegrasi. Dengan skala dan sebaran aset yang dimiliki, kebutuhan terhadap instalasi,
peningkatan kapasitas, serta standardisasi sistem kelistrikan menjadi semakin penting guna
menjamin keandalan operasional. Melalui kegiatan ini, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan
kontrol terhadap kualitas pekerjaan, efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung pengembangan
solusi energi berbasis teknologi seperti solar PV, baterai, dan sistem monitoring energi

PENGARUH RENCANA PERUBAHAN KE
PERSEROAN

TAN

AHA PADA KONDISI KEUANGAN

Berikut adalah dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha adalah sebagai berikut:

# Total Pendapatan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha selama tahun 2026-2035 adalah
sebesar 4,9b terhadap pendapatan Perseroan per 31 Desember 2025. Pendapatan tersebut akan
menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.

e# Rata —rata net profit margin atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tahun 2026 — 2035 adalah
sebesar 9,674. Laba tersebut akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.

# Nilai kas dan setara kas atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha pada akhir periode proyeksi
tercatat sebesar 4/4 terhadap kas dan setara kas Perseroan per 31 Desember 2025. Kas dan
setara kas tersebut akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.

# Nilai total aset atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha pada akhir periode proyeksi tercatat
sebesar 0,2” terhadap total aset Perseroan per 31 Desember 2025. Total aset tersebut akan
menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.

VI. RUP:

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dipaparkan dalam
Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang
Saham Perseroan dalam RUPST yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Mei 2026. RUPST
akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, POJK 14/2025, serta Anggaran Dasar
Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, RUPS untuk menyetujui Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha harus dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak yang
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS.

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPST:

WAL RUPST

Pengumuman RUPST 17 April 2026
Keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham sehubungan 17 April 2026
dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Tanggal DPS yang berhak hadir dalam RUPST (recording date) 30 April 2026
Pemanggilan RUPST 4 Mei 2026
RUPST 26 Mei 2026
Ringkasan Risalah RUPST 29 Mei 2026

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, mohon dapat menghubungi Perseroan
pada jam kerja ditujukan ke alamat sebagai berikut:

U.p : Sekretaris Perusahaan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Alamat Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
Jakarta, 12710

: www.mitratel.co.id

orporate.secretary@nitratel.co.id

Website
Email

Jakarta, 17 April 2026
Direksi

DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK IN COMPLIANCE WITH OJK REGULATION NO.
17IPOJK.04/2020

REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES
THE “DISCLOSURE OF INFORMATION”:

NA Mitratel

eyresomindonesa S£

PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
(“Perseroan”)

Business Activities
Telecommunications Installation, Construction of Telecommunications Facilities, Wire-Based
Telecommunications Activities, and Wireless Telecommunications Activities

Domiciled in Jakarta, Indonesia

Head Office:

Telkom Landmark Tower, Lantai 27
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710
Website www.mitratel.co.id
Email corporate.secretary@mitratel.co.id

If you are having a difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information
or having any doubt in taking a decision, you should consult with your broker, investment manager,
legal counsel, public accountant or other professional advisors.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly,
are fully responsible for the completeness and accuracy of the whole information or material facts
contained herein and emphasize that the information stated herein are accurate and there is no
omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to
be inaccurate and/or misleading.

This Disclosure of information is published on 17 April 2026.

Publik

DEFINITI

Bapepam & LK

ND ABBREVIATIONS

Capital Market and Financial Institutions Supervisory
Agency (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan) as referred to in Minister of Finance of the
Republic of Indonesia No. 184/PMK.01/2010 on
Organization and Operational Procedures of the
Ministry of Finance.

Stock Exchange or IDX

A stock exchange, as defined under Article 1(4) of the
Capital Market Law, in this case operated by PT Bursa
Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange/IDX),
headguartered in Jakarta, or another exchange to be
determined at a later date, on which the Shares are
listed

Shareholders Register

Shareholders Register (Daftar Pemegang Saham).

KBLI

Standard Classification of Indonesian Economic
Activities (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia)

Ministry of Law

Ministry of Law of the Republic of Indonesia.

MOL

Minister of Law of the Republic of Indonesia.

OJK

Financial Services Authority, an independent
institution as referred to in Law No. 21 of 2011 on the
Financial Services Authority as amended by the Law
No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of
the Financial Sector (“OJK Law”), whose duties and
authorities include regulating and supervising
financial services activities in the banking, capital
markets, insurance, pension funds, financing
institutions and other financial institutions sectors, in
which since 31 December 2012, the Financial
Services Authority is an institution that replaces and
accepts the rights and obligations to carry out
regulatory and supervisory functions from the Ministry
of Finance of the Republic of Indonesia and the
Capital Market and Financial Institutions Supervisory
Agency in accordance with the provisions of Article 55
of the OJK Law.

Shareholders

The parties who hold beneficial ownership of the
Company's Shares, whether in scrip form or in
collective custody, which are stored and administered
in securities accounts at KSEI, and recorded in the
Company's shareholders register administered by the
Share Registrar, PT Datindo Entrycom

IXJA Rule

Rule No. IX.J.1 on the Basic Provisions of the Articles
of Association of Companies Conducting Public
Offerings of Eguity Securities and Public Companies,
Attachment to the Decree of the Chairman of the
Capital Market and Financial Institutions Supervisory
Agency No. KEP-179/BL/2008 dated 14 May 2008.

Publik

Company

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, a publicly listed
company whose shares are listed on the IDX,
established under and governed by the laws of the
Republic of Indonesia

POJK 15/2020

OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 on
Planning and Organization of General Meetings of
Shareholders of Public Companies

POJK 17/2020

OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 on
Material Transactions and Changes of Business
Activities.

POJK 14/2025 OJK Regulation Number 14 of 2025 on
Implementation of Electronic General Meetings of
Shareholders, General Meetings of Bondholders, and
General Meetings of Sukuk Holders.

GMS General Meeting of Shareholders

AGMS Annual GMS.

Shares All shares that have been issued and fully paid-up in

the Company.

Capital Market Law

Law Number 8 of 1995 on Capital Market as amended
by Law Number 4 of 2023 on Development and
Strengthening of the Financial Sector

Company Law

Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company
as amended by Law Number 6 of 2023 on the
Enactment of Government Regulation in Lieu of Law
of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 on Job
Creation into Law.

Publik

1 INTRODUCTION, RATIONALE AND BACKGRO!

This Disclosure of Information is issued in connection with the proposed change in business activities,
specifically the addition of business activities not currently included in the Company's Articles of
Association, in accordance with the 2025 KBLI as stipulated in Central Statistics Agency Regulation No.
7 of 2025 on Standard Classification of Indonesian Economic Activities, with the following details (the

“Proposed Change in Business Activities”):
NO | DESCRIPTION

4 ELECTRICAL NETWORK INSTALLATION (PEMASANGAN JARINGAN
LISTRIK)

2 35154 OPERATION OF ELECTRICITY SUPPLY INSTALLATIONS
(PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

3 35140 ELECTRICITY SUPPLY WITHIN A SINGLE BUSINESS ENTITY
(PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA)

In relation to the supporting business activities as referred to in the provisions of Rule IX.J.1, the
Company will include additional supporting business activities in its Articles of Association, by referring
to Risk-Based Business Licensing, namely business activities (PB UMKU) as regulated under
Government Regulation No. 28 of 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing,
namely other business activities that are related to and support the Company's main business activities
in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pursuant to the Company Law, the Company is reguired to amend Article 3 of the Company's Articles
of Association concerning the Purposes and Objectives as well as Business Activities of the Company,
to reflect the addition of such supporting business activities.

In accordance with the provisions of POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company hereby
announces this Disclosure of Information through the Company's website and the IDX website, with the
intention of providing the Company's shareholders with more comprehensive information and an
overview of the Proposed Change in Business Activities. This Disclosure of Information serves as a
basis for the Company's shareholders in considering and granting approval for the Proposed Change
in Business Activities.

Pursuant to the Company Law and POJK 17/2020, such Proposed Change in Business Activities is
subject to the approval of the Company's General Meeting of Shareholders. The Company intends to
seek such approval at its AGMS, which is scheduled to be held on 26 May 2026.

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

A. Brief History Of The Company

The Company, formerly known as PT Dayamitra Malindo, was established on 18 October 1995 under
the Foreign Investment Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1967, as amended by Law No. 11
of 1970, based on the approval of the President of the Republic of Indonesia as set forth in Decree
No. B-576/Pres/10/1995 dated 16 October 1995. The Company's Articles of Association were drawn
up under Deed No. 50 dated 18 October 1995 of H.M. Afdal Gazali, S.H., a Notary in Jakarta, and
were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently MOL) pursuant to
Decree No. C2-13273 HT.01.01.Th 95 dated 19 October 1995 (“Company's Deed of
Establishment”). The Company subseguently changed its name from PT Dayamitra Malindo to PT
Dayamitra Telekomunikasi based on Notarial Deed No. 53 dated 28 August 1997 of Hendra Karyadi,
S.H. Furthermore, pursuant to the Decree of the Head of the Investment Coordinating Board No.
244/T/Perhubungan/2006 dated 22 March 2006, the Company's status was changed from a Foreign
Investment Company to a Domestic Investment Company.

Publik

Based on the Circular Resolution of the Shareholders in lieu of a General Meeting of Shareholders
No. 31 dated 21 August 2021, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, which has
been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
(currently Ministry of Law) in the Legal Entity Administration System database under letter No. AHU-
0045337.AH.01.02.Tahun 2021 dated 23 August 2021 regarding the Approval of Amendment to the
Articles of Association of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk and letter Number AHU-AH.01.03-
0439750 dated 23 August 2021 regarding the Receipt of Notification of Amendment to the Articles
of Association, whereby the shareholders approved the change in the Company's status from a
private company to a public company, by adding the suffix “Tbk” to the Company's name, thereby
becoming PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

The Company's articles of association have been amended from time to time, with the latest
amendment as set forth in the Deed of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders
of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk No. 60 dated 28 May 2025, drawn up before Ashoya Ratam,
S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which has been received and recorded by the Ministry of Law under
Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association Letter Number AHU-AH.01.03-
0146876 dated 28 May 2025 and has been registered in the Company Register at the Ministry of
Law under Number AHU-0119109.AH.01.11.2025 on 28 May 2025 (“Deed No. 60/2025”) and Deed
of Resolution Outside the Board of Commissioners' Meeting No. 122 dated 31 December 2025,
drawn up before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has been notified to and
received by the MOL pursuant to the Notification of Amendments to the Articles of Association
Receipt No. AHU-AH. 01.03-0260857 dated 19 January 2026, and registered in the Ministry of Law's
Register of Companies under Number AHU-0297937.AH.01.11.Year 2025 dated 19 January 2026
(“Deed No. 122/2025”).

The Deed of Establishment of the Company, together with the Company's articles of association as
last amended by Deed No. 60/2025 and Deed No. 122/2025, as well as all amendments thereto
from time to time, hereinafter referred to as the “Company's Articles of Association”.

The Company is domiciled at Telkom Landmark Tower, 27th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 52, South Jakarta, Indonesia.

. Purposes and Objectives as well as Business Activities of the Company

Pursuant to the Company's Articles of Association, the Company's purpose and objectives are to
conduct business in the field of telecommunications towers and their ecosystem, including digital
support services for mobile infrastructure, as well as to optimize the utilization of the Company's
resources.

Based on the Company's Articles of Association, the Company's main business activities are
focused on the telecommunications sector, which include:

1. Telecommunications Installation (KBLI 43212),
2. Telecommunications Central Construction (KBLI 42206):
3. Telecommunications Activities with Cables (KBLI 61100), and

4. Wireless Telecommunications Activities (KBLI 61200).

These activities reflect the Company's role as a comprehensive provider of telecommunications
infrastructure and network services.

In addition to its main business activities, the Company also carries out supporting business
activities, which include:

Publik

1. Construction of Telecommunication Civil Buildings for Transportation Infrastructure (KBLI
42205):

2. Special Telecommunications Activities for the Purpose of Defense and Security (KBLI 61993):
3. Wholesale of Telecommunications Eguipment (KBLI 46523),

4. Railway Signal and Telecommunication Installation (KBLI 43215),

5.  Installation of Highway Signals and Signs (KBLI 43216),

6. Electronic Installation (KBLI 43213),

7. Other Information Technology and Computer Services Activities (KBLI 62090),
8. Installation or Installation of Industrial Machinery and Eguipment (KBLI 33200):
9. Electrical Civil Building Construction (KBLI 42204),

10. Electricity Generation (KBLI 35111),

11. Electricity Distribution (KBLI 35113):

12. Other Electrical Power Support Activities (KBLI 35129).

These supporting activities are intended to support the continuity and development of the Company's
main business activities.

From the Company's business activities described above, the business activities that have actually
been carried out are as follows:

1. Telecommunications Installation (KBLI 43212),

2.  Telecommunications Central Construction (KBLI 42206),

3. Telecommunications Activities with Cables (KBLI 61100):

4. Wholesale of Telecommunications Eguipment (KBLI 46523),
5.  Electricity Distribution (KBLI 35113),

6. Other Electrical Power Support Activities (KBLI 35129).
C. Capital Structure and Shareholding Composition of the Company

Based on Deed No. 122/2025 and the Company's Shareholders Register as of 31 March 2026,
issued by PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau, the Company's
Capital structure and shareholder composition as of the date of this Disclosure of Information are as
follows:

Nominal Value IDR 228 per Share
Description Total Nominal Value Yo
Number of Shares (in Rupiah)
Authorized Capital 220,000,000,000 50,160,000,000,000

Publik

Nominal Value IDR 228 per Share
Description Number of Shares Total Nominal Value Yo
(in Rupiah)

Issued and Paid Up Capital
1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 60,021,928,043 13,684,999,593,804| 71.83
2. Singapore Government 4,450,091,300 1,014,620,816,400 5.33
3. PT Maleo Investasi 4,993,349,700 1,138,483,731,600 5.98
4. Theodorus Ardi Hartoko 8,162,700 1,361,095,600 0
5. lan Sigit Kurniawan 2,100,000 478,800,000 0
6. Hastining Bagyo Astuti 307,100 70,018,800 0
7. Agus Winarno 157,300 35,864,400 0
8. Hendra Pumama 5,130,000 1169,640,000| 0.01
9. Public ownership (each under 5/6) 11,539,305,401 2,630,961,631,428| 13.81
Treasury Shares 2,539, 145,900 578,925,265,200| — 3.04
Total Amount of Issued and Paid Up 83,559,677,444 19,051,606,457,232 100
Capital
Amount of Shares in Portfolio 136,440,322,556 31,108,393,542,768 -

D. Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners

Pursuant to the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 19
dated 16 September 2025, drawn up before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta,
which has been notified to and received by the MOL based on the Notification of Changes to
Company Data Receipt No. AHU-AH.01.09-0341477 dated 23 September 2025, and registered in
the Company Register at the Ministry of Law under No. AHU-0222831.AH.01.11 dated 23
September 2025. As of 23 September 2025, the composition of the Company's board of directors

and board of commissioners is as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

Chief Executive Officer

Chief of Finance and Risk Management Officer
Chief of Operation and Development Officer
Chief Business Officer

Chief Investment Officer

Chief Asset Management Officer

E. Analysis of Financial Statements

Fadli Tri Hartono

Mira Tayyiba

Faisal Amir Masduki
Ratu Isyana Bagoes Oka
Ibnu Sulistyo Pradipto
Gunawan Susanto

Theodorus Ardi Hartoko
lan Sigit Kurniawan
Hastining Bagyo Astuti
Agus Winarno

Hendra Purnama

Fandi Wijaya

Based on the Company's audited consolidated financial statements for the period from 31 December
2021 to 31 December 2025, the Company's financial condition is as follows:

1. Consolidated Statement of Financial Position

Presented in Millions of Rupiah

Publik

Audited — Audited — Audited' — Audited —— Audited
Keterangan

31-60-2131 3 25
jAssets
Icurrent Assets
(Total Current Assets 21-302.799 7.886.438 3.459.655 3.446.526 3.051.397
INon-Current Assets
|Total Non-Current Assets 36.415.520 ABAB5.111 53.819.060 54.693.176 55.298.732
(Total Assets 57.728.318 56.071.559 57.278.715 58.139.702 58.350.129
Liabilities & Eguity
(current Liabilities
(Total Current Liabilities G475.515 10200553 11.124.294 12.285.940 7.500.364
INon- Current Liabilities
|Total Non-Current Liabiities 17.607.193 12.063.572 12.036.069 12.467.068 17.498.564
(Total Liabilities 24.082.708 22.264.125 23.160.363 24.753.008 24.998.928
Eguity
(Total Egutty 33645610 33807434 TA116.352 33.386.694 33.351.201
(Total Liabilities & Eguity 57728318 56.071.559 57.278.715 S8A39.702 58.350.129

“As restated in the 2024 financial statements

Total assets increased at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 0.274 from 31
December 2021 to 31 December 2025 or rising from IDR 57,728,318 million as of 31 December
2021 to IDR 58,350,129 million as of 31 December 2025.

Total liabilities increased at a CAGR of 0.94/b over the same period or rising from IDR
24,082,708 million as of 31 December 2021 to IDR 24,998,928 million as of 31 December 2025.

Total eguity decreased at a CAGR of 0.224 from 31 December 2021 to 31 December 2025 or
declining from IDR 33,645,610 million as of 31 December 2021 to IDR 33,351,201 million as of
31 December 2025.

Consolidated Statement of Profit or Loss
Presented in Millions of Rupiah

Audited ”— Audited — Audited"

31-Dec-21 31-Dec-22 31

Revenue 6.869.569 7.728.930 8.683.800 9.307.786 9.534.083
Costot Revenue BESLATI 4.074.862 -4.408.555 “4.506.730 -4.727.954|
Gross Profit 1.218.398 3.654068 4.275.245 4.801.056 4.806.129
General & administrative expenses 1206816” -264.706— -298.209- -322.387 — -309.780
Employee compensation expenses “254.751 252.602 “284954 -299-415 “308.783
Other operating income (expenses) “16.652 16.577 MP2 -308 -34.594|
Operating profit 274079 3A5I-338 3.077.590 4178946 4.152.972
Other income 113.293 70.986 337.476 136.587 137.316
Other expenses 196.236 82.023 “59.490 “40.636 46.619
Finance income 75.538 330.727 142.635 35.646 42.489!
Finance costs M3ABO 055.547 1.343.748 1.356.544 -1.305.603
Profit Before Tax 1.919.545 2A17A8T 2754463 2.953.949 2.980.555
Final tax expense 1308202 “457.659 “600601 -692.629— -732.450
Current & deferred income tax expense 1230271 ATATSA 132.304 “157.324 128.753
Profit for the Year before the Effect of Pro Forma Adjustments 1.381.071 1.785.068 2.021.558 2103996 2.119.352
Effect of pro forma adjustments on profit for the year () 0 “11.230 3.675 0
Profit for the Year 1.381.077 1.785.068 2.010.328 2107671 2.119.352

“As restated in the 2024 financial statements

Total revenue increased at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 8.544 from 31
December 2021 to 31 December 2025 or rising from IDR 6,869,569 million as of 31 December
2021 to IDR 9,534,083 million as of 31 December 2025.

Publik

Gross profit increased at a CAGR of 10.54” over the same period or rising from IDR 3,218,398
million as of 31 December 2021 to IDR 4,806,129 million as of 31 December 2025.

Profit before tax increased ata CAGR of 11.63” from 31 December 2021 to 31 December 2025
or rising from IDR 1,919,545 million as of 31 December 2021 to IDR 2,980,555 million as of 31
December 2025.

Profit for the current year increased at a CAGR of 11.3076 from 31 December 2021 to 31
December 2025 or rising from IDR 1,381,071 million as of 31 December 2021 to IDR 2,119,352
million as of 31 December 2025.

Consolidated Statement of Cash Flows
Presented in Millions of Rupiah

Audited ”— Audited" ”—” Audited — Audited
31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24 31-Dec-25

Description

(Cash Flows from Operating Activities

Net Cash Provided by Operating Activities 5.363.187 6.019.654 5.206.963 6.632.221 6.776.465
(Cash Flows from Investing Activities

Net Cash Used in Investing Activities AL597.0A7 10.893.297 -6555.803 -3.489.876 -2.250.538
(Cash Flows from Financing Activities

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities 25.851.027 “7.920.777 “4108316 “343641 4.513.812
Net increase (decrease) in cash and cash eguivalents 18.617.168 12.794.420 -5457.156— -293.766 12.115)
(Cash & cash eguivalents at beginning of year 516.026 19138193 6.347.476 390.320 596.554
(Cash & cash eguivalents at end of year 19.133.198 6.338.773 390.320 596.554 608.669

“As restated in the 2024 financial statements

During the period from 2021 to 2024, the Company's cash flows from operating activities,
although positive, were not sufficient to cover the cash reguirements for investing and financing
activities. However, this condition improved in 2025, where cash flows from operating activities
were able to meet the reguirements for both investing and financing activities. Overall, from
2021 to 2025, the Company consistently generated positive cash flows from operating activities.

Financial Ratios

Ratio Analysis 31-Dec-11 31-Dec-22  31-Dec-23 31-Dec-24  31-Dec-25
Liguidity Ratios
(Current ratio 3,29 0,77 0,31 0,28 0,41
louick ratio 3,29 o7 o3 0,28 oat
|Cash ratio 1,9 0,62 0,08 0,05 0,08|
ISolvency Ratios
Ibebt to eguity ratio 53,718 45,23 47,201 53,554 57,47!
ILong-term debt to eguity ratio 46, 5bh5 28,601 28,474 30,461 45,738)
Ibebt to total assets 31,301 2,216 28,126 30,754 32,854)
PProfitability Ratios
|Gross profit margin 46,851 47,281 49,238 51,584 50,415)
(EBIT margin 39,891 40,801 42,354 44,901, 43,565)
(EBITDA margin T5,485 79,7 80,435 82,684 82,181|
(Net profit margin 20, 101 23,101 23,281 12,604 22,238)
Liguidity Ratios

The current ratio decreased from 3.29x in 2021 to 0.41x in 2025. The guick ratio declined from
3.19x in 2021 to 0.41x in 2025, while the cash ratio decreased from 2.95x in 2021 to 0.08x in
2025.

Overall, the Company's current assets are not sufficient to cover its short-term liabilities, as the
liguidity ratios are below 1.

Solvency Ratios

Publik

The debt to eguity ratio increased from 53.714b in 2021 to 57.47 in 2025. The long term debt
to eguity ratio decreased from 46.5694 in 2021 to 45.73” in 2025, while the debt to total assets
ratio increased from 31.304 in 2021 to 32.855 in 2025. Overall, the proportion of the
Company's interest-bearing debt has increased.

Profitability Ratios

The gross profit margin increased from 46.85 in 2021 to 50.4174 in 2025. The EBIT margin
improved from 39.89/4 in 2021 to 43.56Y in 2025, while the EBITDA margin increased from
75.48 in 2021 to 82.18/5 in 2025. The net profit margin also rose from 20.10Y6 in 2021 to
22.23” in 2025.

SUMMARY OF THE FEASIBILITY STUDY ON THE PLANNED CHANGE OF
BUSINESS ACTIVITIES

The Company has appointed KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (“KJPP NDR”) as the
independent Public Appraisal Firm pursuant to the Decree of the Minister of Finance No.
357/KM.1/2009, with Business License No. 2.09.0018 dated 2 April 2009, and registered as a capital
market supporting professional services firm with the Financial Services Authority (OJK). The valuation
was conducted by Public Appraiser Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.), a Partner of KJPP NDR,
holding Appraiser License No. B-1.23.00654 issued by the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia and registered with OJK in the capital market sector under Supporting Professional
Registration Certificate No. STTD.PB-58/PM.021/2024.

A. Purpose and Objective

The purpose of this engagement is to assess the feasibility of the proposed addition of business
activities, which will serve as a reference for the Company's management in making decisions based
on various relevant aspects, in order to comply with the provisions of POJK No. 17/2020.

B. Assumptions and Limiting Conditions
Assumptions

1. KJPP NDR assumes that the business activities to be added will constitute sustainable operations
in the future and will be managed by professional and competent management (going concern):

2. all data and information received from, and based on the best knowledge and efforts of, the
Company in connection with this feasibility study are relevant, accurate, and reliable,

3. all statements, data, and information contained in the Feasibility Study Report are relevant,
accurate, and accountable in accordance with generally accepted feasibility study preparation
procedures and have been provided in good faith:

4. KJPP NDR has obtained information regarding the legal status of the subject of the feasibility study
from the Company, however, KJPP NDR has not conducted verification of its validity,

5. there are no material and significant changes in the political, economic, and legal environment in
which the subject of the feasibility study conducts its business activities,

6. there are no material and significant changes in the management composition of the subject of the
feasibility study:

7. there are no material and significant changes in the prevailing laws and regulations that may affect
the revenue of the subject of the feasibility study in conducting its business,

Publik

8. there are no material and significant changes in labor costs and other significant costs,
9. there are no material and significant disruptions in industrial relations or labor associations:

10. there are no material and significant changes in the accounting policies applied by the subject of
the feasibility study,

11. there are no material and significant changes in industry technology and market competition in
which the subject of the feasibility study operates its business.

Limiting Conditions

1. this Feasibility Study Report constitutes a non-disclaimer opinion:

2. this Feasibility Study Report has been prepared in accordance with the purpose and objectives
stated herein and, therefore, may not be used and/or guoted for any other purpose:

3. this Feasibility Study Report is publicly available, except for any confidential information that may
affect the company operations,

4. the values stated in this Feasibility Study Report, as well as any other value forming part of the
subject of valuation, is valid solely for the purpose of this feasibility study and must not be used for
any other purpose that may result in error,

5. the information provided by the Company to KJPP NDR, based on its best knowledge and efforts
as disclosed in this Feasibility Study Report, is considered reasonable and reliable: however, KJPP
NDR shall not be responsible if such information is proven to be inconsistent with the actual facts.
Information presented without reference to its source constitutes the result of KJPP NDR's review
of available data, examination of documents, or information obtained from the relevant government
authorities,

6. the feasibility analysis conducted by KJPP NDR is based on data and information provided by the
Company. As the results of the analysis are highly dependent on the completeness, accuracy, and
presentation of such data and underlying assumptions, any changes in the data, including new
public information, results of specific investigations, or information from other sources, may affect
the outcome of the analysis. Accordingly, such changes may result in material differences in the
conclusions. Although this Feasibility Study Report has been prepared in good faith and in a
professional manner, KJPP NDR shall not be responsible for any differences in conclusions arising
from additional analyses or changes in the underlying data,

7. KJPP NDR has utilized financial projections obtained from the Company and has made
adjustments to reflect the reasonableness of such projections in accordance with their achievability
(fiduciary duty). KJPP NDR is responsible for the feasibility analysis performed and the
reasonableness of the adjusted financial projections,

8. KJPP NDR is responsible for this Feasibility Study Report and its value conclusions,

9. KJPP NDR assumes no obligation to update or supplement this feasibility analysis for events
occurring after the date of this Feasibility Study Report (subseguent events):

10. this Feasibility Study Report shall be deemed valid upon the affixation of the seal of KJPP Nirboyo
Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan on the signature page of the person in charge of the report.

Publik

C. Feasibility Study Methodology

The approach and methodology applied in conducting the feasibility study for the proposed addition of
new KBLI classifications involves an analysis of the following aspects:

“ Market feasibility

This includes an assessment of market conditions relevant to the addition of Power as a Service
(“PaaS”) business activities, covering potential demand, target customers, customer needs, level of
competition, the Company's market position, and the marketing strategies to be implemented.

“ Technical feasibility

This includes an assessment of the technical aspects of implementing the PaaS business, covering
service concepts, infrastructure and technology reguirements, system design, operational processes,
readiness of facilities and infrastructure, and the technical support reguired for implementation.

“ Business model feasibility

This includes an assessment of the business model to be applied in the development of the PaaS
business, covering the form of services, value propositions offered to customers, and an evaluation of
the strengths, limitations, opportunities, and challenges inherent in the business model as a basis for
the feasibility study.

« Management feasibility

This includes an assessment of organizational readiness and business management, covering
organizational structure, management functions, human resource reguirements, allocation of roles and
responsibilities, operational control mechanisms, and governance to support the implementation of the
PaaS business.

« Financial Feasibility

This includes an assessment of investment reguirements, working capital needs, sources of financing,
financial projection assumptions, investment feasibility analysis, and financial evaluation of the project
using parameters such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period.

D. Market Feasibility Analysis

From the market perspective, the proposed addition of PaaS business activities is considered feasible
as it demonstrates strong prospects, supported by the growing demand for digital infrastructure, the
expansion of telecommunications networks, increasing needs for reliable and efficient energy supply,
and the tendency of operators to outsource energy system management to more integrated service
providers. The Company also has a broad captive market and opportunities to integrate tower, fiber,
and energy services.

E. Technical Feasibility Analysis

From the technical perspective, the proposed addition of PaaS business activities is considered feasible
as the Company has established appropriate solution concepts and designs for various site conditions,
including on-grid, semi on-grid, and off-grid. The planned system includes key components such as
batteries, rectifiers, inverters, controllers, monitoring systems, solar PV, and other supporting
eguipment, and is supported by operations and maintenance approaches aligned with the
Characteristics of PaaS services.

F. Business Model Feasibility Analysis

From the business model perspective, the proposed addition of PaaS business activities is considered
feasible as it provides significant value to the Company through diversification of recurring revenue
streams, strengthening its position as an integrated digital infrastructure provider, and enhancing
competitiveness through value-added energy solutions for customers. In addition, this business model

Publik

presents relatively high barriers to entry, as it reguires scale, capital investment, operational experience,
and service integration capabilities that are not easily replicated by competitors.

G. Management Feasibility Analysis

From the management perspective, the proposed addition of PaaS business activities is considered
feasible as the Company fundamentally possesses sufficient organizational and govemance
foundations to support the implementation of the PaaS business. While this business activity does not
reguire material changes to the organizational structure, its successful implementation will reguire
enhancements in operational oversight, guality control, vendor management, performance monitoring,
and risk management across operational, technological, commercial, investment, and human resource
aspects. Nevertheless, such risks are, in principle, manageable through adeguate control systems.

H. Financial Feasibility Analysis

The financial feasibility analysis of the Company's implementation of the Proposed Change in Business
Activities will utilize funds from operating activities, cash and cash eguivalents, as well as the
Company's undrawn factory facilities, and will be analyzed further. The feasibility analysis was
conducted by KJPP NDR using the parameters of net present value, projected Internal Rate of Return,
Payback Period, and Return on Investment based on projections for the period from 2026 to 2035. The
following is the feasibility analysis for the Proposed Change in Business Activities:

Net Present Value 1 IDR 28,188,802,308

Internal Rate of Return Project : 11.904 (at the end of the projection period)

Payback Period : 7 Years 8 Months
Return on Investment 18.60” (at the end of the projection period)
I. Conclusion

Based on the overall results of the analyses and discussions conducted across the aspects of the
Company's general overview, market, technical, business model, management, and financial feasibility,
the proposed addition of business activities of the Company relation to the development of PaaS
business activities can, in principle, be considered feasible to be implemented.

IV. AVAILABILITY OF SKILLED PERSONNEL IN RELATION TO THE PROPOSED CHANGE
IN BUSINESS ACTIVITIES

In connection with the Company's Proposed Change in Business Activities, the addition of new
employees on an organic basis is, in principle, not a primary reguirement, as the Company can leverage
its existing internal structure to perform core functions and utilize an on-demand operator scheme during
the delivery and operational phases. Nevertheless, the Company will strengthen its oversight, guality
control, performance monitoring, and vendor governance functions to ensure that operational risks
remain well managed.

V. EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND RATIONALE FOR THE PROPOSED
CHANGE IN BUSINESS ACTIVITIES

The Company, which operates in the digital infrastructure sector, recognizes the importance of aligning
its business direction with industry dynamics, not only to meet customer needs but also to strengthen
its position within its business ecosystem, thereby creating sustainable value for all stakeholders.

Publik

In delivering more integrated and reliable services, the Company continues to diversify its service
offerings, optimize the utilization of its assets, and enhance operational efficiency as part of its long-
term growth strategy.

In line with such developments, the Company's management considers it necessary to expand its
business activities and service offerings in order to address evolving customer needs while
strengthening the overall structure and scope of the Company's business.

The following sets out the explanation, considerations, and rationale for the addition of the Company's
business activities.

The subject of the feasibility study is the proposed addition of 3 new KBLI classifications, as follows:

1. KBLI 35151 -— Operation of Electricity Supply Installations (Pengoperasian Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik). This classification includes the operation of transmission systems
that deliver electricity from generation facilities to distribution systems or between systems through
high-voltage (35 kilovolts up to 245 kilovolts) and/or extra high-voltage networks (above 245
kilovolts), including substations, whether sourced from own generation or third parties: the operation
of distribution systems (such as lines, poles, meters, and cables) that deliver electricity from
generation facilities or transmission systems to end consumers, typically at medium to low voltage
levels (below 35 kilovolts), including distribution substations: leasing and lending of electricity
distribution networks, distribution of electricity through power networks: sale of electricity to
consumers using owned transmission/distribution network assets, operation of electricity capacity
exchange and transmission, except through intermediaries, and distribution of stored electricity
through power networks.

The addition of this activity is intended to support the increasing energy reguirements driven by the
growth of the Company's digital infrastructure, particularly its telecommunications towers and
related supporting assets. With a broad and geographically dispersed asset portfolio, including in
areas with limited access to reliable electricity supply, the Company considers it important to
develop capabilities in providing energy in an efficient and self-sustained manner. The development
of electricity supply systems, particularly those supported by renewable energy and hybrid
solutions, is expected to enhance operational efficiency, reduce dependence on external energy
sources, and support sustainability initiatives, while remaining in compliance with applicable laws
and regulations in the electricity sector.

2. KBLI 35140 - Integrated Electricity Supply Activities (Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Satu
Kesatuan Usaha). This classification includes integrated electricity supply activities comprising
power generation, transmission and/or distribution through electricity networks, electricity storage,
and the sale of electricity to end consumers, all conducted within a single integrated business
framework.

The addition of this activity is intended as part of the Company's strategy to develop integrated
energy services (PaaS) in support of its digital infrastructure operations. With a strong customer
base and a potential captive market across its existing sites, the Company is well-positioned to
optimize energy management as part of its service offerings. This activity is not intended to replace
the role of the primary electricity provider, but rather to enhance service efficiency and integration
within the Company's business ecosystem. Its implementation will be carried out on a limited basis
and in compliance with applicable laws and regulations in the electricity sector.

3. KBLI43211 — Electrical Network Installation (Pemasangan Jaringan Listrik). This classification
includes activities related to the construction, installation, repair, maintenance, and reconstruction
of electrical networks in buildings, both residential and non-residential, such as low-voltage
electrical installations, photovoltaic systems, energy storage systems, and electric charging
systems. It also includes the installation and maintenance of electrical networks in civil Infrastructure
such as roads, railways, and airports.

Publik

The addition of this activity is intended to strengthen the Company's internal capabilities in
supporting the implementation and development of infrastructure and integrated energy services.
Given the scale and distribution of its assets, the need for installation, capacity upgrades, and
standardization of electrical systems is increasingly critical to ensure operational reliability. Through
this activity, the Company is expected to enhance control over work guality, improve time and cost
efficiency, and support the deployment of technology-based energy solutions such as solar PV
systems, battery storage, and energy monitoring systems.

IMPACT OF THE PROPOSED CHANGE IN BUSINESS ACTIVITIES ON THE
COMPANY'S FINANCI, 'ONDITION

The following are the impacts on the Company's financial performance arising from the Planned
Change of Business Activities:

« Total revenue from the Proposed Change in Business Activities for the period 2026-2035 is
projected to be 4.9/s of the Company's revenue as of 31 December 2025. This revenue will
contribute to the Company's consolidated earnings.

# The average net profit margin under the 2026—035 Proposed Change in Business Activities is
9.67o. This profit will contribute to the Company's consolidated earnings.

# The value of cash and cash eguivalents under the Proposed Change in Business Activities at the
end of the projection period is recorded at 4/4 of the Company's cash and cash eguivalents as of
31 December 2025. These cash and cash eguivalents will represent an added value for the
Company on a consolidated basis.

« The total asset value under the Proposed Change in Business Activities at the end of the projection
period is recorded at 0.26 of the Company's total assets as of 31 December 2025. These total
assets will represent an added value for the Company on a consolidated basis

In connection with the Company's Proposed Change in Business Activities as described in this
Disclosure of Information, the Company intends to obtain approval from its shareholders at the AGMS
to be held on Tuesday, 26 May 2026. The AGMS will be conducted in accordance with the provisions
of POJK 15/2020, POJK 14/2025, as well as the Company's Articles of Association.

In accordance with the Company's Articles of Association and the Company Law, the AGMS must be
attended by shareholders and/or their valid proxies representing at least 2/3 of the total shares with
valid voting rights, and resolutions shall be valid if approved by shareholders and/or their valid proxies
representing more than 2/3 of the total shares with voting rights present at the meeting. Accordingly,
the Proposed Change in Business Activities must be approved by more than 2/3 of the total shares with
voting rights present at the AGMS.

For information purposes, the following are the key dates for the implementation of the AGMS:

AGMS SCHEDULE
AGMS Announcement 17 April 2026
Disclosure of Information to Shareholders in relation to the 17 April 2026
Company's Proposed Change in Business Activities
Recording Date (Shareholders entitled to attend the AGMS) 30 April 2026
AGMS Invitation 4 May 2026
AGMS 26 May 2026

Publik

VIII ADDITIONAL INFORMATION

For further information regarding the above matters, please contact the Company during business hours
at the following address:

Attn. : Corporate Secretary of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Address Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
Jakarta, 12710

Website : www.mitratel.co.id

Email : corporate.secretary@mitratel.co.id

Jakarta, 17 April 2026
Direksi

Publik