Back to announcement
20260416_SMGR_Pemanggilan RUPS_32071258_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SMGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Nomor : 011116/KS.08.02/SUP/50000026/2000/04.2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan RUPST Tahun 2026
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4,
Jakarta
Dengan hormat,
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta
mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (”Perseroan”),
bersama ini kami sampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(”RUPST”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026.
Pemanggilan RUPST Perseroan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek (www.idx.co.id),
KSEI (www.ksei.co.id), dan Perseroan (www.sig.id) pada hari ini, tanggal 16 April 2026.
Demikian, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 16 April 2026
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Indrieffouny Indra
Direktur Utama
Tembusan Yth.:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Datindo Entrycom;
- Dewan Komisaris Perseroan;
- Direksi Perseroan.
Page 2
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi
atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”);
6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun
2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta
Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU PT”), (ii)
Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (“UU BUMN”), (iii) Pasal 33 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Permen
BUMN”) No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 1/2023”), dan (iv) Pasal 19
ayat (9) dan (10) anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat terakhir dalam Akta No. 73
Page 3
tanggal 22 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan (“Anggaran Dasar Perseroan”), serta dengan memperhatikan
ketentuan (i) Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan
(ii) Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan
Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.
2. Mata acara 2 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, dan (ii) Pasal 22 ayat (2)
dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i)
Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 26 Anggaran Dasar
Perseroan.
Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan
laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Mata acara 3 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UU PT, (ii)
Pasal 76 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Permen BUMN No.
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan
(iii) Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan
memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c dan
Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
Besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, serta remunerasi bagi pengurus Perseroan ditetapkan melalui RUPS.
4. Mata acara 4 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023, (ii) Pasal 32
ayat (1) Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan
Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, (iii) Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020, (iv) Pasal 3
POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (v) Pasal 22 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, serta
dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 26 Anggaran
Dasar Perseroan.
Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris
Perseroan.
Page 4
5. Mata acara 5 dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perseroan akan memaparkan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum melalui PMHMETD I kepada Rapat.
6. Mata acara 6 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 64 UU PT, (ii) Pasal 15G UU BUMN, dan (iii) Pasal
17 ayat (3) dan (4) serta Pasal 18 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan
memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 26 Anggaran Dasar
Perseroan.
RJPP dan RKAP disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya,
berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan,
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pendelegasian kewenangan
persetujuan RJPP tahun 2026 – 2030 dan RKAP tahun 2027 Perseroan termasuk dengan
perubahannya kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat.
7. Mata acara 7 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 19 ayat (1) UU PT, (ii) Pasal 29 Anggaran Dasar
Perseroan, (iii) Surat Kepala BP BUMN nomor S-26/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal
Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero)
Tbk (“Surat BP BUMN 6 Jan 2026”), (iv) Surat PT Danantara Asset Management (Persero) nomor
SR.008/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan
Perjanjian Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Surat DAM 6 Jan 2026”), serta
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar
Perseroan
Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan
Anggaran Dasar Perseroan.
Catatan:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, sehingga Perseroan tidak
mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 15 April 2026 pukul
16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (hybrid), di
mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya
yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota direksi,
dewan komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham
dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Page 5
Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui
eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy
eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes
KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs
web akses.ksei.co.id;
b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik
melalui eASY.KSEI;
c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan
perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id,
pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk
memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang
Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi
dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham
dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat
(Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”), yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank
kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada situs web
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam
bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk).
7. Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan
hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 16 April 2026
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi
Page 6
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
The board of directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
(“Meeting”), which will be held on:
Day, Date : Friday, May 8th, 2026
Waktu : 09.00 a.m. WIB – Closing
Venue : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan
The Meeting Agendas are as follows:
1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated
Financial Statement, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and
Ratification of the Financial Statements of the MSE Funding Program for the Financial Year of
2025, as well as Granting Full Release and Discharge of All Responsibilities (volledig acquit et de
charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for Management and Supervision
that has been carried out for the Financial Year of 2025;
2. Approval of the Utilization of the Company’s Net Profit for the Financial Year of 2025;
3. Determination of Salary/Honorarium including Other Facilities and Benefits for the Financial Year
of 2026, as well as Remuneration for the Company’s Management based on the Company’s
Performance for the Financial Year of 2025;
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s
Consolidated Financial Statements, including the MSE Funding Program of the Financial Year of
2026;
5. Accountability Reporting for the Realization of the Use of Proceeds from Semen Indonesia’s
Limited Public Offering through Capital Increases with Pre-Emptive Rights I (PMHMETD I);
6. Delegation of Authority for Approval of the Company’s Long-Term Plan (RJPP) 2026 – 2030 and
the Company’s Work and Budget Plan (RKAP) 2027 including its Amendments from the GMS to
the appointed party;
7. Amendments of the Articles of Association of the Company
Explanation:
1. The first agenda is conducted in accordance with: (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69
paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as most recently amended
by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022
on Job Creation into Law ("UU PT"), (ii) Article 15H paragraph (1) of Law No. 19 of 2003 on State-
Owned Enterprises as most recently amended by Law No. 16 of 2025 Fourth Amendment to Law
Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (“UU BUMN”), (iii) Article 33 of the Regulation
of the Minister of State-Owned Enterprises ("MSOE Regulation") No. PER-1/MBU/03/2023 on
Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs for State-
Owned Enterprises ("MSOE Regulation 1/2023"), and (iv) Article 19 paragraphs (9) and (10) of the
Page 7
Company's Articles of Association as last set forth in Deed No. 73 dated December 22nd, 2025,
made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta ("Company’s AoA"), as well as taking into
account the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation
No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders
of Public Companies ("POJK 15/2020") and (ii) Article 26 of Company’s AoA.
The Company will present and propose to the Meeting to approve the Annual Report and ratify
the Company's Consolidated Financial Statements, approve the Supervisory Report of the board
of commissioners, and ratify the Financial Report for the Micro and Small Business (MSE) Funding
Program for the financial year of 2025, while also granting full release and discharge of all
responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management
actions and to the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the
financial year of 2025.
2. The second agenda is conducted in accordance with: (i) Articles 70 and 71 of the UU PT, and (ii)
Article 22 paragraph (2) and Article 27 paragraph (1) of the Company’s AoA, while also taking into
consideration the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020, and (ii) Article 5
paragraph (4) letter c and Article 26 of the Company’s AoA.
The Company will present and propose to the Meeting to approve the appropriation of the
Company’s net profit for the financial year 2025.
3. The third agenda is conducted in accordance with: (i) Article 96 paragraph (1) and Article 113
paragraph (1) of the UU PT; (ii) Article 76 paragraph (1), Article 102 paragraph (1), Article 81
paragraph (2), and Article 83 paragraph (2) of the MSOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on
the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (“MSOE Regulation 3/2023”);
and (iii) Article 11 paragraph (14) and Article 14 paragraph (24) of the Company’s AoA; while also
taking into account the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020; and (ii) Article
5 paragraph (4) letter c and Article 26 of the Company’s AoA.
The amount of salary/honorarium along with facilities and allowances for the Board of Directors
and the Board of Commissioners, as well as the remuneration for the Company’s management,
shall be determined by GMS.
4. The fourth agenda is conducted in accordance with: (i) Article 33 paragraph (3) of MSOE
Regulation 1/2023; (ii) Article 32 paragraph (1) of the MSOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023
on Guidelines on Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises; (iii)
Article 59 paragraph (1) of POJK 15/2020; (iv) Article 3 of Financial Services Authority Regulation
No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services
Activities; and (v) Article 22 paragraph (3) and (4) of the Company’s AoA; while also taking into
consideration the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020 and (ii) Article 26 of
the Company’s AoA.
The Company will present and propose to the Meeting to approve the appointment of a public
accountant and/or a public accounting firm to provide audit services on the Company’s annual
Page 8
historical financial information based on the recommendation of the Company’s Board of
Commissioners.
5. The fifth agenda is conducted in accordance with Article 6 of Financial Services Authority
Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Public Offerings.
The Company will present an accountability report on the realization of the use of proceeds from
the public offering through PMHMETD I to the Meeting.
6. The sixth agenda is conducted in accordance with: (i) Article 64 of the Company Law, (ii) Article
15G of the SOE Law, and (iii) Article 17 paragraph (3) and (4) and Article 18 paragraph (3) of the
Company’s AoA, while also taking into consideration the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1)
of POJK 15/2020 and (ii) Article 26 of the Company’s AoA.
The RJPP and RKAP shall be submitted to the GMS for approval. Furthermore, pursuant to Article
17 paragraph (4) and Article 18 paragraph (3) of the Company’s AoA, the Company will propose
to the Meeting to approve the delegation of authority to approve the Company’s RJPP for the
period of 2026–2030 and RKAP for the year 2027, including any amendments thereto, to the
party appointed by the Meeting.
7. The seventh agenda is conducted in accordance with: (i) Article 19 paragraph (1) of the Company
Law, (ii) Article 29 of the Company’s AoA, (iii) Letter of the Head of BP BUMN Number S-
26/BPU/01/2026 dated January 6, 2026 regarding Notification of the Signing of the Share
Transfer Agreement of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“BP BUMN Letter dated January 6,
2026”), (iv) Letter of PT Danantara Asset Management (Persero) Number SR.008/DI-
DAM/DO/2026 dated January 6, 2026 regarding Notification of the Signing of the Share Transfer
Agreement of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“DAM Letter dated January 6, 2026”), while
also taking into consideration the provisions of Article 5 paragraph (4) letter c and Article 26
paragraph (5) of the Company’s AoA
The Company will present and propose to the Meeting to approve the amendments to the
Company’s Articles of Association.
Notes:
1. This announcement shall serve as an official invitation to all shareholders of the Company, in
accordance with the Company’s Articles of Association, OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020,
and OJK Regulation No. 14 of 2025 regarding Implementation of Electronic General Meetings of
Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.
Therefore, the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose name are
registered in the Company’s Shareholder Registry or whose securities accounts are recorded with
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by April 15th 2026 at 04.00 PM WIB.
3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the
shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by giving
Page 9
a Power of Attorney, provided that the members of the board of directors, board of commissioners
and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at the Meeting. However,
their votes are not counted in the voting process. The Company urges the shareholders to attend
electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by giving a power of attorney through
the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:
a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility
(“AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the website
akses.ksei.co.id;
b. Registered shareholders can give the power of attorney electronically through eASY.KSEI;
c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or
change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working day
prior to the date of the Meeting;
d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on
the Company’s website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can
download the Form of Power of Attorney on the Company’s website to deliver the proxy and its
vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities Administration
Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta
10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to the date of the Meeting,
that is, on May 8th, 2026, at 3.00 p.m.
5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their Identity
Card (Kartu Tanda Penduduk/“KTP”) or other identification before entering the Meeting room.
The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest document of the Articles
of Association and the composition of the Company’s Management. The shareholders in KSEI
collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk
Rapat/“KTUR”), which can be obtained at the BAE’s office or the related custodian bank.
6. The Materials discussed at the Meeting (“Meeting’s Material”) are available and can be
downloaded on the Company’s website starting from the date of this Invitation. The Company will
not provide the Meeting’s Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be
presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.
Jakarta, April 16th, 2026
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan RI
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×3
unresolved
org
Milik Negara
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.