20240112_PALM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31568371_lamp1.pdf

                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com


MATA ACARA KEDUA
1. Menyetujui pengeluaran saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek
   Terlebih Dahulu ("HMETD”) berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015
   tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan
   Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No.
   14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
   Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
   Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 21.280.459.644 (dua puluh satu
   miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus
   empat puluh empat) saham dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah)
   per saham, melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek
   Terlebih Dahulu (“PMHMETD”), yang dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan
   Pendaftaran dan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar
   Perseroan.

2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
   untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD
   dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang
   undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak
   terbatas pada:
    a. Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan
        PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang
        dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dan harga pelaksanaan dalam rangka
        PMHMETD;
    b. Menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan dokumen-dokumen yang
        diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada akta-akta Notaris, Prospektus
        Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus
        Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau
        dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran
        kepada OJK;
    c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
    d. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
    e. Menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD
        yang akan diperoleh para pemegang saham;
    f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD;
    g. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk
        terkait dengan perjanjian pembeli siaga (apabila ada) dengan syarat-syarat dan
        ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi
        Perseroan;

                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com


    h.   Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral
         Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
    i.   Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor
         penuh pada BEI;
    j.   Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan
         Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
    k.   Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan
         sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui
         mekanisme PUT, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku; dan
    l.   Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan
         guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui
         mekanisme PUT.

3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi dan kewenangan
   kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang
   yang dikeluarkan dalam PMHMETD, melaksanakan keputusan Rapat dan
   menetapkan kepastian jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta
   menyatakan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan setelah
   PMHMETD selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas
   perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
   Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam
   bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas,
   mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan
   untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan dengan tidak ada
   tindakan yang dikecualikan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                       Jakarta, 10 Januari 2024
                                                       Notaris di Jakarta Selatan




                                                       JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn