20260330_SIPD_Pemanggilan RUPS_32055958_lamp1.pdf

     Penjelasan:
     Explanation
     Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-
     Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 19 Ayat (2) dan (3) Anggaran
     Dasar Perseroan.
     This agenda item is proposed in accordance with Articles 66, 67, and 69 of Law No. 40 of 2007 concerning
     Limited Liability Companies and Article 19 paragraphs (2) and (3) of the Company’s Articles of Association.


2.   Persetujuan penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2025.
     Determination of the appropriation of the Company’s net profit for the financial year 2025.


     Penjelasan:
     Explanation
     Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 40
     Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
     This agenda item refers to Articles 70 and 71 of Law No. 40 of 2007 and Article 19 paragraph (2) of the
     Company’s Articles of Association.


3.   Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan
     untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan
     persyaratan lainnya.
     Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s financial statements for the financial year 2026,
     including the granting of authority to determine the honorarium and other requirements.


     Penjelasan:
     Explanation
     Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
     tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang
     Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan
     Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
     This agenda item is proposed pursuant to Article 68 of Law No. 40 of 2007, Financial Services Authority
     Regulation No. 9 of 2023, and Article 19 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association.


4.   Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
     Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the
     Company.


     Penjelasan:
     Explanation
     Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
     dan POJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
     Publik.
     This agenda item is proposed in accordance with Article 19 paragraph (2) of the Company’s Articles of
     Association and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014.

5.   Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan.
     Determination of salaries and allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of
     Directors.


     Penjelasan:
     Explanation
     Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang
     Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta penetapan gaji dan tunjangan lain bagi
     Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2026 serta pemberian wewenang kepada Dewan
     Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi untuk tahun buku
     2026.
     This agenda item refers to Articles 96 and 113 of Law No. 40 of 2007, including the determination of
     remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2026, as well
     as the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of
     Directors for the financial year 2026.


Mata Acara RUPSLB:
AGMS Agenda


1.   Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan
     atas perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
     Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
     Discussion of the feasibility study regarding changes to the Company’s business activities, and
     approval of amendments to Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning the
     Company’s purposes, objectives, and business activities.


     Penjelasan:
     Explanation
     Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan Kegiatan
     Usaha Utama, ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari
     penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan, dan
     perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka adanya penambahan kegiatan usaha utama
     yaitu Industri Konsentrat Makanan Hewan Nomor KBLI 10802 dan penyesuaian pada Pasal 3
     Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
     (KBLI) 2025, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
     17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, bahwa Perusahaan
     Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha wajib terlebih dahulu memperoleh
     persetujuan RUPS.
     This agenda includes the discussion of a feasibility study on the addition of a new main business activity,
     reviewed from various aspects to assess its viability, which will subsequently be adopted by the Company. It
     also includes the amendment of Article 3 of the Articles of Association in relation to the addition of a new
     main business activity, namely Animal Feed Concentrate Industry (KBLI Code 10802), as well as adjustments
     to align with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025. This is carried out with due
     consideration to Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material

     Transactions and Changes in Business Activities, which requires public companies to obtain prior approval
     from the General Meeting of Shareholders for any changes in business activities.


2.   Persetujuan menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
     jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
     sama lain maupun tidak.
     Approval to pledge the Company’s assets as collateral for debts, constituting more than 50% (fifty percent)
     of the Company’s net assets, in one or more transactions, whether related or unrelated.


     Penjelasan:
     Explanation
     Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun
     2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
     This agenda item is proposed in accordance with Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
     Liability Companies and Article 12 paragraph (6) of the Company’s Articles of Association.



Catatan:
Notes


     1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri; pemanggilan ini merupakan undangan
        resmi.
        The Company does not issue separate invitation letters; this notice shall serve as the official invitation
        to the Shareholders.
     2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah yang tercatat dalam Daftar
        Pemegang Saham, baik dalam bentuk warkat maupun penitipan kolektif pada PT Kustodian
        Sentral Efek Indonesia (KSEI) per tanggal 27 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
        Shareholders entitled to attend or be represented at the Meetings are those whose names are
        recorded in the Company’s Register of Shareholders, either in script form or in collective custody at PT
        Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), as of 27 March 2026 at 4:00 PM (WIB).
     3. Pemegang Saham atau kuasanya wajib membawa fotokopi KTP atau identitas lain serta bukti
        kepemilikan saham. Untuk saham dalam penitipan kolektif, wajib melampirkan Konfirmasi
        Tertulis untuk Rapat (KTUR).
        Shareholders or their proxies attending the Meetings must present a copy of their identification (KTP or
        other valid ID) and proof of share ownership. Shareholders whose shares are in collective custody must
        also provide a Written Confirmation for the Meeting (KTUR).
     4. Pemegang Saham berbadan hukum wajib melampirkan salinan Anggaran Dasar dan akta
        susunan pengurus terakhir.
        Shareholders in the form of legal entities must submit copies of their Articles of Association and the
        latest deed reflecting the composition of management.
     5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasa melalui:
        Shareholders who are unable to attend may be represented by proxy through:
         a. Kuasa elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY KSEI (https://akses.ksei.co.id) paling
            lambat 20 April 2026 pukul 08.00 WIB; atau
             Electronic proxy (e-Proxy) via the eASY KSEI system (https://akses.ksei.co.id), no later than 20
             April 2026 at 08:00 AM (WIB); or

    b. Kuasa tertulis, dengan formulir yang tersedia di situs Perseroan (www.sreeyasewu.com).
       Direksi, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa, namun hak
       suara tidak diperhitungkan.
        Written proxy, using the form available on the Company’s website (www.sreeyasewu.com).
        Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or employees of the Company may
        act as proxies; however, their votes will not be counted.
6. Materi Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal pemanggilan hingga pelaksanaan
   Rapat.
   Meeting materials are available on the Company’s website from the date of this notice until the date of
   the Meetings.
7. Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.
   To ensure orderly proceedings, Shareholders or their proxies are requested to be present at the venue
   at least 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meetings.



                               Jakarta, 30 Maret/March 2026

                                       Direksi Perseroan
                                       Board of Directors
                             PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK