Back to announcement
20260317_BNGA_Pemanggilan RUPS_32054324_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para
Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan yang akan
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI”)
untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”.
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), dan (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan ayat 11.15 Anggaran Dasar
(“AD”) Perseroan; Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian
Perseroan selama tahun buku 2025. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas
Syariah (“DPS”) Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (2) mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (firma anggota
PricewaterhouseCoopers Global Network); (3) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan DPS Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
(4) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et
décharge”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan, atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2025. Laporan Tahunan 2025 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan per 31 Desember 2025 dan penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dapat dilihat
dan diunduh pada Situs Web Perseroan dengan tautan
https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html?lang=id (“Situs Web Perseroan”).
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, dan (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 22 ayat
22.1 AD, bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih (Perseroan
saja) tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, untuk: (1) dibagikan sebagai dividen tunai
final, dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal pembayaran dividen
beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku; (2) tidak menyisihkan
Hal 1 dari 9
Page 2
cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu
minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah
terpenuhi; dan (3) membukukan sisa laba bersih (Perseroan saja) untuk tahun buku 2025 sebagai
laba yang ditahan. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini termasuk besaran dividen yang
diusulkan dapat dilihat pada Situs Web Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 dan Penetapan
Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)
No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam
Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) Pasal 11 ayat 11.14 AD; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat
untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan kembali Jimmy Pangestu dan Kantor Akuntan Publik
“Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) yang
masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang
bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2026, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. Daftar Riwayat Hidup Akuntan
Publik, Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dan besaran penetapan honorarium Kantor
Akuntan Publik dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.
4. Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat ke-4 sampai dengan ke-6:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 111 UUPT, (ii) Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 41 POJK No. 17 tahun 2023
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) Surat Edaran OJK (“SEOJK”) No.
14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (v) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon
Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, dan (vi) Pasal 17 ayat 17.3 dan ayat 17.4
AD Perseroan; serta sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota
Dewan Komisaris Perseroan di atas pada penutupan Rapat, Perseroan akan mengusulkan kepada
Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut di atas, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai
dengan penutupan RUPST yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119
UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ke-4 sampai dengan ke-6, serta Daftar Riwayat
Hidup masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan di atas dapat dilihat dan diunduh pada
Situs Web Perseroan.
7. Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
Perseroan.
8. Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat 7 dan 8:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 109 UUPT, (ii) POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata
Kelola Syariah Bani Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (iii) Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan,
dan (iv) Keputusan mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025, serta
sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua
Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota
Dewan
Hal 2 dari 9
Page 3
Pengawas Syariah Perseroan pada penutupan RUPST 2026; Perseroan akan mengusulkan kepada
Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan
Rapat sampai dengan sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan* antara Perseroan dan Unit Usaha
Syariah, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan
ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat 7 dan 8,
serta Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA dan Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego,
M.Ec., dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat 9:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 109 UUPT, (ii) POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata
Kelola Syariah Bani Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (iii) Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan
dan (iv) Keputusan mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025, serta
sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai
Anggota DPS Perseroan pada penutupan RUPST 2026; memperkuat tata kelola dan memastikan
kepatuhan syariah yang berkelanjutan termasuk pemberlakuan prinsip syariah di Perseroan, dengan
menominasikan Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. sebagai Anggota DPS Perseroan yang baru; serta
memperhatikan keputusan mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025,
bahwa pembubaran dan pengunduran diri anggota DPS Perseroan baru akan berlaku di Tanggal
Efektif Pemisahan*. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas
perubahan susunan DPS Perseroan dengan mengangkat DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG. sebagai Anggota
DPS Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat
yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya
persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai
dengan Tanggal Efektif Pemisahaan*, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan. Penjelasan
lebih rinci terkait mata acara Rapat 9 dan Daftar Riwayat Hidup Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. dapat
dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.
10. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 94 UUPT, (ii) Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 9 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum, serta (v) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Bank, (vi) Pasal 14 ayat 14.2, ayat 14.3 AD dan ayat 14.5 AD Perseroan, dan (vii) termasuk
Keputusan mata acara ke-tujuh RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025 Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan Direksi
Perseroan dengan mengangkat Budiman Tanjung sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan
efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari
OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut
(“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dan
Daftar Riwayat Hidup Budiman Tanjung dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.
11. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 96 dan 113 UUPT, (ii) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”), dan (iii)
Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat
Hal 3 dari 9
Page 4
untuk: (1) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris pada tahun buku 2026, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota
Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan (“NomRem”); (2) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium
dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun 2026 sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan* antara
Perseroan dan Unit Usaha Syariah, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota
DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan
Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus; (3) menyetujui
jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2025 yang akan dibayarkan tahun 2026 untuk Direksi
Perseroan, termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variable baik yang
ditangguhkan atau dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh
Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi
NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang
berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/2015 dan Kebijakan Perseroan; (4) menyetujui
penggunaan saham yang berasal dari pembelian kembali saham Perseroan untuk pemberian
remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk
Takers (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2027 dan 2028 sesuai dengan POJK No.
45/2015; dan (5) menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2026, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi
yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers
(MRT) dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain
bagi Dewan Komisaris dan DPS, serta tantiem/bonus bagi Direksi Perseroan yang diusulkan dapat
dilihat pada penjelasan mata acara Rapat dalam Situs Web Perseroan.
12. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 31 POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan)
bagi Bank Sistemik (“POJK No.14/2017”). Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk:
(1) menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh
Perseroan kepada OJK pada tanggal 27 November 2025; (2) menyetujui pengkinian pemenuhan
kecukupan dan kelayakan instrument utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang
dimiliki oleh Bank melalui pinjaman subordinasi bilateral dengan CIMB Group pada tanggal 13
Februari 2026 sebesar Rp75 miliar dengan tenor 5 tahun; dan (3) menyetujui pemberian kuasa dan
kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Perseroan, dengan memperhatikan POJK No.14/2017, serta peraturan terkait lainnya. Ringkasan
Pengkinian Recovery Plan Perseroan dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di situs web
Perseroan.
13. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 2 POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang
Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka dan Pasal 2 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat
untuk: (1) menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, dengan
jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12
bulan setelah tanggal 17 April 2026 (RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham); (2) menyetujui
pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat
variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada
pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai Material Risk Taker (MRT) Perseroan paling lama selama
Hal 4 dari 9
Page 5
3 tahun setelah selesainya pembelian kembali saham; dan (3) menyetujui pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku. Detil
mengenai rencana aksi korporasi ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi Perseroan,
sebagaimana telah dipublikasikan melalui surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Investor
Daily, Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Maret 2026.
14. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 19 UUPT dan (ii) POJK Nomor 30 Tahun 2024 perihal
Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i)
Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 15.1 dan Pasal 18, dalam kaitannya dengan persetujuan OJK kepada
Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan untuk Konglomerasi Keuangan CIMB
Indonesia; (2) menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan
kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan (3) meratifikasi dan menyetujui
segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.
15. Lain-lain (mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat):
a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan
Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; akan dilaporkan
kepada Rapat mengenai Realisasi (RAKB) tahun 2025 dan RAKB tahun 2026 sebagaimana telah
disampaikan oleh Perseroan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2025.
Ringkasan RAKB 2026 dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.
b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga
Tahun 2018 Seri B.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai realisasi
penggunaan dana yang diperoleh dari Obligasi tersebut. Detil mengenai laporan ini dapat dilihat
lebih lanjut pada Situs Web Perseroan.
c. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan: (i) keputusan RUPS Tahunan (“RUPST”) Perseroan tanggal 14 April 2025; (ii) POJK
No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan
Terbuka; dan (iii) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian
Remunerasi Bagi Bank Umum, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai rincian pengalihan saham
hasil pembelian kembali saham yang disetujui pada RUPST tanggal 14 April 2025. Detil mengenai
laporan ini dapat dilihat lebih lanjut pada Situs Web Perseroan.
*Tanggal Efektif Pemisahan adalah tanggal efektif berlakunya Pemisahan (antara Perseroan dan Unit Usaha Syariah)
terhitung sejak Bank Umum Syariah (PT Bank CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya, yaitu paling lambat 60
(enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha dari OJK diberikan yang dibuktikan berdasarkan surat pernyataan Bank
Umum Syariah atas efektifnya Pemisahan.
Hal 5 dari 9
Page 6
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:
1. Untuk mata acara ke-1 s/d ke-13, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. Dan untuk keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a AD Perseroan).
2. Untuk mata acara ke-14, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan. Dan untuk keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.6.a. AD Perseroan).
Ketentuan Umum:
1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal
82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) juncto
Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan
tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau
Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 pukul 16:00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada
situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/), dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2016
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK
No.16/2020”) juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui
aplikasi eASY.KSEI; atau
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana
dimaksud pada butir 8.b.
5. Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam
Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan
registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI,
submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy
dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal
16 April 2026 pukul 12:00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran;
Hal 6 dari 9
Page 7
b. Untuk:
(i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
(ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran;
(iii) Individual Representative, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang
telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan
belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima
kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling
lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun
akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau
kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi
identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas
Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses
melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya,
melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara
Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat
menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya
sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs
web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html?lang=id), dengan ketentuan:
1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat
tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh
notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia
setempat;
4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah
dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek
(BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio
Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (021) 25984818, e-mail:
rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum)
wajib menyerahkan:
a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat
3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada
Hal 7 dari 9
Page 8
pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan
ketentuan:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 16 April 2026
pukul 12:00 WIB;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan
berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak
mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap
dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan
RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang
terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
12. Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah
Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode first come
first serve. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib
mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata
Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki
ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan
cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”)
dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat
tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili
oleh Pihak Independen tersebut.
b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB,
karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya
yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik
dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web
Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat
diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau dapat diperoleh dengan
mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja
dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan
mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang
keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html)
sejak tanggal Pemanggilan ini.
15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan
(https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html).
Hal 8 dari 9
Page 9
Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan
dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat
berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar
dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan
terhadap seluruh mata acara Rapat.
Jakarta, 17 Maret 2026
Direksi
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, Telp. (021) 250 5252, Faks. (021) 252 6749
e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs web: www.cimbniaga.co.id
Hal 9 dari 9
Page 10
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in South Jakarta (the “Company”) hereby invites the Shareholders to
attend the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) of the Company which will be held
on:
Day, Date : Friday, 17 April 2026
Time : 2.00 p.m. Western Indonesian Time – onwards
Venue : Meeting Room, M Floor
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta - 12190
Mechanism : Physical and electronic meeting using the application of Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
hereinafter referred to as the “Meeting”.
Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:
1. Approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the
Financial Year Ended on 31 December 2025.
Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company
Law No. 40 Tahun 2007 (“the Company Law”), as well as (ii) Article 11 paragraph 11.14 and paragraph
11.15 of the Company’s Articles of Association (“AoA”); The Company will explain the main points of
the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2025,
which including the business performance and achievements of the Company during the financial year
2025. In addition, it will also explain the Board of Commissioners’ (“BOC”) Supervisory Duties Report,
including the BOC Committees and the supervision of Sharia Supervisory Board ("SSB") of the
Company. Propose to the Meeting to: (1) approve the Company’s Annual Report for the financial year
ended on 31 December 2025; (2) ratify the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial
year ended on 31 December 2025 as audited by the Public Accounting Firm of “Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan” (firm member of PricewaterhouseCoopers Global Network); (3) ratify the Supervisory Duties
Report of the BOC and SSB of the Company for the financial year ended on 31 December 2025; and (4)
grant the acquit and discharge (“volledig acquit et décharge”) to the members of BOC, Board of
Directors (“BOD”) and SSB of the Company for the management and supervision performed in the
financial year 2025 provided the management and supervision actions are reflected in the Company’s
Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2025. The Company's 2025 Annual Report
and the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2025 and a more detailed
explanation related to the agenda of this Meeting can be viewed and downloaded on the Company's
website at https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html (the "Company's Website").
2. Determination on the Use of the Company’s Profit for the Financial Year Ended on 31 December
2025.
Explanation:
Pursuant to the provisions of: (i) Articles 70 and 71 of the Company Law, as well as (ii) Article 11
paragraph 11.14 and Article 22 paragraph 22.1 of the AOA, that, for the financial year ending 31
December 2025, the Company will propose to the Meeting to obtain approval for the use of net profit
(the Company only) for the financial year ending 31 December 2025, to: (1) distributed as final cash
dividends, and authorize the Board of Directors to determine the dividend payment schedule and
dividend payment procedures in accordance with prevailing regulations; (2) not set aside reserves,
considering that the minimum mandatory reserve requirements as stipulated in the Company Law,
Hal 1 dari 8
Page 11
namely a minimum of 20% (twenty percent) of the Company's Issued and Fully Paid-up Capital have
been complied; and (3) accruing the remaining net profit (the Company only) for the financial year
2025 as retained earnings. Further details regarding the agenda of this Meeting including the proposed
dividend amount is able to be seen and downloaded from the Company’s Website.
3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year of 2026 and
Determination of the Honorarium and Other Requirements related to the Appointment.
Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 68 of the Company Law, (ii) Article 3 of the Financial
Services Authority (“POJK”) Regulation No. 9 of 2023 regarding The Services Usage of Public
Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities, and (iii) Article 11 paragraph
11.14 of the Company's AoA; the Company will propose for approval to the Meeting on the
reappointment of Jimmy Pangestu as Public Accountant and reappointment Public Accounting Firm of
“Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (firm member of PricewaterhouseCoopers Global Network) which are
listed in Financial Services Authority (“OJK”) respectively as a Public Accountant and the Public
Accounting Firm; or other Public Accountant from the said Public Accounting Firm, in the event he is
permanently unable, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year
2026; as well as determine the honorarium and other requirements with regard to the appointment
of the Public Accountant and Public Accounting Firm. The Curriculum Vitae of the proposed Public
Accountant and profile of the proposed Public Accounting Firm is able to be seen and downloaded
from the Company’s Website.
4. Reappointment of Didi Syafruddin Yahya as President Commissioner of the Company.
5. Reappointment of Sri Widowati as Independent Commissioner of the Company.
6. Reappointment of Farina J. Situmorang as Independent Commissioner of the Company.
Explanation of the 4th up to 6th Agenda of the Meeting:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 111 of the Company Law, (ii) Article 23 of POJK No.
33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or
Publicly-Held Companies, (iii) Article 41 of POJK No. 17 of 2023 regarding Implementation of Corporate
Governance for Commercial Banks, (iv) OJK Circular Letter (“SEOJK”) No. 14/SEOJK.03/2025 regarding
Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, (v) OJK Circular Letter No.
39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Candidate of Controlling Shareholder, BOD
Member and BOC Member of Banks; (vi) Article 17 paragraph 17.3 and paragraph 17.4 of the
Company's AoA; and in relation to the term of office of each Board of Commissioners of the Company
will be ended at the close of the Meeting. The Company will propose to the Meeting to obtain approval
on the reappointment of the Company’s BOC members mentioned above, with effective term of office
since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date
of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance
with the provision as stated in Article 119 of the Company Law. The detailed explanation regarding the
4th up to 6th Agenda of the Meeting, as well as Curriculum Vitae of each Board of Commissioners as
mentioned above are able to be seen and downloaded from the Company’s website.
7. Reappointment of Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA as Chairman of Sharia Supervisory Board of the
Company.
8. Reappointment of Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. as Member of Sharia Supervisory Board
of the Company.
Explanation of the 7th and 8th Agenda of the Meeting
Pursuant to the provisions under: (i) Article 109 of the Company Law, (ii) POJK No. 2 of 2024, (iii) Article
20 paragraph 20.2 of the Company’s AoA as well as (iv) The decision of the sixth agenda item of the
Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025; and in relation to the term of office of Prof. Dr. M.
Quraish Shihab, MA as Chairman of Sharia Supervisory Board of the Company and Dr. Yulizar
Djamaluddin Sanrego, M.Ec. as Member of Sharia Supervisory Board of the Company will be ended at
the close of 2026 AGMS; The Company will propose to the Meeting to obtain approval on the
reappointment of the Company’s SSB members mentioned above, with effective term of office since
Hal 2 dari 8
Page 12
the close of the Meeting until the Spin-Off Effective Date* between the Company and the Sharia
Business Unit without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the
provision as stated in Article 20 paragraph 20.2 of the Company’s AOA. The detailed explanation
regarding the 7th and 8th Agenda of the Meeting, as well as Curriculum Vitae of Prof. Dr. M. Quraish
Shihab, MA and Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. are able to be seen and downloaded from the
Company’s Website.
9. Approval to Change the Company’s Sharia Supervisory Board Composition.
Explanation of the 9th Agenda of the Meeting:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 109 of the Company Law, (ii) POJK No. 2 of 2024, (iii) Article
20 paragraph 20.2 of the Company’s AoA as well as (iv) The decision of the sixth agenda item of the
Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025; and in relation to the term of office of Prof. Dr.
Fathurrahman Djamil, MA as Member of Sharia Supervisory Board of the Company will be ended at
the close of 2026 AGMS; strengthening governance and ensuring ongoing sharia compliance, including
the implementation of sharia principles in the Company, by nominating Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. as
a new member of the Company's SSB; as well as considering the decision of the sixth agenda item of
the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025, the dissolution and resignation of members of the
Company's SSB will only take effect on the Spin-Off Effective Date*. The Company will propose to the
Meeting to obtain approval on the reappointment of the Company’s SSB members mentioned above,
with effective term of office since the close of the Meeting until the Spin-Off Effective Date between
the Company and the Sharia Business Unit without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any
time in accordance with the provision as stated in Article 20 paragraph 20.2 of the Company’s AOA.
The detailed explanation regarding the 9th Agenda of the Meeting, as well as Curriculum Vitae of Dr.
H. Hamim Ilyas, M.Ag. are able to be seen and downloaded from the Company’s Website.
10. Approval to Change the Company’s Board of Directors Composition.
Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 94 of the Company Law, (ii) Article 3 of OJK Regulation No.
33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Publicly-
Held Companies, (iii) Article 9 of POJK No. 17 of 2023 regarding Implementation of Corporate
Governance for Commercial Banks, (iv) OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 regarding
Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, and (v) OJK Circular Letter No.
39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Candidate of Controlling Shareholder, BOD
Member and BOC Member of Banks; (vi) Article 14 paragraph 14.2, paragraph 14.3 and paragraph 14.5
of the Company's AoA, as well as the decision of the sixth agenda item of the Company's Extraordinary
GMS on 26 June 2025, the Company will propose to the Meeting to obtain approval to change the
Company’s BOD composition, appointing Budiman Tanjung as the Director of the Company, with
effective term of office since the date specified in the Meeting and upon obtaining the OJK approval
and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the “Effective Date”)
until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without
prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in
Article 105 of the Company Law. The detailed explanation regarding this Meeting agenda and
Curriculum Vitae of Budiman Tanjung are able to be seen and downloaded from the Company’s
website.
11. Determination on Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of Commissioners and
Sharia Supervisory Board of the Company as well as Salary, Allowances and Tantiem/Bonus for the
Board of Directors of the Company.
Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Articles 96 and 113 of the Company Law, (ii) POJK No.
45/POJK.03/2015 regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration for
Commercial Banks ("POJK No. 45/2015"), and (iii) Article 11 paragraph 11.14 and Article 20 paragraph
20.6 of the Company's AOA; the Company will propose to the Meeting to: (1) approve and determine
the amount of salary or honorarium and other benefits for the Board of Commissioners in the financial
Hal 3 dari 8
Page 13
year 2026, and authorize the President Commissioner of the Company to determine the amount of
salary or honorarium and other allowances for each member of the Board of Commissioners of the
Company, by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of
the Company ("NomRem"); (2) approve and determine the amount of salary or honorarium and other
allowances for the SSB in 2026 until the Spin-Off Effective Date* between the Company and the Sharia
Business Unit and authorize the President Commissioner of the Company to determine the amount of
salary or honorarium and other allowances for each member of the SSB of the Company, by
considering the recommendation of NomRem. All members of the Board of Commissioners (including
Independent Commissioners) and SSB do not receive tantiem/bonus; (3) approved the amount of
tantiem/bonus for the financial year 2025 will be paid in 2026 for the Board of Directors of the
Company, whether deferred or in the form of share or share-based instrument issued by the Company,
and authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
tantiem/bonus for each member of the Board of Directors of the Company, taking into account the
recommendation of NomRem. The provision of variable remuneration in the form of shares or share-
based instruments is in accordance with POJK No. 45/2015 and the Company's Policy; (4) approve use
of the share from the buyback of the Company's shares to provide variable remuneration to the
members of Management who are classified as the Company's Material Risk Takers (MRT) and will be
to be paid in 2027 and 2028 in accordance with POJK No. 45/2015; and (5) approved the delegation of
authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, holiday
allowances and other benefits for each member of the Company's Board of Directors for the financial
year 2026, and determine the terms and conditions for the provision of variable remuneration to
members of Management who are included in the Material Risk Takers (MRT) category by taking into
account the recommendations of NomRem. The amount of salary/honorarium and other benefits for
the Board of Commissioners and SSB, as well as the proposed tantiem/bonus for the Board of Directors
can be seen in the explanation of the Meeting agenda on the Company's Website.
12. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company.
Explanation:
Pursuant to the provisions under Article 31 of POJK No. 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for
Systemic Banks (“POJK No. 14/2017”), the Company will seek approval to the Meeting to: (1) approve
the update of Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 28 November
2024, among other includes the trigger levels updates according to the current condition and
regulation; (2) approve the update of debt or investment instrument which have capital characteristic
obtained by the Bank thru Bilateral Subordinated Borrowing with CIMB Group as of 13th February 2026
with total amount of IDR75 billion and 5 years tenure; and (3) approve the delegation of authority to
the Company’s BOC and BOD to take any and all necessary actions in relation to the Company's
updated Recovery Plan, respectively with regard to the POJK No. 14/2017, as well as the other related
regulations. The summary of the updated Recovery Plan can be seen in the Meeting materials that
have been uploaded to the Company’s website.
13. Approval of the Company's Share Buyback and Transfer Plan.
Explanation:
Pursuant to the provisions Article 2 POJK No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by
Public Companies and Article 2 of OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the
Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks; the Company will
propose to the Meeting to: (1) Approve the Company's shares buyback from public shareholders, with
period of the implementation of the Company's share buyback will be completed no later than 12
months after 17 April 2026 (the GMS approving the share buyback).; (2) Approve the transfer of shares
resulting from share buyback through the provision of variable remuneration in the form of shares or
share-based instruments issued by the Company to parties categorized as the Company's Material Risk
Taker (MRT) for a maximum of 3 (three) years. Details regarding this corporate action plan is as
described in the Company's Disclosure of Information, as published in the daily newspaper with
national circulation, namely Investor Daily, the Company's website and the Indonesian Stock Exchange
website on 2 March 2026.
Hal 4 dari 8
Page 14
14. Changes to the Company's Articles of Association.
Explanation:
Pursuant to the provisions Article 19 of the Company Law and POJK No. 2 of 2024 concerning
Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (“POJK
No. 2 of 2024”), the Company will propose to the Meeting to: (1) approve the changes to the
Company’s Articles of Association, namely Article 3, Article 5, Article 11, Article 15.1 and Article 18, in
relation with the Financial Services Authority's approval of PT Bank CIMB Niaga Tbk as the Financial
Holding Company of the CIMB Indonesia Financial Conglomeration and as detailed in the complete
amendments to the Company's Articles of Association, which will be presented at the Meeting; (2)
approve the delegation of authority to the Company’s BOD with substitution right, to restate the
resolution regarding the changes of the Company’s Articles of Association and restated the entire
Company’s Articles of Association in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due
regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations;
and (3) ratify and approve all and every action that has been and will be taken by the BOD and/or BOC
of the Company without exception in relation to matters concerning amendments to the Company's
Articles of Association, with due regard to the Company's Articles of Association and applicable laws
and regulation.
Details of the amendments to the Company’s Articles of Association can be seen on the Company’s
website and KSEI’s website.
15. Others (this agenda item does not require Meeting approval):
a. Report of the Sustainable Finance Action Plan (“RAKB”) of the Company.
Explanation:
Pursuant to Article 6 OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of
Sustainable Finance for Financial Services Institution, Issuer, and Public Company; it will be
reported to the Meeting on the Realization of 2025 RAKB and 2026 RAKB, which has been
submitted to OJK Banking Supervision on 27 November 2025. The 2026 RAKB Summary is able to
be seen and downloaded from the Company’s Website.
b. Accountability report on the use of fund proceeds of Shelf-Registration Subordinated Bond III
Bank CIMB Niaga 2018 Series B.
Explanation:
Pursuant to Article 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on Realization of the Use of
Proceeds from Public Offerings it will be reported to the Meeting regarding the realization use of
funds obtained from the Bonds. Further details regarding this report can be seen on the Company's
Website.
c. Report on the Realization of the Transfer of the Company's Share Buyback.
Explanation:
Pursuant to: (i) The Resolutions of the Annual GMS (“AGMS”) of the Company dated 14 April 2025;
(ii) POJK No. 30/POJK.04/2017 regarding the Shares Buyback Issued by the Publicly-Held Company
(“POJK No. 30/2017”); and (iii) OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the
Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks ("POJK No.
45/2015"), it will be reported to the Meeting for details of the transfer of shares resulting from the
share buyback approved at the AGMS on 14 April 2025. Further details regarding this report can be
seen on the Company's Website.
*The Spin-Off Effective Date is the effective date of the spin-off or separation (between the Company and the Sharia Business
Unit) since the date the Sharia Commercial Bank (PT Bank CIMB Niaga Syariah) commenced its business activities, which is
no later than 60 (sixty) Working Days from the date the business license was granted by the OJK, as evidenced by a statement
from the Sharia Commercial Bank regarding the effectiveness of the Spin-Off
Hal 5 dari 8
Page 15
Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:
1. For the agendas 1st up to 13th, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding
resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2
(half) of the total shares issued by the Company. And a resolution of the Meeting is valid if it is
approved by more than half (1/2) of the total number of shares with valid voting rights present and/or
represented at the Meeting (in accordance with provisions under Article 13 paragraph 13.1.a. of the
Company’s AOA).
2. For the agenda 14th, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if
attended by the Shareholders or their authorized proxies who represents 2/3 (two third) of total shares
issued by the Company. And a resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than 2/3 (two
third) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting
(in accordance with provisions under Article 13 paragraph 13.6.a. of the Company’s AOA).
General Provisions:
1. This Meeting Invitation (the “Invitation”) constitutes as an official invitation in accordance to the
provision of Article 82 paragraph (2) of the Company Law and Article 52 paragraph (1) of POJK No.
15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-
Held Companies (“POJK No. 15/2015”) in conjunction with Article 12 paragraph 12.2. of the Company’s
AOA, and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company’s Shareholders
(the “Shareholders”).
2. Shareholders who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Meeting, the
Shareholders who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose
Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities
Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Monday, 16 March 2026 at 4.00 p.m.
Western Indonesian Time.
3. The implementation of the Company’s Meeting in electronically through the eASY.KSEI application, can
be accessed on the AKSes KSEI website (https://access.ksei.co.id/), with due observance of the POJK
No.16/POJK.04/2016 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of
Publicly-Held Companies (“POJK No. 16/2020”) in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the
Company’s AOA.
4. Shareholders participation in the Meeting shall be conducted through the following mechanisms:
a. attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI
application; or
b. attend the Meeting physically; or
c. attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 8.b.
5. In compliance with POJK No.16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the
Meeting with the mechanism as referred to point 4.a. with due observance to the following matters:
a. Shareholders who can use the eASY.KSEI application are the Shareholders whose shares are kept in
the collective custody of KSEI;
b. Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”).
For the Shareholders who have not been registered, please register by accessing the AKSes KSEI
website (https://akses.ksei.co.id/);
c. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in
the eASY.KSEI submenu found on the AKSes KSEI website.
Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy
and e-Voting) can be seen on the AKSes KSEI website.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI
application as referred to in point 4.a., should observe the following provisions:
a. The Company’s Shareholders can declare their electronic attendance until 16 April 2026 at 12.00
p.m. Western Indonesian Time (“Deadline for Attendance Declaration”), and cast their vote through
the eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration;
b. For:
(i) The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for
Attendance Declaration;
Hal 6 dari 8
Page 16
(ii) The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their vote
for at least 1 (one) Meeting’ Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
(iii) Individual Representative, and independent party appointed by the Company who have
received their proxies from the Company’s Shareholders, but such Shareholders have not cast
a vote for at least 1 (one) Meeting’ Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
(iv) The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or Securities Companies) that have
received its proxies from the Company’s Shareholders that have their vote through eASY.KSEI
application;
must register through eASY.KSEI Application on the Meeting date at the latest at 1.00 p.m. Western
Indonesian Time.
c. Any delay or failure in the process of electronic registration for any reason will result that the
Shareholders or their proxies will not being permitted to electronically attend the Meeting and their
share ownership will not being taken into account in the attendance quorum.
7. Shareholders whose shares are or are not registered in the Collective Custody of KSEI or their
authorized proxies that will attend the Meeting physically, are required to provide the Collective
Shares Letter (“CSL”) or provide the CSL copy and copy of a valid Identity Card (“ID”) or proof of valid
personal identity document as well as the power of attorney (if authorized a proxy) to the Registration
Officer before entering the Meeting Venue.
8. Shareholders may be represented by their proxies, by:
a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application that can be accessed
through the AKSes KSEI facility. Shareholders may declare their proxies and votes, change the
appointment of their proxies and/or change the votes for the Meeting’s agenda or revoke the
proxies electronically through eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for
Attendance Declaration. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally
competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to
other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
b. Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be
downloaded from the Company’s website (http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html), with
the following terms:
1) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the
Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted
in the voting (including act as the Shareholders);
2) Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than
one proxy with different vote;
3) POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and
the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
4) The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document
of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 1 (one) working day
before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy, through the Securities
Administrative Bureau (“BAE”) PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9 th
Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, South Jakarta 12950 – Indonesia;
Phone: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id;
5) The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
a) Copy of the valid Articles of Association;
b) Document of the appointment of incumbent members of the management;
to the Company through BAE at the address as referred in point 8.b.4) above, at the latest 3
(three) days before the Meeting without prejudicing the Company’s policy.
9. Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting the
eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (“GMS Video Streaming”) submenu on the AKSes KSEI
website or the Tayangan RUPS menu on AKSes KSEI mobile, subject to the following provisions:
a. Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application no later than 16
April 2026 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time;
b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants’ attendance
will be determined on a first come first serve basis. For the Shareholders or their proxies who
Hal 7 dari 8
Page 17
cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend
electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting,
as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;
c. Shareholders or their proxies who can view the ongoing Meeting through the GMS Video
Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in eASY.KSEI application will not
be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not
be counted in the attendance quorum for the Meeting;
10. To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming,
Shareholders or their proxies are suggested to use the Mozilla Firefox browser.
11. If after the date of this Meeting Notice there are changes in the technical operations of the eASY.KSEI
application, or changes to any regulations, guidelines and/or explanations of KSEI related to the
electronic meetings through the eASY.KSEI application, then such changes shall apply to the Meeting,
and all the provisions in these General Provisions concerning the implementation of electronic
Meeting through the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to such changes.
12. In compliance with POJK No. 16/2020, under certain conditions the Company may limit the number
of Shareholders or their proxy who attend the Meeting physically based on the first in first served
basis. Any Shareholders or their proxy who attend the Meeting physically, must follow the protocol
in the Meeting’s venue as set out by the Company as stated in the Meeting’s Rules of Conduct, among
others:
a. Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting
room due to the limited room capacity, may still exercise their rights by granting power to an
independent party appointed by the Company (the “Independent Party”) by completing and signing
the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend
and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.
b. To ease the administration arrangement and Meeting’s orderliness, Shareholders or their proxy
must register their attendance no later than 1.00 p.m. Western Indonesian Time, since the
registration desk will be closed 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or their proxy who
arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason,
deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum.
13. All materials of the Meeting, including the agenda explanations, are available in the Company’s
website (http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html) and eASY.KSEI application that can be
accessed through the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or may be retrieved by submitting
a written request to the Corporate Secretary of the Company on working hours at the address stated
below.
14. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the
Meeting and Voting Procedures which are provided in the video illustration, both available in the
Company’s website (http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html) since the date of this Invitation.
15. Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due
to the latest conditions and updates that have not been conveyed through this Invitation, it will be
further announced in the Company’s website (http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html).
In accordance with Good Corporate Governance practices, the Company has carefully considered the
mechanism, venue and schedule of the Meeting, as such the Shareholders or their proxies may participate
in the Meeting. Therefore, the BOD strongly suggest to all Company’s Shareholders to use their rights
properly to cast a vote in decision-making process for all Meeting’s agenda.
Jakarta, 17 March 2026
Board of Directors
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta 12190, Phone. (+6221) 250 5252, Fax. (+6221) 252 6749
e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Website: www.cimbniaga.co.id
Hal 8 dari 8
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya
· Presiden Komisaris
p.2 ×3
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Sri Widowati
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab
· Ketua
p.2 ×14
unresolved
person
Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego
· Anggota
p.2 ×17
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.2 ×4
unresolved
person
Dr. H. Hamim Ilyas
· Anggota
p.3 ×6
unresolved
org
Bank Sistemik
p.4
unresolved
org
Bank CIMB Niaga Tahun
p.5
unresolved
org
PT Bank CIMB Niaga Syariah
p.5 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×3
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.