20230725_SULI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31353985_lamp2.pdf

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk MMI Hor
Halaman: - 2 - MARS MARTOATNODIO SeawOan

Keterangan Jumlah Saham Ma
Amir Sunarko 1.024.389.982 25,127
Carriedo Limited 875.515.780 21,475
PT SAS Global Jaya 511.770.200 12,553
Sienny Murniawanti 226.524.400 5,556
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di
bawah 596) 1.438.716.440 35,289
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 4.076.916.802 100,000

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK No. 9/POJK.04/2018 diatur bahwa yang dimaksud dengan
pemegang saham utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung,
memiliki paling sedikit 2096 (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai
hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Merujuk pada ketentuan diatas, bahwa saham dalam Perseroan dimiliki oleh Amir Sunarko
sebesar 25,12796 (dua puluh lima koma satu dua tujuh persen) dan Carriedo sebesar 21,47546
(dua puluh satu koma empat tujuh lima persen) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka
7 POJK No. 9IPOJK.04/2018 sehingga Amir Sunarko dan Carriedo Limited merupakan
Pemegang Saham Utama Perseroan.

Amir Sunarko, Carriedo Limited, dan PT SAS Global Jaya adalah pihak yang akan melakukan
crossing seluruh saham mereka ke Natureverse Inc. (Pte. Ltd.) dengan difasilitasi broker penjual
yaitu PT Binaartha Sekuritas dan broker pembeli yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Amir
Sunarko selaku pemegang saham pada Perseroan, Carriedo Limited, dan PT SAS Global Jaya
juga merupakan pengendali secara tidak langsung pada Natureverse Inc. (PTE. LTD.).

Natureverse Inc. (Pte. Ltd.) adalah suatu perusahaan didirikan berdasarkan hukum Singapura
(“Natureverse”) sebagai pihak yang sepakat untuk menerima crossing saham dimaksud diatas.

Dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut, Perseroan membutuhkan Kajian Hukum yang
dapat mengulas potensi permasalahan hukum sebagai berikut:

1A. “Apakah transaksi crossing saham dari Amir Sunarko, Carriedo Limited, PT SAS Global
Jaya dan Natureverse merupakan transaksi afiliasi?”

1.2. “Apakah rencana crossing saham sebagaimana dimaksud butir 1.1 di atas akan
mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan?”

1.3. “Apakah rencana crossing saham sebagaimana dimaksud butir 1.1 di atas merupakan
suatu transaksi yang mewajibkan Natureverse untuk melakukan penawaran tender wajib?”

2. DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIPERIKSA

Untuk dapat memberikan Kajian Hukum atas permasalahan hukum sebagaimana dirinci dalam
Butir 1 Kajian Hukum, kami telah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang relevan,
baik berupa dokumen-dokumen korporasi, korespondensi dan beberapa peraturan perundang-
undangan yang secara relevan berlaku sebagai berikut:

tunrsuman MARTOATMONIO SEANAR

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk Uni MMI Ecer

Halaman: - 3 -

2:

2.2.

23.

24.

25.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 (“UU P2SK?):

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995 (“UU Pasar Modal”):

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip
Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 (“Perpres No.
13/2018”):

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.
31/POJK.04/2015”):

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan
atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.
11/POJK.04/2017”),

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 114 Tahun 2018 (“POJK
No. 9/POJK.04/2018"):

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 157 Tahun
2020 (“POJK No. 42/POJK.04/2020”):

Laporan Keuangan Konsolidasian Unaudited tanggal 31 Maret 2023 PT SLJ Global Tbk
(“Laporan Keuangan”):

Anggaran Dasar Perseroan:

2.91. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SLJ Global Tbk No. 70 tanggal 24
September 2021 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta yang perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar No. AHU-AH.01.03-0455631 tanggal 01 Oktober 2021, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0169690.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 01
Oktober 2021,

2.9.2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SLJ Global Tbk No. 50 tanggal 24 Agustus
2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,
perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0048063 tanggal 26
Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0168027.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Agustus 2022:

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk Uni M MI LAN ee
MeRsaat maRMOATMOO1O Seanan

Halaman: - 4 -

2.10.

211.

212.

2.13,

214,
215.

2.16.

217.

2.18.

2.19.

Anggaran Dasar PT SAS Global Jaya:

210. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SAS Global Jaya No. 58 tanggal 28 April
2014 yang dibuat di hadapan Wijayanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta,
telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
AHU-09993.40.10.2014 tanggal 16 Mei 2014, telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-09993.40.10.2014 tanggal 16 Mei 2014,

210.2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT SAS
Global Jaya No. 46 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Hestyani
Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0055161.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131291.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11
Agustus 2020:

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT SAS Global Jaya
No. 02 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.03-0258621 tanggal 16 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0080049.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019:

Memorandum and Articles of Association of Carriedo Limited, BVI Company Number
1982025, Incorporated on the 6'" day of October, 2015, Incorporated in the British Virgin
Islands,

Register of Members of Carriedo Limited Company Number 1892025 dated March 23,
2023,

Ceritificate of Incumbency of Carriedo Limited, Vistra (BVI) Limited dated July 4#, 2023,

Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) of Natureverse Inc. (Pte. Ltd.),
Registration Number 202238624W dated November 1, 2022:

The Companies Act (chapter 50) A Private Company by Shares, Constitution of
Natureverse Inc. (Pte. Ltd.):

The Companies Act (chapter 50) A Private Company by Shares, Constitution of Green
Key Capital Pte. Ltd. dated May 29, 2021:

Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) of Green Key Capital Pte. Ltd.,
Registration Number 202118852D, Incorporated on May 29, 2021,

The Companies Act (chapter 50) A Private Company by Shares, Constitution of SAS
Global United (Pte. Ltd.) dated January 11, 2022:

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk Uni MMI Hapice

Halaman: - 5 -

2.20.

2.21.

uas wwaToaTMOp1O SKAWOAN

Informasi Penyampaian Data tanggal 24 September 2020 atas nama PT SLJ Global Tbk,
dan

Informasi Penyampaian Data tanggal 11 Agustus 2020 atas nama PT SAS Global Jaya.

Peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 2.1
sampai dengan butir 2.21 di atas, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
“Dokumen Yang Diperiksa”.

3. ASUMSI-ASUMSI

Kajian Hukum ini kami buat berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

31.

3.2.

3.3,

3.4.

Semua dokumen yang diberikan dalam bentuk salinan/fotokopi kepada kami dalam
rangka pemberian Kajian Hukum ini adalah sesuai dengan aslinya.

Tandatangan pada dokumen-dokumen asli yang fotokopinya diberikan kepada kami
sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Yang Diperiksa adalah merupakan tanda
tangan asli dari pihak yang menandatangani dokumen-dokumen asli tersebut.

Tanggal dan waktu pada dokumen-dokumen asli yang fotokopinya diberikan kepada kami
sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Yang Diperiksa adalah merupakan tanggal dan
waktu penandatanganan masing-masing Dokumen Yang Diperiksa.

Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan
oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Kajian hukum ini adalah sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Kajian
Hukum ini.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam Butir 2 Kajian Hukum tetap
berlaku dan merupakan suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat diterapkan dan
dilaksanakan dalam tata hierarki perundang-undangan di Indonesia.

4. PEMBATASAN

4.

42

43.

Kajian Hukum ini kami persiapkan dengan pembatasan bahwa hanya diberikan dalam
rangka hukum Negara Republik Indonesia, karenanya Kajian Hukum ini tidak
dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi selain Negara
Republik Indonesia.

Kajian Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan dokumen-dokumen
sebagaimana dirinci pada Butir 2 Dokumen Yang Diperiksa diatas.

Dalam memberikan Kajian Hukum ini, kami membatasi pemberian Kajian Hukum tidak
dari segi lainnya, dan juga tidak termasuk pada segi komersial dan pajak, dari setiap
transaksi dalam Dokumen Yang Diperiksa.

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk
Halaman: - 6 -

5.

FAKTA HUKUM
54. Perseroan
541. Umum

51.2,

513.

Perseroan merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri
Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan besar
dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pertambangan dan
penggalian, pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin, kesenian,
hiburan, dan rekreasi

Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 14 April 1980 yang dibuat di
hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., yang diubah dengan Akta No. 1 tanggal 3
Juni 1980 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., yang telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan
No. Y.A.5/303/16 tanggal 18 Juni 1980 serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 89 Tambahan No. 855 tanggal 4 November 1980.

Status Perseroan kemudian diubah menjadi suatu perusahaan yang didirikan dalam
rangka Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970), berdasarkan
Akta No. 13 tanggal 14 Juli 1980 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya,
S.H., telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat
Keputusan No. Y.A.5/255/12 tanggal 19 Mei 1981, serta diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 99 Tambahan No. 984 tanggal 11 Desember 1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan
sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SLJ
Global Tbk No. 70 tanggal 24 September 2021 yang dibuat di hadapan Leolin
Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang perubahan anggaran dasar telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0455631 tanggal
01 Oktober 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0169690.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 01 Oktober 2021.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal Kajian Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan sesuai dengan pencatatan Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 27 Juni
2023 adalah sebagai berikut:

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk

DA MMI Sr
MMI Sena

Halaman: - 7 -
Keterangan Jumlah Saham Nilai Saham Ba

Modal Dasar Rp3.000.000.000.000,00
Rp1.000,00 1.236.022.311 Rp1.236.022.311.000
Rp100,00 17.639.776.890 Rp1.763.977.689.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Amir Sunarko 1.024.389.982 Rp676.763.010.100,00 25,127
Carriedo Limited 875.515.780 Rp87.551.578.000,00 21,475
PT SAS Global Jaya 511.770.200 Rp51.177.020.000,00 12,553
Sienny Murniawanti 226.524.400 Rp226.524.400.000,00 5,556
Lain-lain (masing-masing dengan
kepemilikan di bawah 596) 1.438.716.440 Rp695.620.152.000,00 35,289
Jumlah Modal Ditempatkan dan 4.076.916.802 | Rp1.511.11.760.100,00 100,000
Modal Disetor

Susunan pemegang saham Perseroan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

12,55390 2147590

2512790 5,55670 35,289,90

|

5.1.4, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat adalah
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SLJ Global
Tbk No. 50 tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-
AH.01.09-0048063 tanggal 26 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0168027.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Agustus 2022

adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris

Direksi:

Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur

: Wijiasih Cahyasasi
: Dr. Saud Usman Nasution, S.H., M.M., M.H.
: Amiruddin Aris

: Amir Sunarko
: Dr. David, S.E., M.M.
: Rudy Gunawan

Halaman: - 8 -

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk MM He

5.2. PT SAS Global Jaya (“SAS”)

5.24.

5.2.2.

5.23.

Umum

SAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Kayu Lapis, Industri
Veneer, Industri Furniture dari Kayu, Instalasi Listrik, Perdagangan Besar Hasil
Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan
Perlengkapan Lainnya, dan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.

Anggaran Dasar SAS

SAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SAS Global Jaya
No. 58 tanggal 28 April 2014 dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H.
Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dalam Keputusan No. AHU-
09993.40.10.2014 tanggal 16 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-09993.40.10.2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT SAS Global
Jaya No.46 tanggal 10 Agustus 2020 dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H,
M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dalam Keputusan No. AHU-
055161.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131291.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11
Agustus 2020.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SAS

Pada tanggal Kajian Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham SAS adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai Saham Persentase
KEaAn an Saham | (@Rp1:000.000,00) | (96)

Modal Dasar -
Rp200.000.000.000,00 200.000 200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Amir Sunarko 60.000 0.000.000.000 60,00
Sienny Murniawanti 39.990 39.990.000.000 39,99
Soeherman Tadjuddin 10 10.000.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan 100.000 100.000.000.000 100,00
Modal Disetor
Saham Portepel 100.000 100.000.000.000

Halaman: - 9 -

Kian Hukum PT SL Global Tok Pia MMI Ecer

Susunan pemegang saham SAS dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

5.24.

Memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri
dan tidak membuat perjanjian pemisahan harta

—

60,007o. 39,990 00176

PT SAS GLOBAL JAYA

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar
Rapat PT SAS Global Jaya No. 02 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat di hadapan
Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0258621 tanggal 16
Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0080049.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris — : Sienny Mumiawanti

Direksi:
Direksi : Soeherman Tadjuddin

5.3. Carriedo Limited (“Carriedo”)

5.34,

5.3.2.

Umum

Carriedo merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin
Islands sebagaimana dibuktikan dengan Territory of The British Virgin Islands, The
BVI Business Companies Act, 2004, Memorandum and Articles of Association of
Carriedo Limited, BVI Company Number: 1892025, Incorporated on the 6" day of
October 2015.

Modal dan Susunan Pemegang Saham Carriedo

Pada tanggal Kajian Hukum ini, permodalan Carriedo sejumlah 50,000 (lima puluh
ribu) saham senilai USD1.00 (satu dollar Amerika Serikat) tiap sahamnya. Modal

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk Pi MMI rice
hdd tar

Halaman: - 10 -

5.33,

yang telah ditempatkan dan disetor oleh Carriedo sejumlah 3,900 (tiga ribu
sembilan ratus) saham yang seluruhnya dimiliki oleh Amir Sunarko.

Struktur bagan kepemilikan saham Carriedo adalah sebagai berikut:

10096

Susunan Pengurus Carriedo
Direksi

Direktur : Amir Sunarko

Direktur : Andrew Putra Sunarko

5.4. Natureverse

544,

5.4.2.

Umum

Natureverse merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura
sebagaimana dibuktikan dengan The Companies Act, A Private Company Limited
by Shares Constitution of Natureverse Inc. (Pte. Ltd.) tanggal 11 Januari 2023, yang
terdaftar dan berkedudukan di Singapura. Natureverse memiliki kegiatan usaha
Carbon Consultancy Services dan Carbon Credit Brokers/Traders.

Modal dan Susunan Pemegang Saham Natureverse

Pada tanggal Kajian Hukum ini, struktur permodalan dan pemegang saham
Natureverse adalah Green Key Capital Pte. Ltd. sebesar 10076, selanjutnya Green
Key Capital Pte. Ltd dimiliki 10096 oleh SAS Global United, dan Amir Sunarko

memiliki saham sebesar 1005 pada SAS Global United. Berikut struktur bagan
kepemilikan saham Natureverse sampai dengan layer ketiga yaitu sebagai berikut:

5070 | | 5070
10096 |
10070. |

Kian Hukum PT SL Global Tbk Pa MMI 5ice

Halaman: -11 - asma waRTOaTwOnIO SAMOAH

5.4.3. Susunan Pengurus Natureverse

Pada tanggal Kajian Hukum ini susunan pengurus Natureverse adalah sebagai
berikut:

Direksi:

Direktur : Amir Sunarko

Direktur : Andrew Putra Sunarko
5.5. Ilustrasi Rencana Transaksi

Pada Rencana Transaksi ini, jumlah saham yang akan dialihkan oleh Amir Sunarko,
Carriedo, dan SAS kepada Natureverse adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham ss
Carriedo Limited 875.515.780 2147
PT SAS Global Jaya 511.770.200 12,55
Amir Sunarko 691.941.589 16,97
Total saham yang akan dialihkan 2.079.227.569 51,00

Berikut adalah ilustrasi Rencana Transaksi dalam bentuk bagan:

Memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri
dan tidak membuat perjanjian pemisahan harta

1

I Ec 16,9796 NA

Pa J

Dialihkan
| sebesar 51,076

35,28996 555696

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk MMI ce
Halaman: - 12 - MANGAN MARTOATMONUO SKANDAR

Sehingga setelah dilakukan crossing saham, struktur pemegang saham Perseroan
menjadi sebagai berikut:

- : 55696 | 35,2876

6. PERTIMBANGAN HUKUM
6. Pengaturan Mengenai Afiliasi, Transaksi Afiliasi, dan Penawaran Tender Wajib

611. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK perubahan Pasal 1
angka 1 UU Pasar Modal afiliasi diartikan sebagai berikut:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri,

2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak,

3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu,

4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara
yang bersangkutan, atau

b. suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang
bersangkutan.

Cc. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak,
2. kakek dan nenek serta cucu, atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.

d. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari
pihak tersebut,

e. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu
atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau
pengawas yang sama,

f hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk MM ce
Halaman: - 13 - hunesta MARTOATNOO.O SrANOAN

perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud,

9. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak
yang sama, atau

h. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak
yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 2046
(dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan
tersebut.

61.2. Transaksi Afiliasi sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 angka 3 POJK No.
42/POJK.04/2020 merupakan setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan
oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari
perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris,
pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau
transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali
untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota
direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

6.1.3. Sehubungan dengan transaksi afiliasi, diatur prosedur sebagai berikut:

a. Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib memiliki
prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi
dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (vide Pasal
3 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020).

b. Perusahaan Terbuka wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan
prosedur dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 3 ayat (2) POJK No.
42/POJK.04/2020).

Cc. Dalam melakukan Transaksi Afiliasi, Perseroan Terbuka wajib untuk:

i. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek
Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud,

ii. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi
kepada masyarakat,

ii. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud
dalam butir ii dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”), dan

iv. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham
Independen dalam RUPS, dalam hal:

1) nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi
material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS:

2) Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya
kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, dan/atau

3) melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan
Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang
Saham Independen (vide Pasal 4 ayat (1) POJK No.
42/POJK.04/2020).

d. Jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf
c butir i dan:

Ii. Tanggal Transaksi Afiliasi, atau

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk
Halaman: - 14 -

DI MMI Sir

ii. Tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Afiliasi wajib
memperoleh persetujuan RUPS,

wajib paling lama 6 (enam) bulan (vide Pasal 4 ayat (2) POJK No.

42/POJK.04/2020).

Pengumuman keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada

masyarakat serta penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen

kepada OJK wajib dilakukan:

i. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi,
atau

ii. Bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi
Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan
memperoleh persetujuan RUPS (vide Pasal 4 ayat (3) POJK No.
42/POJK.04/2020).

Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi, perubahan

atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2

(dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS (vide Pasal 4 ayat (4) POJK

No. 42/POJK.04/2020).

Dokumen pendukung yang harus disampaikan kepada OJK harus meliputi:

i. Laporan penilai, dan

ii. Dokumen pendukung lainnya (vide Pasal 4 ayat (5) POJK No.
42/POJK.04/2020).

Amir Sunarko, Carriedo, SAS dan Natureverse memiliki hubungan afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 huruf g UU P2SK karena Amir
Sunarko, Carriedo, SAS, dan Natureverse dikendalikan secara langsung maupun
tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan
oleh Amir Sunarko (sebagaimana dapat dilihat dalam bagan pada butir 5.5 di

atas).

Selanjutnya, dapat diketahui bahwa hubungan kepemilikan, pengurusan dan
pengawasan Perseroan dengan pemegang saham dan perusahaan afiliasi dapat
dilihat melalui tabel sebagai berikut:

K3

Wijasih Cahyasasi

Dr. Saud Usman
Nasution, S.H., M.M.,
M.H.

Amiruddin Arris

Amir Sunarko

Dr. David, S.E., M.M.

Rudy Gunawan

Sienny Mumiawanti

Soeherman
Tadjuddin

“hh lol,

Andrew Putra
Sunarko

- D - D D/CEO

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris
KI: Komisaris Independen
K : Komisaris

PD : Presiden Direktur

Kajian Hukum PT SLJ Global Tok Pia MMI Hee

Halaman: - 15 - MARSIA MARTOATMOO.O SKAWOan

WPD : Wakil Presiden Direktur
D : Direktur
CEO : Chief Executive Officer

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggota direksi, pengurus, dewan
komisaris, atau pengawas pada masing-masing perusahaan merupakan pihak
yang sama.

Berkaitan dengan Rencana Transaksi ini termasuk dalam Transaksi Afiliasi
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/POJK.04/2020,
sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, pengendali Perseroan yaitu Amir
Sunarko bermaksud untuk melakukan crossing sahamnya pada Perseroan
kepada Natureverse yang secara tidak langsung dikendalikan juga oleh dirinya
sendiri.

6.14. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 POJK No. 9IPOJK.04/2018, bahwa
pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan baik langsung maupun
tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/POJK.04/2018, bahwa

pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang baik langsung maupun tidak

langsung:

a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 5096 (lima puluh persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh: atau

b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan
terbuka.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 POJK No. 9/POJK.04/2018 diatur bahwa
Pengendalian atas Perusahaan Terbuka yang didasarkan atas kemampuan untuk
menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun
pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka dapat dibuktikan dengan
dokumen dan/atau informasi yang menunjukkan suatu Pihak melakukan
pengendalian atas Perusahaan Terbuka.

Diketahui bahwa Amir Sunarko memiliki saham dalam (i) Perseroan sebesar
25,134 (dua puluh lima koma satu tiga persen) (merujuk pada bagan butir 5.1.3),
(ii) SAS sebesar 60,006 (enam puluh persen) (merujuk pada bagan butir 5.2.3),
dan (iii) Carriedo sebesar 10096 (seratus persen) (merujuk pada bagan butir
5.3.2), sehingga secara tidak langsung Amir Sunarko merupakan pengendali dari
Perseroan karena memiliki total keseluruhan saham dalam Perseroan sebesar
59,1596 (lima puluh sembilan koma satu lima persen). Selain itu, Amir Sunarko
juga merupakan pengendali secara tidak langsung dalam Natureverse (merujuk
pada bagan butir 5.4.2). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Rencana
Transaksi ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali
pada Perseroan sehingga bukan merupakan Pengambilalihan Perusahaan
Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 POJK No.
9IPOJK.04/2018.

Halaman: - 16 -

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk Uni M M | Pena
MARSIM MARTOATMONUO SKANOAR

6.2. Pemilik Manfaat/UBO Perseroan, SAS, Carriedo, dan Natureverse

6.21.

6.22.

6.2.3.

6.2.4.

Pemilik manfaat atau yang biasa dikenal dengan sebutan UBO merupakan orang
perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan
komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki
kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima
manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik
sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria
sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018 (vide Pasal 1 angka 2 Perpres
No. 13/2018).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 13/2018 diatur bahwa
setiap Korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari Korporasi yang paling
sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai
dengan bentuk Korporasi.

Sehubungan dengan pemilik manfaat, dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No.
13/2018, diatur bahwa pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang
perseorangan yang memenuhi kriteria:

a. Memiliki saham lebih dari 2546 (dua puluh lima persen) pada perseroan
terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar,

b. Memiliki hak suara lebih dari 2596 (dua puluh lima persen) pada perseroan
terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar,

c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 2596 (dua puluh lima persen) dari
keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun,

d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau
memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris,

e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau
mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari
pihak manapun,

f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan/atau

9. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan
terbatas.

Dalam Pasal 11 Perpres No. 13/2018 diatur bahwa Korporasi menetapkan pemilik

manfaat dari Korporasi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui:

a. Anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau
akta pendirian korporasi,

b. Dokumen perikatan pendirian Korporasi,

c. Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dokumen
keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau
dokumen keputusan rapat anggota,

d. Informasi Instansi Berwenang:

e. Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan
dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas,

f.— Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari
Korporasi bagi Pemilik Manfaat,

9. Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina,
pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Korporasi yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya,

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk

Halaman: -17 -

7. KAJIAN HUKUM

h.

IP

Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan
bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari
dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas:

Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan
bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari
dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Korporasi, dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6.2.5. Uraian sebagaimana dimaksud butir 6.2.1 sampai dengan 6.2.4 dengan merujuk
pada:

a.

Informasi Penyampaian Data tanggal 24 September 2020 atas nama
Perseroan, membuktikan bahwa Perseroan merupakan perseroan terbatas
berdasarkan hukum Indonesia, dimiliki oleh pemilik manfaat yaitu Amir

Sunarko.

Informasi Penyampaian Data tanggal 11 Agustus 2020 atas nama SAS,
membuktikan bahwa SAS merupakan perseroan terbatas berdasarkan
hukum Indonesia, dimiliki oleh pemilik manfaat yaitu Amir Sunarko.
Berdasarkan Memorandum and Articles of Association of Carriedo Limited,
BVI Company Number: 1892025, Incorporated on the 6th day of October
2015, membuktikan bahwa Carriedo yang merupakan badan hukum BVI,
dimiliki oleh pemilik manfaat yaitu Amir Sunarko.

Berdasarkan The Companies Act (chapter 50) A Private Company by
Shares, Constitution of SAS Global United (Pte. Ltd.) dated January 11, 2022
juncto Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) of Green Key
Capital Pte. Ltd., Registration Number 202118852D dated May 29, 2021
juncto Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) of
Natureverse Inc. (Pte. Ltd.), Registrativn Number 202238624W dated
November 1, 2022, membuktikan bahwa Natureverse yang merupakan
badan hukum Singapura, dimiliki oleh pemilik manfaat yaitu Amir Sunarko.

Maka diketahui bahwa pemilik manfaat (ultimate beneficiary owner) dari
Perseroan, Carriedo, SAS, dan Natureverse adalah Amir Sunarko.

Dengan mempertimbangkan Fakta Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Butir 5 Kajian Hukum
dan Pertimbangan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Butir 6 Kajian Hukum, maka Kajian
Hukum kami atas Permasalahan Hukum adalah sebagai berikut:

7A.

7.2.

Pihak-pihak yang akan melakukan Rencana Transaksi yaitu Amir Sunarko, Carriedo, SAS
dan Natureverse memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka
1 huruf e dan huruf g UU P2SK dan oleh karenanya Rencana Transaksi ini merupakan
transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam definisi Transaksi Afiliasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/POJK.04/2020.

Dengan mempertimbangkan butir 7.1 diatas, maka kesepakatan antara Amir Sunarko,
Carriedo, SAS dan Natureverse untuk melakukan crossing saham milik mereka dalam
Perseroan dengan difasilitasi broker penjual dan broker pembeli, tidak mengakibatkan
adanya pengendali baru dalam Perseroan. Dengan demikian, Rencana Transaksi ini

bukan merupakan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk MMI Ser
Halaman: - 18 - MARSIMI MARTOATMODIO SKANOAN

POJK No. 9IPOJK.04/2018 dan karenanya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam POJK No. 9IPOJK.04/2018 termasuk ketentuan mengenai penawaran tender wajib
tidak relevan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam Rencana Transaksi ini.

Berikut merupakan bagan pihak-pihak yang akan melakukan crossing saham sebagai berikut:

Memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri
dan tidak membuat perjanjian pemisahan harta

Setelah dilakukan crossing saham, struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai
berikut:

35,289

Halaman: - 19 -

Kajian Hukum PT SLJ Global Tbk MMI aa ee
manset MeRToanMOnUO SADAR

8. REKOMENDASI

Rencana Transaksi mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan,
adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh Natureverse dan/atau Perseroan adalah sebagai
berikut:

81.

8.2.

83.

Menyampaikan laporan perubahan kepemilikan saham secara langsung maupun tidak
langsung dalam Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari
sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan (vide
Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017).

Sehubungan dengan butir 8.1 di atas, pemegang saham yang bersangkutan dapat
memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap
perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Maka pihak lain yang
diberikan kuasa tertulis tersebut wajib untuk melakukan pelaporan ke Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan
kepemilikan atas saham Perseroan (vide Pasal 4 jo. Pasal 5 POJK No. 11/POJK.04/2017).

Rencana Transaksi ini menimbulkan adanya informasi atau fakta material yang diwajibkan
untuk melakukan keterbukaan informasi, maka Perseroan harus memperhatikan ketentuan
Pasal 6 huruf cc POJK No. 31/POJK.04/2015, sehingga harus dilakukan pelaporan atas
keterbukaan informasi dan fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Kajian Hukum ini kami sampaikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum yang

independen,

seluruhnya,

dengan pengertian bahwa Kajian Hukum ini dapat berubah/diubah, baik sebagian maupun
ditemukan adanya dokumen-dokumen atau fakta-fakta tambahan lainnya selain dari

Dokumen Yang Diperiksa.

Kajian Hukum ini hanya dapat dipergunakan oleh pihak sebagaimana ditujukan pada bagian awal Kajian
ini dan tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain dari pihak yang ditujukan tersebut tanpa
persetujuan tertulis dari Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office.

Hormat kami,

Vyati Kartika Sari Iskandar, S. H., M. Hf
Partner
STTD No. STTD.KH-13/PM.22/2018
Tanda Pengenal Advokat No. 03.10255
Anggota HKHPM No. 201319