Back to announcement
20230704_KDSI_Penyampaian Bukti Iklan_31337085_lamp1.pdf
Other Text extracted KDSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Selasa, 4 Juli 2023 M A K R O E K O N O M I 11
KLASIFIKASI PENDAPATAN NEGARA INFLASI JUNI 0,14%
RI Kembali Naik Kelas
Bisnis, JAKARTA — Indo- bali sebagai kelas menengah menengah bawah.
nesia kembali masuk dalam atas meskipun ambang batas Febrio melanjutkan, berba-
kelompok negara berpenda- klasifikasi GNI negara ber- gai instrumen APBN melalui
patan menengah atas setelah penghasilan menengah atas program PC-PEN 2020-2022
terjebak di posisi negara ber- dinaikkan. berperan penting dalam mem-
pendapatan menengah bawah “Kembalinya Indonesia ke berikan bantalan kebijakan
sejak 2020 akibat pandemi kelompok negara berpenda- pada masa krisis pandemi
Covid-19. patan menengah atas tidak serta mempercepat pemulihan
Bank Dunia dalam rilis yang terlepas dari efektivitas pe- ekonomi nasional.
dipublikasikan pada Sabtu nanganan pandemi, pelak- Di sisi lain, dampak signifi-
(1/7) menyebutkan pendapat- sanaan Program Penangan- kan kebijakan penghiliran SDA
an nasional kotor atau gross an Covid-19 dan Pemulihan telah mendongkrak kinerja
national income (GNI) per Ekonomi Nasional (PC-PEN), ekspor dan memperkuat kese-
kapita Indonesia naik sebe- serta transformasi ekonomi imbangan eksternal Indonesia
sar 9,8 % dari 2021 menjadi melalui penghiliran sumber sehingga Indonesia menjadi
US$4.580 pada 2022. Ambang daya alam,” ujarnya dalam salah satu dari sedikit negara
batas klasifikasi GNI negara siaran pers, Senin (3/7). di dunia yang pulih cepat
berpendapatan menengah atas Sebelumnya, Indonesia sem- dan kuat.
adalah US$4.466 pada 2022, pat masuk dalam kelompok “Pemerintah berkomitmen
naik dari threshold pada 2021 negara berpendapatan me- untuk terus menjaga kualitas
yang sebesar US$4.256 per nengah atas pada 2019 de- pemulihan perekonomian. Ini
kapita, mengikuti kenaikan ngan GNI per kapita sebesar ditunjukkan dengan penurunan
inflasi global. US$4.070. Akan tetapi, pande- tingkat kemiskinan kembali
Kepala Badan Kebijakan Fis- mi yang menghentikan ham- menjadi satu digit pada 2021 Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
kal Kementerian Keuangan pir seluruh aktivitas ekonomi dan konsistensi penurunan ting- Pedagang menata dagangannya di salah satu sar 0,14% (month-to-month/MtM) yang dipengaruhi
Febrio Kacaribu mengatakan dunia, menurunkan kembali kat pengangguran yang terus pasar di Jakarta, Senin (3/7). Badan Pusat Statistik oleh momentum Iduladha 1444 Hijriah.
pemulihan ekonomi yang kuat posisi Indonesia ke dalam ke- mendekati level prapandemi,” (BPS) melaporkan inflasi pada Juni 2023 tercatat sebe-
menempatkan Indonesia kem- lompok negara berpendapatan lanjut Febrio. (Sri Mas Sari)
EVALUASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN
REFORMULASI TARIF CUKAI ROKOK DIRACIK
Bisnis, JAKARTA — Otoritas fiskal menyiapkan skema untuk mengutak-atik struktur tarif cukai hasil tembakau atau rokok, sejalan dengan
minimnya efektivitas kebijakan tersebut terhadap prevalensi konsumsi dan penerimaan negara sepanjang tahun berjalan 2023.
Tegar Arief
tegar.arief@bisnis.com
P
ada pengujung tahun Demikian pula dengan ketentuan Dia hanya mengatakan peme- implementasi UU HPP,” ujarnya.
lalu, pemerintah telah pada golongan lain, baik sigaret rintah terus memantau dinamika Senada, Direktur program Institu-
“
menetapkan kenaik- kretek tangan (SKT) maupun si- ekonomi dan korelasinya terhadap te For Development of Economics
an tarif cukai hasil garet putih mesin (SPM). Tarif daya beli masyarakat dalam kaitan and Finance (Indef) Esther Sri Astuti
tembakau (CHT) rata- yang berlaku untuk SKT dan SPM optimalisasi penerimaan negara, mengatakan ekstensifikasi cukai
rata sebesar 10% yang pada tahun ini berkisar 5%-12%. termasuk dari cukai rokok. Secara rata-rata segera dieksekusi oleh pemerintah
berlaku dua tahun, yakni pada
2023 dan 2024.
(Lihat infografik)
Dasar utama utak-atik ini ada-
“Kami akan terus mencermati
dinamika ekonomi dan inflasi
tetap naik 10%, dengan dua pertimbangan utama,
yakni optimalisasi penerimaan dan
Berpijak pada keputusan tersebut, lah fenomena migrasi konsumsi dalam kaitan pencapaian target tetapi perlu ada pengendalian konsumsi.
sejatinya arah kebijakan tarif cukai
pada tahun depan telah terbaca.
ke produk rokok yang masuk
ke golongan tarif lebih murah
penerimaan dari cukai rokok,”
ujarnya kepada Bisnis.
penajaman untuk Secara khusus, dia meminta ke-
pada pemerintah dan DPR segera
Akan tetapi, kondisi industri hasil sehingga berimbas pada tipisnya Sesungguhnya, evaluasi strategi skema tarif pada merealisasikan skema pengenaan
tembakau (IHT) dan konsumsi yang
masih tinggi memaksa otoritas fis-
setoran negara.
Selain memberikan efek negatif
cukai rokok telah disampaikan
langsung oleh Menteri Keuang-
setiap golongan. cukai terhadap minuman berpe-
manis dalam kemasan (MBDK)
kal untuk melakukan improvisasi. ke penerimaan cukai, kondisi ini an Sri Mulyani Indrawati pekan karena berisiko meningkatkan
Sumber Bisnis yang dekat dengan juga membuktikan bahwa tarif lalu. Dasar dari gagasan itu adalah obesitas.
Kementerian Keuangan menje- tinggi tidak selalu linier dengan kurang maksimalnya peran instru- Selain itu, pungutan atas cukai
laskan, meski telah ditetapkan berkurangnya prevalensi perokok men tarif untuk mengendalikan plastik juga perlu disegerakan.
kebijakan tarif cukai yang berlaku dan setoran cukai. konsumsi. Terlebih, kedua barang kena cu-
pada 2024, pembahasan ulang Apalagi, Kementerian Keuangan, Alih-alih menurunkan preva- otoritas cukai untuk mengeksekusi kai (BKC) itu telah berulang kali
dengan sejumlah pihak terkait dalam laporan realisasi Anggaran lensi merokok, tarif tinggi justru perluasan sumber penerimaan. masuk ke dalam target penerimaan
tetap akan dilakukan, antara lain Pendapatan dan Belanja Negara berimbas buruk pada kas negara. Menurutnya, sudah saatnya pe- fiskal negara.
dengan DPR, pelaku industri, serta (APBN) 2023 Per Mei mencatat Musababnya, pergeseran produksi merintah melaksanakan arahan “Minuman berpemanis ini ba-
kementerian dan lembaga (K/L) adanya penurunan penerimaan dari yang sebelumnya golongan I omnibus law perpajakan tersebut nyak diterapkan. Tidak hanya di
lain yang terlibat dalam ekosistem cukai rokok hingga mencapai ke golongan III secara langsung dengan melakukan ekstensifikasi. negara-negara Eropa, di Filipina
produk hasil tembakau. 12,45% secara bulanan. memangkas setoran ke negara. “Perlu perluasan cukai yang juga pun sudah diterapkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, secara rata-rata Penyebab tergerusnya setoran Inilah yang menjadi dilema fis-
kenaikan tarif CHT memang tetap cukai rokok adalah kebijakan tarif kal dalam kaitan kebijakan cukai
sebesar 10% pada tahun depan. yang kurang berimbang. Misalnya, rokok yang tengah dikaji oleh
Namun, pemangku kebijakan te- untuk SKM golongan I dan II Kemenkeu.
ngah mengutak-atik kenaikan yang masing-masing naik 11,8% dan “Kalau kita lihat, tentu kita juga
mengacu pada golongan produksi. 11,5%. Kemudian, SKT golongan harus hati-hati di dalam menyikapi
Artinya, akan terjadi perubahan I dan II masing-masing 5%, se- sampai kemudian produksi turun
kenaikan tarif pada masing-masing dangkan SKT golongan III 4,3%. ke bawah sehingga kebijakan un-
golongan pada tahun depan diban- Di luar itu, SPM golongan I naik tuk mengendalikan cukai menjadi
dingkan dengan ketentuan yang 12%, sementara SPM golongan II tidak efektif,” kata Menkeu.
berlaku pada tahun ini. di angka 11%.
“Secara rata-rata tetap naik 10%, Jika dicermati, tarif terendah ada EKSTENSIFIKASI SEGERA
tetapi perlu ada penajaman untuk pada golongan III yang memiliki Sementara itu, kalangan eko-
skema tarif pada setiap golongan,” pangsa pasar produksi 11%. Ta- nom memandang pemerintah perlu
kata sumber Bisnis, Senin (3/7). rif murah inilah yang kemudian menemukan sumber penerimaan
Dia menambahkan, akan ada mendorong adanya peralihan go- baru apabila industri hasil tem-
penyesuaian pada setiap golong- longan rokok. bakau diarahkan tak lagi sebagai
an. Sebagai contih, cukai sigaret Direktur Komunikasi dan Bim- tumpuan pendapatan cukai.
kretek mesin (SKM) golongan I bingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Direktur Center of Economic
atau kelas tertinggi yang pada dan Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi and Law Studies Bhima Yudhistira,
tahun ini naik sebesar 11,8%, Heryanto tidak bersedia membe- UU No. 7/2021 tentang Harmoni-
warsa depan berpeluang untuk rikan tanggapan soal rencana re- sasi Peraturan Perpajakan (HPP)
dilakukan penyesuaian. formulasi tarif cukai. memberikan keleluasaan kepada
SETEL ULANG CUKAI ROKOK
Peracikan ulang tarif cukai rokok disiapkan oleh pemerintah menyusul terjadinya migrasi konsumsi dan produksi
yang berdampak negatif terhadap penerimaan negara.
Realisasi Bulanan Cukai Rokok (Rp Triliun)
23,2 2022 2023 Pertumbuhan Akumulatif
10
12,5 12
10 10
0
Tarif Rata-Rata Cukai Rokok (%)
20,68
23,87
24,74
12,96
26,41
13,37
17,54
18,41
17,11
17,6
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4,97% -0,01% -0,74% -5,21% -12,45%
Proporsi Pangsa Pasar &
Kenaikan Tarif 2023—2024 (%) Januari Februari Maret April Mei
Golongan Pangsa Pasar Tarif Produksi Hasil Sumber: Kementerian Keuangan
BISNIS/ALBIR DAMARA
Produksi Realisasi Cukai Rokok Tembakau
SKM I 38,0 11,8 Januari—Mei 102,74 (Miliar Batang)
SKM II 18,0 11,5 % (YoY) Rp Triliun 89,95
SKT I 11,0 5,0 72,49
22,69
24,32
29,45
SKT II 2,0 5,0 64,65
26,18
14,64
19,52
15,84
47,16
19,17
15,6
SKT III 11,0 4,3
SPM I 2,0 12,0
SPM II 1,0 11,0 20,46 12,13 41,73 2023 -1,51% 3,61% -19,04% -15,23% -3,70%
SKM Ekspor 2,0 - Januari Februari Maret April Mei
2020 2021 2022 -12,45
SPM Ekspor 16,0 - 2022 2023 Pertumbuhan Akumulatif
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.