20260922_VICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32150212_lamp1.pdf

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
   1. Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan
       yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker Rusell International
       dalam laporannya No.00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, sebesar
       Rp121.736.605.264,- (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima
       ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) atau sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen)
       dari saldo laba ditahan untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan
       rincian sebagai berikut:

                 Setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.8,- (delapan Rupiah) atau
                 sejumlah Rp121.736.605.264,- (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam
                 juta enam ratus lima ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dibagikan sebagai dividen
                 tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
                 Saham Perseroan pada saat Recording Date Dividen.

         Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham secara
         resmi melalui Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web, KSEI, BEI dan Perseroan.

   2.    Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan apapun dalam rangka
         pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai termasuk namun tidak terbatas pada tata cara
         pembagian/pembayaran     dividen    tunai,   mengumumkan      jadwal    waktu    pelaksanaan
         pembagian/pembayaran dividen tersebut, mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan
         lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu,
         serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan
         kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya, dengan
         memperhatikan peraturan yang berlaku.

   Berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai

    No                                   Keterangan                                        Tanggal
    1.    Periode Perdagangan Saham yang Mengandung Hak Dividen Tunai
          a. Pasar Reguler dan Negosiasi                                             28 September 2026
          b. Pasar Tunai                                                             30 September 2026
    2.    Periode Perdagangan Saham yang Tidak Mengandung Dividen Tunai
          a. Pasar Reguler dan Negosiasi                                             29 September 2026
          b. Pasar Tunai                                                             01 Oktober 2026
    3.    Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai               30 September 2026
    4.    Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                                           22 Oktober 2026

   Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
   1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar
       Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB
       (“Tanggal Pencatatan”) dan/atau Pemilik Saham pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral
       Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 30 September 2026.
   2. Atas pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, akan dilakukan pemotongan Pajak
        Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Tanggal Pencatatan.
   3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Pemegang Saham tanpa warkat (Scripless Shareholders)
        yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan
        dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank
        Kustodian pada tanggal 22 Oktober 2026.

     Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui
     Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan
     bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka
     pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke Rekening Pemegang Saham.
4.   Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut
     dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam
     Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas
     Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh
     Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari
     objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan oleh wilayah Negara Kesatuan Republik
     Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu
     sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
     Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
     tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021. Bagi
     WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka Dividen
     Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan (“PPh”) sesuai
     dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh
     WPOP DN yang bersangkutan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang
     Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemundahan Berusaha.
5.   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang negaranya
     mempunyai Persetujuan Penghidaran Pajak berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik
     Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari
     tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika memenuhi persayratan yang diatur dalam Peraturan
     Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara
     Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form
     DGT asli yang diisi dengann benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan
     pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada, dapat digantikan dengan asli
     Certificate of Residence (CoR) dalam Bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang
     ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2026, WPLN seudah pernah bertransaksi dan
     sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia,
     maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada
     situs web resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum
     menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen Interim kepada Pemegang
     Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu
     sebesar 20%.
6.   Bagi Pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 dan 5 diatas, Dividen Tunai tersebut
     akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
     Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham Perseroan yang
     bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham
     Perseroan yang bersangkutan.
7.   Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang
     negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik
     Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum
     dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta
     agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat
     yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut
     digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal
     30 September 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut, BAE
     Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka akan dilakukan pemotongan
     pajak sebesar 20%.

8.   Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
     dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham
     membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor BAE.
9.   Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaom atas Dividen Tunai yang telah
     dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan
     kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
     di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan
     yang berlaku.



                                           Direksi
                                 PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.

             Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting")
                              PT Victoria Investama Tbk (the "Company")


A.   Day/Date            : Friday/18 September 2026
     Time                : At 02.14 PM – 02.27 PM.
     Location            : Graha BIP Floor, 3A Floor,
                           Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, South Jakarta 12930

     With the following Meeting Agenda:
     Approval of the use of a portion of the Company’s retained earnings to be distributed as a cash
     dividend to the Company’s Shareholders.

B.   The meeting was attended by:

     1. Company's Management, namely:

        Board of Commissioners:
        President Commissioner           : Untung Woenardi
        Independent Commissioner         : Retno Dwiyanti W

        Board of Directors:
        President Director               : Aldo Jusuf Tjahaja
        Director                         : Ruly Dwi Rahayu

     2. Shareholders and/or legal proxies who are present and/or represented either through eAsy.KSEI or
        physically present at the meeting are 13.982.928.786 shares which constitute 91.89% of the
        15,217,075,658 shares that have been issued or placed by the Company. Therefore the meeting is
        valid to be held and decision-making.

     3. Capital Market Support Institutions are physically present, namely
        a. Notary                                : Fathiah Helmi, SH
        b. Bureau of Securities Administration : PT Sinartama Gunita

C. During the discussion of the Agenda of the Meeting, the shareholders or their respective proxies were
   given the opportunity to raise questions and/or express their opinions. However, no shareholder or
   proxy, whether attending the Meeting physically or electronically, raised any questions and/or
   expressed any opinions in relation to the Agenda of the Meeting.

D. Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions was none

E. Decision-Making Mechanism
   That for decision-making in the Meeting is taken based on the principle of deliberation for consensus,
   if deliberation for consensus is not achieved, then decision making is carried out by voting.

F. Decision-Making Outcomes

                Agenda                 Agree               Disagree           Abstain     Agree (%)

      Agenda of this meeting       9.932.070.348         4.050.850.438           0         71,03%

G. The Meeting's decision is basically as follows:
    1. To approve the determination and utilization of a portion of the Company’s retained earnings for
       the financial year ended December 31, 2025, as recorded in the Company’s Financial Statements

      audited by the Public Accounting Firm Heliantono and Partner, Parker Russell International, as
      stated in its report No. 00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 dated March 27, 2026, in the
      amount of Rp121,736,605,264 (one hundred twenty-one billion seven hundred thirty-six million six
      hundred five thousand two hundred sixty-four Rupiah), or 8.27% (eight point two seven percent) of
      the retained earnings balance, to be distributed as cash dividends to the Shareholders, with the
      following details:

               Each share shall be entitled to a cash dividend of Rp8,- (eight Rupiah), or an aggregate
               amount of Rp121,736,605,264 (one hundred twenty-one billion seven hundred thirty-six
               million six hundred five thousand two hundred sixty-four Rupiah), to be distributed as
               cash dividends to the Company’s Shareholders whose names are registered in the
               Company’s Shareholders Register as of the Dividend Recording Date

      The schedule and procedures for the distribution of the dividends shall be officially announced to
      the Shareholders through the Announcement of the Summary of Minutes of the Meeting, which
      shall be published on the websites of KSEI, IDX, and the Company.

 2.   To grant authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions necessary
      in connection with the implementation of the distribution and/or payment of the cash dividends,
      including but not limited to determining the procedures for the distribution and/or payment of
      the cash dividends, announcing the schedule for the implementation of such distribution and/or
      payment of the cash dividends, making decisions and/or taking any other actions which, in the
      judgment of the Board of Directors of the Company, it deems appropriate or necessary, and in
      connection with the exercise of such authority, the Board of Directors of the Company may grant a
      power of attorney (with the right of substitution) to any party or parties appointed by it, with due
      observance of the applicable laws and regulations.

The procedures and schedule for the distribution of the cash dividends are set out below.

 No                              Information                                           Date
 1.   Cum Dividen
      a. Regular and Negotiation Market                                    28 September 2026
      b. Cash Market                                                       30 September 2026
 2.   Ex Dividen
      a. Regular and Negotiation Market                                    29 September 2026
      b. Cash Market                                                       01 October 2026
 3.   Recording Date for those entitled to Cash Dividend                   30 September 2026
 4.   Dividend Payment Date                                                22 October 2026

Cash Devidend Payment Procedures
1. Cash Dividend will be distributed to the Shareholders whose name recorded in the Register of
    Shareholders of the Company on 30th September 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time
    (“Recording Date”) and/or Shareholders of the Company in the Securities Sub Account at PT
    Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading time on 30th September 2026.
2. The Cash Dividend to be paid out to the Shareholders will be subjected to the Income Tax in
    accordance with the tax law prevailing as at the Recording Date.
3. For the Shareholders with scripless shares (Scripless Shareholders) whose shares are placed in the
    collective custody of KSEI, Cash Dividend will be made through KSEI and will be distributed to the
    accounts of Securities Companies or Custodian Banks on 22nd October 2026.
    The Proof of Cash Dividend payment will be delivered by KSEI to the Shareholders through the
    Company Securities or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile,
    form the Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Cash
    Dividend payment will be transferred to the Shareholders’ account
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, Annual Dividend will be exempted from tax
    objects if it is received by Domestic Corporate Taxpayer Shareholder (“Domestic Corporate
    Taxpayer”) and the Company does not deduct Income Tax on Annual Dividend paid to the Domestic

     Corporate Taxpayer. Annual Dividend received by Domestic Individual Taxpayer Shareholder
     (“Domestic Individual Taxpayer”) will be exempted from tax objects as long as the dividend is
     invested in the territory of the Republic of Indonesia in the form of an investment that has been
     determined and within a certain period as regulated under Article 4 (3) letter f number 1.a) Law
     No. 7 of 1983 regardingIncome Tax as amended several times, lastly by Law No. 11 of 2020
     regarding Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Minister of Finance Regulation No.
     18/PMK.03/2021. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements
     as mentioned above,the Annual Dividend received by the person concerned will be subject to
     Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must
     be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of
     Government Regulation No.9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5.   The Shareholder who is a Non-Resident Taxpayer (“NRT”) from a country with which the Republic of
     Indonesia has entered into a Double Taxation Agreement (“DTA”) or Tax Treaty may benefit from a
     lower rate of withholding tax (at the rate as agreed in the DTA), being less than the normal rate of
     20% provided that such shareholder meets the requirements stipulated in Regulation of the Director
     General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the
     Implementation of DTAs, i.e. filing with KSEI the Non-Resident Taxpayer’s Certificate of Domicile
     (CoD) in the form of the original DGT Form, which has been duly and accurately completed and
     signed and has been certified by the competent officer in the country of the counterparty (if not
     available, such document may be substituted with a Certificate of Residence (CoR) in English
     Language) in accordance with the provisions laid down by KSEI. However, if during the year 2026,
     the NRT has conducted a transaction and has provided the Taxpayer in Indonesia with the original
     DGT Form accompanied by the CoR, the CoD in the form of the DGT Form may be substituted with a
     softcopy of the Receipt forthe CoD that has been registered on the e-CoD official website. If the
     Shareholder fails to provide such document within the time frame stipulated byKSEI, then the
     Interim Dividend payable to such Non-Resident Taxpayer will be subjected to withholding for
     income tax under Article 26 of the Tax Law (PPh Pasal 26) at the maximum rate imposed by law, i.e
     20%.
6.   For the Shareholders other than those mentioned in point 4 and 5 above, the Annual Dividend will
     be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed
     will be borne by the Shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of
     cash dividends that are the rights of the Shareholders of the Company concerned.
7.   The party receiving the payment and the Foreign Shareholder whose country has a Double Taxation
     Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, ("P3B")) with the Republic of
     Indonesia and intends to request a tax deduction adjusted to the rate stated in the Tax Treaty,
     according to the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 is requested to
     send/submit the original Domicile Certificate issued by the competent official in the country or the
     e-SKD receipt that has been obtained from the e-SKD application if the Domicile Certificate is used
     for several companies in Indonesia to BAE of the Company no later than 30th September 2026 at 4
     p.m. If up to that date the BAE of the Company has not received the original Certificate of
     Domicile, a 20% tax deduction will be applied.
8.   For the Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax
     deduction can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the
     Shareholders open their securities accounts and for Scripless Shareholders it is collected at the
     Registrar office.
9.   In the event of any tax issues in the future or any claims in relation to the Annual Dividend already
     paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of
     KSEI, such shareholder is required to directly settle such issues or claims with the Securities
     Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a security account in
     accordance with the prevailing tax laws and regulations.



                                          Board of Directors
                                    PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.