20260924_PMUI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32150754_lamp1.pdf

                                           c. Nilai Transaksi tidak melebihi 50% (lima puluh
                                           persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dan
                                           berada di bawah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas
                                           Perseroan, sehingga tidak melampaui batasan
                                           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10)
                                           Anggaran Dasar Perseroan dan tidak memenuhi batasan
                                           nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan
                                           Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020
                                           tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
                                           Usaha, dengan demikian kewajiban untuk menggunakan
                                           Penilai, melakukan keterbukaan informasi, dan
                                           memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
                                           tidak timbul;
                                           d. Bahwa setelah Transaksi terlaksana Perseroan tidak
                                           menjadi pengendali PT Green Scooter Indonesia dan
                                           tidak mempunyai kemampuan menentukan pengelolaan
                                           maupun kebijakan perseroan tersebut, sehingga
                                           Transaksi tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian
                                           dan bukan merupakan Pengambilalihan sebagaimana
                                           dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) UUPT, sehingga
                                           ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 127 UUPT
                                           tidak berlaku atas Transaksi;
                                           e. Bahwa tidak terdapat hubungan Afiliasi dalam
                                           Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
                                           Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020
                                           tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
                                           Kepentingan, dan tidak terdapat benturan kepentingan
                                           pada diri anggota Direksi maupun anggota Dewan
                                           Komisaris Perseroan;
4.     Dampak kejadian, informasi atau     Informasi atau fakta material yang disampaikan pada
       fakta material tersebut terhadap    saat ini tidak memiliki dampak material terhadap
       kegiatan operasional, hukum,        kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan dan atau
       kondisi keuangan, atau              kelangsungan usaha Perseroan.
       kelangsungan usaha Emiten atau
       Perusahaan Publik




                                                                  Hormat kami,

                                                                  PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk




                                                                  Ari Purwandini
                                                                  Direktur & Corporate Secretary
     Grha Prima Indonesia Jl Tuparev, 87 A Cirebon – West Java
     (0231) 233 500 - www.pmui.co.id