Back to announcement
20260227_BINO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32029844_lamp1.pdf
Other Text extracted BINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
6 HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 26 FEBRUARI 2026
MAKRO BURSA & FINANSIAL
BPS Petakan Ekonomi Pemerintah Kawal Ketat
Digital dan Lingkungan Pembangunan Rumah Subsidi
Lewat Sensus Ekonomi 2026 Tanpa DP untuk UMKM
NERACA
NERACA
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Peruma-
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) akan meme- han dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pro-
takan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi gram 100 rumah subsidi tanpa uang muka bagi pelaku
lingkungan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sejum-
(SE2026) guna menangkap perubahan struktur usaha lah wilayah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan
nasional yang semakin berbasis teknologi dan keber- fasilitas DP gratis, tetapi juga pembebasan Bea Pero-
lanjutan. lehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dengan suku
Ateng Hartono mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan bunga kredit hanya 5 persen. Langkah tersebut dite-
dirancang untuk menjawab dinamika kegiatan usaha gaskan sebagai bentuk keberpihakan negara dalam
yang terus berubah berdasarkan peningkatan peman- memperluas akses hunian layak sekaligus memperku-
faatan teknologi digital di berbagai sektor ekonomi. at fondasi ekonomi kerakyatan.
“Bagaimana para pelaku usaha mengoptimalkan Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bah-
penggunaan internet, apakah untuk menerima pesa- wa program ini dirancang agar pelaku UMKM yang
nan, mendistribusikan barang, memproduksi, atau memenuhi syarat dapat merasakan langsung manfaat
membeli bahan baku, itu semua akan kami tanyakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. “Seba-
dalam sensus ekonomi,” kata Ateng dalam sesi diskusi gai Menteri Perumahan, kami menyiapkan 100 rumah
acara sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta, Rabu subsidi bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, den-
(25/2). gan DP gratis, BPHTB & PBG gratis, dan bunga hanya
Ia menjelaskan sensus kali ini tidak hanya memo- 5 persen. Ini agar mereka bisa menikmati program ung-
tret jumlah dan skala usaha, tetapi juga cara pelaku us- gulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga akses hu-
aha menjalankan aktivitas ekonominya dalam rantai nian layak benar-benar dirasakan oleh seluruh
produksi, distribusi, dan pemasaran. NERACA/Antarafoto/Muhammad Bagus Khoirunas/nz masyarakat.” katanya.
Berdasarkan paparannya, pendekatan pendataan KOLABORASI PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH : Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan materi tentang Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri
ekonomi digital akan dilakukan langsung melalui penyelenggaran bantuan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026). perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 di Lapangan
pelaku usaha lintas lapangan usaha, bukan hanya me- Kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT tersebut menargetkan sekitar 18 juta kelu- Banteng, Jakarta. Momentum tersebut sekaligus
lalui sektor teknologi informasi, agar aktivitas digital arga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia termasuk 84 ribu KPM di Kabupaten Serang untuk menjadi anggota kop- menegaskan bahwa perayaan budaya dapat berjalan
dalam perekonomian nasional dapat terpetakan secara erasi dan diharapkan menjadi ekosistem baru dalam penanganan kemiskinan. beriringan dengan penguatan ekonomi rakyat.
lebih utuh. “Kami juga akan memotret bagaimana pe- Menteri yang akrab disapa Ara itu menilai pelibatan
laku ekonomi memanfaatkan teknologi seperti kecer- UMKM dalam perayaan tersebut menjadi bukti bah-
dasan buatan atau AI, Internet of Things, blockchain,
hingga komputasi awan,” ujarnya.
Selain ekonomi digital, Ateng mengatakan Sensus
Kebijakan Opsen PKB wa perayaan tidak sekadar simbolik, tetapi berdampak
langsung pada peningkatan kesejahteraan pelaku usa-
ha kecil.
Sebaiknya Dilakukan Bertahap
Ekonomi 2026 juga menaruh perhatian besar pada “Ini acara yang sangat baik karena UMKM benar-
ekonomi lingkungan sebagai bagian dari agenda pem- benar dilibatkan. Artinya, perayaan tahun baru Imlek
bangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing ini berdampak langsung kepada masyarakat, terutama
nasional. bagi UMKM agar bisa naik kelas. Ini sejalan dengan visi
Menurutnya, BPS akan mencatat dan mendalami Jakarta - Pakar kebijakan publik Universitas mungkin 15 persen atau di- perlu didukung data yang misi Presiden Prabowo, yaitu ekonomi bertumbuh,
data terkait bagaimana pelaku usaha memproduksi tambah agar lebih meri- transparan agar tidak me- berkeadilan, dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indo-
barang dan jasa yang ramah lingkungan termasuk peng-
Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ngankan masyarakat,” kata nimbulkan polemik di ru- nesia,” ujarnya.
gunaan energi terbarukan seperti panel surya dan bio- Prof Slamet Rosyadi menilai kebijakan opsen Dekan Fakultas Ilmu Sosial ang publik. Lebih lanjut, dia Di sisi lain, pemerintah memastikan pembangunan
gas. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebaiknya dan Ilmu Politik (FISIP) menyarankan agar pemer- dan penyaluran rumah subsidi tersebut dikawal secara
Ia menjelaskan pendataan ekonomi lingkungan diterapkan secara bertahap agar tidak Unsoed itu. intah daerah tidak mengan- ketat dan berbasis data. Dalam diskusi bersama pimp-
tidak hanya mencakup hasil produksi, tetapi juga input Selain itu, ia menekan- dalkan kebijakan pajak se- inan DPR RI dan Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri
yang digunakan pelaku usaha dalam menjaga aspek menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. kan kenaikan opsen pajak bagai solusi instan menutup Ara menegaskan pentingnya penggunaan data resmi
lingkungan. “Itu termasuk pengeluaran usaha untuk seharusnya diikuti dengan defisit anggaran. negara dalam merumuskan kebijakan. “Kami memba-
pengelolaan limbah, pengendalian polusi udara, hing- NERACA nifikan dibanding tahun se- perbaikan layanan publik, “Pemerintah perlu has pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan
ga aktivitas ekonomi berbasis daur ulang,” tutur dia. belumnya. Ia menilai kon- khususnya infrastruktur ja- mencari sumber pendap- menentukan program-program perumahan,” kata Ara
Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh “Kenaikan opsen pajak disi ekonomi masyarakat di lan yang masih banyak atan lain di luar pajak, misal- usai pertemuan tersebut.
kegiatan ekonomi di Indonesia, kecuali sektor pertan- memang memiliki latar be- Jawa Tengah saat ini masih mengalami kerusakan di se- nya dengan mengopti- Ia menambahkan, data BPS menjadi dasar uta-
ian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah lakang, salah satunya ka- belum sepenuhnya pulih jumlah wilayah. malkan aset daerah agar manya dalam perumusan kebijakan agar lebih akade-
tangga untuk konsumsi sendiri. Pendataan akan di- rena berkurangnya transfer pascapandemi COVID-19, Dengan demikian, kata bisa menghasilkan penda- mis, berbasis riset, dan berkeadilan. Pendekatan berba-
lakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan dari pemerintah pusat ke sehingga kenaikan beban dia, masyarakat akan lebih patan. sis data ini mendapat dukungan dari DPR. Wakil Ketua
dua metode, yakni Computer Assisted Web Intervie- daerah sehingga berdam- pajak dapat mempersem- mudah menerima kebi- Kenaikan pajak sebaik- DPR RI Saan Mustopa menilai penggunaan data BPS
wing (CAWI) dan Computer Assisted Personal Interview pak pada kemampuan fiskal pit ruang belanja rumah jakan jika ada imbal balik nya menjadi opsi terakhir merupakan langkah konkret untuk memastikan pro-
(CAPI). daerah. Namun penerapan- tangga. yang jelas, misalnya per- dan dilakukan secara berta- gram pro rakyat tepat sasaran. “Program-program pro
Metode CAWI dijadwalkan berlangsung pada 1-30 nya perlu kehati-hatian,” Oleh karena itu, dia me- baikan jalan. hap,” katanya. rakyat ini harus tepat sasaran dan memenuhi azas kea-
Mei 2026 untuk usaha besar yang memiliki alamat surat katanya, sebagaimana diku- ngapresiasi langkah Peme- “Jadi ada manfaat lang- Ia mengatakan penera- dilan, tidak boleh bias atau merugikan masyarakat,”
elektronik, sementara metode CAPI akan dilaksanakan tip Antara, kemarin. rintah Provinsi Jawa Tengah sung yang dirasakan masya- pan kebijakan fiskal yang ujarnya.Q FB
pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 untuk usaha mikro, ke- Menurut dia, kebijakan yang memberikan diskon rakat,” katanya menegas- terlalu drastis berisiko me-
cil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki yang dilakukan tanpa so- opsen PKB meskipun be- kan. munculkan resistensi pub-
email. sialisasi memadai berpo- saran potongan tersebut Terkait klaim bahwa be- lik, terutama di daerah yang BPK Gunakan Pendekatan
Melalui pemetaan ekonomi digital dan ekonomi tensi membuat masyarakat masih perlu ditingkatkan saran opsen PKB di Jawa pertumbuhan ekonominya
lingkungan tersebut, BPS menargetkan hasil Sensus kaget, terlebih jika nominal agar benar-benar meri- Tengah relatif lebih rendah masih tertinggal dibanding- Berbasis Risiko dalam
Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebi- pajak yang harus dibayar- ngankan wajib pajak. “Kalau dibandingkan provinsi lain, kan provinsi lain seperti
jakan ekonomi yang lebih adaptif, berdaya saing, dan kan meningkat cukup sig- cuma 5 persen terlalu kecil, ia mengatakan hal tersebut Jabar dan Jatim. Q bari/ant Periksa LK PPATK
berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas
Menhub Pastikan Kelancaran Distribusi Logistik Selama Lebaran
2045. Q bari/ant NERACA
Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Remitansi PMI Naik 14% NERACA tuhan pokok,” kata Menhub
dalam pernyataan di Ja-
“Pengaturan terkait angkut-
an barang ini akan dilaku-
tol di berbagai wilayah stra-
tegis nasional selama peri-
melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
(LK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
NERACA Jakarta - Menteri Per- karta, Rabu (25/2). kan secara selektif dengan ode 13 Maret hingga 29 (PPATK) Tahun 2025 dengan pendekatan berbasis
hubungan (Menhub) Dudy Dia menyampaikan ko- mempertimbangkan aspek Maret 2026. risiko (risk-based audit). Pemeriksaan ini berfokus pa-
Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran In- Purwagandhi memastikan ordinasi lintas kementerian keselamatan dan kelancar- Kendaraan angkutan da pengendalian intern yang mencakup pengendalian
donesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan bahwa kelancaran distribusi logis- itu menitikberatkan pada an distribusi logistik,” ujar barang yang mengangkut tingkat entitas termasuk pengendalian atas peman-
remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2025 tik selama angkutan Leba- pengaturan operasional Menhub. komoditas esensial seperti faatan teknologi informasi dan pengendalian tingkat
mengalami kenaikan 14 persen dibandingkan data ran 2026, melalui penguatan angkutan barang selama pe- Pemerintah telah mene- bahan bakar minyak (BBM) transaksi.
2024. koordinasi lintas sektor dan riode arus mudik dan arus tapkan pengaturan melalui dan bahan bakar gas (BBG), “Selain itu, fokus pemeriksaan lainnya meliputi tin-
“Tahun 2024, dari 253.000 penempatan (PMI) yang pengawasan operasional balik serta penertiban pasar Surat Keputusan Bersama bahan pokok, pupuk, hewan dak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, temuan ber-
dilakukan dan juga termasuk beberapa yang dari aku- guna menjaga pasokan ke- tumpah di jalur mudik (SKB) Kementerian Perhu- ternak, dan bantuan keben- ulang, peristiwa yang berindikasi kecurangan, serta
mulasi dari tahun sebelumnya, remitansi yang masuk butuhan masyarakat. Lebaran. Menurutnya lang- bungan, Korlantas Polri, dan canaan tetap diperbolehkan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengelo-
ke negara kita berdasarkan data dari Bank Indonesia Dudy mengatakan un- kah itu menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan beroperasi dengan per- laan persediaan, sistem informasi, dan pengelolaan
adalah Rp253 triliun. Dan tahun 2025 ada kenaikan 14 tuk mewujudkan hal itu pi- kebijakan nasional untuk Umum tentang pengaturan syaratan tertentu. barang,” ucap Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing
persen. Jadi kurang lebih Rp288 triliun remitansi yang haknya telah berkoordinasi mengantisipasi lonjakan lalu lintas jalan dan penye- “Ketentuan ini memas- saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas LK
masuk ke Indonesia tahun 2025,” kata Mukhtarudin, se- dengan Menteri Perda- pergerakan masyarakat berangan selama masa tikan rantai pasok nasional PPATK Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu
bagaimana dikutip, kemarin. gangan Budi Santoso, guna yang terjadi setiap Lebaran. angkutan Lebaran 2026. S- tetap berjalan sekaligus (25/2).
Hal itu dikatakannya usai melakukan rapat koordi- memastikan kelancaran Berdasarkan hasil survei, KB tersebut mengatur pem- menghindari kelangkaan Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemerik-
nasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pember- distribusi logistik melalui prakiraan pergerakan sela- batasan operasional ken- barang di daerah tujuan saan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
dayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang pengendalian lalu lintas di ma masa Lebaran mencapai daraan angkutan barang gu- mudik,” jelas Menhub. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Un-
membahas mengenai rencana pengiriman PMI ke lu- jalur mudik selama penye- sekitar 143,91 juta orang. na menjaga kelancaran dan Lebih lanjut Menhub dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
ar negeri dalam program SMK Go Global. Menurut dia, lenggaraan angkutan Le- Ia menegaskan pemba- keselamatan perjalanan. mengatakan pihaknya ber- daharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
remitansi PMI sangat besar manfaatnya untuk meng- baran. tasan kendaraan angkutan Pembatasan diberlaku- koordinasi dengan Ke- 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
gerakkan ekonomi masyarakat. “Sinergi ini dilakukan barang merupakan langkah kan bagi mobil barang den- menterian Perdagangan ka- Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor
“Artinya daya beli masyarakat meningkat, menum- agar mobilitas masyarakat penting untuk menjaga ka- gan sumbu tiga atau lebih, rena kementerian itu akan 15 Tahun 2006 tentang BPK.
buhkan sektor ekonomi usaha mikro, dan juga meng- tetap aman tanpa meng- pasitas jalan tetap optimal kendaraan dengan kereta berperan mengendalikan Dalam kerangka hukum tersebut, pihaknya akan
gerakkan ekonomi keluarga. Jadi uangnya langsung ke ganggu distribusi barang sehingga arus mudik dapat tempelan atau gandengan, aktivitas perdagangan di memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan
masyarakat sehingga daya beli terdongkrak. Q bari/ant dan stabilitas pasokan kebu- berjalan lancar dan aman. serta angkutan hasil galian, sepanjang jalur mudik, ter- dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar
tambang, dan bahan bangu- masuk penataan pasar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengung-
nan. Kebijakan itu berlaku tumpah yang menimbulkan kapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-un-
PENGUMUMAN pada ruas jalan tol dan non- hambatan. Q bari/ant dangan, serta efektivitas sistem intern. Q bari/ant
Direksi PT INPESA DIGITAL TEKNOLOGI, suatu perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang
berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini
mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan peningkatan
modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
dengan cara konversi utang Perseroan kepada pemegang saham
menjadi saham Perseroan.
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan
Tertentu yang dapat Dikonversikan sebagai Setoran Modal.
Demikian pengumuman ini disampaikan.
Jakarta, 26 Februari 2026
Direksi
PT INPESA DIGITAL TEKNOLOGI
PENGUMUMAN PENGUMUMAN PENGUMUMAN PENGUMUMAN
Dengan ini diumumkan,Dengan bahwa ini diumumkan, bahwa Dengan ini diumumkan,Dengan
bahwa ini diumumkan, bahwa
berdasarkan Akta berdasarkan
Pernyataan Akta Pernyataan berdasarkan Akta berdasarkan
Pernyataan Akta Pernyataan
Keputusan Sirkuler Para Pemegang
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Keputusan Sirkuler Para Pemegang
Keputusan Sirkuler Para Pemegang
PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN Saham PT ZHONGTANG Saham ENERGY PT ZHONGTANG ENERGY Saham PT BIT DATA TECHNOLOGY,
Saham PT BIT DATA TECHNOLOGY, PENGUMUMAN PENGUMUMAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (“KIK”)TECH DAN INDONESIA, berkedudukan TECH INDONESIA, berkedudukan berkedudukan
berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk di Jakarta Selatan (untuk
PENAMBAHAN MODAL DISETOR
di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya selanjutnya disebut “Perseroan”) PENAMBAHAN MODAL DISETOR
PROSPEKTUS REKSA DANA YANG DIKELOLA di OLEH
Jakarta Selatan (untuk selanjutnya
disebut “Perseroan”) sebagaimana
disebut “Perseroan”) sebagaimana
selanjutnya disebut “Perseroan”)
sebagaimana dimuat dalam sebagaimana
Akta dimuat dalam Akta MELALUI KONVERSI HUTANG PADA MELALUI KONVERSI HUTANG PADA
PT KOREA INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA dimuat dalam Akta tertanggal dimuat dalam Akta tertanggal 23-02-
23-02- tertanggal 23-02-2026 (dua tertanggal
puluh tiga 23-02-2026 (dua puluh tiga PT DUA TEPIAN SUNGAI PT PAYUNG TEDUH BERDUA
2026 (dua puluh tiga 2026
Februari dua(dua
ribu puluh tiga Februari dua ribu Februari dua ribu dua puluh Februari
enam),dua ribu dua puluh enam), Berkedudukan di Jakarta Pusat Berkedudukan di Kota Bekasi
Menindaklanjuti pemberitahuan rencana perubahan KIK dan/atau Prospektus
dua puluh enam), Nomor dua 177 puluh
yang enam), Nomor 177 yang Nomor 178 yang dibuat dihadapan
Nomor 178 yang dibuat dihadapan (“Perseroan”) (“Perseroan”)
Reksa Dana yang Dikelola oleh PT Korea Investment Management Indonesia yang
dibuat dihadapan Notarisdibuat KEVIN dihadapan Notaris KEVIN Notaris KEVIN HUTAMA SUTANDI,
Notaris KEVIN HUTAMA SUTANDI,
telah kami umumkan melalui surat kabar “Harian Ekonomi Neraca” pada tanggal
HUTAMA SUTANDI, S.H., HUTAMA
M.Kn., SUTANDI, S.H., M.Kn., S.H.,untuk
S.H., M.Kn., telah diputuskan M.Kn., telah diputuskan untuk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 6 dari Peraturan Guna memenuhi ketentuan Pasal 6 dari Peraturan
11 Desember 2025, kami, PT Korea Investment Management telah
Indonesia selaku untuk membubarkan
diputuskan telah diputuskan untuk membubarkan membubarkan Perseroan dan membubarkan
untuk Perseroan dan untuk Pemerintah Nomor : 15 tahun 1999, Tentang Bentuk- Pemerintah Nomor : 15 tahun 1999, Tentang Bentuk-
Manajer Investasi, dengan ini mengumumkan perubahan KIKPerseroan
dan Prospektus Perseroan
dan untuk pemberesan hak- dan untuk pemberesan hak- pemberesan hak-hak dan kewajiban-
pemberesan hak-hak dan kewajiban- Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikonversikan Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikonversikan
sehubungan dengan nama Reksa Dana: sebagai Setoran Saham, dengan ini diberitahukan sebagai Setoran Saham, dengan ini diberitahukan
hak dan kewajiban-kewajibanhak dan kewajiban-kewajiban terhadap
terhadap kewajiban terhadap Perseroankewajiban
telah terhadap Perseroan telah
Perseroan telah ditunjuk Likuidator.
Perseroan telah ditunjuk Likuidator. ditunjuk Likuidator. ditunjuk Likuidator. kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa
Sebelumnya Selanjutnya sesuai dengan Keputusan RAPAT UMUM sesuai dengan Keputusan RAPAT UMUM
1. Reksa Dana KISI Priority Money 1 Reksa Dana KIMBagi para Money
Priority Bagi para pihak yang berkepentingan
pihak yang berkepentingan Bagi para pihak yang berkepentingan
Bagi para pihak yang berkepentingan PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Perseroan, PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Perseroan,
atas pembubaran Perseroanatas pembubaran Perseroan tersebut
tersebut atas pembubaran Perseroanatas pembubaran Perseroan tersebut
tersebut
Market Fund Market Fund dapat menghubungi Perseroan dapatpada
menghubungi Perseroan pada dapatpada
dapat menghubungi Perseroan menghubungi Perseroan pada
yang telah dituangkan dalam akta Pernyataan yang telah dituangkan dalam akta Pernyataan
Keputusan Rapat, Nomor 21, tertanggal 24 Februari Keputusan Rapat, Nomor 20, tertanggal 24 Februari
2. Reksa Dana KISI Liquid Money 2 Reksa Dana KIMalamat Liquid: Money alamat : alamat : alamat :
2026, yang dibuat oleh IRMA DEVITA 2026, yang dibuat oleh IRMA DEVITA
Market Fund Market Fund Millennium Centennial CenterMillennium
Lantai 50 Centennial Center Lantai 50 Millennium Centennial CenterMillennium
Lantai 50 Centennial Center Lantai 50 PURNAMASARI, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta PURNAMASARI, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta
3. Reksa Dana KISI Prime Balance 3 Reksa Dana KIM Jl. Prime Balance
Jenderal Jl. Jenderal
Sudirman No.Kav. 25, Sudirman No.Kav. 25, Jl. Jenderal
Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 25, Sudirman No.Kav. 25, Utara, dinyatakan telah disetujui secara bulat bahwa Utara, dinyatakan telah disetujui secara bulat bahwa
Fund Fund Kuningan, Kelurahan Karet,Kuningan, Kelurahan Karet, Kuningan, Kelurahan Karet,Kuningan, Kelurahan Karet, pembayaran tagihan dari hutang pemegang saham pembayaran tagihan dari hutang pemegang saham
Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, kepada Perseroan senilai Rp47.000.000.000,--
4. Reksa Dana Syariah KISI Money 4 Reksa Dana Syariah KIM Money Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jakarta Selatan kepada Perseroan senilai Rp37.000.000.000,-- (tiga
(empat puluh tujuh miliar Rupiah) disetujui untuk puluh tujuh miliar Rupiah) disetujui untuk dikonversi
Market Sharia Market Sharia
Dalam jangka waktu Dalam
selambat-jangka waktu selambat- Dalam jangka waktu Dalam
selambat-jangka waktu selambat- dikonversi menjadi modal Perseroan, dan karenanya menjadi modal Perseroan, dan karenanya
5. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk 5 Reksa Dana Syariahlambatnya
Berbasis Sukuk
60 (enam puluh) lambatnya
hari sejak 60 (enam puluh) hari sejak lambatnya 60 (enam puluh) lambatnya
hari sejak 60 (enam puluh) hari sejak meningkatkan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan meningkatkan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan
KISI Syariah Sukuk Fund KIM Syariah Sukukpengumuman
Fund ini. pengumuman ini. pengumuman ini. pengumuman ini. Modal Disetor Perseroan. Modal Disetor Perseroan.
Demikian
dibuat pengumuman ini dibuat Demikian
dibuat pengumuman ini dibuat
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para PemegangDemikian pengumuman ini
Unit Penyertaan Demikian pengumuman ini Demikian pengumuman ini disampaikan untuk Demikian pengumuman ini disampaikan untuk
untuk memenuhi ketentuan untuk
Pasal memenuhi
147 ketentuan Pasal 147 untuk memenuhi ketentuan untuk
Pasal memenuhi
147 ketentuan Pasal 147 diketahui.
Reksa Dana serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun Undang-Undang
2007 Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 40 TahunUndang-Undang
2007 Nomor 40 Tahun 2007
diketahui.
Jakarta, 26 Februari 2026 tentang Perseroan Terbatas. tentang Perseroan Terbatas. tentang Perseroan Terbatas. tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 26 Februari 2026 Jakarta, 26 Februari 2026
PT DUA TEPIAN SUNGAI PT PAYUNG TEDUH BERDUA
Manajer Investasi Jakarta, 26 Februari 2026 Jakarta, 26 Februari 2026 Jakarta, 26 Februari 2026 Jakarta, 26 Februari 2026
Ttd
PT Korea Investment Management Indonesia Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd
Direksi
Likuidator Perseroan Likuidator Perseroan Likuidator Perseroan Likuidator Perseroan Direksi
uk. 1kol x 80 uk. 1kol x 80 uk. 1kol x 80 uk. 1kol x 80
Names mentioned 43 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Peruma-Jakarta
p.1
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri PKP Maruarar Sirait
p.1
unresolved
org
Menteri Perumahan
p.1
unresolved
org
Menteri Sosial Saifullah Yusuf
p.1
unresolved
org
Koperasi Desa Merah Putih
p.1
unresolved
org
Kementerian Sosial
p.1
unresolved
org
Kementerian Koperasi
p.1
unresolved
org
Kementerian Desa PDT
p.1
unresolved
person
Gunakan Pendekatan Melalui
p.1
unresolved
org
Pemeriksa Keuangan
p.1
unresolved
org
Menteri Per-
p.1
unresolved
org
Menteri Pelindungan Pekerja Migran In-
p.1
unresolved
org
Kementerian Perhu-
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1
unresolved
org
Kementerian Pekerjaan
p.1
unresolved
person
Daniel Lumban Tobing
p.1
unresolved
org
Menteri Perda-
p.1
unresolved
org
Menteri Koordinator Bidang Pember-
p.1
unresolved
org
PT INPESA DIGITAL TEKNOLOGI
p.1 ×2
unresolved
org
PT ZHONGTANG Saham
p.1
unresolved
org
PT ZHONGTANG ENERGY
p.1
unresolved
org
PT BIT DATA TECHNOLOGY
p.1 ×2
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT DUA TEPIAN SUNGAI
p.1 ×2
unresolved
org
PT PAYUNG TEDUH BERDUA
p.1
unresolved
person
SUTANDI
p.1 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment Management
p.1
unresolved
org
Reksa Dana KISI Priority Money
p.1
unresolved
org
Reksa Dana KIMBagi
p.1
unresolved
org
Reksa Dana KISI Liquid Money
p.1
unresolved
org
Reksa Dana KIMalamat
p.1
unresolved
person
PURNAMASARI
p.1 ×2
unresolved
org
Reksa Dana KISI Prime Balance
p.1
unresolved
org
Reksa Dana KIM
p.1
unresolved
org
Reksa Dana Syariah KISI Money
p.1
unresolved
org
Reksa Dana Syariah KIM Money
p.1
unresolved
org
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk
p.1
unresolved
org
Reksa Dana Syariahlambatnya Berbasis Sukuk
p.1
unresolved
org
PT PAYUNG TEDUH BERDUA Manajer Investasi
p.1
unresolved
org
PT Korea Investment Management Indonesia Ttd
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.