Back to announcement
20260213_BBNI_Penyampaian Bukti Iklan_32027578_lamp1.pdf
Other Needs review BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
Penyampaian Bukti Iklan
Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
1. Situs Web PT Bursa Efek Indonesia
2. Situs Web Perseroan (Bahasa Indonesia)
https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups
Page 3
Situs Web Perseroan (Bahasa Inggris) https://www.bni.co.id/en-us/company/corporate-governance/gms 3. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek
Page 4
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
CSE/7/1440 tanggal 13 Februari 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 Perseroan (“Rapat”)
yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:
Hari, Tanggal : Senin, 9 Maret 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat dan Mekanisme : Jakarta Pusat
Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam
tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”)
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan OJK
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi,
dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“POJK 14/2025”), Rapat akan dilaksanakan secara
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66, Pasal 67,
Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), yang mengatur
bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan
Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (“PER-1/2023”), Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar
akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/BP BUMN.
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan, dan tindak pidana lainnya.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dapat
diakses pada situs web Perseroan melalui link https://www.bni.co.id/id-id/investor.
Page 5
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal
70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih
Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh RUPS.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
- Rincian lebih lanjut mengenai Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 dapat dilihat dalam Laporan
Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui link
https://www.bni.co.id/id-id/investor/laporan-keuangan.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Penghasilan yang
merupakan Penghargaan/Bonus Kinerja Tahun Buku 2025 dan/atau Bentuk Remunerasi lainnya yang
ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (1) butir (e), Pasal 11 ayat (16) dan Pasal 14 ayat
(25) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN (“PER-3/2023”), yang
mengatur bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya berhak menyetujui remunerasi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan besaran gaji anggota Direksi BUMN dan honorarium
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari
tahun berjalan. BUMN dapat memberikan Penghargaan atas Kinerja/Bonus Kinerja dan/atau bentuk
Remunerasi lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS
sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59
POJK 15/2020, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur bahwa RUPS wajib
memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa
audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 diatur bahwa khusus untuk Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan
untuk mendapat Pengesahan RUPS/BP BUMN.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 2026-2030 dan
Rencana Kerja Tahunan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk
RUPS.
Penjelasan:
- Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2)
huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 15G ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UU BUMN, Direksi
Page 6
Persero wajib menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang yang berisi rencana strategis jangka waktu 5
tahun, yang telah ditandatangani dan ditelaah bersama dengan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya
disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) huruf d Anggaran
Dasar Perseroan, Pasal 15G ayat (5) UU BUMN, Direksi Perseroan wajib menyusun rencana kerja tahunan
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang telah ditelaah dan mendapatkan persetujuan oleh
Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- Sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Organ
dan Sumber Daya Manusia BUMN, terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-
turut, kewenangan RUPS/BP BUMN untuk mengesahkan rencana kerja tahunan dapat dikuasakan kepada
Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat
menguasakan kewenangannya untuk menyetujui Rencana Kerja Jangka Panjang dan RKAP Perseroan
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
Pemegang Saham Seri B dan C Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP)
2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 termasuk dengan perubahannya.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
6. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback) Perseroan dan Pengalihan Saham
Hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock).
Penjelasan:
- Sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 UUPT, Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah
dikeluarkan dengan ketentuan (i) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih
Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan cadangan wajib yang
telah disisihkan dan (ii) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai
saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau perseroan lain
yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% dari
jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal. Lebih lanjut, pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh
dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang panggilan rapat, kuorum dan persetujuan jumlah suaranya
adalah sama dengan RUPS dengan mata acara perubahan anggaran dasar.
- Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum mengatur bahwa Perseroan dapat melaksanakan buyback dengan tujuan tertentu
dalam hal ini digunakan dalam rangka program kepemilikan saham pegawai dan/atau pengurus Perseroan
sesuai dengan persetujuan OJK.
- Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 21 huruf c dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka, Pembelian kembali Saham (Buyback) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil
Buyback wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, mata acara RUPS untuk melakukan
pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali dapat dilakukan dalam RUPS
yang bersamaan.
- Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Publik atas Rencana Buyback dan Pengalihan
Saham Hasil Buyback yang disimpan sebagai saham Tresuri (Treasury Stock) pada tanggal 29 Januari
2026. Keterbukaan Informasi dan Pengkinian Keterbukaan Informasi dapat diakses melalui situs web PT
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
- Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPT, pada pokoknya mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar
Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
Page 7
- Sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, pada pokoknya mengatur
bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, yang harus dihadiri
dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya atau wakilnya.
- Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, mengatur bahwa Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak Istimewa untuk mengusulkan mata acara RUPS.
- Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (1) butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU BUMN, Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen)
pada BUMN yang merupakan Saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN dan 99% pada BUMN yang
merupakan saham Seri B melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
- Melalui Surat Kepala BP BUMN No. S-18/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan
Penandatangan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Surat BP
BUMN”) dan Surat PT Danantara Asset Management (Persero) No. SR.005/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6
Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (“Surat DAM”), BP BUMN dan DAM selaku pemegang saham Perseroan
menyetujui pengalihan sebagian saham Seri B DAM di Perseroan kepada BP BUMN. Selanjutnya saham
Seri B yang dialihkan tersebut akan diklasifikasikan menjadi Saham Seri A Dwiwarna.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sustainability Bond Tahap I PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025.
Penjelasan:
- Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum dan Pasal 13 serta Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 40 tahun 2025 tentang
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil
penawaran umum telah direalisasikan.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
- Perseroan telah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan
(Sustainability Bond) Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000.000,- yang
efektif pada tanggal 4 Juli 2025.
- Seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability
Bond) Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I Tahun 2025 telah direalisasikan seluruhnya untuk Pembiayaan
maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori KUBL & KUBS.
9. Penegasan Kembali Pelimpahan Wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk Menyetujui
Pernyataan Tertulis Pendiri dalam Rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan.
Penjelasan:
- Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagaimana telah
dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya yang saat ini masih berlaku, yaitu
Pasal 9 ayat (3) dan (4) dan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi
Kerja, untuk mendapat pengesahan atas perubahan peraturan dana pensiun, pemberlakuannya harus
dinyatakan dalam salah satunya adalah pernyataan pendiri.
- Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 42 Tahun 1999.
- Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 15
Tanggal 15 Maret 2023.
- Sesuai PP Nomor 76 Tahun 1992, diatur bahwa apabila akan dilakukan perubahan Peraturan Dana
Pensiun (“PDP”) Bank BNI, maka permohonan perubahan tersebut harus melampirkan Pernyataan Tertulis
Pendiri (”PTP”) atau dalam hal ini RUPS. RUPS Luar Biasa Tahun 1999 memberikan Keputusan
pelimpahan wewenang kepada Komisaris untuk menyetujui PTP dalam rangka PDP.
Page 8
- Sesuai Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, RUPS memberikan persetujuan ratifikasi dan
pelimpahan kembali wewenang dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui PTP dalam rangka
Perubahan PDP dan secara berkala akan dimintakan penegasan kembali dari RUPS setiap 3 (tiga) tahun.
- BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 tanggal 6 Februari 2026, telah menyampaikan
Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk berikut dengan mata acara Rapat.
Catatan:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga
Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari Kamis, 12 Februari 2026, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan
perdagangan saham pada hari Kamis, 12 Februari 2026.
3. Pemegang Saham melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau
memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui
fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”) pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI.
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam fasilitas eASY.KSEI melalui situs
web https://easy.ksei.co.id.
c. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bni.co.id untuk memberikan kuasa
dan suaranya dalam Rapat. Surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan
(BAE) yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu, 4 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB.
d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa
dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan
Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada Pukul
12.00 WIB.
4. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 10.00 WIB s.d. 13.45 WIB:
1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam
fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum
menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga
batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada independent
representative atau individual representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk
1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary
(bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI
hingga batas waktu yang ditentukan.
b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent
representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak
perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan
mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai fasilitas eASY.KSEI dan
AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id dan https://easy.ksei.co.id
serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.bni.co.id.
6. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara dalam
pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah
disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
Page 9
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan
www.bni.co.id sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal dilaksanakannya Rapat.
8. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait
tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 13 Februari 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi
Page 10
NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
CSE/7/1440 dated 13 February 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (the “Company”) hereby invites the shareholders of the Company to
attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 (the “Meeting”), which will be held
electronically on:
Day, Date : Monday, 9 March 2026
Time : 2.00 p.m. – 5.00 p.m. Western Indonesia Time (WIB)
Venue and Mechanism : Central Jakarta
Held via the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) through the
link https://akses.ksei.co.id, provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”).
In accordance with Financial Services Authority Regulation (“OJK”) Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”) and OJK
Regulation Number 14 of 2025 concerning the Conduct of General Meetings of Shareholders, General Meetings
of Bondholders, and General Meetings of Sukukholders Electronically (“POJK 14/2025”), the Meeting will be
conducted electronically through the eASY.KSEI facility, with the following agenda items:
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements,
approval of the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and ratification of
the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (“PUMK”) for the
Financial Year 2025, as well as the granting of full release and discharge of responsibility (volledig
acquit et de charge) to the Board of Directors for management actions and to the Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the Financial Year 2025.
Explanation:
- Pursuant to the provisions of Article 19 and Article 22 paragraph (3) of the Company’s Articles of
Association; Articles 66, 67, 68, 69, and Article 78 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia No.
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as most recently amended by Law of the Republic of
Indonesia No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic
of Indonesia No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (“Company Law”); and Article 15H paragraph (1) of
Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as amended by Law No. 1 of 2025 concerning
the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Law No. 16 of 2025
concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (“SOE
Law”), which stipulate that the Company’s Annual Report and the Board of Commissioners’ Supervisory
Report must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”), and that the Company’s
Consolidated Financial Statements must obtain ratification from the GMS.
- Pursuant to Article 33 paragraph (3) of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-
1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility
Program of State-Owned Enterprises (“PER-1/2023”), the annual Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) must be audited by a Public Accounting Firm separately from
the audit of the SOE’s Financial Statements prepared in accordance with applicable financial accounting
standards, in order to obtain ratification from the GMS/Minister.
- The GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners for their
supervisory actions carried out during the previous financial year, to the extent that such actions are
reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements, except for acts of embezzlement,
fraud, and other criminal offenses.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
- The Company’s Annual Report, which includes the Company’s Consolidated Annual Financial Statements,
the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and the 2025 Sustainability Report,
is available on the Company’s website at the following link https://www.bni.co.id/en-us/investors.
Page 11
2. Approval of the appropriation of the Company’s net profit for the Financial Year 2025.
Explanation:
- Pursuant to Article 22 paragraph (2) letter b and Article 27 of the Company’s Articles of Association, as well
as Articles 70 and 71 of the Company Law, the Board of Directors is required to submit a proposal regarding
the appropriation of the Company’s Net Profit, provided that the Company records a positive net profit, for
resolution by the GMS.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
- Further details regarding the Company’s Net Profit for Financial Year 2025 are set out in the Financial
Statements contained in the Company’s 2025 Annual Report, which may be accessed and downloaded
through the following link https://www.bni.co.id/en-us/investors/financial-reports.
3. Determination of salaries/honoraria, including facilities and allowances for the Financial Year 2026, as
well as income in the form of performance-based awards/bonuses for the Financial Year 2025 and/or
other forms of remuneration determined for the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company.
Explanation:
- Pursuant to Article 5 paragraph (4) letter c number (1) point (e), Article 11 paragraph (16), and Article 14
paragraph (25) of the Company’s Articles of Association; Articles 96 and 113 of the Company Law and
Article 76 of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning
the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (“PER-3/2023”), it is stipulated that the
holder of the Series A Dwiwarna Share or its proxy is entitled to approve the remuneration of members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners. The determination of the salary of members of the
Board of Directors of a State-Owned Enterprise and the honorarium of members of the Board of
Commissioners shall be resolved by the General Meeting of Shareholders (GMS) annually for a term of
one year commencing from January of the relevant fiscal year. An SOE may grant Performance
Awards/Performance Bonuses and/or other forms of remuneration to members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners pursuant to a GMS resolution, provided that such grants comply with the
criteria stipulated under the prevailing laws and regulations.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s
Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the PUMK Program for the Financial
Year 2026.
Explanation:
- Pursuant to Article 22 paragraph (2) letter c and paragraph (4) of the Company’s Articles of Association,
Article 59 of POJK 15/2020, and Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning the
Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, the General
Meeting of Shareholders (GMS) is required to resolve upon the appointment of a Public Accountant and/or
Public Accounting Firm to provide audit services over the annual historical financial information, taking into
account the proposal of the Board of Commissioners.
- Pursuant to Article 33 paragraph (3) of PER-1/2023, it is stipulated that the annual Financial Statements of
the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) must be audited by a Public Accounting Firm
separately from the audit of the SOE’s Financial Statements prepared in accordance with applicable
financial accounting standards, in order to obtain ratification by the GMS/Minister.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
Page 12
5. Delegation of authority to approve the Long-Term Corporate Plan (RJPP) for 2026–2030 and the Annual
Work Plan and Budget (RKAP) for 2027, including any amendments thereto, from the General Meeting
of Shareholders to the party appointed by the General Meeting of Shareholders.
Explanation:
- Pursuant to Article 12 paragraph (2) letter b number 2, Article 17 paragraphs (1) and (3), and Article 22
paragraph (2) letter d of the Company’s Articles of Association, as well as Article 15G paragraphs (2), (5),
and (6) of the SOE Law, the Board of Directors of the Company is required to prepare a Long-Term
Corporate Plan (Rencana Kerja Jangka Panjang – RJPP) containing a five-year strategic plan, which shall
be jointly reviewed with and signed by the Board of Commissioners, and subsequently submitted to the
General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.
- Pursuant to Article 12 paragraph (2) letter b number 2, Article 18 paragraph (1), and Article 22 paragraph
(2) letter d of the Company’s Articles of Association, as well as Article 15G paragraph (5) of the SOE Law,
the Board of Directors is required to prepare an annual work plan prior to the commencement of the
forthcoming financial year, which shall be reviewed and approved by the Board of Commissioners and
submitted to the GMS for approval.
- Pursuant to Article 95 paragraph (4) of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-
2/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, in respect of
SOEs that have been declared financially sound for two (2) consecutive years, the authority of the GMS/BP
BUMN to ratify the annual work plan may be delegated to the Board of Commissioners.
- Pursuant to Article 17 paragraph (4) and Article 18 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association,
the GMS may delegate its authority to approve the Company’s Long-Term Corporate Plan and Annual
Business Plan (RKAP) to the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority
holders of Series B and Series C Shares, including approval of the Company’s Long-Term Corporate Plan
(RJPP) 2026–2030 and the Annual Business Plan (RKAP) for Financial Year 2027, as well as any
amendments thereto.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
6. Approval of the Company’s Share Buyback Plan and the transfer of shares resulting from the buyback
that are held as Treasury Stock.
Explanation:
- Pursuant to Articles 37 and 38 of the Company Law, the Company may repurchase shares that have been
issued, provided that: (i) such repurchase does not result in the Company’s net assets becoming less than
the sum of its issued capital and the statutory reserves that have been set aside; and (ii) the aggregate
nominal value of all shares repurchased by the Company, together with any shares pledged or subject to
fiduciary security held by the Company itself and/or by another company whose shares are directly or
indirectly owned by the Company, does not exceed 10% of the issued capital of the Company, unless
otherwise stipulated under the prevailing laws and regulations in the capital market sector.
- Furthermore, any repurchase of shares or the transfer thereof may only be carried out upon approval of the
General Meeting of Shareholders (GMS), with the notice of meeting, quorum, and voting approval
requirements being the same as those applicable to a GMS convened to resolve on amendments to the
Articles of Association.
- In accordance with Article 13 of OJK Regulation Number 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum
Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks, the Company may conduct a share buyback for
specific purposes, in this case for the implementation of employee and/or management share ownership
programs, subject to the approval of the Financial Services Authority (OJK).
- In accordance with Article 2 paragraphs (1) and (3), as well as Article 21 letter c and Article 22 paragraphs
(1) and (3) of OJK Regulation Number 29 of 2023 concerning Share Buybacks by Public Companies, the
Company’s share buyback and the transfer of shares resulting from the buyback must first obtain approval
from the General Meeting of Shareholders. The GMS agenda items for the share buyback and the transfer
of shares resulting from the buyback may be resolved at the same General Meeting of Shareholders.
- The Company has made a public disclosure regarding the Share Buyback Plan and the transfer of shares
resulting from the buyback held as Treasury Stock on 29 January 2026. The Disclosure of Information and
updated disclosures are available on the websites of PT Bursa Efek Indonesia and the Company.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
Page 13
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
7. Amendment to the Company’s Articles of Association.
Explanation:
- Pursuant to Article 19 paragraph (1) of the Company Law, amendments to the Company’s Articles of
Association shall be resolved by the GMS.
- Pursuant to Article 26 paragraph (5) and Article 29 of the Company’s Articles of Association, any
amendment to the Articles of Association must obtain approval of the GMS, which must be attended by and
approved by the holder of the Series A Dwiwarna Share and the other shareholders or their duly authorized
representatives.
- Pursuant to Article 5 paragraph (4) letter c number (3) of the Company’s Articles of Association, the holder
of the Series A Dwiwarna Share possesses a special right to propose agenda items for the GMS.
- Pursuant to Article 5 paragraph (4) letter c number (1) point (a) of the Company’s Articles of Association,
the holder of the Series A Dwiwarna Share possesses a special right to approve any amendment to the
Company’s Articles of Association.
- Pursuant to Article 2 paragraph (3) of the SOE Law, the Republic of Indonesia holds 1% (one percent) of
the shares in a State-Owned Enterprise in the form of Series A Dwiwarna Shares through the BP BUMN,
and 99% of the shares in the form of Series B Shares through the Daya Anagata Nusantara Investment
Management Agency.
- Through the Letter of the Head of BP BUMN No. S-18/BPU/01/2026 dated 6 January 2026 regarding the
Notification of the Execution of the Share Transfer Agreement of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
and the Letter of PT Danantara Asset Management (Persero) No. SR.005/DI-DAM/DO/2026 dated 6
January 2026 regarding the Notification of the Execution of the Share Transfer Agreement of PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk, BP BUMN and DAM, in their capacity as shareholders of the Company,
approved the transfer of a portion of DAM’s Series B Shares in the Company to BP BUMN. Subsequently,
the transferred Series B Shares will be reclassified as Series A Dwiwarna Shares.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
8. Report on the realization of the use of proceeds from the Public Offering of Sustainability Bond Phase
I of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for the year 2025.
Explanation:
- Pursuant to Article 6 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of
the Use of Proceeds from a Public Offering, and Articles 13 and 31 of OJK Regulation No. 40 of 2025
concerning the Use of Proceeds from a Public Offering, the Company is required to account for the
realization of the use of proceeds from the public offering at each Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS) until all proceeds from the public offering have been fully utilized.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
- The Company has issued the Shelf Registration of Sustainability Bonds I Bank BNI Phase I Year 2025
amounting to Rp5,000,000,000,000 (five trillion Rupiah), which became effective on 4 July 2025.
- The entire proceeds from the Shelf Registration of Sustainability Bonds I Bank BNI Phase I Year 2025 have
been fully utilized to finance and/or refinance projects within the KUBL and KUBS categories.
9. Reaffirmation of the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners to approve the Founder’s Written Statement in connection with the amendment to the
Company’s Pension Fund Regulations.
Explanation:
- Pursuant to Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 1992 concerning Pension Funds, as revoked and
replaced by Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening
Page 14
of the Financial Services Sector, along with its implementing regulations which remain in effect, namely
Article 9 paragraphs (3) and (4) and Article 10 paragraph (1) of Government Regulation No. 76 of 1992
concerning Employer Pension Funds, in order to obtain ratification of amendments to the Pension Fund
Regulations, their implementation must be declared in, among others, a statement of the founder.
- The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as set forth in Deed
No. 42 of 1999.
- The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2023 of the Company as
set forth in Deed No. 15 dated 15 March 2023.
- Pursuant to Government Regulation No. 76 of 1992, any proposed amendment to the Pension Fund
Regulations (“PDP”) of Bank BNI must be accompanied by a Written Statement of the Founder (“PTP”),
which in this case refers to the GMS. The Extraordinary GMS of 1999 resolved to delegate authority to the
Board of Commissioners to approve the PTP in relation to the PDP.
- Pursuant to the resolution of the Annual GMS for Financial Year 2023, the GMS approved the ratification
and re-delegation of authority from the GMS to the Board of Commissioners to approve the PTP in
connection with amendments to the PDP, and such delegation shall be reaffirmed periodically by the GMS
every three (3) years.
- BP BUMN, in its capacity as the holder of the Series A Dwiwarna Share, through the Letter of the Head of
the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (“BP BUMN”) No. S-86/BPU/02/2026 dated 6 February
2026, has conveyed its approval for the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for
Financial Year 2025 of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, including the proposed agenda items of
the Meeting.
Notes:
1. This Notice of Meeting constitutes the official invitation to the Meeting for the shareholders of the Company;
therefore, the Board of Directors will not issue separate invitations to the shareholders of the Company.
2. The shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented and to exercise their voting rights
at the Meeting are those whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders as of Thursday,
12 February 2026, or holders of securities accounts in KSEI’s Collective Custody as at the close of trading of
the Company’s shares on Thursday, 12 February 2026.
3. Shareholders shall register their attendance electronically through the eASY.KSEI facility or grant a power of
attorney to the Company's Share Administration Bureau ("BAE"), namely PT Datindo Entrycom, through the
eASY.KSEI facility, with the following procedures:
a. Shareholders must first be registered in KSEI's Securities Ownership Reference (AKSes KSEI) facility
through the link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI.
b. For Shareholders who have been registered, a power of attorney may be granted through the eASY.KSEI
facilityvia the website https://easy.ksei.co.id.
c. In the event that Shareholders are unable to access the eASY.KSEI facility, Shareholders may download
the Power of Attorney form available on the Company's website www.bni.co.id to grant their power of
attorney and voting rights at the Meeting. The duly completed Power of Attorney must be submitted to the
Company's Share Administration Bureau (BAE), namely PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Jakarta 10120, Tel. (021) 3508077, no later than three (3) business days prior to the Meeting date, i.e.
Wednesday, 4 March 2026 at 3:00 p.m. Western Indonesia Time (WIB).
d. Shareholders may declare their power of attorney and voting instructions, change the appointment of the
proxy holder and/or voting choices for the Meeting agenda items, or revoke the power of attorney, from the
date of the Notice of Meeting until no later than one (1) business day prior to the Meeting date at 12:00 p.m.
WIB.
4. Shareholders’ electronic attendance through the eASY.KSEI facility shall take into account the following matters:
a. The following shareholders/proxy holders are required to register their electronic attendance through the
eASY.KSEI facility on the Meeting date from 10:00 a.m. to 1:45 p.m. Western Indonesia Time (WIB):
1) Local individual shareholders who have not declared their attendance or granted a power of attorney in
the eASY.KSEI facility by the stipulated deadline and intend to attend the Meeting electronically.
2) Local individual shareholders who have declared their attendance, but have not determined voting
choices for at least one (1) agenda item in the eASY.KSEI facility by the stipulated deadline and intend
to attend the Meeting electronically.
3) Proxy holders of shareholders who have granted a power of attorney to an independent representative
or an individual representative, but have not determined voting choices for at least one (1) agenda item
in the eASY.KSEI facility by the stipulated deadline.
4) Proxy holders of shareholders who have granted a power of attorney to a participant/intermediary
(custodian bank or securities company) and have determined voting choices in the eASY.KSEI facility
by the stipulated deadline.
Page 15
b. Shareholders who have declared their attendance or granted a power of attorney to an independent
representative or an individual representative and have determined their voting choices for the Meeting
agenda items in the eASY.KSEI facility by the stipulated deadline, or their respective proxy holders, are not
required to register their electronic attendance through the eASY.KSEI facility.
c. Any delay or failure in the electronic registration process, for whatever reason, shall result in the shareholder
or its proxy holder being unable to attend the Meeting electronically, and the relevant shareholdings shall
not be counted toward the attendance quorum.
5. Guidelines on registration, attendance declaration, usage, and further information regarding the eASY.KSEI and
AKSes KSEI facilities are available on the KSEI website at https://akses.ksei.co.id and https://easy.ksei.co.id,
as well as in the Rules of the Meeting on the Company’s website at www.bni.co.id.
6. The Notary, assisted by the Company’s Share Administration Bureau (BAE), shall verify and count the votes in
the Meeting resolutions on the agenda items, including votes cast through the eASY.KSEI facility and votes cast
during the Meeting.
7. The materials to be discussed at the Meeting have been made available and may be accessed on the
Company’s website at www.bni.co.id from the date of the Notice of Meeting until the date of the Meeting.
8. The Company may re-announce any changes and/or additional information related to the procedures for
convening the Meeting, with due reference to the prevailing laws and regulations.
Thus, we hereby convey this notice. Thank you for your kind attention.
Jakarta, 13 February 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Milik Negara
p.4 ×2
unresolved
org
Milik Negara dan Undang-Undang
p.4
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.4 ×3
unresolved
org
Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
p.4 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.5
unresolved
org
Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
p.7
unresolved
org
Dana Pensiun Perseroan. Penjelasan
p.7
unresolved
org
Dana Pensiun Pemberi Kerja
p.7
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.8 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×2
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises No. PER-
p.10 ×3
unresolved
org
Bank BNI Phase I Year
p.13 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
628 ms
12 Sep 2026 19:41
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-02-12',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2026-02-12'}