Back to announcement
20260115_SOHO_Rencana Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha_32020567_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 38
Page 1
Jakarta, 15 Januari 2026/15 January 2026
No. : 087/SOHO/I/2026
Lampiran/Attachment : 2 (two) rangkap/ 2 (two) set
Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi terkait Perubahan dan atau penambahan Kegiatan
Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan yakni, PT. Parit Padang Global
(“PPG”)/ Information Disclosure regarding the Change and/or Addition of
Business Activities of the Company’s Controlled Subsidiary, namely PT Parit
Padang Global (“PPG”)
Kepada/To:.
(i) Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
u.p./attn. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief Executive of Capital Market
Supervision
(ii) PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
u.p./attn. : Direktur Penilaian Perusahaan/ Director of Company Appraisal
Dengan hormat, Dear Messrs,
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan In order to comply with the provisions of
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Financial Services Authority Regulation (POJK)
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Number 17/POJK.04/2020 concerning
dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan ini Material Transactions and Changes in
Perseroan menyampaikan informasi Business Activities, the Company hereby
mengenai Perubahan dan atau penambahan discloses information regarding the change
Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali and/or addition of business activities of the
Perseroan yakni, PT PPG sebagaimana Company’s Controlled Subsidiary, namely PT
dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Surat PPG, as further described in the Appendix to
ini. this Letter.
Demikian keterbukaan informasi yang dapat Thus, the disclosure of information that we
kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih can provide. Thank you for your attention and
atas perhatian dan kerjasamanya. cooperation.
Hormat kami/ Sincerely,
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Yuliana
Direktur (Director)/ Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Page 2
KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN
PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN TERKENDALI PERSEROAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
Bidang Usaha
Kesehatan/ Industri Farmasi
Kantor Pusat
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telepon: +62 21 4683 2588
Faksimile: +62 21 4683 2589
Alamat Email: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi
sebagaimana diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini (“Keterbukaan Informasi”) dan
setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan
dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan
yang tidak diungkapkan atau dihilangkan, sehingga menyebabkan informasi sebagaimana
diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan, agar Pemegang
Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai transaksi terkait rencana
perubahan dan atau penambahan kegiatan usaha PT Parit Padang Global (“PPG”) yang merupakan
Perusahaan Terkendali dari Perseroan. Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026
Page 3
I. PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk
mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai perubahan dan atau penambahan kegiatan usaha
yang akan dilakukan oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Parit Padang Global (“PPG”).
Perubahan dan atau penambahan kegiatan usaha yang mana sebelum PPG dapat melaksanakan
Transaksi tersebut, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dimana hal tersebut perlu dilakukan untuk
memenuhi kewajiban Perseroan dalam Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK No. 17/2020.
Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan
dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang
Saham Utama yang dapat merugikan Perseroan.
II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN DAN PT PARIT PADANG GLOBAL
1. PT Soho Global Health Tbk (“Perseroan”)
Keterangan Umum Perseroan
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berstatus perusahaan publik (publicly held
company), berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan pada tahun 1956 berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Perseroan
Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang atau disingkat PT Parit Padang berdasarkan Akta
Pendirian No. 116 tanggal 27 Agustus 1956, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/16/14 tanggal 8
Februari 1957, telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di
bawah No. 377 tanggal 16 Februari 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia (“BNRI”) No. 39 tanggal 14 Mei 1957, Tambahan No. 517.
Pada tahun 2010, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 29
Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
54235.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Kemenkumham”) No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan
telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31225 tanggal 6 Desember 2010
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-
0088241.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI
No. 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan No. 13396 dan BNRI No. 59 tanggal 24 Juli 2012,
Tambahan No. 1903/L.
Page 4
Pada tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health Tbk
serta menyesuaikan seluruh ketentuan anggaran dasarnya yang mana hal ini dilakukan untuk
tunduk pada ketentuan yang berlaku terkait dengan perubahan status Perseroan dari
perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik. Perubahan tersebut tercantum dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal,
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham No. AHU-
0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dengan 2 (dua) Suratnya No. AHU-AH.01.03-0255808 dan No. AHU-AH.01.03-
0255815 keduanya tertanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkumham No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020. Perseroan
mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana pada
tanggal 8 September 2020.
Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami
beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana
tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 102 tanggal
16 September 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum (“SABH”) Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.09-
0344487 tanggal 30 September 2025.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 126 tanggal 19
Juni 2020 oleh Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, bidang usaha yang dijalankan
oleh Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
a) Aktivitas perusahaan holding
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang
menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah
kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha
perusahaan subsidiarinya.
b) Aktivitas konsultasi manajemen
Mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha
dan organisasi lain pada berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat
mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat
atau umum pada berbagai aspek manajemen dan operasional. Subgolongan ini juga
mencakup penyediaan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan
permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan yang berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,
bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai
Page 5
hubungan masyarakat (public relations) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan
lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi
manajemen dan lain-lain.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang
Saham Perseroan per 31 Desember 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:
❖ Struktur Permodalan
o Modal Dasar
Jumlah Saham : 28.635.121.560 lembar
Jumlah Nominal : Rp 1.431.756.078.000,-
o Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham : 12.691.682.390 lembar
Jumlah Nominal : Rp 634.584.119.500,-
o Nilai Nominal
Masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 50,- per saham.
❖ Susunan Pemegang Saham Perseroan
Jumlah Saham Jumlah Nominal Kepemilikan
Pemegang Saham
(lembar) (Rupiah) (%)
Cascade Creek Pty Ltd 1.537.362.000 76.868.100.000 12,113
Fraburg Pty Limited 1.202.423.910 60.121.195.500 9,474
Medisia Investment Holdings 2.851.733.000 142.586.650.000 22,469
Pte. Ltd.
Tan Giok Nio 1.143.986.170 57.199.308.500 9,014
Tiberias 96 Pty Ltd 4.812.370.310 240.618.515.500 37,918
Publik 1.143.807.000 57.190.350.000 9,012
(masing-masing di bawah 5%)
Saham Treasuri 0 0 0
Total 12.691.682.390 634.584.119.500 100
❖ Pengendali Perseroan
Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
3/POJK.04/2021 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juncto Pasal 1
angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.04/2018
tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka pihak yang menjadi Pengendali
Perseroan adalah sebagai berikut:
Page 6
Jumlah Saham Jumlah Nominal Kepemilikan
Pemegang Saham
(lembar) (Rupiah) (%)
Cascade Creek Pty Ltd 1.537.362.000 76.868.100.000 12,113
Tiberias 96 Pty Ltd 4.812.370.310 240.618.515.500 37,918
Informasi ini juga senantiasa Perseroan umumkan setiap bulannya kepada Publik dalam
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek.
❖ Pemilik Manfaat Perseroan
Nama individu Pemilik Manfaat Perseroan adalah Bapak Eng Liang Tan.
Informasi ini juga senantiasa Perseroan umumkan setiap bulannya kepada Publik dalam
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek melalui Sistem Pelaporan Elektronik.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 102 tanggal 16 September
2025 yang datanya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kemenkumham dengan Suratnya
No. AHU-AH.01.09-0344487 tanggal 30 September 2025, maka Susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
Komisaris Independen : Harry Salam
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono
Direksi
Presiden Direktur : Ery Yunasri
Direktur : Piero Brambati
Direktur : Yuliana
Direktur : Richard Kidarsa
Direktur : Lim Chern Han
Direktur : Pandy Harianto
Laporan Keuangan Grup Perseroan
Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun
yang berakhir 31 Desember 2020 sampai dengan 2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim
untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2025 adalah sebagai
berikut:
Page 7
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Pendapatan 6.163.939 7.076.164 7.290.121 8.197.755 10.057.938 7.924.506
Laba Kotor 1.346.313 1.569.353 1.338.391 1.309.356 1.540.838 1.309.082
Laba Usaha 259.843 677.289 443.659 438.670 571.247 548.422
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 249.674 691.157 455.637 463.396 588.038 563.299
Laba Bersih 172.200 551.091 357.015 371.341 462.651 440.092
Laba Komprehensif 164.806 553.710 372.904 371.331 468.418 432.604
Sumber: Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup SOHO per 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim 30
September 2025
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Laporan Posisi Keuangan
Aset lancar 3.405.989 3.341.171 3.873.438 4.140.019 4.749.357 5.354.074
Aset tidak lancar 774.254 680.748 601.161 606.941 662.666 660.859
Jumlah Aset 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Liabilitas jangka pendek 1.797.440 1.654.049 1.898.934 2.186.112 2.526.572 2.979.043
Liabilitas jangka panjang 176.701 159.579 148.110 161.750 170.235 188.862
Jumlah Liabilitas 1.974.141 1.813.628 2.047.044 2.347.862 2.696.807 3.167.906
Jumlah Ekuitas 2.206.102 2.208.291 2.427.555 2.399.098 2.715.216 2.847.027
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Sumber: Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup SOHO per 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim 30
September 2025
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marjin Laba Kotor 21,84% 22,18% 18,36% 15,97% 15,32% 16,52%
Marjin Laba Usaha 4,22% 9,58% 6,09% 5,35% 5,68% 6,55%
Marjin Laba Bersih 2,79% 7,79% 4,90% 4,53% 4,60% 5,55%
Imbalan Balik Aset 4,12% 13,70% 7,98% 7,82% 8,55% 7,32%
Imbalan Balik Ekuitas 7,81% 24,96% 14,71% 15,48% 17,04% 15,46%
Rasio Lancar 1,89 2,02 2,04 1,89 1,88 1,80
Rasio Cepat 1,31 1,34 1,44 1,26 1,24 1,29
Page 8
2. PT Parit Padang Global (“PPG”)
Keterangan Umum PPG
PPG merupakan perusahaan tertutup, berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama
PT Parit Padang Global berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat
di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42317.AH.01.01 tanggal 28 Agustus 2009,
serta telah diumumkan dalam BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 2010, Tambahan No. 11835.
PT PPG merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang dikendalikan secara langsung
oleh Perseroan dimana Perseroan memiliki 99,9999% saham langsung di PPG. Laporan
Keuangan PPG juga dikonsolidasikan dengan Perseroan.
Anggaran Dasar PT PPG yang dimuat dalam Akta Pendirian PPG telah mengalami beberapa kali
perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PPG No. 174 tanggal 26 Agustus 2025, dibuat
dihadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan
datanya telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kemenkumham dengan Suratnya
No. AHU-AH.01.09-0334846 tanggal 8 September 2025.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 42 tanggal 17
Februari 2022 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta bidang usaha
yang dijalankan oleh PPG saat ini adalah sebagai berikut:
a. Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan
Mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging
sapi yang diawetkan.
b. Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan
Mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk
daging ayam yang diawetkan.
c. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
Mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
d. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur
Mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
e. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu
Mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
f. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani
Mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
g. Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula
Mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.
h. Perdagangan Besar Produk Roti
Mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya.
i. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
Page 9
Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman
ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
j. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya
Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras,
tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain.
Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan
tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan
lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah,
minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk
hewan piaraan dan makanan ternak.
k. Perdagangan Besar Pakaian
Mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan
besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan
besar kaos kaki.
l. Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik
Mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (seperti kaca mata,
teropong dan kaca pembesar).
m. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan - Rumah Tangga
Mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti
perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD
dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan
makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu,
barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya.
n. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
Mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti
obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.
o. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan
Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun
hewan.
p. Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia
Mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan
untuk manusia.
q. Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan
Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional baik untuk manusia
maupun hewan.
r. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia
Mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun,
bedak dan lainnya.
s. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
Mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga
lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya.
Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah
tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
t. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
Page 10
Mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran
untuk manusia.
u. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
Mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu
kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil
dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
v. Pergudangan Dan Penyimpanan
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara
sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil
w. Aktivitas Cold Storage
Mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu
pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut
dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast
freezing).
x. Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat
Mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan
peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean
dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan
pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
y. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya
Mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam
kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan
penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPG
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPG pada tanggal Keterbukaan Informasi
ini adalah sebagai berikut:
❖ Struktur Permodalan
o Modal Dasar
Jumlah Saham: 884 lembar
(terdiri dari 259.000 lembar saham Seri A dan 625.000 lembar
saham Seri B)
Jumlah Nominal: Rp 1.366.065.625.000,-
o Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham: 884 lembar
(terdiri dari 259.000 lembar saham Seri A dan 625.000 lembar
saham Seri B)
Jumlah Nominal: Rp 1.366.065.625.000,-
o Nilai Nominal
Saham Seri A: Memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- per saham
Saham Seri B: Memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.771.305,- per saham
Page 11
❖ Susunan Pemegang Saham PPG
Jumlah Saham Jumlah Nominal Kepemilikan
Pemegang Saham
(lembar) (Rupiah) (%)
PT Soho Global Health 883.399 lembar saham 1.366.064.625.000 99,9999
Tbk (terdiri dari 258.999
lembar saham Seri A
dan 625.000 lembar
saham Seri B)
PT Universal Health 1 lembar saham Seri A 1.000.000 0,0001
Network
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPG
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPG Nomor 174 tanggal 26 Agustus 2025 yang
datanya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-
AH.01.09-0334848 tanggal 8 September 2025, maka Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPG
pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Eng Liang Tan
Direksi
Presiden Direktur : Ery Yunasri
Direktur : Piero Brambati
Direktur : Edwin Vega Darma
Direktur : Pandy Harianto
III. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PPG telah menunjuk penilai independen yang merupakan salah satu Penilai Publik pada Kantor Jasa
Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan (“KJPP-WJR”), yang mana Penilai Publik dan KJPP-WJR
dimaksud telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai di Kementerian Keuangan Republik
Indonesia dengan izin usaha No. 2.15.0133 dan Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD No. STTD.PB-
55/PM.223/2022. Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Perikatan No. P2295/BV25/012-KJPP/11-
25 tanggal 28 November 2025 mengenai Jasa Studi Kelayakan Bisnis PT Parit Padang Global.
Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan atas Perubahan dan atau penambahan Kegiatan
Usaha PT PPG sebagaimana dituangkan dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis PT PPG dengan No.
00003/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 (“Laporan Studi Kelayakan Bisnis”):
Page 12
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan Studi Kelayakan Bisnis ini adalah terkait rencana PPG untuk
melakukan penambahan kegiatan usaha berupa 2 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) ke dalam Anggaran Dasar PPG. Studi Kelayakan Usaha ini juga ditujukan dalam rangka
memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 (“POJK 17”)
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
B. TANGGAL PENILAIAN
Tanggal penilaian terkait Studi Kelayakan Bisnis adalah 30 September 2025.
C. OBJEK STUDI KELAYAKAN BISNIS
Objek studi kelayakan bisnis adalah rencana PT PPG untuk melakukan penambahan kegiatan
usaha baru berupa 2 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) di dalam Anggaran Dasar PT PPG
dengan rincian sebagai berikut (“Rencana Transaksi”):
• Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), yang
mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:
Mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce).
Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan
melalui internet; dan
• Portal Web Dan/Atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, yang mencakup kegiatan
usaha sebagai berikut:
Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin
pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi
internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai
portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala,
baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian
platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa
kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa
dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara
sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup
aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu
pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini
adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit)
merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan
transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on
demand online services.
D. ANALISA PROYEKSI KEUANGAN
PROYEKSI KEUANGAN TANPA DAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
Berikut ini adalah proyeksi Laporan Posisi Keuangan PPG tanpa dan dengan penambahan
kegiatan usaha pada tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 2030.
Page 13
Page 14
Berikut ini adalah proyeksi Laporan Laba Rugi PPG tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha pada tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 2030. Rasio Profitabilitas Selama periode proyeksi, seluruh rasio profitabilitas tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rasio profitabilitas yang cenderung meningkat menggambarkan bahwa PPG mengelola aspek keuangan dengan baik. Rasio Likuiditas Selama periode proyeksi, seluruh rasio Likuiditas tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rasio Aktivitas
Page 15
Rasio aktivitas selama periode proyeksi tanpa dan dengan penambahan kegiatan usaha stabil
dari tahun 2025 sampai dengan 2030.
E. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS
Asumsi Studi Kelayakan Bisnis
a) Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang dihasilkan bersifat non-disclaimer opinion.
b) Studi Kelayakan Bisnis ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data.
Dalam penugasan ini, KJPP-WJR melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan,
kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain
yang diberikan PPG atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar,
lengkap dan tidak menyesatkan.
c) KJPP-WJR mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari PPG terkait penugasan
adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan, dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan
mempengaruhi penilaian ini.
Kondisi Pembatas
a) Studi Kelayakan Bisnis harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan
sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan
analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari
pendapat tersebut. Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis merupakan suatu proses yang
kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
b) Studi Kelayakan Bisnis disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan
dan kondisi pasar yang ada saat laporan diterbitkan.
c) Studi Kelayakan Bisnis menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah
KJPP-WJR reviu kewajarannya, manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi
keuangan dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.
d) KJPP-WJR bertanggung jawab atas opini kelayakan bisnis.
e) KJPP-WJR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan
yang telah disesuaikan.
f) KJPP-WJR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Objek Studi
Kelayakan Bisnis dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, maka dari itu KJPP-WJR
tidak memberikan pendapat atas dampak hukum dan perpajakan dari Studi Kelayakan
Bisnis tersebut. Jasa-jasa yang KJPP-WJR berikan kepada Pemberi Tugas dalam kaitan
dengan penugasan tersebut hanya merupakan pemberian opini atas kelayakan suatu bisnis
yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
g) KJPP-WJR menyatakan bahwa penugasan KJPP-WJR tidak termasuk menganalisis kegiatan-
kegiatan usaha di luar objek studi kelayakan bisnis yang mungkin tersedia bagi Perseroan
serta pengaruh dari kegiatan-kegiatan usaha tersebut terhadap Perseroan, dan juga bukan
merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari objek studi
kelayakan bisnis.
h) Pekerjaan KJPP-WJR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak
dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan
prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat
Page 16
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan,
atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.
i) Penugasan KJPP-WJR juga tidak termasuk untuk memberikan keterangan di muka
pengadilan, kantor pajak, atau lembaga lainnya.
j) Laporan Studi Kelayakan Bisnis tersebut terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi
bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional PPG.
k) Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis, KJPP-WJR bertindak secara
independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan PPG ataupun
pihak-pihak yang terafiliasi dengan PPG. KJPP-WJR juga tidak memiliki kepentingan ataupun
keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.
Page 17
F. PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN BISNIS
a) Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan Penambahan Kegiatan
Usaha PPG adalah dengan melakukan analisis atas kelayakan pasar, kelayakan pola
bisnis, kelayakan model manajemen dan kelayakan keuangan.
b) Dari kajian kelayakan pasar, dengan adanya penambahan KBLI maka tidak ada
perubahan pangsa pasar, potensi pasar dan potensi nilai pasar Perseroan, karena
penambahan KBLI ini hanya terkait penyesuaian klasifikasi KBLI yang dimiliki
Perseroan agar sesuai dengan kegiatan usahanya yang telah berjalan selama ini.
c) Dari kajian kelayakan pola bisnis, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan
usaha, maka pola bisnis Perseroan tidak mengalami perubahan, karena rencana
penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh
Perseroan saat ini agar sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini.
Sehingga, dengan penambahan KBLI, tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan
operasional Perseroan ke depannya.
d) Dari kajian kelayakan model manajemen, menunjukkan bahwa dengan adanya
penambahan usaha, maka model manajemen Perseroan tidak mengalami perubahan,
karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang
dimiliki oleh Perseroan saat ini agar sesuai dengan kegiatan usaha yang telah
dijalankan selama ini. Sehingga, dengan penambahan KBLI, tidak menimbulkan
perubahan atas kegiatan operasional Perseroan kedepannya.
e) Pada kajian kelayakan keuangan, tidak ada dampak keuangan ataupun manfaat
secara kuantitatif akibat penambahan KBLI, karena rencana penambahan KBLI hanya
untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh Perseroan saat ini agar sesuai
dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini. Sehingga, dengan
penambahan KBLI, tidak menimbulkan perubahan atas kegiatan operasional
Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan kedepannya.
G. KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diungkapkan di atas maka kami berpendapat bahwa
Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Parit Padang Global dimaksud adalah “LAYAK”.
IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
Sehubungan dengan penambahan KBLI usaha, PPG tidak memiliki tim IT secara khusus, akan
tetapi aplikasi yang digunakan akan memperoleh dukungan penuh dari tim IT yang berada
dalam struktur organisasi SGH Group.
V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN
USAHA
Penambahan kegiatan usaha dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan penyelarasan
klasifikasi kegiatan usaha PPG agar sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dan/atau sedang
dijalankan dalam praktik. Penambahan kegiatan usaha ini tidak dimaksudkan untuk mengubah
karakteristik usaha utama, pola bisnis, model manajemen, maupun segmen pasar PPG,
melainkan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha PPG dengan ketentuan
perizinan dan Anggaran Dasar yang berlaku.
a) Penyesuaian klasifikasi KBLI terhadap kegiatan usaha yang telah berjalan
Page 18
Penambahan 2 (dua) KBLI dilakukan untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha PPG agar
selaras dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini, sehingga tidak terdapat
ketidaksesuaian antara kegiatan usaha PPG dengan klasifikasi KBLI yang tercantum dalam
Anggaran Dasar.
b) Tidak mengubah pangsa pasar dan potensi usaha PPG
Berdasarkan Studi Kelayakan Bisnis, penambahan KBLI tidak mengakibatkan perubahan
terhadap pangsa pasar, potensi pasar, maupun potensi nilai pasar PPG, karena penambahan
KBLI hanya bersifat penyesuaian legalitas dan tidak mengubah ruang lingkup kegiatan usaha
PPG.
c) Tidak mengubah pola bisnis dan model manajemen
Penambahan kegiatan usaha tidak mengakibatkan perubahan terhadap pola bisnis maupun
model manajemen PPG, karena tidak disertai dengan perubahan atas proses operasional,
struktur organisasi, ataupun sistem pengelolaan usaha PPG.
d) Tidak mengubah kegiatan operasional PPG ke depan
Sejalan dengan Studi Kelayakan Bisnis, penambahan KBLI tidak menimbulkan perubahan
terhadap kegiatan operasional PPG di masa mendatang, mengingat kegiatan usaha yang
ditambahkan telah dijalankan sebelumnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi PPG berpendapat bahwa rencana perubahan
dan/atau penambahan kegiatan usaha merupakan langkah yang wajar dan rasional, serta tidak
mengubah kegiatan operasional maupun karakteristik usaha PPG.
VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI
KEUANGAN PERSEROAN
Berdasarkan Studi Kelayakan Bisnis, penambahan kegiatan usaha PPG tidak menimbulkan
dampak keuangan maupun manfaat secara kuantitatif, karena penambahan KBLI hanya
merupakan penyesuaian legalitas atas kegiatan usaha yang telah dijalankan selama ini. Oleh
karena itu, penambahan kegiatan usaha tersebut tidak mengakibatkan perubahan terhadap
pendapatan, laba, maupun ekuitas PPG.
Dengan demikian, perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha ini tidak menimbulkan
dampak material terhadap kinerja keuangan PPG di masa mendatang dan tidak merugikan
kepentingan pemegang saham PPG.
VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
dengan rincian jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Tanggal
1 Pengumuman RUPSLB kepada Pemegang Saham 15 Januari 2026
2 Batas tanggal terakhir pengajuan usulan mata acara RUPSLB Maksimal 23 Januari
Page 19
dari Pemegang Saham 2026
3 Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 29 Januari 2026
RUPSLB (Recording Date)
4 Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham 30 Januari 2026
5 Penyelenggaraan RUPSLB 23 Februari 2026
6 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 23 Februari 2026
7 Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Maksimal 25 Maret
2026
Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan rencana Transaksi adalah:
1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan
2. Persetujuan Rencana Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama
Perseroan (Transaksi Material)
3. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan
Terkendali, yakni PT Parit Padang Global
4. Persetujuan Rencana Perubahan dan/atau penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan
Terkendali, yakni PT Parit Padang Global
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan
Terkendali, yakni PT Soho Industri Pharmasi
6. Persetujuan Rencana Perubahan dan/atau penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan
Terkendali, yakni PT Soho Industri Pharmasi
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
Pengumuman, Pemanggilan, dan Pengumuman Ringkasan Risalah terkait RUPSLB Perseroan
tersebut akan Perseroan sampaikan melalui (i) Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten
dan Perusahaan Publik IDX dan OJK, (ii) situs web (website) resmi Perseroan, dan (iii) Aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), sesuai jadwal di atas dan dengan
berpedoman pada peraturan yang berlaku.
VIII. INFORMASI TAMBAHAN
Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan
Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat sebagai berikut:
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
u.p: Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telepon: +62 21 4683 2588
Faksimile: +62 21 4683 2589
Email address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com
Page 20
Page 21
DISCLOSURE OF INFORMATION
TO SHAREHOLDERS
REGARDING
THE CHANGE AND/OR ADDITION OF BUSINESS ACTIVITIES
OF THE COMPANY AND THE COMPANY’S CONTROLLED COMPANIES
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
(“Company”)
Domiciled in East Jakarta, Indonesia
Business Activities
Health/Pharmaceutical Industry
Head Office
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telephone: +62 21 4683 2588
Facsimile: +62 21 4683 2589
Email Address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, either individually or
jointly, hereby declare that they are fully responsible for the accuracy and completeness of the
information disclosed in this information disclosure (‘Information Disclosure’), and after having
conducted a careful examination, affirm that the information disclosed in this Information
Disclosure is true and that there are no material and relevant facts that have been omitted or not
disclosed, which could cause the information disclosed herein to be untrue and/or misleading.
This Information Disclosure is prepared for the benefit of the Company’s Shareholders in order to
provide the Company’s Shareholders with complete information regarding the transaction relating
to the planned change and/or addition of business activities of PT PPG, which is a Controlled
Company of the Company. This Information Disclosure is submitted in compliance with the
Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number
17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (‘POJK No.
17/2020’)
This Disclosure of Information is published in Jakarta
on 15 January 2026
Page 22
I. PRELIMINARY
This Information Disclosure is prepared in fulfilment of the Company’s obligation to announce
the Information Disclosure regarding the change and/or addition of business activities to be
carried out by the Company’s Controlled Company, namely PT Parit Padang Global (“PPG”). Such
change and/or addition of business activities requires, prior to PPG carrying out the Transaction,
the Company to obtain approval from the Company’s Shareholders at a General Meeting of
Shareholders (“GMS”), in order to comply with the Company’s obligations under Article 32 in
conjunction with Article 22 paragraph (1) letter a of POJK No. 17/2020.
This Transaction does not contain any conflict of interest as referred to in the Regulation of the
Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 42/POJK.04/2020 concerning
Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, as there is no difference between
the Company’s economic interests and the personal economic interests of members of the
Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Main Shareholders that
could be detrimental to the Company.
II. INFORMATION OF THE COMPANY AND PT PPG
1. PT Soho Global Health Tbk (“Company”)
General Information of the Company
The Company is a limited liability company with the status of a publicly held company,
domiciled in East Jakarta, established in 1956 by the prevailing laws and regulations in the
Republic of Indonesia, under the name PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit
Padang or abbreviated as PT Parit Padang, based on the Deed of Establishment No. 116
dated August 27, 1956, made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta. It has obtained
approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
(“MLHR”) based on Decree No. J.A.5/16/14 dated February 8, 1957, registered in the
register book at the Jakarta District Court under No. 377 dated February 16, 1957, and
announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia (“BNRI”) No. 39 dated May
14, 1957, Supplement No. 517.
In 2010, the Company changed its name to PT Soho Global Health based on the Deed of
Statement of Circular Resolutions of Shareholders No. 23 dated October 29, 2010, made
before Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notary in Jakarta. This change was approved by the
MLHR through Decree No. AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010 dated November 18, 2010,
and registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia (“MOLHR”) No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 dated
November 18, 2010. It was also notified to MLHR as evidenced by the Receipt of
Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.10-31225 dated
December 6, 2010, and registered in the Company Register at MOLHR No. AHU-
0088241.AH.01.09.Tahun 2010 dated December 6, 2010, and announced in the BNRI No.
Page 23
26 dated March 30, 2012, Supplement No. 13396, and BNRI No. 59 dated July 24, 2012, Supplement No. 1903/L. In 2020, the Company changed its name to PT Soho Global Health Tbk and adjusted all provisions of its articles of association to comply with the applicable regulations regarding the change of the Company’s status from a closed company to a publicly held company. This change was stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 126 dated June 19, 2020, made before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta. It received approval from the MLHR through Decree No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 dated June 23, 2020, was registered in the Company Register at the MOLHR No. AHU- 0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 dated June 23, 2020. It was also notified to MLHR as evidenced by the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association with 2 (two) letters No. AHU-AH.01.03-0255808 and No. AHU-AH.01.03-0255815 both dated June 23, 2020, and registered in the Company Register at MOLHR No. AHU- 0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 dated June 23, 2020. The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through an Initial Public Offering on September 8, 2020. The Company’s Articles of Association as contained in the Deed of Establishment of the Company have undergone several amendments since its establishment, with the most recent amendment as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 102 dated 16 September 2025, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the notification of which has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System (“SABH”) of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Letter No. AHU-AH.01.09-0344487 dated September 30, 2025. Based on the Company’s Articles of Association as set forth in Deed No. 126 dated June 19, 2020 drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakartathe business activities carried out by the Company are, as detailed below: a) Holding Company Activities This classification covers the activities of holding companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose principal activity is the ownership of such a group. “Holding Companies” are not involved in the operational business activities of their subsidiaries. b) Management Consulting Activities This classification covers the provision of advice, guidance, and operational assistance to other businesses and organizations on various management issues. Such business services may include advice, guidance, and operational assistance to business entities and public or community services in various management and operational aspects. This sub-classification also includes the provision of advisory, guidance, and operational assistance regarding organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; financial decision-making; marketing objectives and policies;
Page 24
human resource planning, practices, and policies; production scheduling, planning, and
control.
These services may include advisory assistance, guidance, and operational support to
businesses and public services relating to public relations and public communications,
lobbying activities, the design of accounting methods and procedures, cost accounting
programs, budgetary control procedures, as well as advice and assistance in planning,
organizing, efficiency, and supervision, management information, and other related
matters.
Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company
The Company's Capital Structure and Shareholder Composition based on the Company's
Shareholder List as of 31 December 2025, published by PT Datindo Entrycom as the
Company's Securities Administration Bureau, are as follows:
❖ Capital Structure
o Authorized Capital
Number of Shares : 28,635,121,560 shares
Nominal Amount : IDR 1,431,756,078,000
o Issued and Paid-up Capital
Number of Shares : 12,691,682,390 shares
Nominal Amount : IDR 634,584,119,500
o Nominal Value
Each share has a nominal value of IDR 50 per share
❖ Shareholders’ Composition of the Company
Nominal
Number of Ownership
Shareholders Amount
Shares (shares) (%)
(IDR)
Cascade Creek Pty Ltd 1,537,362,000 76,868,100,000 12.113
Fraburg Pty Limited 1,202,423,910 60,121,195,500 9.474
Medisia Investment 2,851,733,000 142,586,650,000 22.469
Holdings Pte. Ltd.
Tan Giok Nio 1,143,986,170 57,199,308,500 9.014
Tiberias 96 Pty Ltd 4,812,370,310 240,618,515,500 37.918
Public (each under 5%) 1,143,807,000 57,190,350,000 9.012
Saham Treasury 0 0 0
Total 12.691.682.390 634.584.119.500 100
Page 25
❖ Company Controller
Based on Article 85 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia
Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Capital Market
Activities, in conjunction with Article 1 number 4 of the Financial Services Authority of the
Republic of Indonesia Regulation Number 9/POJK.04/2018 concerning Takeovers of Public
Companies, the following parties are considered to be the Company Controllers:
Number of Nominal Amount
Shareholders Ownership(%)
Shares (sheets) (Rupiah)
Cascade Creek Pty Ltd 1.537.362.000 76.868.100.000 12,113
Tiberias 96 Pty Ltd 4.812.370.310 240.618.515.500 37,918
The Company also consistently announces this information to the public every month in
the Monthly Report on Securities Holder Registration.
❖ Beneficial Owner of the Company
The name of the individual who is the Beneficial Owner of the Company is Mr. Eng Liang
Tan.
The Company also consistently announces this information to the public monthly in the
Monthly Report on Securities Holder Registration through the Electronic Reporting System.
Board of Commissioners and Board of Directors Composition of the Company
Based on the Deed of Statement of the Company’s Meeting Resolutions No. 102 dated
September 16, 2025, the data of which has been received and recorded in the Legal Entity
Administration System (“SABH”) of the Ministry of Law and Human Rights under its Letter
No. AHU-AH.01.09-0344487 dated September 30, 2025, the composition of the Company’s
Board of Commissioners and Board of Directors as of the date of this Information
Disclosure is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Eng Liang Tan
Independent Commissioner : Harry Salam
Commissioner : Andy Nugroho Purwohardono
Board of Directors
President Director : Ery Yunasri
Director : Piero Brambati
Director : Yuliana
Director : Richard Kidarsa
Director : Lim Chern Han
Director : Pandy Harianto
Page 26
SOHO Group Financial Report
The SOHO Group's Consolidated Audited Financial Statements as of and for the years ended December 31,
2020 to 2024 and the Interim Audited Financial Statements for the 9 (nine) month period ended September
30, 2025, as follows:
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Pendapatan 6.163.939 7.076.164 7.290.121 8.197.755 10.057.938 7.924.506
Laba Kotor 1.346.313 1.569.353 1.338.391 1.309.356 1.540.838 1.309.082
Laba Usaha 259.843 677.289 443.659 438.670 571.247 548.422
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 249.674 691.157 455.637 463.396 588.038 563.299
Laba Bersih 172.200 551.091 357.015 371.341 462.651 440.092
Laba Komprehensif 164.806 553.710 372.904 371.331 468.418 432.604
Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial Statements
as of September 30, 2025
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Laporan Posisi Keuangan
Aset lancar 3.405.989 3.341.171 3.873.438 4.140.019 4.749.357 5.354.074
Aset tidak lancar 774.254 680.748 601.161 606.941 662.666 660.859
Jumlah Aset 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Liabilitas jangka pendek 1.797.440 1.654.049 1.898.934 2.186.112 2.526.572 2.979.043
Liabilitas jangka panjang 176.701 159.579 148.110 161.750 170.235 188.862
Jumlah Liabilitas 1.974.141 1.813.628 2.047.044 2.347.862 2.696.807 3.167.906
Jumlah Ekuitas 2.206.102 2.208.291 2.427.555 2.399.098 2.715.216 2.847.027
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial Statements
as of September 30, 2025
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marjin Laba Kotor 21,84% 22,18% 18,36% 15,97% 15,32% 16,52%
Marjin Laba Usaha 4,22% 9,58% 6,09% 5,35% 5,68% 6,55%
Marjin Laba Bersih 2,79% 7,79% 4,90% 4,53% 4,60% 5,55%
Imbalan Balik Aset 4,12% 13,70% 7,98% 7,82% 8,55% 7,32%
Imbalan Balik Ekuitas 7,81% 24,96% 14,71% 15,48% 17,04% 15,46%
Rasio Lancar 1,89 2,02 2,04 1,89 1,88 1,80
Rasio Cepat 1,31 1,34 1,44 1,26 1,24 1,29
2. PT Parit Padang Global (“PPG”)
General Information of the PPG
PPG is a private company, domiciled in East Jakarta, established under the name PT Parit
Padang Global pursuant to the Deed of Establishment No. 01 dated 3 August 2009, drawn
up before Yani Indrawaty Wibawa, Notary in Jakarta, which has obtained approval from
Page 27
the Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree No. AHU-42317.AH.01.01 dated
28 August 2009, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia
No. 66 dated 16 August 2010, Supplement No. 11835.
PPG is a Controlled Company of the Company, directly controlled by the Company, in which
the Company holds 99.9999% of the shares directly. The financial statements of PPG are
also consolidated with those of the Company.
The Articles of Association of PPG as set forth in the Deed of Establishment of PPG have
undergone several amendments since its establishment, with the most recent amendment
as stated in the Deed of Statement of Shareholders’ Resolutions of PPG No. 174 dated 26
August 2025, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the
notification of such amendment having been received and recorded in the database of the
Legal Entity Administration System (“SABH”) of the Ministry of Law and Human Rights
under its Letter No. AHU-AH.01.09-0334846 dated 8 September 2025.
The Articles of Association of PT SIP as set forth in the Deed of Establishment of PT SIP have
undergone several amendments since its establishment, with the most recent amendment
as stated in the Deed of Statement of Shareholders’ Resolutions of PT SIP No. 32 dated 4
September 2025, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the
notification of such amendment having been received and recorded in the database of the
Legal Entity Administration System (“SABH”) of the Ministry of Law and Human Rights
under its Letter No. AHU-AH.01.09-0334848 dated 8 September 2025.
Based on the Company’s Articles of Association as set forth in Deed No. 42 dated 17
February 2022, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, and
with reference to the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification Code (Kode
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia — “KBLI”) applicable as of the issuance date of
this Business Feasibility Study, the business activities carried out by PPG are covered under
25 (twenty-five) KBLI classifications, as detailed below:
a. Wholesale Trade of Beef and Processed Beef Products
This classification covers wholesale trading of beef and processed beef products,
including preserved beef.
b. Wholesale Trade of Chicken and Processed Chicken Products
This classification covers wholesale trading of chicken and processed chicken products,
including preserved chicken.
c. Wholesale Trade of Processed Fishery Products
This classification covers wholesale trading of processed fishery products.
d. Wholesale Trade of Eggs and Processed Egg Products
This classification covers wholesale trading of eggs and processed egg products.
e. Wholesale Trade of Milk and Dairy Products
This classification covers wholesale trading of milk and dairy products.
f. Wholesale Trade of Animal Oils and Fats
This classification covers wholesale trading of animal oils and fats.
Page 28
g. Wholesale Trade of Sugar, Chocolate, and Confectionery This classification covers wholesale trading of sugar, chocolate, confectionery, and sweetening preparations. h. Wholesale Trade of Bakery Products This classification covers wholesale trading of bakery products, cakes, and other bakery items. i. Wholesale Trade of Non-Alcoholic Beverages (Excluding Milk-Based Beverages) This classification covers wholesale trading of non-alcoholic beverages such as fruit juice, soft drinks, mineral water, bottled water, and similar products. j. Wholesale Trade of Other Food and Beverages This classification covers wholesale trading of other food and beverage products such as rice flour, tapioca flour, bakery premixes, caramel, processed honey, shrimp crackers, and others. It also includes food for special nutritional purposes (for infants, children, and adults), food additives, processing aids, snack foods, cereals and cereal-based products (processed and unprocessed), soy-based beverages, ready-to-eat foods, as well as wholesale trading of pet food and animal feed. k. Wholesale Trade of Clothing This classification covers wholesale trading of clothing, including sportswear and clothing accessories such as gloves, ties, and clips, including hosiery. l. Wholesale Trade of Photographic Equipment and Optical Goods This classification covers wholesale trading of photographic equipment and optical goods (such as eyeglasses, binoculars, and magnifying glasses). m. Wholesale Trade of Household Equipment and Supplies This classification covers wholesale trading of household equipment and supplies such as furniture, kitchen and cooking utensils, lamps and lighting equipment, consumer electronics (radio, television, CD and DVD players and recorders), stereo equipment, video game consoles, lighting devices, porcelain and glass tableware, cutlery, wooden goods, wicker goods, cork products, carpets, and similar items. n. Wholesale Trade of Pharmaceutical Products for Human Use This classification covers wholesale trading of pharmaceutical products for household use, such as medicines and health supplements for humans. o. Wholesale Trade of Pharmaceutical Raw Materials for Human and Animal Use This classification covers wholesale trading of pharmaceutical raw materials for both human and animal use. p. Wholesale Trade of Traditional Medicines for Human Use This classification covers wholesale trading of traditional medicines (herbal medicines) and health supplements for human use. q. Wholesale Trade of Raw Materials for Traditional Medicines for Human and Animal Use This classification covers wholesale trading of raw materials for traditional medicines for both human and animal use.
Page 29
r. Wholesale Trade of Cosmetics for Human Use
This classification covers wholesale trading of cosmetics for human use such as
perfume, soap, powder, and other cosmetic products.
s. Wholesale Trade of Various Other Household Goods and Supplies (Not Elsewhere
Classified)
This classification covers wholesale trading of various other household goods and
supplies, such as leather goods, luggage, cleaning equipment, and similar items.
It also includes sound and video recordings in cassettes, CDs, and DVDs, household
chemicals (detergents, floor cleaners, etc.), and educational aids.
t. Wholesale Trade of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment, and Medical
Devices for Human Use
This classification covers wholesale trading of laboratory equipment, pharmaceutical
equipment, and medical devices for human use.
u. Wholesale Trade of Other Products (Not Elsewhere Classified)
This classification covers wholesale trading of other products not classified under the
above wholesale trade groups, including textile fibers and similar products, as well as
wholesale trading of precious stones (diamonds, gems, sapphires, etc.).
v. Warehousing and Storage
This classification includes businesses that carry out temporary storage activities for
goods before they are sent to their final destination, for commercial purposes.
w. Cold Storage Activities
This classification covers the storage of goods requiring temperature control for a
certain preservation period on a fee or contract basis before the goods are delivered
to their final destination.
This classification also includes quick-freezing warehouses (blast freezing).
x. Bonded Warehousing Activities or Bonded Zone Operations
This classification covers activities within customs areas that receive special treatment
under government regulations as if located outside the customs territory and are
managed by a corporate entity engaged in warehousing activities, such as the Batam
Industrial Zone.
y. Other Warehousing and Storage Activities
This classification covers other warehousing and storage activities not included in KBLI
groups 52101 through 52108, including container depot operations involving storage
and/or stacking of containers and which may be equipped with additional facilities.
Capital Structure and Shareholder Composition of PPG
The Capital Structure and Shareholding Composition of PPG as of the date of this
Information Disclosure are as follows:
❖ Capital Structure
o Authorized Capital
Number of Shares: 884 shares
(consisting of 259,000 Series A shares and 625,000 Series B
shares)
Page 30
Nominal Amount: IDR 1,366,065,625,000
o Issued and Paid-up Capital
Number of Shares: 884 shares
(consisting of 259,000 Series A shares and 625,000 Series B
shares)
Nominal Amount: IDR 1,366,065,625,000
o Nominal Value
Series A shares: Series A shares with a nominal value of IDR 1,000,000 per
share
Series B shares: Series B shares with a nominal value of IDR 1,771,305 per
share
❖ Shareholders’ Composition of PPG
Number of Shares Nominal Amount Ownership
Shareholders
(shares) (IDR) (%)
PT Soho Global Health 883,399 shares 1,366,064,625,000 99,9999
Tbk (consisting of 258,999
(Company) Series A shares and
625,000 Series B
shares)
PT Universal Health 1 Series A share 1,000,000 0,00001
Network
Board of Commissioners and Board of Directors Composition of PPG
Based on the Deed of Statement of Resolutions of PPG No. 174 dated 26 August 2025, the
data of which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System
(“SABH”) of the Ministry of Law and Human Rights under its Letter No. AHU-AH.01.09-
0334848 dated 8 September 2025, the composition of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of PT SIP as of the date of this Information Disclosure is as follows:
Board of Commissioners
Commissioner : Eng Liang Tan
Board of Directors
President Director : Ery Yunasri
Director : Piero Brambati
Director : Edwin Vega Darma
Director : Pandy Harianto
Page 31
III. SUMMARY OF FEASIBILITY STUDY OF CHANGE BUSINESS ACTIVITY
PPG has appointed an independent appraiser, who is a Public Appraiser from the Public
Appraisal Services Office of Wawat Jatmika & Rekan (“KJPP-WJR”). The said Public Appraiser
and KJPP-WJR are duly licensed and registered as appraisers with the Ministry of Finance of the
Republic of Indonesia under business license No. 2.15.0133 and with the Financial Services
Authority under Registration Certificate (STTD) No. STTD.PB-55/PM.223/2022. The
appointment was made pursuant to Engagement Letter No. P2295/BV25/012-KJPP/11-25 dated
28 November 2025 regarding the Business Feasibility Study services for PPG.
The following is a summary of the Business Feasibility Study Report on the Change and/or
Addition of Business Activities of PPG as set forth in the Business Feasibility Study Report of PPG
No. 00003/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 dated 14 January 2026 (“Business Feasibility Study
Report”):
A. PURPOSE AND OBJECTIVE
The purpose and objective of this Business Feasibility Study is in relation tofPPG’s plan to
add two (2) Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) into the Articles of
Association of PPG. This Business Feasibility Study is prepared in order to comply with the
provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 (“POJK 17”)
concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
B. ASSESSMENT DATE
The assessment date for the Business Feasibility Study is September 30, 2025.
C. OBJECT OF BUSINESS FEASIBILITY STUDY
The object of this business feasibility study is the plan of PPG to carry out the addition of
new business activities into the Articles of Association of PPG, are as follows:
• Internet-Based Trading Application Development Activities (E-Commerce), which
include the following business activities:
Encompassing the development of internet-based trading (e-commerce) applications.
Such activities include consultation, analysis, and application programming for online
trading activities; and
• Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes, which include the
following business activities:
Encompassing the operation of websites for commercial purposes that utilize search
engines to generate and maintain large databases of internet addresses and content in
an easily searchable format; the operation of websites acting as portals to the internet,
such as media websites that provide regularly updated content, either directly or
indirectly, for commercial purposes; the operation of digital platforms and/or
websites/web portals that conduct electronic transactions in the form of business
activities facilitating and/or mediating the transfer of ownership of goods and/or
services and/or other services via the internet and/or electronic devices and/or other
electronic system methods carried out for commercial (profit) purposes, which may
Page 32
include one, several, or all components of electronic transactions, namely ordering,
payment, and delivery of such activities. This category also includes commercially
oriented (profit-based) websites/web portals and/or digital platforms that serve as
applications for facilitating and/or mediating electronic transaction services, such as
merchant aggregators (marketplaces), digital advertising, and on-demand online
services.
D. FINANCIAL PROJECTION ANALYSIS
FINANCIAL PROJECTIONS WITH AND WITHOUT ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES
The following is a projection of PPG's Financial Position Statement with and without
additional business activities from December 31, 2025, to 2030.
Page 33
The following is a projection of PPG's Profit and Loss Report without and with additional
business activities from December 31, 2025 to 2030.
Profitability Ratio
Throughout the projection period, all profitability ratios, both with and without additional
business activities, have consistently increased annually. The upward trend in profitability
ratios demonstrates PPG's sound financial management.
Liquidity Ratio
During the projection period, all liquidity ratios, both with and without additional business
activities, continued to increase annually.
Activity Ratio
Activity ratio during the projection period without and with the addition of stable business
activities
E. ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS
Business Feasibility Study Assumptions
Page 34
a) The resulting Business Feasibility Study Report constitutes a non-disclaimer opinion.
b) The Business Feasibility Study has been prepared based on the principles of integrity
of information and data. In carrying out this engagement, KJPP-WJR rely upon and
base our work on the accuracy, reliability, and completeness of all financial
information and other information provided by PPG or otherwise available to the
public, which is fundamentally true, complete, and not misleading.
c) KJPP_WJR assume that all information and data provided by PPG in connection with
this engagement are true, complete, and reliable, and that there is no undisclosed
information that would affect this assessment.
Limiting Conditions
a) The Business Feasibility Study must be considered as a whole, and the use of any part
of the analysis and information without taking into account the entire information and
analysis may result in a misleading view of the underlying process on which the
opinion is based. The preparation of this Business Feasibility Study constitutes a
complex process and may not be adequately performed through incomplete analysis.
b) The Business Feasibility Study has been prepared based on the prevailing general
financial, monetary, regulatory, and market conditions existing at the time this report
is issued.
c) The Business Feasibility Study utilizes financial projections prepared by management,
the reasonableness of which has been reviewed by KJPP-WJR. Management remains
fully responsible for the achievement of such financial projections and for the future
financial performance of PPG.
d) KJPP-WJR are responsible for the business feasibility opinion.
e) KJPP-WJR are responsible for the execution of the valuation and for assessing the
reasonableness of the adjusted financial projections.
f) KJPP-WJR have not conducted any investigation or evaluation regarding the legal
validity of the Business Feasibility Study Object nor its taxation implications; therefore,
we express no opinion on the legal and tax impacts of this Business Feasibility Study.
The services KJPP-WJR provide to PPG in connection with this engagement are limited
solely to the provision of a business feasibility opinion and do not constitute
accounting, audit, or tax services.
g) KJPP-WJR state that KJPP-WJR’s engagement does not include the analysis of business
activities outside the scope of the Business Feasibility Study Object that may be
available to PPG, nor the impact of such business activities on PPG, and does not
constitute an analysis of the highest and best use of the Business Feasibility Study
Object.
h) KJPP-WJR work in relation to this Transaction Plan does not constitute and shall not
be construed in any form as a review or audit or the performance of any specific
procedures on financial information. Such work is also not intended to disclose
weaknesses in internal controls, errors, or irregularities in the financial statements, or
violations of law.
i) KJPP-WJR’s engagement also does not include the provision of testimony before any
court, tax authority, or other institution.
Page 35
j) The Business Feasibility Study Report is open to the public, except for information of
a confidential nature that may affect the Company's operations.
k) In preparing the Business Feasibility Study Report, KJPP-WJR has acted independently,
free from any conflict of interest, and is not affiliated with the Company or any parties
affiliated with the Company. KJPP-WJR also has no interest or personal benefit in
connection with this engagement.
F. APPROACHES AND METHODS FOR PREPARING BUSINESS FEASIBILITY STUDY REPORTS
a) The approach used in analyzing the feasibility of the addition of PPG’s Business
Activities is conducted through an assessment of market feasibility, business model
feasibility, management model feasibility, and financial feasibility.
b) Based on the market feasibility assessment, the addition of the KBLI does not result in
any changes to the Company’s market share, market potential, or market value
potential, as the addition of the KBLI is solely related to aligning the Company’s KBLI
classification with the business activities that have been carried out to date..
c) Based on the business model feasibility assessment, it is indicated that the addition of
the business activity does not result in any changes to the Company’s business model,
as the planned addition of the KBLI is intended only to adjust the legal classification of
the KBLI currently held by the Company to correspond with the business activities that
have been conducted to date. Accordingly, the addition of the KBLI does not give rise
to any changes in the Company’s future operational activities.
d) Based on the management model feasibility assessment, it is indicated that the
addition of the business activity does not result in any changes to the Company’s
management model, as the planned addition of the KBLI is intended solely as a legal
alignment of the KBLI currently held by the Company with the business activities that
have been carried out to date. Accordingly, the addition of the KBLI does not give rise
to any changes in the Company’s future operational activities.
e) In the financial feasibility assessment, there are no financial impacts or quantitative
benefits arising from the addition of the KBLI, as the planned addition of the KBLI is
solely intended to align the legal classification of the KBLI currently held by the
Company with the business activities that have been conducted to date. Accordingly,
the addition of the KBLI does not result in any changes to the Company’s operational
activities or its future financial performance.
G. CONCLUSION
Based on the foregoing, we are of the opinion that the proposed Change and/or
Addition of Business Activities of PT Parit Padang Global is “FEASIBLE.”
IV. AVAILABILITY OF EXPERTS IS RELATED TO CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES
In relation to the addition of business KBLI, PPG does not have a dedicated IT team; however,
the applications used will receive full support from the IT team within the organizational
structure of SGH Group.
Page 36
V. EXPLANATIONS, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR IMPLEMENTING CHANGES IN
BUSINESS ACTIVITIES
The addition of business activities is carried out as part of an adjustment and alignment of PPG’s
business activity classifications to ensure consistency with business activities that have been
and/or are currently being carried out in practice. Such addition of business activities is not
intended to change the core business characteristics, business model, management model, or
market segments of PPG, but rather to ensure consistency between PPG’s business activities
and the applicable licensing requirements and Articles of Association.
a) Alignment of KBLI classification with existing business activities
The addition of 2 (two) KBLI classifications is undertaken to align PPG’s business activity
classifications with business activities that have been carried out to date, so as to avoid any
inconsistency between PPG’s actual business activities and the KBLI classifications set forth in
its Articles of Association.
b) No change to PPG’s market share and business potential
Based on the Business Feasibility Study, the addition of the KBLI classifications does not result
in any change to PPG’s market share, market potential, or market value potential, as such
addition constitutes solely a legal classification adjustment and does not alter the scope of PPG’s
business activities.
c) No change to the business model and management model
The addition of business activities does not result in any change to PPG’s business model or
management model, as it is not accompanied by any changes to operational processes,
organizational structure, or business management systems.
d) No change to PPG’s future operational activities
In line with the Business Feasibility Study, the addition of the KBLI classifications does not give
rise to any changes to PPG’s operational activities going forward, as the business activities
concerned have been carried out previously.
Based on the foregoing considerations, the Board of Directors of PPG is of the opinion that the
plan to change and/or add business activities constitutes a reasonable and rational step and
does not alter PPG’s operational activities or business characteristics.
VI. EXPLANATION OF THE EFFECT OF CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES ON THE COMPANY'S
FINANCIAL CONDITION
Based on the Business Feasibility Study, the addition of PPG's business activities does not have
any financial impact or quantitative benefits, as the addition of the KBLI merely represents a
legal adjustment to existing business activities. Therefore, the addition of these business
activities does not result in changes to PPG's revenue, profit, or equity.
Therefore, these changes and/or additions to these business activities will not have a material
impact on PPG's future financial performance and will not be detrimental to the interests of
PPG shareholders.
Page 37
VII. INFORMATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) with the
following implementation schedule:
No Activity Date
1 Announcement of the AGMS to Shareholders 15 Januari 2026
2 Deadline for the submission of agenda proposals for the AGMS At the latest on 23
by Shareholders January 2026
3 Recording Date (for Shareholders who are eligible to attend the 29 January 2026
AGMS)
4 Summon/Notice of the AGMS to Shareholders 30 January 2026
5 Conducting the AGMS 23 February 2026
6 Announcement of Summary Minutes of the AGMS 23 February 2026
7 Submission of the AGMS Minutes At the latest on 25
March 2026
The agenda items to be proposed in relation to the Transaction plan are as follows:
1. Discussion of the Feasibility Study on Changes to the Business Activities of the Company
2. Approval of the Planned Changes and/or Additions to the Main Business Activities of the
Company (Material Transactions)
3. Discussion of the Feasibility Study on Changes to the Business Activities of the Controlled
Company, namely PT Parit Padang Global
4. Approval of the Planned Changes and/or Additions to the Business Activities of the
Controlled Company, namely PT Parit Padang Global
5. Discussion of the Feasibility Study on Changes to the Business Activities of the Controlled
Company, namely PT Soho Industri Pharmasi
6. Approval of the Planned Changes and/or Additions to the Business Activities of the
Controlled Company, namely PT Soho Industri Pharmasi
7. Approval of the Reappointment/Changes to the Composition of the Board of
Commissioners of the Company
The announcement, notice of meeting, and publication of the summary minutes in relation to the
Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) will be delivered by the
Company through: (i) the Integrated Electronic Reporting System for Issuers and Public Companies of
the IDX and the Financial Services Authority (OJK), (ii) the Company’s official website, and
(iii) the KSEI Electronic General Meeting System Application (eASY.KSEI), in accordance with the above
schedule and in compliance with the applicable regulations.
VIII. ADDITIONAL INFORMATION
Page 38
The Shareholders who require additional information in connection with this Disclosure of Information, may contact the Company at the following address: PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK Attn: Corporate Secretary Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia Phone: +62 21 4683 2588 Facsimile: +62 21 4683 2589 Email address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com Website: www.sohoglobalhealth.com
Names mentioned 46 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×8
unresolved
org
PT PPG
p.1 ×10
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
PT Perseroan Dagang
p.3 ×2
unresolved
org
PT Parit Padang
p.3 ×2
unresolved
person
Eliza Pondaag
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Pengadilan Negeri
p.3
unresolved
person
Yani Indrawaty Wibawa
· Notaris
p.3 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Jimmy Tanal
· Notaris
p.4 ×21
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5 ×2
unresolved
org
Pte. Ltd.
p.5
unresolved
org
Pty Ltd
p.5 ×4
unresolved
org
PT Universal Health
p.11 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan
p.11
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.11
unresolved
org
PT Parit Padang Global. Berikut
p.11
unresolved
org
PT Soho Industri Pharmasi
p.19 ×4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.22 ×2
unresolved
org
District Court
p.22
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.22 ×6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.23
unresolved
org
Holdings Pte. Ltd.
p.24
unresolved
—
(sheets)
p.25
unresolved
org
PT SIP
p.27 ×4
unresolved
org
Wawat Jatmika & Rekan
p.31
unresolved
org
Ministry of Finance
p.31
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
7820 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}