Back to announcement
20260114_ADHI_Penyampaian Bukti Iklan_32020133_lamp1.pdf
Other Text extracted ADHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Nomor : 031/SP-I/2026
Lampiran : 1 (satu) bundle
Jakarta, 14 Januari 2025
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi Adhi Karya
(Persero) Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum
Pemegang Obligasi (“RUPO”) yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Februari 2026, untuk:
• Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
• Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024
Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPO yang telah
dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia pada hari Rabu, 14 Januari 2026
sebagaimana terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Departemen Corporate Secretary
Rozi Sparta
Corporate Secretary
TNI
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Kantor Pusat: Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510. P. 62-21 7975312.
Kantor Pusat Operasional: ADHI Tower, Jl. MT Haryono No.27, Jakarta 13630. P. 62-21 50873000. Call Center 1500 227. E. adhi@adhi.co.id
Page 2
Rabu, 14 Januari 2026 INDUSTRI 5
PROGRAM NAIK KELAS GRABACADEMY KAWASAN INDUSTRI
Lahan Bank Tanah
Dikelola Pemprov
Bisnis, JAKARTA — Peme- tas kopi hingga sawit. Selain miliar atau naik 12,26% dari
rintah Provinsi Bengkulu bakal itu, Pemprov juga berencana kuartal sebelumnya.
memaksimalkan tanah negara melakukan pengembangan Data BPS menyebutkan per-
yang dikelola Badan Bank tempat pembuangan akhir tumbuhan ekonomi Provinsi
Tanah seluas 20.000 hektare (TPA) di Bengkulu. Bengkulu per kuartal III/2025
(Ha) untuk pengembangan Dengan penandatanganan mencapai 4,56% YoY.
kawasan industri hingga peng- nota kesepakatan ini, Helmi Kepala Badan Bank Tanah
hiliran komoditas. berharap Pemprov hingga pe- Parman Nataatmadja meng-
Gubernur Bengkulu Helmi merintah desa lebih berdaya. ungkap rencana optimalisasi
Hasan menegaskan bahwa “Kami berharap bisa meng- lahan potensial hingga 20.000
kerja sama ini diharapkan optimalkan tanah negara agar Ha di Provinsi Bengkulu men-
mampu mendorong realisa- punya nilai ekonomi, sosial dukung pemerataan investasi,
si berbagai program pemba- yang lebih tinggi. Apresia- sekaligus menyediakan ruang
ngunan di Provinsi Bengkulu, si setinggi-tingginya kepada pengembangan sektor pro-
khususnya pada sektor infra- Bank Tanah atas sinergi yang duktif di wilayah itu.
struktur, pelayanan publik, terjalin saat ini,” tuturnya se- “Untuk total lahan [yang
dan pengembangan ekonomi telah penandatanganan nota dikerjasamakan] saat ini kami
Bisnis/Abdurachman
daerah. kesepahaman, Selasa (13/1). masih identifikasi,” jelasnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kanan) Untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi Dia memerinci, pihaknya Sebagai informasi, sejum- Pada tahap awal, tindak-
berbincang dengan perwakilan mitra pengemudi Dalam 3 Babak di Jakarta, Selasa (13/1). Grab mene- berencana mengoptimalkan lah indikator makroekonomi lanjut ini akan mensinergi-
GrabBike Yodhi M. Ahyad (kedua kiri) didampingi gaskan komitmen senilai total Rp100 miliar melalui
Direktur Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Eko perlindungan BPJS TK, pemberian bonus hari raya lahan tersebut untuk mendu- di Bengkulu mencerminkan kan pemanfaatan bersama
Nugriyanto (kiri), dan Chief Executive Officer, Grab untuk mitra pengemudi berprestasi, dan program Naik kung pengembangan kawasan tujuan tersebut. Realisasi in- Pemprov Bengkulu atas Hak
Indonesia Neneng Goenadi saat konferensi pers Grab Kelas GrabAcademy. industri untuk mendukung vestasi di Bengkulu per kuartal Pengelolaan (HPL) seluas 397
rencana penghiliran komodi- II/2025 tercatat sebesar Rp901 Ha di Bengkulu. (Alifian Asmaaysi)
BADAN PERUMAHAN
BURU-BURU BENTUK LEMBAGA BARU
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah berencana mempercepat pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat
(BP3R) yang ditargetkan pada kuartal I tahun ini, kendati mendapatkan kritik keberadaan badan baru bukanlah sesuatu yang
dibutuhkan sektor perumahan saat ini.
Alifian Asmaaysi
alifian.asmaaysi@bisnis.com
A
nggota Satuan Tu- Hal tersebut disampaikan Fahri hemat kami belum terlalu men- penyediaan, serta akses pembelian baru untuk sistem penyediaan
gas (Satgas) Peru- usai mengikuti rapat terbatas (ra- desak untuk dilaksanakan. Kita rumah bagi masyarakat luas. dan pembelian rumah rakyat,”
mahan Presiden tas) bersama Presiden Prabowo di sudah memiliki Kementerian PKP Menurutnya, efektivitas pen- tuturnya.
RI, yakni Panang- Istana Negara, akhir tahun lalu. ataupun Satgas Perumahan,” ujar capaian target perumahan lebih Sementara itu, Kementerian Ke-
ian Simanungkalit Fahri menjelaskan, dalam beberapa Raymond kepada Bisnis. bergantung pada inovasi skema uangan (Kemenkeu) mengung-
memberikan sinyal kesempatan Presiden menitipkan Alih-alih menambah lembaga pembiayaan dan kemudahan re- kap realisasi penyaluran rumah
pembentukan BBP3R dapat dilak- pesan agar pemerintah segera me- baru, Raymond mengusulkan pe- gulasi. subsidi melalui program Fasilitas
sanakan dalam waktu dekat ini. nyiapkan mekanisme percepatan merintah untuk lebih fokus pada “Dengan institusi yang sudah Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Panangian menyebut, Presiden pembangunan perumahan. perumusan konsep dan terobosan ada itu, kita buatkan terobosan- (FLPP) mencapai Rp29,2 triliun
Prabowo Subianto bahkan telah “Intinya memang harus ada baru guna memperlancar sistem terobosan dan konsep-konsep sepanjang 2025.
menetapkan kandidat yang bakal lembaga yang nanti mengambil
memimpin badan baru tersebut. alih persoalan tanah, pengadaan
“Sebelum Lebaran [diharapkan lahan, perizinan, pembiayaan, serta 1.257.852 Pemerintah sinyal pembentukan Badan
1.217.794 Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat
terbentuk]. Jadi, kalau bisa sih manajemen hunian yang berbasis 1.132.621 1.105.707 1.117.491 1.042.138 (BP3R) dapat dilaksanakan pada Triwulan
dalam waktu dekat. Artinya, apa hunian sosial,” ujar Fahri. I/2026.
alasan Presiden membentuk BP3R? 965.217
Karena janji pemerintah di sana,” TAK URGEN Nantinya BP3R ini akan bertugas mengeksekusi
jelas Panangian saat ditemui di Sementara itu, Dewan Pengurus pembangunan perumahan yang menjadi
Jakarta, Selasa (13/1). Pusat (DPP) Real estate Indone- prioritas Presiden Prabowo. Lebih dari itu,
Pencapaian Program BP3R ini juga akan menjadi
Dia melanjutkan, nantinya BP3R sia (REI) memberikan tanggapan
akan bertugas mengeksekusi pem- mengenai rencana pemerintah
Sejuta Rumah (unit) badan pelaksana regulasi hunian Save & Share
berimbang.
bangunan perumahan yang men- membentuk Lembaga Percepatan
jadi prioritas Presiden Prabowo. Pembangunan Perumahan.
Lebih dari itu, BP3R ini juga akan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Kinerja KPR dan KPA
menjadi badan pelaksana regulasi REI Raymond Arfandy menilai Industri Perbankan (Rp Triliun)
hunian berimbang. bahwa penambahan institusi baru
Sektor KBMI Oktober Oktober YoY
Untuk diketahui, hunian ber- bukan merupakan urgensi utama 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ekonomi 2024 2025
imbang adalah kebijakan yang dalam menyelesaikan tantangan
mewajibkan pengembang peru- backlog hunian nasional. Anggaran Sektor Perumahan pada 2026 KPR KBMI 1 36,4 37,72 3,63%
mahan skala besar mem- Emiten Semen
Terlebih, tambah dia, Fasilitas Likuiditas KBMI 2 18,56 10,54 -43,21%
bangun hunian dengan Menanti Efek saat ini pemerintah se- Pembiayaan Perumahan Rp33,5 triliun KBMI 3 446,08 476,92 6,91%
proporsi setiap pengem- Program 3 Juta benarnya telah memiliki KBMI 4 214,81 240,02 11,74%
bangan 1 rumah mewah Rumah usai struktur kelembagaan yang Blending PT Sarana Multigriya Finansial Rp6,6 triliun
Satu Tahun Total 715,85 765,2 6,89%
harus dibarengi dengan Prabowo-Gibran
cukup untuk menangani Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp5,6 triliun
pengembangan 2 rumah sektor perumahan, yakni KPA KBMI 1 2,7 2,83 4,81%
Bantuan Stimulan Perumahan
menengah dan 3 rumah melalui Kementerian PKP Swadaya (BSPS) Rp8,6 triliun KBMI 2 1,01 0,81 -19,80%
sederhana (subsidi). serta Satuan Tugas (Satgas). KBMI 3 17,08 17,49 2,4%
Mekanismenya, pengem- “Pembentukan lembaga Insentif PPN Ditanggung
Pemerintah (PPN DTP) Rp3,4 triliun KBMI 4 10,23 11,24 9,87%
bang dapat membangun percepatan pembangun-
secara langsung hunian an perumahan itu dalam Sumber: Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, diolah BISNIS/RADITYO EKO Total 31,02 32,37 4,35%
berimbang atau dapat
digantikan melalui pembayaran
tunai kepada pemerintah.
Sementara itu, Kementerian Pe-
rumahan dan Kawasan Permukim- PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG
an (PKP) akan bergerak sebagai OBLIGASI BERKELANJUTAN III OBLIGASI BERKELANJUTAN IV
regulator yang mengatur jalannya ADHI KARYA TAHAP III TAHUN 2022 ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2024
pembangunan perumahan.
“Jadi nanti ada dua nih. Kemen- PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam
terian Perumahan dan Kawasan hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian
Permukiman [PKP] sebagai policy, Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap
[BP3R] ini sebagai eksekutor, ter- III Tahun 2022, Akta No. 53, tanggal 22 April 2022, yang I Tahun 2024, Akta No. 10, tanggal 3 April 2024, yang dibuat di
masuk persoalan-persoalan utang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
pengembang yang bisa ditagih dan Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya (“Perjanjian Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian
sebagainya,” imbuhnya. Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada
Lewat kehadiran BP3R ini, Sat- para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I
gas Perumahan optimistis target Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Tahun 2024 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum
3 juta rumah yang dibidik Pre- Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun
siden Prabowo Subianto dapat 2022 (“RUPO”) di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2024 (“RUPO”) di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari
tercapai. Mengingat, pemerin- 2026. 2026.
tah tak hanya mengandalkan
suntikan APBN saja, melainkan Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan
juga turut mendapat modal dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang
pengembang. Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk,
“Ke depannya apakah BP3R ini panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat
mampu mengeksekusi program kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal
Presiden [3 Juta Rumah]? Ha- 29 Januari 2026. 29 Januari 2026.
rusnya dia punya peluang untuk
mengeksekusinya dan mampu,
karena kan dia tinggal kolaborasi Jakarta, 14 Januari 2026 Jakarta, 14 Januari 2026
dengan beberapa stakeholders di
industri kan,” tambahnya. EMITEN WALI AMANAT EMITEN WALI AMANAT
Wakil Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP) Fahri
Hamzah mengungkapkan Presi-
den Prabowo Subianto mendorong
percepatan besar-besaran pemba-
ngunan dan renovasi perumahan PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK
nasional melalui pembentukan
lembaga khusus.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Umum Pemegang Obligasi Adhi Karya (Persero) Tbk
p.1
unresolved
org
Departemen Corporate
p.1
unresolved
org
Bank Tanah Dikelola Pemprov Bisnis
p.2
unresolved
org
Bank Tanah
p.2
unresolved
org
Menteri UMKM Maman Abdurrahman
p.2
unresolved
org
Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat
p.2
unresolved
org
Kementerian PKP
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Ke-ian Simanungkalit Fahri
p.2
unresolved
org
Kementerian PUPR
p.2
unresolved
org
Kementerian Keuangan
p.2
unresolved
org
Kementerian Pe-rumahan dan Kawasan Permukim-
p.2
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Perumahan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.