20260108_TRON_Laporan Informasi dan Fakta Material_32018480_lamp1.pdf

pada 18 Februari 2026. Rencana penambahan kegiatan usaha tersebut diuraikan lebih lanjut
dalam penjelasan di bawah ini.


1. Maksud dan Tujuan Penambahan Kegiatan Usaha

  Perseroan bermaksud melakukan penambahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI
  yang berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik, yaitu:

       •   KBLI 35132: Aktivitas Penyimpanan Tenaga Listrik berupa Stasiun Penukaran Baterai
           Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU); dan

       •   KBLI 35133: Aktivitas Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk
           Kendaraan dan Peralatan Listrik, berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
           (SPKLU).

  Penambahan KBLI ini bertujuan untuk:
     • memperluas portofolio kegiatan usaha Perseroan;
     • menangkap peluang pertumbuhan pasar dan kebijakan pengembangan kendaraan
        listrik; dan
     • mendukung penguatan sinergi dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang teknologi
        transportasi dan inovasi digital.


2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

  Studi kelayakan disusun oleh KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan (“KJPP YDR”) selaku
  “Penilai” berdasarkan data internal Perseroan, data pasar, data makro, dan proyeksi keuangan
  Perseroan yang dinilai kewajarannya oleh Penilai, termasuk adanya batasan penggunaan
  laporan sesuai tujuan penugasan.

3. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

  Berdasarkan kajian Penilai yang mencakup aspek pasar, teknis, pola bisnis, manajemen, dan
  keuangan, penambahan kegiatan usaha pada KBLI 35132 dan 35133, dinyatakan layak untuk
  dijalankan.

4. Ketersediaan Tenaga Ahli Terkait Perubahan Kegiatan Usaha

  Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Penilai, Perseroan telah
  mempertimbangkan aspek organisasi dan pengelolaan SDM untuk mendukung kegiatan usaha
  baru, termasuk strategi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, serta pengelolaan
  risiko operasional yang relevan. Kesimpulan aspek manajemen dalam studi kelayakan
  menunjukkan rencana tersebut layak untuk dijalankan.

5. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

   •   Peluang pasar: berkembangnya permintaan dan kebijakan pemerintah terhadap
       ekosistem kendaraan listrik dan kebutuhan infrastruktur pendukung (SPKLU/SPBKLU).
       Kesimpulan aspek pasar: layak.
   •   Kesiapan teknis: Perseroan memiliki pengalaman dan kompetensi terkait solusi teknologi
       transportasi yang dapat disinergikan untuk mendukung kegiatan usaha baru. Kesimpulan
       aspek teknis: layak.
   •   Kesesuaian model bisnis: kegiatan usaha baru dipandang memberikan sinergi serta
       potensi pengembangan layanan dan inovasi Perseroan. Kesimpulan aspek pola bisnis:



                                             2

       layak.


6. Penjelasan tentang Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan

  Berdasarkan penilaian finansial yang disusun dalam studi kelayakan, penambahan kegiatan
  usaha dinilai layak dan menguntungkan, yang tercermin dari indikator berikut:
   • NPV: Rp357.492.074.033 (positif)
   • IRR: 48,907%
   • Profitability Index (PI): 5,51
   • Payback Period: 3 Tahun 11 Bulan

  Dengan demikian, secara proyeksi keuangan, kegiatan usaha baru berpotensi memberikan
  dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan sesuai asumsi dan proyeksi yang
  digunakan dalam studi kelayakan.

7. Hal Material Lainnya yang Berkaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha

   •   RUPSLB & Perubahan Anggaran Dasar
       Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas penambahan kegiatan usaha
       dan perubahan maksud & tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan
       melalui RUPSLB pada tanggal 18 Februari 2026.

   •   Studi Kelayakan oleh Penilai Independen
       Perseroan telah memperoleh Studi Kelayakan dari KJPP YDR berdasarkan Laporan
       Nomor: 00001/2.0138-00/JL/10/0423/1/I/2026 tanggal 6 Januari 2026.

   •   Kepatuhan Regulasi
       Penambahan kegiatan usaha dilakukan dengan acuan KBLI sesuai Peraturan BPS Nomor
       7 Tahun 2025 dan mengikuti ketentuan keterbukaan informasi serta persetujuan RUPS
       sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Demikian Keterbukaan Informasi ini Perseroan sampaikan.

                            PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
                                       Kantor Pusat
                                   Jakarta, 8 Januari 2026
                                     Direksi Perseroan




                                             3