20260107_PIGN_Laporan Informasi dan Fakta Material_32017922.pdf

Uraian Informasi atau Fakta Material   Menimbang:
                                       a. bahwa Negara RI merupakan pemegang 1 (satu) lembar
                                       Saham Seri A Dwiwarna dan PT Danantara Asset
                                       Management (Persero) ('PT DAM') merupakan pemegagang
                                       Saham Seri B terbanyak pada PT Pelabuhan Indonesia
                                       (Persero) (Perseroan);
                                       b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-
                                       Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat
                                       atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
                                       Usaha Milik Negara (UU 16/2025'), Negara Republik Indonesia
                                       memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang
                                       merupakan Saham Seri A Dwiwarna melalui Kepala Badan
                                       Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan 99% (sembilan puluh
                                       sembilan persen) pada BUMN yang merupakan Saham Seri B
                                       melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
                                       ('BPI Danantara");
                                       C.bahwa untuk menindaklanjuti huruf b di atas, perlu
                                       melakukan penyesuaian kepemilikan saham dengan
                                       melakukan pengalihan sebagian saham milik PT DAM pada
                                       Perseroan untuk memenuhi ketentuan sebanyak 1% (satu
                                       persen) kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna melalui Kepala
                                       BP BUMN pada Perseroan;
                                       d. bahwa sehubungan dengan pengalihan saham
                                       sebagaimana dimaksud di atas, telan ditandatangani
                                       perjanjian pengalihan saham antara Direktur PT DAM dengan
                                       Kepala BP BUMN;
                                       e. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya UU
                                       16/2025, perlu melakukan perubahan anggaran dasar dalam
                                       rangka penyesuaian ketentuan UU 16/2025 dan peraturan
                                       pelaksananya, serta penyelarasan kewenangan antara
                                       Pemegang Saham
                                       f. Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B bahwa
                                       sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan
                                       huruf e di atas, perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Para
                                       Pemegang Saham tentang persetujuan pengalihan saham,
                                       perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran
                                       Dasar sekaligus menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar
                                       sesuai standar Anggaran Dasar BUMN pada Perseroan.
                                       Memperhatikan:
                                       a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
                                       Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
                                       Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
                                       Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
                                       Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
                                       Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
                                       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
                                       b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
                                       Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
                                       terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025
                                       tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19
                                       Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
                                       Negara Republik indonesia Tahun 2025 Nomor 162,
                                       Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                                       7142);
                                       c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 21
                                       Maret 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
                                       RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
                                       PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding
                                       Operasional;
                                       d. Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang
                                       didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor
                                       3 tanggal 1 Desember 1992 dan telah beberapa kali diubah
                                       terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn

Nomor 22 tanggal 24 Juni 2025;
3. Memutuskan:
a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU 16/2025, Para
Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan 405.755
(empat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) lembar
Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp405.755.000.000,00 (empat ratus lima
miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) milik PT DAM
pada Perseroan kepada Negara Republik Indonesia melalui
BP BUMN yang klasifikasinya diubah menjadi Saham Seri A
Dwiwara sehingga kepemilikan saham BP BUMN pada
Perseroan menjadi 1% (satu persen).
b. Kepala BP BUMN dalam kedudukannya selaku wakil
Negara RI, menyatakan menerima pengalihan saham milik PT
DAM pada Perseroan, dengan total kepemilikan BP BUMN
sebesar 1% (satu persen).
c. Sehubungan dengan pengalihan saham pada huruf a di
atas, menyetujui perubahan struktur kepemilikan modal
Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:
1) 405.756 (empat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam)
lembar Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing saham
dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai
Rp405.756.000.000,00 (empat ratus lima miliar tujuh ratus lima
puluh enam juta rupiah); dan
2) 40.169.828 (empat puluh juta seratus enam puluh sembilan
ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar Saham Seri B,
masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga keseluruhannya
menjadi senilai Rp40.169.828.000.000,00 (empat puluh trillun
seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh
delapan juta rupiah).
d. Sehubungan dengan keputusan tersebut pada huruf a,
huruf b dan huruf c di atas, serta untuk menyesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan pada UU 16/2025 dan peraturan
nelaksananva serta penvesuaian ketentuan tata kelola BUMN,
Para Pemegang Saham menyetujui perubahan Anggaran
Dasar Perseroan secara menyeluruh sebagaimana Lampiran
surat ini.
e. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, terkait dengan
perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di
Anggaran Dasar Perseroan:
1) bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang menjabat pada saat perubahan Anggaran Dasar ini
ditetapkan masa jabatannya paling lama 5 (lima) kali
RUPS Tahunan tahun buku terhitung sejak pengangkatan
yang bersangkutan ditetapkan.
2) bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang pada
saat perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan telah menjalani
5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku sejak
pengangkatannya, tetapi masa jabatannya belum mencapai 5
(lima) tahun, maka masa jabatannya berakhir pada RUPS
Tahunan tahun buku terdekat.
f. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan di atas, termasuk
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak
yang berwenang untuk memperoleh pengesahar atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

                                             g. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu
                                             pada tanggal pemegang saham yang terakhir
                                             menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di
                                             kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan
                                             diadakan pembetulan seperlunya.
Dampak kejadian, informasi atau fakta
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik



Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)




Corporate Secretary Pelindo

Corporate Secretary Pelindo




PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
Telepon : 021-4301080, Fax : 061-41000055, www.pelindo.co.id



Nama Pengirim                      Corporate Secretary Pelindo

Jabatan                            Corporate Secretary Pelindo
Tanggal dan Waktu                  07-01-2026 17:19

Lampiran                           1. KPPS pengalihan Pelindo (1).pdf


 Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang tidak memerlukan tanda tangan
     karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
                   bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

 Letter / Announcement No.           SK.029/DI-DAM/DO-2026

 Issuer Name                         PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

 Issuer Code                         PIGN

 Attachment                          1

 Subject                             Approval of Share Transfer, Changes to Capital Structure and Changes to the
                                     Articles of Association of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

 Name of Issuer or Public Company            PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

 Business Activities                         Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan


 Telephone                                   021-4301080

 Faximile                                    061-41000055

 Email Address                               info@pelindo.co.id


 Date of Event                               05 January 2026

                                             Approval of Share Transfer, Changes to Capital Structure and
 Type of Material Information or Facts       Changes to the Articles of Association of PT Pelabuhan
                                             Indonesia (Persero)

Description of Material Information or   Considering:
Facts                                    a. that the Republic of Indonesia holds 1 (one) Series A
                                         Dwiwarna Share and
                                         PT Danantara Asset Management (Persero) ('PT DAM') holds
                                         the largest number of Series B Shares in PT Pelabuhan
                                         Indonesia (Persero) (the Company);
                                         b. that in accordance with the provisions of Article 2 paragraph
                                         (3) of Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth
                                         Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-
                                         Owned Enterprises (Law 16/2025), the Republic of Indonesia
                                         owns 1% (one percent) of shares in a State-Owned Enterprise
                                         (SOE) consisting of Series A Dwiwarna Shares through the
                                         Head of the SOE Regulatory Agency (BP BUMN) and 99%
                                         (ninety-nine percent) of shares in a SOE consisting of Series B
                                         Shares through the Daya Anagata Nusantara Investment
                                         Management Agency (BPI Danantara);
                                         c. that in order to follow up on letter b above, it is necessary to
                                         adjust share ownership by transferring a portion of PT DAM's
                                         shares to the Company to meet the requirement of 1% (one
                                         percent) ownership of Series A Dwiwarna Shares through the
                                         Head of BP BUMN in the Company;
                                         d. that in connection with the transfer of shares as referred to
                                         above, a share transfer agreement has been signed between
                                         the Director of PT DAM and the Head of BP BUMN;
                                         e. that in connection with the enactment of Law 16/2025, it is
                                         necessary to amend the articles of association. In order to
                                         adjust the provisions of Law 16/2025 and its implementing
                                         regulations, as well as to align the authority between Series A
                                         Dwiwarna Shareholders and Series B Shareholders, in
                                         connection with letters a, b, c, d, and e above, it is necessary
                                         to follow up with a Shareholders' Decision regarding the
                                         approval of the transfer of shares, changes to the capital
                                         structure, and amendments to the Articles of Association, as
                                         well as to re-formulate the entire Articles of Association in
                                         accordance with the standards of the Company's State-Owned
                                         Enterprise Articles of Association.
                                         In view of:
                                         a. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
                                         Companies, as amended by Law Number 6 of 2023
                                         concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of
                                         Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become
                                         Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 41 of
                                         2023, Supplement to the State Gazette of the Republic of
                                         Indonesia Number 6856);
                                         b. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned
                                         Enterprises, as amended several times, most recently by Law
                                         Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law
                                         Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises
                                         (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 162 of
                                         2025, Supplement to the State Gazette of the Republic of
                                         Indonesia Number 7142);
                                         c. Government Regulation Number 15 of 2025, dated March
                                         21, 2025, concerning the Increase in Capital Participation of
                                         the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Limited
                                         Liability Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia for
                                         the Establishment of an Operational Holding Company;
                                         d. The Articles of Association of PT Pelabuhan Indonesia
                                         (Persero), established based on Notarial Deed No. 3 of Imas
                                         Fatimah, S.H., dated December 1, 1992, and amended several
                                         times, most recently by Notarial Deed No. 22 of Nanda Fauz
                                         Iwan, S.H., M.Kn., dated June 24, 2025;
                                         3. Decides:
                                         a. In order to implement the provisions of Law 16/2025, the

Company's Shareholders approved the transfer of 405,755
(four hundred five thousand seven hundred fifty-five) Series B
Shares, each with a nominal value of Rp1,000,000.00 (one
million rupiah), or with a total nominal value of
Rp405,755,000,000.00 (four hundred five billion seven
hundred fifty-five million rupiah) owned by PT DAM in the
Company to the Republic of Indonesia through BP BUMN,
whose classification was changed to Series A Dwiwara
Shares, thus reducing BP BUMN's share ownership in the
Company to 1% (one percent).
b. The Head of BP BUMN, in his capacity as a representative
of the Republic of Indonesia, declares his acceptance of the
transfer of PT DAM's shares in the Company, with BP BUMN's
total ownership of 1% (one percent).
c. In connection with the transfer of shares referred to in letter
a above, we approve the change in the Company's capital
ownership structure to become as follows:
1) 405,756 (four hundred five thousand seven hundred fifty-
six) Series A Dwiwarna Shares, each share with a nominal
value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah), bringing the total
value to Rp405,756,000,000.00 (four hundred five billion seven
hundred fifty-six million rupiah); and
2) 40,169,828 (forty million one hundred sixty-nine thousand
eight hundred twenty-eight) Series B Shares, each share with
a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah),
bringing the total value to Rp40,169,828,000,000.00 (forty
trillion one hundred sixty-nine billion eight hundred twenty-
eight million rupiah).
d. In connection with the decisions referred to in letters a, b,
and c above, and to comply with the provisions of Law 16/2025
and its implementing regulations, as well as to adjust the
provisions of SOE governance, the Shareholders approve the
comprehensive amendments to the Company's Articles of
Association as attached to this letter.
e. With regard to the amendments to the Articles of
Association as referred to in point d above, regarding changes
to the terms of office of the Board of Directors and Board of
Commissioners in the Company's Articles of Association:
1) For members of the Board of Directors and/or members of
the Board of Commissioners who are in office at the time of
the amendment to these Articles of Association, their term of
office is set at a maximum of 5 (five) Annual General Meetings
of Shareholders for the fiscal year commencing from their
appointment.
2) For members of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners who, at the time of the amendment to these
Articles of Association, have attended 5 (five) Annual General
Meetings of Shareholders for the fiscal year since their
appointment, but whose term of office has not yet reached 5
(five) years, their term of office shall end at the Annual General
Meeting of Shareholders for the fiscal year immediately
preceding their appointment.
f. Granting power of attorney with the right of substitution to the
Company's Board of Directors to declare the above decision,
including compiling and restating the entire Articles of
Association in authentic form before a notary or authorized
official, and making necessary adjustments or corrections if
required by the authorized party to obtain ratification of the
changes to the Company's Articles of Association.
g. This decision shall come into effect on the date of
stipulation, namely on the date the last shareholder signs, with
the provision that if at a later date it is found that there are

 Impact of event, material information or
 facts towards Issuers or Public
 Company’s operational activities, legal,
 financial condition, or going concern




Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)




Corporate Secretary Pelindo

Corporate Secretary Pelindo




PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
Phone : 021-4301080, Fax : 061-41000055, www.pelindo.co.id



Sender Name                          Corporate Secretary Pelindo

Function                             Corporate Secretary Pelindo

Date and Time                        07-01-2026 17:19

Attachment                          1. KPPS pengalihan Pelindo (1).pdf


    This is an official document of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that does not require a signature as it was
  generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is fully responsible
                                  for the information contained within this document.