Back to announcement
20260105_BBTN_Transaksi Material Tanpa Persetujuan RUPS_32016943_lamp3.pdf
Asset transaction Needs review BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI
Transaksi Benturan Kepentingan
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
(“Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, Indonesia
PO BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6789
Email: csd@btn.co.id
Website: www.btn.co.id
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI
AFILIASI BERDASARKAN: (A) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“POJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”); DAN (B) POJK NO. 42/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).
KETERBUKAAN INFO
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA
BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN,
PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.
Afilias
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 5 Januari 2026
Page 2
DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal dan POJK 42/2020.
BSN berarti PT Bank Syariah Nasional.
Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham
Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan.
Pemisahan berarti Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban Unit
Usaha Syariah kepada BSN.
Perseroan berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbuka
yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia.
POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan.
POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
RUPS LB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Transaksi berarti Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban Unit
Usaha Syariah Perseroan kepada BSN yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi.
UU Pasar Modal berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUS berarti Unit Usaha Syariah.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan adanya transaksi material dan transaksi afiliasi antara Perseroan
dengan BSN sehubungan dengan Pemisahan UUS Perseroan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban UUS
Perseroan kepada BSN yang telah memperoleh persetujuan RUPS LB Perseroan pada tanggal 18 November
2025 dan telah mendapat persetujuan OJK melalui surat OJK No. SR-511/PB.02/2025 tanggal 9 Desember
2025 perihal Persetujuan atas Permohonan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk yang efektif berlaku pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Surat Kementerian Hukum
Republik Indonesia No. AHU-AH.01-446 tanggal 15 Desember 2025 perihal Tanggal Efektif Pemisahan Unit
Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Nasional, dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 81 POJK 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.
Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang diatur dalam ketentuan POJK
17/2020 dan POJK 42/2020 dikarenakan:
1. Berdasarkan laporan keuangan Perseroan posisi sampai dengan 30 Juni 2025 dan telah diaudit oleh
Akuntan Publik, laba bersih UUS sebagai segmen operasi akun dipisahkan sebesar 23,51% dibanding
dengan laba bersih Perseroan. Oleh karena itu, Pemisahan UUS memenuhi kriteria transaksi material
Page 3
sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c POJK 17/2020; dan
2. Perseroan merupakan pemegang saham pengendali BSN dengan persentase kepemilikan saham sebesar
99,9% dan oleh karenanya BSN memenuhi kriteria pihak terafiliasi, dan Pemisahan UUS termasuk kriteria
transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto angka 3 POJK 42/2020.
Atas penjelasan sebagaimana di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 POJK 42/2020 dan Pasal 6 jo.
Pasal 11 jo. Pasal 24 POJK 17/2020, Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai
Pemisahan UUS yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi kepada publik dan OJK.
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
A. JADWAL DAN TANGGAL TRANSAKSI
Transaksi berlaku efektif pada tanggal 22 Desember 2025.
B. OBJEK TRANSAKSI
Objek dari transaksi adalah Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan cara mengalihkan seluruh
hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada BSN berdasarkan keputusan RUPS LB pada tanggal 18
November 2025 dan telah mendapat persetujuan OJK melalui Surat OJK No. SR-511/PB.02/2025 tanggal
9 Desember 2025 perihal Persetujuan atas Permohonan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang efektif berlaku pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Surat
Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01-446 tanggal 15 Desember 2025 perihal Tanggal
Efektif Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah
Nasional, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 POJK 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.
C. NILAI TRANSAKSI
Nilai transaksi sejumlah Rp5.560.070.000.000,- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar tujuh puluh juta
rupiah) dan berdasarkan laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2025 laba UUS sebesar 23,51% laba
Perseroan, sehingga memenuhi kriteria nilai transaksi material sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf c POJK
17/2020.
D. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
1. Identitas Pihak I
a. Nama : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
b. Alamat : Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta
c. Nomor Telepon : 021-6336789
d. Alamat e-mail : csd@btn.co.id
e. Kegiatan Usaha : Jasa Perbankan
f. Susunan Pengurus : Direksi
a. Direktur Utama
Nixon L.P. Napitupulu
b. Wakil Direktur Utama
Oni Febriarto Rahardjo
c. Direktur Risk Management
Setiyo Wibowo
Page 4
d. Direktur Consumer Banking
Hirwandi Gafar
e. Direktur Finance & Strategy
Nofry Rony Poetra
f. Direktur Human Capital & Compliance
Eko Waluyo
g. Direktur Network & Retail Funding
Rully Setiawan
h. Direktur Operations
I Nyoman Sugiri Yasa
i. Direktur Commercial Banking
Hermita
j. Direktur Treasury & International Banking
Venda Yuniarti
k. Direktur Information Technology
Tan Jacky Chen
l. Direktur Corporate Banking
Helmy Afrisa Nugroho*
*efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan OJK
Dewan Komisaris
a. Komisaris Utama
Suryo Utomo
b. Wakil Komisaris Utama
Dwi Ary Purnomo
c. Komisaris Independen
Panangian Simanungkalit
d. Komisaris Independen
Pietra Machreza Paloh
e. Komisaris Independen
Ida Nuryanti
f. Komisaris
Fahri Hamzah
g. Susunan Pemegang Saham : Negara Republik Indonesia sebagai pemegang 1 lembar
saham Seri A Dwiwarna
PT Danantara Asset Management (Persero) 60% saham
seri B
Masyarakat 40% saham seri B
2. Identitas Pihak II
a. Nama : PT Bank Syariah Nasional
b. Alamat : Menara BTN Lantai 11 Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta
c. Nomor Telepon : 021-6310800
d. Alamat e-mail : corporate.secretary@bankbsn.co.id
Page 5
e. Kegiatan Usaha : Jasa Perbankan Syariah
f. Susunan Pengurus : Direksi
a. Direktur Utama
Alex Sofjan Noor
b. Wakil Direktur Utama
Arga M. Nugraha
c. Direktur Consumer Banking
Mochamad Yut Penta
d. Direktur Finance, Strategy & Treasury
Abdul Firman
e. Direktur Human Capital & Compliance
Anton Rijanto
f. Direktur Risk Management
Beki Kanuwa
g. Direktur Network & Retail Funding
Ari Kurniaman
Dewan Komisaris
a. Komisaris Utama/Independen
Bahrullah Akbar
b. Komisaris
Machhendra Setyo Atmaja
c. Komisaris
Hilman Latief*
d. Komisaris Independen
Ilham Nurhidayatuloh*
e. Komisaris Independen
Lukman Khakim*
*efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan OJK
g. Susunan Pemegang Saham : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 99,99%
Balai Harta Peninggalan 0,01%
E. TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI
Merujuk pada ketentuan Pasal 24 POJK 42/2020, dalam hal transaksi afiliasi memenuhi kriteria transaksi
material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi
ketentuan dalam POJK 17/2020. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 juncto Pasal 11 POJK 17/2020,
Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk: (i) mendapatkan laporan kewajaran; dan (ii) mendapatkan
persetujuan RUPS.
Pengecualian tersebut berlaku dikarenakan transaksi Perseroan memenuhi kriteria-kriteria berikut
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan huruf i POJK 17/2020 juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a dan
huruf b.1 POJK 42/2020:
1. dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh perusahaan
terbuka;
2. dilakukan antara perusahaan terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dan perusahaan
Page 6
terkendali lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan
syariah;
3. dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
4. dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan terbuka yang dikendalikan secara langsung maupun
tidak langsung oleh pemerintah.
F. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN
Perseroan dan BSN memiliki hubungan afiliasi karena Perseroan merupakan Pemegang Saham
Pengendali BSN, sehingga memenuhi kriteria afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal dan
POJK 42/2020 dan oleh karenanya transaksi material dimaksud juga merupakan transaksi afiliasi.
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH
TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
A. PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN DILAKUKAN TRANSAKSI MATERIAL
Transaksi material dan transaksi afiliasi ini merupakan satu rangkaian transaksi pemisahan UUS Perseroan
yang didahului dengan pengambilalihan BSN pada Juni 2025 dan kemudian dilanjutkan dengan proses
pemisahan UUS Perseroan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BSN berdasarkan
keputusan RUPS LB pada tanggal 18 November 2025, dan telah mendapat persetujuan OJK melalui Surat
OJK No. SR-511/PB.02/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Persetujuan atas Permohonan Pemisahan
Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang efektif berlaku pada tanggal 22
Desember 2025 berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01-446 tanggal
15 Desember 2025 perihal Tanggal Efektif Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Nasional, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 POJK 12/2023
tentang Unit Usaha Syariah.
B. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
Dalam hal transaksi pelaksanaan Spin-off, pasca pelaksanaan Spin-off UUS yang dicatatkan sebagai
tambahan penyertaan modal oleh Perseroan kepada BSN, rasio CAR dan CET-1 Perseroan dijaga agar
tetap berada dalam batas Risk Appetite (RA) dan Risk Tolerance (RT), dengan ketentuan masing masing
sebesar CAR (RA 17,25% dan RT 15,50%) serta CET-1 (RA 13,15% dan RT 11,00%), dengan proyeksi
kondisi keuangan sebagaimana telah dipublikasikan oleh Perseroan dalam Ringkasan Rancangan
Pemisahan tanggal 25 September 2025.
Proyeksi atas tingkat Kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) Periode penilaian Semester II – posisi Desember
2025 dan Semester I – posisi Juni 2026 dinilai dengan peringkat 2 (dua) atau Sehat, mencerminkan kondisi
Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan
dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya sehingga transaksi yang dilakukan Perseroan
tidak berdampak negatif terhadap transaksi keuangan Perseroan.
Page 7
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERSEBUT,
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK
DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI
Transaksi dimaksud adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah
sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK (“UUPS“) jo. Pasal 59 POJK 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.
Aturan tersebut mewajibkan Perseroan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah (“BUS”) apabila
nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total aset bank induknya dan/atau paling sedikit sebesar
Rp50.000.000.000.000 (lima puluh triliun rupiah). Selain itu, transaksi Pemisahan UUS juga didorong oleh regulasi
yang kian kondusif mendukung transformasi UUS menjadi BUS, seperti POJK No. 12/2020 yang memberikan
keringanan terhadap persyaratan modal minimum bagi BUS yang menjadi anak perusahaan dalam Kelompok
Usaha Bank (KUB), serta POJK No. 16/2022 yang mendorong sinergi antara BUS dan induknya untuk
meningkatkan kualitas produk dan layanan, sehingga operasional bisnis pasca pemisahan menjadi lebih efektif
dan efisien.
Struktur transaksi pemisahan UUS Perseroan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BSN
yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf b dan ayat (3)
POJK 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.
Pemisahan UUS ini selain untuk memenuhi amanat UUPS, juga merupakan harapan dari Perseroan selaku
Pemegang Saham Pengendali. Pemisahan UUS kepada BSN selaku pihak afiliasi dilakukan agar kebijakan yang
terkait dengan pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan rantai alur mekanisme pengambil keputusan yang
lebih efisien dan cepat. Pemisahan UUS juga dilakukan agar strategi bisnis syariah menjadi lebih terfokus dengan
tetap melakukan Sinergi Perbankan dengan Perseroan. Perseroan dinilai sudah siap untuk melakukan Pemisahan
UUS. Jaringan kantor UUS Perseroan yang cukup luas yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat serta didukung oleh Layanan Syariah Bank di 589 jaringan kantor
Perseroan, infrastruktur Informasi Teknologi yang sudah banyak terpisah dari Perseroan, jumlah Sumber Daya
Manusia yang akomodatif, dan kinerja keuangan UUS yang meningkat dari tahun ke tahun dinilai sudah layak
untuk dapat beroperasi sendiri sebagai sebuah BUS.
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:
(1) Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
(2) Semua informasi atau fakta material telah diungkapkan dan informasi atau fakta tersebut tidak menyesatkan.
Jakarta, 5 Januari 2026
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Direksi
Page 8
DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE PUBLIC RELATED TO MATERIAL TRANSACTIONS AND AFFILIATE TRANSACTIONS
Transaksi Benturan Kepentingan
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
(“Company”)
Main Business Activity:
Banking Financial Services
Domiciled in Jakarta, Indonesia
Head Office
Menara BTN Jalan Gajah Mada Number r 1, Jakarta 10130, Indonesia
PO BOX 3198 / JKT 10130
Phone: (021) 633-6789
Email: csd@btn.co.id
Website: www.btn.co.id
THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT FOR THE COMPANY'S
SHAREHOLDERS TO READ AND NOTE RELATED WITH MATERIAL TRANSACTIONS AND AFFILIATE TRANSACTIONS
BASED ON: (A) FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (“POJK”) NO. 17/POJK.04/2020 CONCERNING MATERIAL
TRANSACTIONS AND CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES (“POJK 17/2020”); AND (B) POJK No. 42/POJK.04/2020
CONCERNING AFFILIATE TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS (“POJK 42/2020”).
KETERBUKAAN INFO
IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION
DISCLOSURE OR HAVE ANY DOUBTS IN MAKING A DECISION, YOU SHOULD CONSULT WITH A SECURITIES
INTERMEDIARY, INVESTMENT MANAGER, LEGAL CONSULTANT, ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR OR OTHER
PROFESSIONAL.
Afilias
This Disclose Information is issued in Jakarta, January, 5th 2026
Page 9
DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
Affiliate means as defined in the Capital Markets Law and POJK 42/2020.
BSN means PT Bank Syariah Nasional.
Disclosure of Information means the Disclosure of Information conveyed to the Company's Shareholders to
fulfill POJK 42/2020.
OJK means Otoritas Jasa Keuangan.
Spin-Off means the separation of the Company’s Sharia Business Units by transferring the rights and obligations
of the Company's Sharia Business Units to BSN.
Company means PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, domiciled in Jakarta, a public company whose
shares are listed on the Indonesian Stock Exchange, which is established and operated based on the laws of
the Republic of Indonesia.
POJK 42/2020 means OJK Regulation no. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflict of Interest
Transactions.
POJK 17/2020 means OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business
Activities.
RUPS LB means Extraordinary General Meeting of Shareholders.
Transaction means the separation of the Company’s Sharia Business Units by transferring the rights and
obligations of the Company's Sharia Business Units to BSN, which constitutes a Material Transaction and
Affiliated Transaction.
UU Pasar Modal means Law no. 8 of 1995 on Capital Markets as amended by Law no. 4 of 2023 on
Development and Strengthening of the Financial Sector.
UUS means Sharia Business Units.
FOREWORD
This Information Disclosure is made in connection with material transactions and affiliate transactions between
the Company and BSN in connection with the Spin-off of the UUS of Company by transferring the rights and
obligations of the UUS of Company to BSN, which has been approved by the Company's Extraordinary General
Meeting of Shareholders on November 18, 2025, and has been approved by the OJK through OJK letter No.
SR-511/PB.02/2025 dated December 9, 2025, regarding the Approval of the Application for the Spin-off of the
Sharia Business Unit of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, which will take effect on December 22, 2025,
based on the Letter of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01-446 dated December
15, 2025, regarding the Effective Date of the Spin-off of the Sharia Business Unit of PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk to PT Bank Syariah Nasional, and in accordance with the provisions of Article 81 of POJK 12/2023
concerning Sharia Business Units.
This transaction constitutes a Material Transaction and Affiliate Transaction as defined in POJK 17/2020 and
POJK 42/2020 due to the following reasons:
Page 10
1. Based on the Company’s financial statements as of June 30, 2025, which have been audited by a Public
Accountant, the net profit of UUS as a separate operating segment accounts for 23.51% of BTN's net profit.
Therefore, the Spin-off meets the criteria for a material transaction as referred to in Article 3 paragraph (2)
letter c of POJK 17/2020; and
2. The Company is the controlling shareholder of BSN with a shareholding of 99.9% and therefore BSN meets
the criteria for an affiliate party. The UUS Spin-Off meets the criteria for an affiliate transaction as referred to
in Article 1 paragrapgh 1 juncto 3 POJK 42/2020.
Based on the explanation above and pursuant to the provisions of Article 24 of POJK 42/2020 and Article 6 in
conjunction with Article 11 and Article 24 of POJK 17/2020, the Company is required to submit a disclosure of
information to the public and OJK regarding the spin-off of the UUS, which constitutes both a material transaction
and an affiliated transaction.
TRANSACTION
A. SCHEDULE AND DATES OF THE TRANSACTION
The transaction will be effective on December 22, 2025.
B. OBJECT OF THE TRANSACTION
The object of the transaction is the Spin-off of the UUS of Company by transferring rights and obligations
to BSN based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 18,
2025, which has been approved by the OJK through OJK Letter No. SR-511/PB.02/2025 dated December
9, 2025, regarding Approval of the Application for Spin-off of the Sharia Business Unit of PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk which is effective on December 22, 2025, based on the Letter of the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01-446 dated December 15, 2025 regarding
the Effective Date of the Spin-off of the Sharia Business Unit of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
to PT Bank Syariah Nasional, and in accordance with the provisions of Article 81 POJK 12/2023
concerning Sharia Business Units.
C. TRANSACTION VALUE
The transaction value amounted to IDR 5,560,070,000,000 (five trillion five hundred sixty billion seventy
million rupiah) and based on the financial statements as of June 30, 2025, UUS's profit was 23.51% of
the Company's profit, thus meeting the criteria for a material transaction value in accordance with Article
3 paragraph (2) letter c of POJK 17/2020.
D. PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION
1. Identity of party I
a. Name : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
b. Address : Menara BTN, Gajah Mada Street No. 1 Jakarta
c. Phone : 021-6336789
d. E-mail Address : csd@btn.co.id
e. Business Activity : Banking Services
f. Boar of Management : Directors
Page 11
a. President Director
Nixon L.P. Napitupulu
b. Vice President Director
Oni Febriarto Rahardjo
c. Director of Risk Management
Setiyo Wibowo
d. Director of Consumer Banking
Hirwandi Gafar
e. Director of Finance & Strategy
Nofry Rony Poetra
f. Director of Human Capital & Compliance
Eko Waluyo
g. Director of Network & Retail Funding
Rully Setiawan
h. Director of Operations
I Nyoman Sugiri Yasa
i. Director of Commercial Banking
Hermita
j. Director of Treasury & International Banking
Venda Yuniarti
k. Director of Information Technology
Tan Jacky Chen
l. Director of Corporate Banking
Helmy Afrisa Nugroho*
*Effective after get approval for the Fit and Proper test by
OJK
Board of Commissioners
a. President Commissioner
Suryo Utomo
b. Vice President Commissioner
Dwi Ary Purnomo
c. Independent Commissioner
Panangian Simanungkalit
d. Independent Commissioner
Pietra Machreza Paloh
e. Independent Commissioner
Ida Nuryanti
f. Commissioner
Fahri Hamzah
g. Compositions of Shareholders : Republic of Indonesia 1 share of series A Dwiwarna
PT Danantara Asset Management 60% of series B
shares
Public 40% of series B shares
Page 12
2. Identity of party II
a. Name : PT Bank Syariah Nasional
b. Address : Menara BTN, 11st floor Gajah Mada Street No. 1
Jakarta
c. Phone : 021-6310800
d. E-mail Address : corporate.secretary@bankbsn.co.id
e. Business Activity : Sharia Banking Services
f. Board of Management : Directors
a. President Director
Alex Sofjan Noor
b. Vice President Director
Arga M. Nugraha
c. Director of Consumer Banking
Mochamad Yut Penta
d. Director of Finance, Strategy & Treasury
Abdul Firman
e. Director of Human Capital & Compliance
Anto Rijanto
f. Director of Risk Management
Beki Kunawa
g. Director of Network & Retail Funding
Ari Kurniaman
Board of Commissioners
a. President Commissioner/Independent
Bahrullah Akbar
b. Commissioner
Machhendra Setyo Atmaja
c. Commissioner
Hilman Latief*
d. Independent Commissioner
Ilham Nurhidayatuloh*
e. Independent Commissioner
Lukman Khakim*
*Effective after get approval for the Fit and Proper test by
OJK
g. Compositions of Shareholders : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 99,99%
Balai Harta Peninggalan 0,01%
E. MATERIAL TRANSACTIONS AND AFFILIATED TRANSACTIONS
Referring to the provisions of Article 24 of POJK No. 42/2020, if an affiliate transaction meets the criteria
for a material transaction as referred to in POJK No. 17/2020, a public company is only required to comply
with the provisions of POJK No. 17/2020. Therefore, based on Article 6 in conjunction with Article 11 of
Page 13
POJK No. 17/2020, the Company is exempted from the obligation to: (i) obtain a fairness report; and (ii)
obtain approval from the GMS.
This exemption applies because the Company's transactions meet the following criteria as stipulated in
Article 11 letter a and letter i of POJK 17/2020 in conjunction with Article 6 paragraph (1) letter a and letter
b.1 of POJK 42/2020:
1. conducted with a controlled company whose shares are at least 99% owned by a public company;
2. conducted between a public company that is a financial services institution and a controlled sharia
financial services institution in the context of developing sharia financial services institutions;
3. conducted to fulfill obligations in accordance with the provisions of laws and regulations; and
4. carried out in the context of restructuring a publicly listed company that is directly or indirectly controlled
by the government.
F. CHARACTERISTIC OF AFFILIATE RELATIONSHIP OF THE PARTIES CONDUCTING
The Company and BSN have an affiliate relationship because the Company is the Controlling Shareholder
of BSN, thus fulfilling the affiliate criteria as referred to in the UU Pasar Modal and POJK 42/2020.
Ttherefore, the material transaction in question is also an affiliate transaction.
EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONS FOR THE TRANSACTION AND THE IMPACT OF THE
TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION
A. EXPLANATION OF MATERIAL TRANSACTIONS AND AFFILIATED TRANSACTIONS
These material transactions and affiliate transactions constitute a series of transactions for the Spin-off of
the UUS of Company, preceded by the acquisition of BSN in June 2025 and followed by the Spin-off of the
UUS of Company through the transfer of rights and obligations to BSN based on the decision of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 18, 2025, and approved by the OJK through
OJK Letter No. SR-511/PB.02/2025 dated December 9, 2025, regarding Approval of the Application for
Spin-off of the Sharia Business Unit of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk which is effective on
December 22, 2025, based on the Letter of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-
AH.01-446 dated December 15, 2025, regarding the Effective Date of the Spin-off of the Sharia Business
Unit of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk to PT Bank Syariah Nasional, and in accordance with
the provisions of Article 81 of POJK 12/2023 concerning Sharia Business Units.
B. THE EFFECT OF TRANSACTIONS ON THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY
In the case of the Spin-off execution transaction, following the implementation of the UUS Spin-off which
is recorded as an additional capital participation by the Company in BSN, the Company’s CAR and CET-
1 ratios shall be maintained within the limits of Risk Appetite (RA) and Risk Tolerance (RT), with the
respective provisions of CAR (RA 17.25% and RT 15.50%) and CET-1 (RA 13.15% and RT 11.00%), in
accordance with the financial projections as published by the Company in the Summary of the Spin-off
Plan dated September 25, 2025.
Projections for the Company's Soundness Level across 2 (two) assessment periods Semester II (position
as of December 2025) and Semester I (position as of June 2026) are rated at Rank 2 (two) or Sound.
This reflects the Company’s generally sound condition, demonstrating its capability to withstand
significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors, thereby
ensuring that the transaction conducted by the Company does not have a negative impact on the
Company's financial transactions.
Page 14
EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR THE TRANSACTION COMPARED TO IF A
SIMILAR TRANSACTION WAS CONDUCTED WITH AN UNAFFILIATE PARTY
The transaction in question is to comply with the provisions of Article 68 of Law No. 21/2008 on Islamic
Banking as last amended by UUP2SK (UUPS) in conjunction with Article 59 of POJK 12/2023 on Islamic
Business Units. This regulation requires the Company to Spin-off the UUS into a Sharia Commercial Bank
(BUS) if the value of the UUS assets has reached at least 50% of the total assets of its parent bank and/or
at least IDR 50,000,000,000,000 (fifty trillion rupiah). In addition, the Spin-off of the UUS is also encouraged
by increasingly conducive regulations supporting the transformation of the UUS into a BUS, such as POJK
No. 12/2020, which provides relief from the minimum capital requirements for BUS that are subsidiaries within
a Bank Business Group (KUB), and POJK No. 16/2022, which encourages synergy between BUS and its
parent company to improve product and service quality, thereby making after Spin-off business operations
more effective and efficient.
The structure of the Spin-off transaction of the UUS of Company by transferring the rights and obligations of
UUS to BSN, which is an affiliate of the Company, is in accordance with the provisions of Article 64 paragraph
(1) letter b and paragraph (3) of POJK 12/2023 concerning Sharia Business Units.
The Spin-Off of UUS is not only to fulfill the mandate of the UUPS, but also the expectation of the Company
as the Controlling Shareholder. The Spin-off of UUS to BSN as an affiliated party is carried out so that policies
related to business development can be implemented with a more efficient and faster decision-making chain.
The Spin-Off of UUS is also carried out so that the sharia business strategy becomes more focused while
maintaining Banking Synergy with the Company. The Company is considered ready to carry out the Spin-off
of UUS. The Company's extensive network of UUS offices spread across Java, Sumatra, Sulawesi,
Kalimantan, and West Nusa Tenggara, supported by Sharia Banking Services in 589 of the Company's office
networks, information technology infrastructure that is largely separate from the Company, an
accommodating number of human resources, and the UUS's improving financial performance year on year,
are considered sufficient for it to operate independently as a BUS.
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
The Board Directors and The Board Commissioners of the Company, acting either individually or collectively,
hereby declare that:
(1) This transaction does not contain any conflict of interest as intended in POJK 42/2020; and
(2) All material information or facts have been disclosed and such information or facts the are not misleading.
Jakarta, January 5th 2026
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Board of Directors
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Syariah Nasional. Keterbukaan Informasi
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.
p.2 ×3
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.7
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.8
unresolved
org
PT Bank Syariah Nasional. Disclosure
p.9
unresolved
org
Ministry of Law
p.9 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.182
1911 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': '3'}