20251230_TUFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32015941_lamp2.pdf

NOTARIS
Dr. M. KHOLID ARTHA, S.H. M.Kn.

SALINAN

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor 340, Tanggal 29-12-2025

S & PPAT
DPO AT H, MKn
Aa R00
Fax (021) 837 84019
PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MANDIRI TUNAS FINANCE
Nomor : 340 .-
ema

Pada hari ini, Senin tanggal 29-12-2025 (dua puluh sembilan Desember --
dua ribu dua puluh lima), Pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit —-—-—-
Waktu Indonesia Barat). -—-—--—- mma

Menghadap kepada saya, Doktor MUHAMMAD KHOLID ARTHA, ---------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ----

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan -—

pada bagian akhir akta ini: -— Ssuwssaa
- Tuan PINOHADI G. SUMARDI, SE atau menurut keterangannya -------
disebut juga PINOHADI GAUTAMA SUMARDI, Sarjana Ekonomi, -—---

Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, lahir di

Bandung pada tanggal 01-03-1970 (satu Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -——-
: Selatan, Jalan Salak L-8 Kalibata Indah, Rukun Tetangga 008, Rukun
Vrarya 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----—-—-—-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam --—-
Keputusan Pemegang Saham PT MANDIRI TUNAS FINANCE Di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham, dibuat secara di bawah ----

tangan, tertanggal 24-12-2025 (dua puluh empat Desember dua -—-

ribu dua puluh lima), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada --

mam
minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor 339 (untuk ---—

selanjutnya disebut "Keputusan Rapat”), demikian penghadap -—-
bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham ----------
PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat --
yang perubahan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang- -——---
Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan -

perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam: -------------.—.

- akta tertanggal 30-11-2007 (tiga puluh November dua ribu -----
tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan HERAWATI, Sarjana ----—-
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan -—-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -—-----——-

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal —

12-02-2008 (dua belas Februari dua ribu delapan) nomor ----—-
AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008, ——-—-—--——-————ooooo.
- akta tertanggal 26-06-2009 (dua puluh enam Juni dua ribu -—-

sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -----
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, pada waktu itu
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari -—---——--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --—-
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-08-2009 (dua -----
puluh Agustus dua ribu sembilan) nomor ---------—------ssnmanunnn
AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009, -—-—-----—---n--nonnvwnnnonnonn
- akta tertanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu

sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan EMI SUSILOWATI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya --
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -------------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -——-

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -----—--
An

KANTOR NOTARIS & PPAT

DR. M, KNOLID AR IA S.H. M.Kn.

“—A-
tertanggal 28-07-2010 (dua puluh delapan Juli dua ribu ------—

sepuluh) nomor AHU-AH.01.02-19171 dan --
AHU-AH.01.10-19 172, —-——--———-nnnnn—nnnnnnnnanen an ana namun

akta tertanggal 21-06-2011 (dua puluh satu Juni dua ribu -----
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris EMI -----—-—--——-
SUSILOWATI, Sarjana Hukum tersebut yang ---------------....—.
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam --—------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat tertanggal 03-03-2011 (tiga Agustus dua ribu ----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-2497 1, -----------ononnnnnonnnunnnnan
akta tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima ------
belas) nomor 31, dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, -—-
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ----—---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----—-
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal -
20-04-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas) nomor -----—
AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuannya
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------------—-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------
tertanggal 20-04-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas) —-
nomor AHU-AH.01.03-0925645, ---—------—x.o——n5wonwnunvnnnnnno—i
akta tertanggal 24-02-2016 (dua puluh empat Februari dua ----
ribu enam belas) nomor 23, dibuat di hadapan Notaris ---------
LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -—--—---
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam —-—-—-—

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
PPs

——-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -—--

dengan surat tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret dua ---
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0032175, -— —

- akta tertanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ----
ribu delapan belas) nomor 53, dibuat di hadapan Notaris ------
LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang ---------—-
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam -—----——
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu ------
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0137486, ---

- akta tertanggal 18-03-2019 (delapan belas Maret dua ribu ---—-
sembilan belas) nomor 25, dibuat di hadapan Notaris LENNY -
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal -
12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor -—-
AHU-0020322.AH.01.02.Tahun 2019), —-—-------————--nnnannnnnn—nnn
- akta tertanggal 25-02-2020 (dua puluh lima Februari dua ribu -
dua puluh) nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LENNY -------
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----—----wwwwwa
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam -----—---
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -——--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat tertanggal 16-03-2020 (enam belas Maret dua --
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0145617, --- -

- akta tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua -—-

KANTOR

DR. M

AA

ribu dua puluh satu) nomor 16, dibuat di hadapan Notaris -..
LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang --—----——-
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam -------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -—.-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat tertanggal 12-04-2021 (dua belas April dua ribu
dua puluh satu) nomor AHU-AH.01 .03-0225954, —-

- akta tertanggal 23-12-2022 (dua puluh tiga Desember dua ----
ribu dua puluh dua) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris ---.
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah ---..-
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi —-

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal ---
“|26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua ribu dua puluh -—-
dua) nomor AHU-AH.01 .03-0495371: --

- akta saya, Notaris tertanggal 29-09-2023 dua puluh sembilan

September dua ribu dua puluh tiga) nomor 160 dan telah --.-
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --—.-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan ---
tertanggal 05-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga) -
nomor AHU-0060383.AH.01.02.Tahun 2023, --—w

sedangkan susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta saya, Notaris tertanggal 05-11-2024 (lima November --
dua ribu dua puluh empat) nomor 16 yang pemberitahuannya -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 05-11-2024 (lima ---—-.-

mi
November dua ribu dua puluh empat) nomor ---—-----------—--—....

AHU-AH.01.09-02272069 dan susunan anggota Dewan Komisaris
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal

30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima) nomor 174 --

yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam ------—-
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal

25-07-2025 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh lima) nomor ---

AHU-AH.01.09-0316122 (untuk selanjutnya disebut “Perseroar”).

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -—-----------—---n-mnn-uwoo oi

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu ---------------..

menerangkan dalam akta ini: Pera . enmnnnnnnnnan

bahwa para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil ---------——
Keputusan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Rapat, -----—--——-—-
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham -----
dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa ---— mun

mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan

ketentuan bahwa seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui ----
secara bulat usul yang bersangkutan secara tertulis dan -----——-------.....
menandatanganinya, dan keputusan yang diambil dengan cara —----——-
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang —-
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------——--—

Perseroan, ---

bahwa Keputusan Rapat tersebut telah ditandatangani oleh para -----—-

pemegang saham yang mewakili 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus

juta) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah -------—-
3

—- — Bia

dikeluarkan oleh Perseroan, -—-—--—-—----—-----—--—-—-o-2200n0n-0000xvn0
| - bahwa penghadap menjamin saya, Notaris kebenaran dari orang- -—-—
orang yang menandatangani Keputusan Rapat tersebut dan atas ------
keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di dalamnya, ----—-------—-
| - bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut penghadap telah diberi -----—-
kuasa oleh para pemegang saham Perseroan untuk melakukan --—--—-
segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan -----—
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, -----

termasuk namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan -————-

kembali Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----------
Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka -------—....
penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut dengan ini mendudukan

kembali dan menyatakan sebagian dari isi Keputusan Rapat tersebut ------

sebagai berikut: —————---——— ss
Para Pemegang Saham telah memperhatikan mengenai hal-hal sebagai --
DeriKUt: — 222-225 aa
1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang ---—------

Perseroan Terbatas dan perubahannya (“UUPT”), yang mengatur: ----

“Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS". ---—------...........

2. Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan -

Terbatas dan perubahannya (“UUPT”), yang mengatur: -—--—-----—---—.-
“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat —-
di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak ----

suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang —

bersangkutan”, -—-—--—-—--——-——--------n-n-----——-  ———

3. Pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur: -----------

“RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -------------—-
ln

Sel

NN

——
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata -

acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) —--

huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang- ——--

undangan serta Anggaran Dasar”. ----—-----------------nnnnnnnnn2nnnnononoonen

lanjutnya, dengan mempertimbangkan: --—-

Surat dari TURI dengan Nomor 226/TR-H/XII/2025 tertanggal -----------

16-12-2025 (enam belas Desember dua ribu dua puluh lima) perihal --

Tanggapan Atas Penyampaian Nomisasi Dewan Komisaris -—------------

PT Mandiri Tunas Finance. —----—---—--—-----—---—50n0555000nnnnnnan uan
Surat dari BANK MANDIRI dengan Nomor FST.ISM/GH.0346/2025 ---
tertanggal 23-12-2025 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh --
lima) perihal Penyampaian Rencana Perubahan Anggaran Dasar ------
Perusahaan Anak dan Perusahaan Anak dibawahnya. ---—--—---——--—-
Surat dari BANK MANDIRI dengan Nomor FST.ISM/GH.0348/2025 ---
tertanggal 24-12-2025 (dua puluh empat Desember dua ribu dua ------
puluh lima) perihal Penyampaian Persetujuan Agenda Rapat Umum --

Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Mandiri Tunas Finance

Be

Pe

Rp:

1.

sepakat secara bulat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: -

(“MTF”). ——- mm mmm an

rdasarkan ketentuan di atas, Para Pemegang Saham Perseroan ---------

tersebut menyatakan telah mewakili seluruh saham atau 10074 (seratus ---

persen) jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam --

rseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima -

ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----—-------...-

250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), telah setuju dan -

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Keputusan:
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada: -—-——---—-—-————-

1. Pasar 11 ayat (3) huruf a, sehingga Pasal 11 ayat (3) huruf a ------

menjadi sebagai berikut: ——-—-—--—--——-—-—seeosanenannaananamuna
“Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain
oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ---
ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak
dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para -—-—---
anggota Direksi sebelumnya masa jabatannya berakhir dengan ---
menyebutkan alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentian, -
dan/atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus -

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite --

yang menjalankan fungsi nominasi”. -
Pasal 13 ayat (2), sehingga Pasal 13 ayat (2) menjadi sebagai ----

berikut: nun —

“Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan ------—---
Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

bulan. -

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan: -——-——--—-—-——-——-
a. Atas permintaan oleh seorang atau lebih anggota Direksi, -—--——
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -—--—-

| Dewan Komisaris: atau ---—-----—--—-——----------5non00nwn2n-nen0000
Cc. Setiap waktu apabila dipandang perlu.” —----—---------5-nnx
Pasal 14 ayat (1) huruf c, sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf c -—-----

menjadi sebagai berikut: -—----—---------— —

“1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi ---—-
Komisaris Utama atau Presiden Komisaris dan 1 (satu) anggota --

Dewan Komisaris akan diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama”.

4. Pasal 14 ayat (3) huruf a, sehingga Pasal 14 ayat (3) huruf a ------

9

ma
menjadi sebagai berikut: ----------—-—---—------------x-——nennnnannnn,

“Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu --——-

terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS ——-
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak -
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ——-----——-
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa --

jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. -—

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS ----------.
tersebut, kecuali ditentukan lain oleh RUPS”. ------------------——..—...
Pasal 16 dengan mengubah dan memindahkan ayat (2) menjadi —
ayat (15), ayat (11), dan ayat (12) menjadi ayat (10) dan (11), dan
menambahkan ayat baru yaitu ayat (16) dan ayat (17), serta ----—-—-
menyesuaikan urutan butir ayat pada Pasal 16 seluruhnya, -—--——-—-
sehingga Pasal 16 menjadi sebagai berikut: —----—-------—-—.——.——-
1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 -—-

(satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib ------
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. --------.....
3) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) di at
harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum -—----——-

berakhirnya tahun buku, -----—--—------nonnonnvonnansonwwnnnnnwnan

4) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota --

Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas ----
nama Dewan Komisaris menurut ketentuan Pasal 9 ---------—

Anggaran Dasar ini. —--—-----------2-222------5nnnnnnnnnnanaaaananoo

5) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan ---

Mm Sm
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung

kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat
tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---------
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. —-—-—----55--5oo- ono

| 6) Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu

dan tempat Rapat. -nnan mnnnnnnnnnununununnnnnnunnnnnn
| 7) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ------
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. ----------
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
penggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ------
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga -—
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
8) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau -—-—--—--—--
berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -------
ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang ---—-—
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara —
anggota Dewan Komisaris yang hadir. -—---—--—---------———........
| 9) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam -----
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan ---—-----
Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa. ------—------——-----
| 10) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat apabila 1 (satu) Komisaris yang —
diajukan oleh PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk dan 1 (satu)
Komisaris yang diajukan oleh PT TUNAS RIDEAN hadir atau

diwakili dalam rapat. au

11) Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil -------------

ka

13

14)

aa
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----------

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --—-
tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan
suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, --
termasuk suara setuju yang dikeluarkan oleh sedikitnya 1 ----
(satu) Komisaris yang diajukan oleh PT BANK MANDIRI -----
(Persero) Tbk dan 1 (satu) Komisaris yang diajukan oleh -----

PT TUNAS RIDEAN. —amamnnan munuuun

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,

ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. ---—-
a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara

untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang ------------

diwakilinya. -— Keatas
| b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----——-
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

lisan, Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada rasa ------—-

keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --------—--—.

dikeluarkan. ---------wwwwwnnwwnnnnnnoo noona
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang ----
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ketentuan -
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan --

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----

17

1.

—

dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan -—-
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ------
dalam Rapat Dewan Komisaris. —-------------------—nnnnnnnonnnoon
Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Gabungan -------
bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali ---
dalam 1 (satu) bulan. -——------—-----—nnnnm—nnnnnnnpooooooo
Rapat Gabungan dengan Direksi dipimpin oleh Komisaris ----
Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan hadir, Rapat -—---
Gabungan dengan Direksi akan dipimpin oleh Wakil ---—
Komisaris Utama atau dalam hal Wakil Komisaris Utama -----
berhalangan hadir, akan dipimpin oleh Komisaris Lainnya. ---
Rapat Gabungan ini tidak memerlukan kuorum kehadiran. -—-
Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan ----
dengan Direksi dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila --—--
Komisaris Utama tidak mengadakan Rapat Dewan Komisaris
ataupun Rapat Gabungan dengan Direksi dalam jangka ----—-
waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya permintaan
tertulis dari anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, maka anggota Dewan -----------
Komisaris yang meminta untuk diselenggarakan Rapat ---—- —
Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi
dapat melakukan panggilan rapat kepada seluruh anggota ---
Dewan Komisaris dalam hal Rapat Dewan Komisaris atau -—-

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal ———-

Rapat Gabungan dengan Direksi. —-——-—-—---—-————....—.—...

AGENDA LAIN-LAIN -—-------———---------——-—n--——-—---nn222-—n2n22AL

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan --

1.

atau Kepala Divisi Legal Perseroan untuk menyatakan seluruh ------.
Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri, ---—.
termasuk menyatakan kembali seluruh ketentuan-ketentuan yang ——-
diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan tanpa terkecuali, dan -----..
untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang -------———
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang -------—-
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan

untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -—-

menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya ------------
melakukan apapun juga mencapai maksud tersebut tidak ada yang ---

dikecualikan. 1 "

Tanggal Keputusan Rapat tersebut adalah tanggal tanda tangan -—-----
terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam ----
Keputusan Rapat, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang

Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. —-—-—-——...

Keputusan Rapat dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang —-—-------

secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan ---——-

Rapat tersebut. -—-.—.. aan ANTENA Tn peta
Sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi -------

sebagai berikut: am. na anna

“—onnnnannnnnnnnnnx——— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----...o......

Pasal 1 mnnnnan
Perseroan terbatas ini bernama: s-----—--------...ooooooooooooooooooio.-

AP “PT MANDIRI TUNAS FINANCE" ... ”

(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan” berkedudukan di -—-

Jakarta PUSat, ———--no--nnnnnnnnnnnnnnnnn anon

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik di dalam --—-

1g

Lamunan ———. Pasal 3 --a

Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan konvensional -—----
(KBLI 64911), dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang -----—---
dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi: pembiayaan modal kerja, -—---

pembiayaan multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain --------

berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha
tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat
melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis --—-
imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di sektor jasa keuangan. -------------------------n-o-nownn—

MODAL ———— -

maan Pasal 4 - -—- manamumunnan

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu ------
trillun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, -—--

masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah). ---

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 2574 -------——-
(dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima
ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --—--——-—--
Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) telah -—-----

diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham. -—----———-

|a. sanam yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan

memanen asasi SAHAM—

menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat ------
Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran --
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil -—-
bagian seimbang dengan jumlah saham yang menjadi bagiannya ------
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -----
saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum -------
diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -------—

tersebut kepada pihak ketiga. ———---——--------------ooooooooo-.oo.....

ga

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas —

nama. — —— —— Bean asa -

Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah -
Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. ------——-.-
Bukti pemilikan saham dapat berupa surat Saham, ------—----—-—-....-.——
Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan --------
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang -—

dikeluarkan oleh Perseroan. --

Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi --
sehelai surat Saham. —-————-—-n--n000o0on0onn ono ohm naa
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 ------
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -—-—-—-.—........—

a. Nama dan alamat pemegang Sahamj -------------o......ooo.....
Ea

16

KANTOR
1OLID

1.

la

b. Nomor surat saham,

Cc. Nilai nominal saham, —-—--—-—--—-—-—-—-——--—-——5nnnnnnnnnnnoooonoonnnna

d. Tanggal pengeluaran surat saham. --—-—---—----—-----———nnnnnnnnnnnnoo

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----------—-

Nama dan alamat pemegang Saham, ------—----——-onnwnnonnnonorooo

a.
b. Nomor surat kolektif sahamy —-----—--------------o-o-on2-nnoooonvnn2n..u

c. Nomor surat saham dan jumlah sahamy —-—----—-—---—-o-.noonono—o.o.

d. Nilai nominal saham: ——————

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ————-—-——-----—-—————

Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -------

Direktur bersama-sama dengan Komisaris. ---------------------------——.———-

ee PENGGANTI SURAT SAHAM ----—-————-—-——.

——. Pasal 6 namu -

Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan

mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----

mengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai --

tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----—-—-----—-

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporka

n ——

dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ----—------nonooon...

Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka berkepentingan

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut ----------

pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan -----------

jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa

yang KMUSUS, none one

Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ---—-----

dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

|s. semuabiaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ---

17

pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), -

ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran sur.
kolektif saham pengganti. ---—-—-----------—------------——----------—- oo -

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan --
hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang -------.—
menerima pemindahan atau kuasanya yang Sah. —--—----—.......—.....
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, --—-
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain ——-
dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ------—-
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -

tersebut. ma s2 2

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari ------—-

instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan ------—-

mensyaratkan hal tersebut. - mmnnnnnonnnunan mnnnmnnnnna,
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak
atas saham tidak diperkenankan. --——--——--—---5-----oo-ooooooooooooooo
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum -
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga -—.-

Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan ----

Anggaran Dasar. ———————————-ononoowonsisnses soni

(Kantor A T
DRM, KHOLIN 1, M.Kn,

Telp: (021) 837 37 942 Z
Fax, (021937 84019 |

a. RUPS Tahunan,
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS -----

| Luar Biasa.

| 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

| 3. Dalam RUPS Tahunan: —-—--—-———.iooiooi

a. Direksi menyampaikan: ——--—-—--—--—-——-———nnnnononononnoono
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, -----

| untuk mendapat persetujuan RUPS, —--—-----—-—--—nnnnnonnnnowconn
- Laporan keuangan untuk pengesahan RUPS, -—-—--—--—--—-.......

Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo -----

,

laba yang positif. ma amat

. biputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -------—-- —

fe

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketantuan -----------

Anggaran Dasar. — ——— ama
| 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan ------
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan --------------.-
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi ---
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah --
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -------—---—
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan untuk menbicarakan dan memutuskan mataacara rapat --—-
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan ------

huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---—- —

serta Anggaran Dasar. -—-—----—--—--—---——.—....... Mepitntanbinanpa ——n
ng

——

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat --------

Perseroan melakukan kegiatan usahanya. ---—--------———————..ooo.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih ----—-
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat ---------—-
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ——---------o-n-nonnunnvnnnono
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -
tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----—-
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. ---

4. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama ---
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --

dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah ----------

seorang anggota Komisaris. ————--———-——--——————-————-5nnn---—wnnnnaa
5. Dalam seluruh anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan ------ -—
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -—-—----
manapun, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. --

6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS ----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. —----—-—-------..—o..i..

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir -—

atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -—
kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih -----

diantara para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam --——

Rapat. -

anna — Pasal 10 —

RUPS dapat dilangsungkan apabila kehadiran sebagaimana ----—----- -—

20

disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas -

telah dipenuhi. —-

| 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara -------
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara -------
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menetukan lain tanpa ada ---—----—-
keberatan dari pemegan saham yang hadir dalam RUPS. —-------—--—-—-
| 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----

RUPS, momno——————————— enno

| 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang -—-------
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang- ----
Undang. menannnunnnn
anannnannnn oa DIREKSI ----—- — -

- Pasal 11 —--—-—--—--o oo

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling -——

| kurang 3 (tiga) orang anggota Direksi. —-— wd
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama ---

| atau Presiden Direktur. msk sa bass

3. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak --
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain --
oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke -
5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari
RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota --
Direksi sebelumnya masa jabatannya berakhir dengan ----------------

menyebutkan alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentian, ---

dan/atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus ---
——A

21

. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Direksi dapat -----....|

. Apabila oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua -—-

2 1

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite -...

yang menjalankan fungsi nominasi: —-------------o-—oooonnononnunonunas,

diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, -—..

kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS, —-----—--—----..o.....

anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling ----—-
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowong, RUPS -----
harus diselenggarakan untuk mengisi jabatan anggota Direksi ------
yang lowong tersebut dengan memperhatikan ketentuan ---—-----.—..
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran -------.-

Dasar Perseroan, il

. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya

dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi

yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan —
oleh RUPS untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kekuasaan -
dan wewenang yang sama dengan ketentuananggota Direksi yang
telah berakhir masa-jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu)
periode masa jabatan) -—---—--—--—---——-—--n---2nn-n-nnn------n-nn------255
. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya -----------
sebagaimana dimaksud dalam poin (d) diatas diangkat kembali, -—-

maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan -------

sesuai poin (d) turut diperhitungkan. --

4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ------

b

a.

yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama -----------

menjabat: —-------------——-ononnnnnnnn00n0nn0nnn20n0nnnnnnnnnnnn nana nana nana nan

Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik, -----—----.......-

. Cakap melakukan perbuatan hUKUMy »——-—-------oonnn-n-ooooo noni.

22

c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -——---—-

menjabat: — —-— a3 ————.

- Tidak pernah dinyatakan pallit, -— —
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -------

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan -—-

suatu perusahaan dinyatakan pailit: -—-
| - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan

sektor keuangan, dan - a--—-nn--onnnnnn anna akan anna

| - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -—--—-
Dewan Komisaris yang selama menjabat: ----—---—----—--———-

a) Pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan, --—---—-—-

b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ----------
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima
oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung -—-
jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota ----—---
Dewan Komisaris kepada RUPS, dan ---—--------——----—-
c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
Persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa -—-—--—-
Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan -———-

laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada -——-

Otoritas Jasa Keuanganj —--—-—---——---------—--—-n50nenenevoon
| d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- -—-—-—

| undangan, dan ----——-—-—---—-----—--nenenenananaaa --

| e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang -—--—--—

| dibutuhkan Perseroan, ----—-—-———-——-—-——-wennnnnnnnnnnnnnnnon

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -—--—-

23

untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris -.-
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -—
| 6. Seorang anggota Direksi berhak:

|.

pengunduran diri dimaksud. ------
EL

Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan ——--—..
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang
Saham dankepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika dalam 30 (tiga puluh) -
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri belum ada -——-—- -—
RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri dari anggota Direksi
tersebut yaitu pada saat lampaunya jangka waktu 30 (tiga puluh) -

hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut oleh ------

Perseroan, atau —
Mengundurkan diri, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat -
pemberitahuan tentang pengunduran dirinya kepada Pemegang --
Saham dan kepada Perseroan, tanpa melalui jangka waktu ------—-
pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada ----—---—-—
Perseroan sebagaimana pada huruf (a) diatas, dalam hal -----------
terdapatpenugasan yang bersangkutan oleh pemerintah yang --—-
berwenangatau pemegang saham mayoritas dari Pemegang --—---
Saham Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal efektif ----------
pengunduran diri yang diminta oleh anggota Direksi yang —--—---- -
bersangkutan belum ada keputusan RUPS, maka tanggal efektif —
pengunduran diri anggota Direksi tersebut adalah tanggal yang —-
diminta dalam surat pengunduran dirinya kepada Perseroan. ----—-
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan — |

permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 «

(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ---—---—--—-

24

. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

b. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan ---

| pengunduran diri anggota Direksi. -—------------nnonnnn-—-nnnnomosennnnnon

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6, -—--—---—------nonnoonoooo.

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- —-—-——---—---

| undangan) --—---—----———n550nnnnnnnoon noona nnen anna ma
c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai ---
kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan --

berdasarkan suatu putusan pengadilan, —------------------—-----——————

d. Meninggal dunia, ——- -—

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

enter ana TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI —-—-——.........

an Pasal 12 —— MAA ——

1.

a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar --------------
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---------
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan ------
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ------------
pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang ----
atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan
di Bank), harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan ------—-—-

Komisaris, soo oo 200m aan
|b. oirersi waib meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham

25

—-—-

dalam RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan --

tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

1) Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada

| perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, -----—-
2) Melepaskan penyertaan modal (divestasi) pada anak -—----—-
| perusahaan dan/atau perusahaan patungan lainnya. -—-----—
| 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --
hama Direksi serta mewakili Perseroan. ——---—--—--—s—
| b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -—-—--—-—

karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -----—-

kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi --—-
berhakdan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---—

serta mewakili Perseroan. -—- 2 Para

3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: --------—--

a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota

Direksi yang bersangkutan: dan — -nnn as

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan -----—-

yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

| 4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka -—-
yang berhak mewakili Perseroan adalah: ——-—-—-—----—nnon—nennt
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan —-----—--

| kepentingan dengan Perseroan. —-—--—-—-—--

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -

| benturan kepentingan dengan Perseroan, atau -—

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota --——-
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -

dengan Perseroan. ---—-—-—-—---———— own anna nann nana nnnan

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan, hak atau -—---—--—-

26

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -------—--—-

kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) -—-
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun ---------
berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang ---
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling ------
sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah, yang disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga -----—--——-
perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang --------------

dikeluarkan secara sah dalam rapat. —

knee RAPAT DIREKSI om.

— Pasal 13 --—-----—--. mummnununaannanannn

1

5.

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling ---------
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilangsungkan ---—-
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----------------.
Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris —-

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan: ---------

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan: -—-
a. Atas permintaan oleh seorang atau lebih anggota Direksi, —------—--

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -—-

| Komisaris: atau
Cc. Setiap waktu apabila dipandang perlu. --------------------nunnonnunnnenann
Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 di atas harus --—-
dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 ----
Anggaran Dasar ini. -----—-——----———--—----——5nnnnnnnonano ono

Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau -----—

27

dengan surat yang disampaikan secara langsung kepada setiap -
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 -————
(tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -—-
tanggal panggilan dan tanggal rapat. --------—----...o..oooooooooooooooooo-
Panggilan Rapat harus mencantumkan acara tanggal, waktu dan ------

tempat Rapat.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di --------

tempat kegiatan usaha Perseroan. ------—-————--..-.-......... ”

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan —-
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah

dan mengikat. mmnnnnnnnnna snnassng

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur --—
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu --—--------
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -

anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang

hadir. —-—-—-—-—--nnnnnnnn ono
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -—---

oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -------------------

. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---—-

mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota -——-——-

Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ——--—--—------—-———---------o--—.—

. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----

untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil -
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit ----
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ---------

dalam rapat. --—--—-—-——-—————.————ono bas

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua -—-

28

Rapat Direksi yang akan menentukan.

| | 13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) —

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya. ——-—-—-—--—------——aaa aa AAA
| b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---

suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -
menentukan lain tanpa ada rasa keberatan dari yang hadir. -------—-
| c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----—-

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----—-—-—-----—-—----
| 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -—--—---—-—-—-
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -—--—-—-

Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi-——-

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -
tertulis dengan menandatangani Persetujuan tersebut. Keputusan -—-
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

mami mamama man DEWAN KOMISARIS ----

— -— Pasal 14 auamannann

1. a. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota —
Dewan Komisaris, 1 (satu) antaranya adalah Komisaris ------------—-

Independen.

| b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang

anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib ---—-

paling kurang 3096 (tigapuluh persen) dari jumlah seluruh --——-------

anggota Dewan Komisaris. -

c. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi -—----—-

29

Dewan

Komisaris Utama atau Presiden Komisaris dan 1 (satu) anggota -——-

Komisaris akan diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama. —

2. Yang dapat diangkat Anggota Dewan Komisaris adalah orang --------—

perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan —

selama menjabat: -—-——-—-——-——--——-—————eennenonnnnnneneenaneenanaan

a.
b.

Cc.

Mempunyai akhlak, moral dan intergritas yang baik, -—-—-----—----

Cakap melakukan perbuatan hukumy -——--—--—-—--—-——-nnnanaan

Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----------

menjabat: ana

1) Tidak pernah dinyatakan pailit, —

2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota —-

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan ----

suatu perusahaan dinyatakan pailit, -----—-----—------—--c

3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -—-—-

Dewan Komisaris yang selama menjabat: —-—--———--—-------..

a)
b)

c)

d)

Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, ------—--—-
Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi --———--——-
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima
oleh RUPS atau pernah tidak memberikan ------—--—-—----——..—
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau —-
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa ----—----—--
Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan -—-—
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada -———-

Otoritas Jasa Keuangany -----------------------——---.— —

Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan, dan manuunn bnnnn nana —-annann—nan
—

30

KANTOR NOT:
DR. M. KHOLID

Jln AsemB:
Telp: (021) 8

e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang --

dibutuhkan Perseroan. na

. Para anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu -------
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang -—-
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS --- -
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak --
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ----—-----...—-
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa —-

jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. --

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS -----------—-
tersebut, kecuali ditentukan lain oleh RUPS, ------------------—----————
. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Dewan Komisaris -----
dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa ----———-
jabatan, apabila ditentukan lain oleh RUPS, ------—---—---——-——...—-

. Apabila Oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua ---

anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka dalam waktu --
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, --——-
RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi jabatan anggota ----—----
Dewan Komisaris yang lowong tersebut dengan memperhatikan —- -

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---------

anggaran dasar perseroan. -—

. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa -

jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka -——--
anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya ----
tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk melaksanakan -——--—-— -
pekerjaaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama -----—-

dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris yang telah ----—--------

—A-

31

berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) -—---—-
periode masa jabatan, -—--—----——----——-—nnnnnoo oo oo

| e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa ----

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam poin (d) diatas -—----——-
diangkat kembali, maka masa jabatan yang bersangkutan pada ——--

saat penetapan sesuai poin (d) turut diperhitungkan. -—----------------

| 4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak: —----—--—-----———oooooooooo..
a. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan -—-——-
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang
Saham dan kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika dalam 30 (tiga puluh) -
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri belum ada RUPS,
maka tanggal efektif pengunduran diri dari anggota Dewan -------—-
Komisaris tersebut yaitu pada saat lampaunya jangka waktu 30 ---
(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ---—---
tersebut oleh Perseroan, atau —-—-----—--—----—--nooon
b. Mengundurkan diri, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat -
pemberitahuan tentang pengunduran dirinya kepada Pemegang --
Saham dan kepada Perseroan, tanpa melalui jangka waktu --------
pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan
sebagaimana pada huruf (a), dalam hal terdapat penugasan yang
bersangkutan oleh pemerintah yang berwenang atau pemegang —
saham mayoritas dari Pemegang Saham Perseroan. Apabila ------
sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri yang diminta oleh

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan belum ada --- -—

keputusan RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri anggota

Dewan Komisaris tersebut adalah tanggal yang diminta dalam ----—-

surat pengunduran dirinya kepada Perseroan. --------------------—...-
——

32

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan

pengunduran diri dimaksud. ------—-—----—nxnnwnnonnnnnnnnnonononwnnnnan

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ---------———--.—-—.-
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4 —---—---——--—.ooooooovww
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- -—-
| undangan, —amumunnuuuanununuununnaan
c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang yang telah ----------—-
mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah ----
pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan, -—------——-—--
d. Meninggal dunia: mna -—n
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. --------------———--—————.-
6. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----------—-—-
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -
a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris. -----
b. Hasil penyelenggaran RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. -----------------—-------——-
Haanuuunuunnan TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---—----———..
- —— - Pasal 15
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ------

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -------
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ---------—-
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --------

Direksi, «-—-——----——----------22-n52-22- 050 2no non 2-nnnn 22 nana Aa

33

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -—

penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ---—--—————-
Komisaris. --—-—-——----—-—nnnnino a00 non

| 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ----------
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ------—-
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -------—-
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ——--— —
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di —---—
antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

| 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala ------
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau ---
anggota Dewan Komisaris dalam Angggaran Dasar ini berlaku pula -—-

baginya. —-—-—--—-—--——-—--22 25-25-5220,

| 5. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu -—
'dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan ---—---
dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang -—-——--
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan ---
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -—---------
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, -—---.—.—..—..........——-
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----------
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota ------——
Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar --—-—-

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -—

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ------—-

bersangkutan, disertai alasannya. annnnnnmnnnnnannnnnnnnan

8. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara
aa

34

an ——

itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS ---.--
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan --
akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada ------—--————--
kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang ------------...—..
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ----—

membela diri. -------------------x--2-—----22nnnnnnnananananannnnoooooonoo P

| 9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara, —
anggota Direksi tersebut tidak berwenang: —--------—----nnnnnnnnnnooonnnan
a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk Perseroan sesuai ------

| dengan maksud dan tujuan Perseroan: dan —-----—---—-----....o..i
b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. ------------
| 10. Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang diberhentikan --------—-
sementara tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian ----------—-
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: ——-—-—----—--——.......

a. "Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -

| pemberhentian sementara: atau 03 aa

b. Lampaunya jangka waktu 90 (sembilanpuluh) setelah tanggal -----
pemberhentian sementara yang mana harus diselenggarakan -----
RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian --------

sementara tersebut. -—-——----——.... Memandikan

11. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 -—-—-----
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal, dan yang bersangkutan --

berhak menjabat kembali jabatannya tersebut. -

—nnan --- Pasal 16 mnanuununan ———

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali

dalam 2 (dua) bulan. —-

35

—-

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan -
dalam laporan tahunan Perseroan. -----------wwwonnoonn oo oo
Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) di atas harus —
dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan ----
Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan ------—---
Komisaris menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----------—-. --
Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 -----
(tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal panggilan dan tanggal rapat. ------—------- oo
Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----

tempat Rapat. —-—-—....ccici.. nm

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan ----
atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----
Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----—--

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat --

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. --------------nmwwnnnnnnnnnnnnooo oo op na
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam ---
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris --—---——--
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan

dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat --——-
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya --—--—

berdasarkan Surat Kuasa, -——-—s ic
—

36

:,

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --

(3

fa

lha.

keputusan yang mengikat apabila 1 (satu) Komisaris yang diajukan --—-
oleh PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk dan 1 (satu) Komisaris yang —
diajukan oleh PT TUNAS RIDEAN hadir atau diwakili dalam rapat. --—-—-

. Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan ------—-

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan --—-—
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan ----—-
diambil dengan pemungutan suara terbanyak yang dikeluarkan secara
sah dalam rapat, termasuk suara setuju yang dikeluarkan oleh -------—-
sedikitnya 1 (satu) Komisaris yang diajukan oleh PT BANK MANDIRI -
(Persero) Tbk dan 1 (satu) Komisaris yang diajukan oleh PT TUNAS --
RIDEAN. mmmmanan anna

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua -———-

Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. —--—--——-—--—-....
. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -—-
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. ----—-—----—-—---mnwnnwnnnnnnnnnooo
| b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, Ketua Rapat -—- -
menentukan lain tanpa ada rasa keberatan dari yang hadir. ----------
| c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -——-

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ketentuan semua ----—--——-------—-
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua -

anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul ---

37

2 —
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan -

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----

dalam Rapat Dewan Komisaris. ----------———-o-nono—oo—-nnnoowvnvnowonan

. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Gabungan bersama -------

Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

. Rapat Gabungan dengan Direksi dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika

Komisaris Utama berhalangan hadir, Rapat Gabungan dengan Direksi
akan dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama atau dalam hal Wakil -------
Komisaris Utama berhalangan hadir, akan dipimpin oleh Komisaris —--

Lainnya. Rapat Gabungan ini tidak memerlukan kguorum kehadiran. --

. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan ------

Direksi dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama --—-
tidak mengadakan Rapat Dewan Komisaris ataupun Rapat Gabungan
dengan Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ----
diterimanya permintaan tertulis dari anggota Dewan Komisaris baik ---
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, maka anggota Dewan
Komisaris yang meminta untuk diselenggarakan Rapat Dewan ---------
Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi dapat melakukan
panggilan rapat kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dalam hal -

Rapat Dewan Komisaris atau seluruh anggota Dewan Komisaris dan -

--—- Pasal 17 .— un

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ----
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -------——-

persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.Persetujuan Dewan ---------—-

38

1.

2
Komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang --—-

saham mayoritas. —---—-———-——-—an-—nwonnonoo oa
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus --------------—-

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun -—-

buku yang akan datang. — --—x —— Ta
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----—-
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. —------—----—--nonn-nowownnn
Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor -——-

Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----------

terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. —-----—--——-.........

manunnnununan PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -—---———...
nana Pasal 18 ———

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---—-
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -----
RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ---------
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan --------
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -------
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----
laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya Perseroan dianggap ------
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan -—-
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -------------
Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku --—-
Perseroan berakhir, berdasarkan rapat Direksi dan persetujuan ----—--—-
Dewan Komisaris yang diadakan untuk itu secara bulat memutuskan -

untuk memberikan persetujuannya setelah memperhatikan ------—-----

ketentuan-ketentuan ayat 4 sampai dengan ayat 8 pasal ini. -------------
——

39

4. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ---—--..
dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak ------

menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor —---
ditambah cadangan Wajib. -—--——------—-----------onn-nnnvwnnononnanennnnnnnnaun
| 5. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak -
boleh diganggu menggangu atau menyebabkan Perseroan tidak -----

dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu -—---—

kegiatan Perseroan. -- ia Be asma

| 6. Pelaksanaan pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan ----——-
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan ------------.
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (4), (6), (7)

dan ayat (8) pasal ini. - nnnn—-ooononnmnam

| 7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita

kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan -----
ol&h pemegang saham kepada Perseroan. —--------—----............
| 8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ---
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak --
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (7). namun nun |
Hannnannanannnnnnnanunnnnan — PENGGUNAAN CADANGAN -----—-------------2000...

LH aLamama mama Pasal 19 —--——--mnnnooo oo oo
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai -—- |
20” (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor — |

hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --------- |

dipenuhi oleh cadangan lain. —-—-—--—----——-
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 2075 (dua puluh persen), -

RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -

keperluan Perseroan. -----—-—----——-----onwono-n----noooonnnnnnn ono non ono no oonoonnan |
——

40

—

Na Temen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -—-

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -

2

dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----——-
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum -—
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----------------

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----------

perundang-undangan. - Area nnmmw aan .

Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. ---—--——-—-——....o. aa

mas —- DEMIKIAN AKTA INI --—----------x-—--o-----——-

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam ------—-
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----------

1.

Nyonya GITA NABILANNISAA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada -
tanggal 09-08-1996 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus --------—
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Depok, Jalan Haji Fatimah III nomor 42A, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 014, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Provinsi -
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 3276064908960004, ----—--————.——-n---a--nn-nnovn oa
Tuan MUHAMMAD SEPTAYADI PRATAMA, Sarjana Hukum, ---—------
Magister Kenotariatan, lahir di Palembang pada tanggal 16-09-1988 --
(enam belas September seribu sembilan ratus delapan puluh -------—---
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Jalan Berlian Raya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, ---------—-

Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Provinsi Jawa --—---
ama

4

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------

Kependudukan 1671071609880012) ---—--———-—-—onnnnnonnannonnnennvnnnann

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. - —
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris ------------....

menandatangani akta ini. KeNsnKsMe

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. —-—---—-------—-..——.o..oo.
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ---------—---——--.——.—..

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. —---—---—---—----.o.ooioooi
AA

Notaris di Jakarta

Dr. M.KHOLID ARTHA, S.H., M.Kn.

1

42