20251121_CSIS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31987021_lamp3.pdf

                                                                                                                                                              NASIONAL
Jumat, 21 November 2025


                                                                                                                                                                                                                                                                         3
Edisi: 12895 | Thn. 53




                                                                                                                                                                                              KPK Tahan 4 Tersangka
                                                                                                                                                                                              Baru Kasus Dinas PUPR,
                                                                                                                                                                                              Termasuk Waka DPRD OKU
                                                                                                                                                                                              Jakarta, HanTer—                                   65 ayat (1) Kitab Undang-
                                                                                                                                                                                              Komisi Pemberantasan                               Undang Hukum Pidana
                                                                                                                                                                                              Korupsi (KPK) menahan                              (KUHP).
                                                                                                                                                                                              empat orang tersangka                                  Untuk AT alias AG dan
                                                                                                                                                                                              baru kasus dugaan korupsi                          MSB selaku pemberi du-
                                                                                                                                                                                              di Dinas Pekerjaan Umum                            gaan suap disangkakan
                                                                                                                                                                                              dan Penataan Ruang                                 Pasal 5 ayat (1) huruf a
                                                                                                                                                                                              (PUPR) Kabupaten Ogan                              atau huruf b atau Pasal 13
                                                                                                                                                                                              Komering Ulu, Sumatera                             Undang-Undang Republik
                                                                                                                                                                                              Selatan, tahun anggaran                            Indonesia Nomor 31 Tahun
                                                                                                                                                                                              2024–2025.                                         1999 tentang Pemberantas-
                                                                                                                                                                                                  Salah satu dari em-                            an Tindak Pidana Korupsi
                                                                                                                                                                                              pat tersangka baru yang                            sebagaimana telah diubah
                                                                                                                                                                                              ditahan terkait kasus                              dengan UU Nomor 20 Ta-
                                                                                                                                                                                              korupsi tersebut adalah                            hun 2001 jo. Pasal 55 ayat




                                                                                                                                                                                ISTIMEWA
                                                                                                                                                                                              Wakil Ketua DPRD Kabu-                             (1) ke 1 KUHP.
                                                                                                                                                                                              paten Ogan Komering Ulu                                Berdasarkan infor-
                                                                                                                                                                                              (OKU) Parwanto (PW).                               masi yang dihimpun, ke-
MANTAN Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi dicegah ke l;uar negeri.
                                                                                                                                                                                                  “Setelah ditemukan                             empat tersangka adalah
                                                                                                                                                                                              kecukupan bukti dalam                              Wakil Ketua DPRD OKU
Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak                                                                                                                                                               proses penyidikan, KPK
                                                                                                                                                                                              kembali menetapkan dan
                                                                                                                                                                                                                                                 Parwanto (PW), anggota
                                                                                                                                                                                                                                                 DPRD OKU Robi Viter-




LIMA ORANG TERMASUK MANTAN
                                                                                                                                                                                              kemudian melakukan pe-                             go (RV), serta dua orang
                                                                                                                                                                                              nahanan terhadap empat                             pihak swasta bernama
                                                                                                                                                                                              orang tersangka, yaitu PW                          Ahmad Thoha alias Anang
                                                                                                                                                                                              selaku Wakil Ketua DPRD                            (AT alias AG) dan Mendra
                                                                                                                                                                                              OKU periode 2024–2029,                             SB (MSB).
                                                                                                                                                                                              RV selaku anggota DPRD                                 Sebelumnya, enam




DIRJEN DICEGAH KE LUAR NEGERI
                                                                                                                                                                                              OKU 2024–2029, AT alias                            orang telah ditetapkan
                                                                                                                                                                                              AG dan MSB selaku pihak                            sebagai tersangka setelah
                                                                                                                                                                                              swasta,” ujar Pelaksana                            operasi tangkap tangan
                                                                                                                                                                                              Tugas Deputi Penindakan                            (OTT) KPK pada tanggal
                                                                                                                                                                                              dan Eksekusi KPK Asep                              15 Maret 2025.
                                                                                                                                                                                              Guntur Rahayu di Gedung                                Identitas enam ter-
                                                                                                                                                                                              Merah Putih KPK, Jakarta,                          sangka tersebut pada saat
Kejaksaan Agung (Kejagung)                                            syarakatan mengonfirmasi         pembayaran perpajakan per-                                                             Kamis (20/11/2025)                                 ditangkap adalah Kepala
                                                                      bahwa kelima orang tersebut      usahaan/wajib pajak tahun
membenarkan mencegah lima orang                                       dicegah untuk bepergian ke       2016–2020,” kata Kapuspen-
                                                                                                                                                                                                  Asep mengatakan ke-
                                                                                                                                                                                              empat tersangka tersebut
                                                                                                                                                                                                                                                 Dinas PUPR OKU Nopri-
                                                                                                                                                                                                                                                 ansyah, Ketua Komisi III
ke luar negeri dalam kasus dugaan                                     luar negeri berdasarkan per-     kum Kejagung Anang Supri-                                                              ditahan untuk 20 hari per-                         DPRD OKU M. Fahrudin,
korupsi terkait memperkecil kewajiban                                 mintaan Kejagung.
                                                                          Pencegahan tersebut
                                                                                                       atna Senin (17/11/2025).
                                                                                                           Ia mengatakan kasus ini                Kejaksaan Agung
                                                                                                                                                                                              tama yang terhitung sejak                          Ketua Komisi II DPRD
                                                                                                                                                                                              20 November hingga 9                               OKU Umi Hartati, anggota
pembayaran perpajakan perusahaan/                                     berlaku mulai 14 November        berkaitan dengan oknum
                                                                                                                                                   sudah meminta                              Desember 2025 di Rumah                             DPRD OKU Ferlan Julian-
wajib pajak tahun 2016–2020 oleh                                      2025 hingga 14 Mei 2026.         pegawai pajak pada Direk-
                                                                                                                                                     pencekalan
                                                                                                                                                                                              Tahanan Cabang Gedung                              syah, serta M. Fauzi alias
                                                                          “Alasan: korupsi,” demi-     torat Pajak Kementerian                                                                Merah Putih KPK.                                   Pablo, dan Ahmad Sugeng
oknum Direktorat Jenderal Pajak                                       kian dinukil dari dokumen        Keuangan RI.                                 terhadap lima                                 Ia mengatakan PW                               Santoso dari pihak swasta.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.                                   yang diterima dari Ditjen            Terkait waktu mau-
                                                                                                                                                  mantan Direktur                             dan RV selaku penerima                                 Pada 28 Oktober 2025,
                                                                      Imigrasi.                        pun lokasi penggeledahan,                                                              dugaan suap disangkakan                            KPK mengumumkan em-
                                                                          Sebelumnya, Kejagung         Anang tidak membeberkan-                    Jenderal Pajak                             Pasal 11 atau Pasal 12 hu-                         pat tersangka baru dalam
Jakarta, HanTer—“Be-              mantan Direktur Jenderal            telah menggeledah sejum-         nya. Ia juga belum meng-
nar, Kejaksaan Agung sudah        Pajak KD, BNDP, HBP, KL,            lah tempat terkait kasus         ungkapkan duduk perkara                     KD, BNDP, HBP,                             ruf a atau huruf b Undang-
                                                                                                                                                                                              Undang Republik Indone-
                                                                                                                                                                                                                                                 kasus tersebut.
                                                                                                                                                                                                                                                     Mereka adalah Wakil
meminta pencekalan terha-         dan VRH.                            dugaan korupsi pajak tahun       kasus korupsi ini.                            KL, dan VRH.                             sia Nomor 31 Tahun 1999                            Ketua DPRD OKU Par-
dap beberapa pihak,” ujar             Anang juga mengatakan           2016–2020.                           Kendati demikian,                                                                  tentang Pemberantasan                              wanto, anggota DPRD OKU
Kapuspenkum Kejagung              bahwa kelima orang tersebut             “Benar, ada tindakan hu-     Anang menyebut bahwa                                                                   Tindak Pidana Korupsi                              Robi Vitergo, serta dua
Anang Supriatna dikon-            saat ini masih berstatus saksi.     kum berupa penggeledahan         kasus ini sudah naik ke ta-                                                            sebagaimana telah diubah                           orang pihak swasta ber-
firmasi di Jakarta, Kamis
(20/11/2025).
                                      Sementara itu, Direktorat
                                  Jenderal Imigrasi Kemen-
                                                                      di beberapa tempat terkait
                                                                      dugaan tindak pidana ko-
                                                                                                       hap penyidikan. “Iya (naik
                                                                                                       sidik),” ujarnya.
                                                                                                                                                   Anang Supriatna                            dengan UU Nomor 20
                                                                                                                                                                                              Tahun 2001 jo. Pasal 55
                                                                                                                                                                                                                                                 nama Ahmad Thoha alias
                                                                                                                                                                                                                                                 Anang dan Mendra SB.
    Lima orang itu adalah         terian Imigrasi dan Pema-           rupsi memperkecil kewajiban                           Safari               Kapuspenkum Kejagung                        ayat (1) ke 1 dan jo. Pasal                                            Safari




Hakim Tipikor: Kasus Akuisisi                                                                                                                   Polda Metro: Roy Suryo Dkk
                                                                                                                                                Tak Ditahan Tapi Wajib Lapor
PT JN Diadili dengan Alat Bukti Sah                                                                                                             Jakarta, HanTer—Polda
                                                                                                                                                Metro Jaya menyebutkan
                                                                                                                                                                                           Kamis (13/11).
                                                                                                                                                                                               Sebelumnya, Polda Met-
                                                                                                                                                                                                                                               adalah ES, KTR, MRF, RE,
                                                                                                                                                                                                                                               dan DHL. Kemudian klas-
Jakarta, HanTer—Maje-                                                                                                                           tersangka kasus tuduhan                    ro Jaya menetapkan se-                              ter kedua adalah RS, RHS,
lis hakim Pengadilan Tin-                                                                                                                       ijazah palsu Presiden ke-7                 banyak delapan tersangka                            dan TT.
dak Pidana Korupsi pada                                                                                                                         RI, Joko Widodo (Joko-                     dalam kasus tuduhan ijazah                              “Untuk tersangka dari
Pengadilan Negeri Jakarta                                                                                                                       wi), yakni Roy Suryo dan                   palsu Presiden ke-7 Re-                             klaster pertama dikenakan
Pusat menegaskan kasus du-                                                                                                                      tersangka lainnya tidak di-                publik Indonesia (RI) Joko                          Pasal 310, Pasal 311, Pasal
gaan korupsi dalam proses                                                                                                                       lakukan penahanan tetapi                   Widodo (Jokowi).                                    160 KUHP, Pasal 27a Juncto
kerja sama usaha dan akui-                                                                                                                      wajib lapor.                                   “Telah menetapkan                               Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28
sisi PT Jembatan Nusantara                                                                                                                           “Delapan orang tersang-               delapan orang tersangka                             Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat
oleh PT ASDP Indonesia                                                                                                                          ka dicekal ke luar negeri dan              dalam perkara pencemaran                            2 Undang-Undang ITE,”
Ferry (Persero) pada tahun                                                                                                                      wajib lapor ke Polda Metro                 nama baik, fitnah, ujaran                           katanya.
2019–2022 diadili secara                                                                                                                        Jaya,” ujar Kabid Humas                    kebencian, penghasutan,                                 Sementara untuk klas-
materiel (materiil).                                                                                                                            Polda Metro Jaya, Kombes                   edit dan manipulasi data                            ter kedua dikenakan de-
     Hakim anggota Nur Sari                                                                                                                     Polisi Budi Hermanto saat                  elektronik,” kata Kapolda                           ngan Pasal 310, Pasal 311
Baktiana mengatakan pene-                                                                                                                       dikonfirmasi di Jakarta,                   Metro Jaya Irjen Pol Asep                           KUHP, Pasal 32 Ayat 1
                                                                                                                                     ISTIMEWA




gasan tersebut menjawab                                                                                                                         Kamis (20/11/2025).                        Edi Suheri saat konferensi                          Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pa-
dalil ketiga terdakwa menge-                                                                                                                         Budi menjelaskan pen-                 pers di Jakarta, Jumat                              sal 35 Juncto Pasal 51 Ayat
nai perkara akuisisi PT JN        TERDAKWA kasus dugaan korupsi di PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono (kanan), Ira Puspadewi                   cekalan tersebut dilakukan                 (7/11/2025).                                        1, Pasal 27a Junto Pasal
yang dinilai sebagai bentuk       (kiri), dan Muhammad Yusuf Hadi (tengah) saat sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan              karena mereka telah dite-                      Asep menjelaskan, de-                           45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat
kriminalisasi terhadap aksi       Tipikor, Jakarta, Kamis (20/11/2025).                                                                         tapkan sebagai tersangka                   lapan orang tersangka ini                           2 Junto Pasal 45a Ayat 2
korporasi dan terdapat upa-                                                                                                                     dalam kasus tersebut.                      dibagi ke dalam dua klas-                           Undang-Undang ITE.
ya pembingkaian negatif di        menghasilkan putusan bah-         framing media sosial adalah      hingga memperkaya Adjie                         “Mereka kan menyan-                   ter yaitu klaster pertama                                                Danial
media sosial yang seolah-         wa para terdakwa terbukti         pembelaan yang tidak me-         selaku pemilik dan peneri-                 dang status tersangka, arti-
olah aparat penegak hukum         secara sah dan meyakinkan         nyentuh substansi perkara        ma manfaat PT JN.                          nya itu untuk menghindari
memaksakan kasus itu.             bersalah melakukan tindak         sehingga tidak beralasan             Dengan demikian, Ira                   mereka pergi ke luar nege-
     “Perkara diadili berda-      pidana korupsi, sebagaima-        hukum dan harus ditolak          Puspadewi dijatuhi pidana                  ri,” katanya.
sarkan alat bukti yang sah        na dakwaan alternatif kedua       seluruhnya,” ucap Nur.           penjara selama 4 tahun                          Kalau untuk berpergian
sebagaimana diatur dalam          penuntut umum.                        Dalam kasus tersebut,        dan 6 bulan serta denda                    ke luar kota diperbolehkan                  Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
184 KUHAP,” ujar Nur pada             “Dengan demikian, per-        ketiga terdakwa divonis ter-     Rp500 juta dengan keten-                   namun mereka tetap wajib                    Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 9/2018”),
                                                                                                                                                                                            dengan ini kami, Ruby Mining (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan
sidang pembacaan putusan          timbangan keseluruhan un-         bukti secara sah dan meya-       tuan apabila denda tersebut                lapor dan diharuskan hadir.                 hukum Hong Kong (“Calon Pengendali Baru”) bermaksud untuk mengumumkan bahwa saat ini
majelis hakim di Pengadilan       sur tindak pidana tersebut        kinkan bersalah melakukan        tidak dibayar, maka diganti                     Roy Suryo (RS), Rismon                 kami sedang melaksanakan proses negosiasi atas rencana pengambilalihan PT Puri Sentul Permai
                                                                                                                                                                                            Tbk (“Perseroan”) dengan PT Putrasakti Mandiri, PT Intan Perdana Sukses dan PT Cahayasakti
Tipikor pada PN Jakarta           meniadakan dalil krimi-           tindak pidana korupsi yang       (subsider) dengan pidana                   Sianipar Hasiholan (RH)                     Investindo Sukses Tbk (bersama-sama disebut sebagai “Para Penjual”).
Pusat, Kamis (20/11/2025).        nalisasi dan membuktikan          dilakukan secara bersama-        kurungan selama 3 bulan.                   dan Tifauzia Tyassuma (TT)                  Sehubungan dengan proses negosiasi tersebut, Calon Pengendali Baru berencana untuk membeli
     Ketiga terdakwa di-          adanya tindak pidana,”            sama, sehingga merugikan             Sementara Yusuf dan                    telah dilakukan pemeriksa-                  sekitar 1.075.000.000 (satu miliar tujuh puluh lima juta) saham milik Para Penjual yang merupakan
                                                                                                                                                                                            sekitar 86% (delapan puluh enam persen) dari seluruh saham ditempatkan dan disetor pada
maksud, yakni Direktur            tutur dia.                        keuangan negara senilai          Harry dijatuhi pidana pen-                 an sebagai tersangka pada                   Perseroan, yang apabila diselesaikan maka akan mengakibatkan perubahan pengendalian pada
Utama PT ASDP periode                 Maka dari itu, lanjut         Rp1,25 triliun                   jara masing-masing selama                                                              Perseroan (“Rencana Pengambilalihan”).

2017–2024 Ira Puspade-            Nur, majelis hakim berpen-            Perbuatan korupsi di-        4 tahun serta pidana denda                                                             Informasi mengenai Calon Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

wi, Direktur Komersial            dapat narasi kriminalisasi        lakukan dengan memper-           masing-masing sebesar                                                                  Nama           : Ruby Mining (Hong Kong) Limited
                                                                                                                                                                                            Alamat         : Room 802, Floor 8, Nan On Commercial Building No. 69A Wu Hu Street,
dan Pelayanan PT ASDP             hanya merupakan upaya             mudah pelaksanaan kerja          Rp250 juta subsider 3 bu-                                                                               Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
periode 2019–2024 Mu-             para terdakwa untuk me-           sama operasi (KSO) antara        lan kurungan.                                                                          E-mail         : ruby.mining.hongkong@gmail.com
                                  ngaburkan fakta hukum             PT ASDP dan PT JN, se-                                Safari                                                           Kegiatan Usaha : Perdagangan
hammad Yusuf Hadi, serta
                                                                                                                                                                                            Tujuan dari Rencana Pengambilalihan adalah untuk pengembangan bisnis dan tujuan investasi
Direktur Perencanaan dan          dan proses hukum yang                                                                                                                                     Calon Pengendali Baru di Indonesia.
Pengembangan PT ASDP              berjalan saat ini.                                                                                                                                        Pada tanggal pengumuman negosiasi ini, Calon Pengendali Baru tidak memiliki, baik langsung
periode 2020–2024 Harry               Proses hukum saat ini                                                                                                                                 maupun tidak langsung, saham yang diterbitkan oleh Perseroan.
Muhammad Adhi Caksono.            merupakan konsekuensi                                                                                                                                     Negosiasi dilakukan secara langsung oleh Calon Pengendali Baru dengan Para Penjual. Materi
                                                                                                                                                                                            negosiasi pengambilalihan adalah isu komersial dan mekanisme penyelesaian transaksi.
     Terhadap dalil krimina-      logis dan yuridis dari per-                                                                                                                               Penyelesaian Rencana Pengambilalihan akan tunduk pada hasil uji tuntas yang dilakukan oleh
lisasi para terdakwa, majelis     buatan para terdakwa yang                                                                                                                                 Calon Pengendali Baru dan akan dilaksanakan dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan
                                                                                                                                                                                            final tentang seluruh hal terkait aspek usaha, komersial, finansial, pajak dan legal, serta telah
hakim menekankan persi-           telah memenuhi unsur tin-                                                                                                                                 dipenuhinya seluruh syarat-syarat pendahuluan dan ketentuan-ketentuan material sebagaimana
dangan bukan mengadili            dak pidana, yaitu adanya                                                                                                                                  akan diatur dalam suatu perjanjian jual beli bersyarat yang akan ditandatangani oleh para pihak.

opini publik atau narasi di       perbuatan penyalahgunaan                                                                                                                                  Dalam melaksanakan Rencana Pengambilalihan, Calon Pengendali Baru juga akan senantiasa
                                                                                                                                                                                            memperhatikan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
media sosial, melainkan           kewenangan dan jabatan                                                                                                                                    termasuk POJK No. 9/2018 dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku termasuk peraturan
mengadili fakta materiel ber-     serta merugikan keuangan                                                                                                                                  di bidang pasar modal. Apabila Rencana Pengambilalihan telah selesai dilaksanakan, Calon
                                                                                                                                                                                            Pengendali Baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan POJK No.
dasarkan alat bukti yang sah.     negara yang nyata.                                                                                                                                        9/2018.
     Dikatakan bahwa maje-            “Oleh karenanya, pem-                                                                                                                                 Demikian informasi mengenai negosiasi atas Rencana Pengambilalihan ini disampaikan.
lis hakim telah mempertim-        belaan para terdakwa yang                                                                                                                                                                      21 November 2025
bangkan secara menyeluruh         menyatakan dirinya korban                                                                                                                                                                            Direksi
                                                                                                                                                                                                                           Ruby Mining (Hong Kong) Limited
dan komprehensif, yang            kriminalisasi atau korban