20251013_PGUN_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31966993_lamp1.pdf

      I. Cagar Alam seluas 419,025 hektare yang tidak dimanfaatkan atau ditanami sawit;
      II. Hutan Produksi seluas 298,071 hektare, dengan rincian :
          - 86,15 hektare yang dimanfaatkan dan ditanami sawit oleh Masyarakat;
          - 67,92 hektare yang dimanfaatkan dan ditanami sawit oleh Perusahaan; dan
          - 144,001 hektare yang merupakan semak belukar.



3.   Apakah Perseroan telah menerima surat pemberitahuan, surat tagihan, atau sanksi
     administratif dari Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK, Kejaksaan Agung, atau
     instansi terkait lainnya?
     Jawaban :
     Perseroan tidak pernah menerima surat pemberitahuan, surat tagihan, maupun sanksi
     administratif dari Satuan Tugas Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH), Kementerian Lingkungan
     Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, atau instansi terkait lainnya.

     Namun      demikian,     Perseroan       telah      menerima       Undangan Klarifikasi
     Nomor B-296/PKH-2/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 dari Satgas PKH, yang ditujukan
     sehubungan dengan permintaan klarifikasi atas kegiatan usaha milik                  PT
     Senabangun Anekapertiwi.

4.   Dalam hal Perseroan memperoleh surat sebagaimana poin 3 di atas, agar dijelaskan estimasi
     total potensi denda yang dapat dikenakan kepada Perseroan, dengan asumsi denda
     maksimum Rp25 juta per hektare per tahun sejak awal penguasaan lahan.
     Jawaban :
     Perseroan tidak menerima surat sebagaimana dimaksud pada poin 3, dan meyakini bahwa
     tidak terdapat potensi pengenaan denda mengingat lahan yang menjadi temuan/terindikasi
     berada dalam kawasan yang telah dikuasai/dimanfaatkan, dan/atau telah diberikan hak
     di atasnya (berdasarkan izin HGU yang sah) sebelum lahan tersebut ditetapkan sebagai
     kawasan hutan.

5.   Bagaimana dampak material dari potensi denda tersebut terhadap laporan keuangan
     Perseroan, khususnya pada pos aset, kewajiban kontinjensi, dan laba bersih tahunan?
     Jawaban :
     Mengingat hingga saat ini tidak terdapat surat tagihan, sanksi administratif, atau
     pemberitahuan pengenaan denda dari instansi berwenang, termasuk dari Satgas Penguatan
     Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK, maupun Kejaksaan Agung sehingga belum terdapat dasar
     hukum atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban yang bersifat pasti atau kemungkinan
     besar terjadi (probable) sebagaimana diatur dalam standar akuntansi yang berlaku, maka
     Perseroan menilai bahwa tidak terdapat dampak material terhadap laporan keuangan
     Perseroan baik pada pos aset, kewajiban kontinjensi, maupun laba bersih tahunan sehubungan
     dengan potensi denda sebagaimana dimaksud.

     Namun, Perseroan akan terus memantau perkembangan proses penyelesaian penguasaan
     tanah/pengeluaran lahan dari kawasan dan senantiasa menyampaikan pengungkapan
     informasi secara transparan apabila terdapat perkembangan material di kemudian hari.

6.   Bagaimana rencana Perseroan dalam melakukan penyelesaian pembayaran denda/sanksi
     administratif tersebut ?
     Jawaban :
     Mengingat berdasarkan fakta bahwa lahan dimaksud telah dikuasai/dimanfaatkan, dan/atau
     telah diberikan hak izin usaha yang sah yang diterbitkan sebelum adanya penetapan kawasan

                                                                                             P a g e 2|4

     hutan sehingga Perseroan menilai tidak terdapat potensi pengenaan denda atau sanksi
     administratif. Oleh sebab itu, saat ini Perseroan memfokuskan upaya pada penyelesaian
     penyelesaian penguasaan tanah/pengeluaran lahan dari kawasan sesuai dengan mekanisme
     penyelesaian berdasarkan peraturan hukum terkait dan ketentuan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku.

7.   Apa strategi utama dan langkah konkret yang telah atau akan ditempuh Perseroan untuk
     menyelesaikan status legalitas lahan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan?
     Jawaban :

     Strategi utama Perseroan dalam menyelesaikan status legalitas lahan yang terindikasi berada
     dalam kawasan hutan adalah dengan memproses penyelesaian penguasaan
     tanah/pengeluaran lahan dari kawasan, berdasarkan fakta bahwa lahan dimaksud telah
     dikuasai/dimanfaatkan, dan/atau telah diberikan hak izin usaha yang sah yang diterbitkan
     sebelum adanya penetapan kawasan hutan.

     Sebagai implementasi dari strategi tersebut, Perseroan melakukan langkah konkret yakni
     melakukan koordinasi aktif dengan instansi dan lembaga terkait guna memproses penyelesaian
     melalui mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sesuai
     ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan pelaksananya, termasuk
     melakukan penyampaian seluruh dokumen perizinan asli beserta lampirannya, serta
     penunjukan batas-batas lahan secara langsung di lapangan untuk mendukung keabsahan data
     dan status penguasaan lahan.

     Dalam prosesnya, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mengikuti setiap tahapan sesuai
     ketentuan yang berlaku dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendorong
     percepatan penyelesaian secara administratif maupun substantif.

8.   Apakah Perseroan telah mengajukan permohonan melalui mekanisme Penyelesaian
     Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) atau sesuai ketentuan dalam Undang-
     Undang Cipta Kerja (UUCK)?
     Jawaban :
     Sebagaimana strategi utama dan langkah konkret yang dijalankan Perseroan pada poin 7
     diatas, Perseroan saat ini sedang dalam proses mempersiapkan klarifikasi resmi terkait legalitas
     lahan dan permohonan pengajuan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan kepada
     lembaga/instansi terkait dengan berdasarkan kepada mekanisme PPTKH atau sesuai ketentuan
     dalam UUCK beserta peraturan pelaksanaannya.

9.   Agar dijelaskan target waktu (timeline) penyelesaian legalitas lahan tersebut secara
     menyeluruh.
     Jawaban :
     Dengan mengacu pada tahapan penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
     undangan terkait khususnya untuk lahan yang telah dikuasai/dimanfaatkan, dan/atau telah
     diberikan hak atasnya sebelum penunjukan/penetapan sebagai kawasan hutan, Perseroan
     menargetkan penyelesaian legalitas lahan dapat dilakukan secara bertahap dan menyeluruh
     dalam kurun waktu 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) bulan sejak diprosesnya
     penyampaian mempersiapkan klarifikasi resmi terkait fakta legalitas lahan dan permohonan
     pengajuan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan pada bulan Oktober 2025.




                                                                                                   P a g e 3|4

10.   Langkah perbaikan internal apa yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh
      kegiatan operasional perkebunan telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan regulasi
      kawasan hutan ?
      Jawaban :
      Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional
      perkebunan berjalan sesuai dengan ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku khususnya
      terkait pengelolaan dalam kawasan hutan, Perseroan telah melakukan sejumlah langkah
      perbaikan internal sebagai berikut :

         a. Melakukan verifikasi menyeluruh atas legalitas dokumen dan perizinan;
         b. Memutakhirkan data spasial dan tata batas lahan secara berkala;
         c. Menangani dan memantau kepatuhan lahan secara langsung melalui Departemen
            Legal Perseroan;
         d. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait; dan
         e. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) internal yang
            diperkuat dengan pelatihan bagi karyawan operasional guna meningkatkan
            pemahaman terkait penggunaan lahan dan aspek perizinan.

11.   Bagaimana strategi Perseroan dalam mengelola risiko atas potensi penyitaan atau
      pengambilalihan lahan yang tidak dapat diselesaikan legalitasnya ?
      Jawaban :
      Terhadap potensi tersebut, Perseroan akan mengelola risiko dengan melakukan inventarisasi
      menyeluruh, memprioritaskan penyelesaian legalitas sesuai ketentuan hukum, serta
      menyiapkan langkah mitigasi termasuk opsi relokasi atau penyesuaian operasional untuk
      menjaga keberlangsungan usaha jika terdapat lahan yang tidak dapat diselesaikan legalitasnya.

12.   Bagaimana Perseroan menilai tingkat materialitas risiko denda dan penertiban lahan
      terhadap kelangsungan usaha (going concern) dan harga saham Perseroan?
      Jawaban :
      Perseroan menilai risiko denda dan penertiban lahan tidak material terhadap kelangsungan
      usaha dan harga saham, karena pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan izin yang sah dan
      proses penyelesaian legalitas sedang berjalan sesuai regulasi.



 Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

 Hormat Kami,




 Khairuddin Simatupang
 Direktur Utama




                                                                                                 P a g e 4|4