Back to announcement
20250723_BUKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31916815_lamp1.pdf
Other Text extracted BUKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Jakarta, 23 Juli / July 2025
No.: 909/BL/CORSEC/SURAT/VII/2025
Kepada Yth. / To :
1. Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
2. PT Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
U.p. Direktur Penilaian Perusahaan
Perihal/ : Keterbukaan Informasi Lanjutan terkait Permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap PT Harmas Jalesveva
Subject
/ Further Disclosure of Information on the Petition of Suspension of
Debt Payment Obligation (“PKPU”) for PT Harmas Jalesveva
Merujuk kepada (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau
Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024
tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dan (iii) Surat Keputusan
Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Peraturan Nomor
I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan informasi material
sebagai berikut: / Referring to (i) the OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of
Material Information or Facts of Issuers or Public Companies, (ii) the OJK Regulation Number 45
of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, and (iii)
the Decision of the Chairman of the BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 on
Regulation No. I-E on Obligation to Information Disclosure (“IDX Regulation I-E”), we hereby
inform you of the following material information:
Nama Emiten / Issuer : PT BUKALAPAK.COM Tbk (“Perseroan” /
“Company”)
Bidang Usaha / Business Activity : E-commerce, Teknologi, Platform Online & Offline /
E-commerce, Technology, Online and Offline Platforms
Telepon / Telephone : +62 21 5098 2008
Faksimili / Facsimile : -
Alamat surat elektronik / e-mail : corsec@bukalapak.com
Page 2
1. Tanggal Kejadian / Date of event 21 Juli / July 2025
2. Jenis Informasi atau Fakta Perkara hukum terhadap Perseroan dan/atau anggota
Material / Type of Material Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
Information or Facts berdampak Material/ Material Legal Proceedings
Involving the Company and/or Members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners.
3. Uraian Informasi atau Fakta Menindaklanjuti surat Perseroan Nomor
Material / Description of 895/BL/CORSEC/SURAT/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025
Material Information or Facts perihal Keterbukaan Informasi atas permohonan PKPU
yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (“Harmas”)
terhadap Perseroan, bersama ini kami sampaikan
perkembangan informasi sebagai berikut:
Berdasarkan penelusuran Perseroan melalui Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, diketahui bahwa Harmas telah mengajukan
permohonan PKPU terhadap Perseroan pada tanggal 3 Juli
2025 dengan nomor perkara 180/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN
Niaga Jkt.Pst (“Permohonan PKPU”).
Segera setelah memperoleh informasi tersebut, Perseroan
secara proaktif dan atas inisiatif sendiri mendatangi
bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”)
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada tanggal 9 Juli 2025 untuk mencari informasi lebih
lanjut mengenai status perkara dan keberadaan surat
panggilan sidang resmi (relaas) dari pengadilan. Melalui
komunikasi langsung dengan Admin PTSP, diketahui
bahwa panggilan sidang resmi (relaas) telah dikirimkan ke
alamat kantor pusat lama Perseroan, sehingga panggilan
sidang resmi (relaas) tersebut tidak pernah diterima oleh
Perseroan.
Setelah berpindah ke kantor pusat Perseroan yang baru,
Perseroan akhirnya menerima secara resmi surat
panggilan sidang (relaas) dari Pengadilan Niaga pada
tanggal 21 Juli 2025 di alamat kantor pusat yang baru.
Meskipun belum menerima surat panggilan resmi (relaas)
pada saat itu, sebagai wujud itikad baik dan komitmen
terhadap proses hukum yang berlaku, Perseroan telah
hadir dalam:
1. persidangan kedua pada tanggal 16 Juli 2025,
dengan agenda pemeriksaan Legal Standing
Perseroan dan penyampaian Surat Jawaban; dan
2. persidangan ketiga pada tanggal 21 Juli 2025,
dengan agenda Pembuktian.
Perseroan menegaskan bahwa Permohonan PKPU ini
tidak berdasar dan merupakan pengulangan dari upaya
hukum yang sebelumnya telah ditolak oleh Majelis Hakim.
Page 3
Permohonan PKPU serupa telah diajukan oleh Harmas terhadap Perseroan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst., dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan amar putusan menolak permohonan dimaksud. Keterbukaan informasi atas putusan tersebut telah disampaikan Perseroan melalui Surat No. 807/BL/CORSEC/SURAT/VII/2025 tertanggal 14 Maret 2025. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang berlaku dan percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga akan konsisten menilai perkara ini secara adil dan objektif berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku./ Further to the Company’s letter No. 895/BL/CORSEC/SURAT/VII/2025 dated 8 July 2025 regarding the Disclosure of Information in connection with the PKPU petition filed by PT Harmas Jalesveva (“Harmas”) against the Company, we hereby submit the following update: Based on the Company’s search through the Case Tracking Information System (SIPP) of the Central Jakarta District Court, it was discovered that Harmas had filed a petition for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) against the Company on 3 July 2025, registered under case number 180/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst (“PKPU Petition”). Upon learning of the PKPU Petition, the Company took the initiative to visit the One-Stop Integrated Services (“PTSP”) section of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on 9 July 2025 to obtain further information regarding the official court summons (relaas). Following communication with the PTSP Administrator of the Commercial Court, it was revealed that the official summons had been sent to the Company’s previous head office address. As a result, the Company did not receive the court summons. Subsequently, after the Company had relocated its head office to a new address, it officially received the court summons (relaas) from the Commercial Court at the Central Jakarta District Court at its new premises on 21 July 2025.
Page 4
Nevertheless, even prior to the receipt of the official court
summons, the Company demonstrated its good faith by
attending:
1. The second hearing held on 16 July 2025, with the
agenda of examining the Company’s legal
standing and submission of a written response;
and
2. The third hearing held on 21 July 2025, with the
agenda of evidence submission.
The Company firmly asserts that the current PKPU
Petition is baseless and constitutes a repetition of a
previous legal attempt which was already rejected by the
Panel of Judges. A similar PKPU petition was previously
filed by Harmas against the Company under case number
2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst, and was
conclusively decided by the Commercial Court with a
ruling rejecting the petition. Disclosure regarding such a
decision has been conveyed by the Company through
Letter No. 807/BL/CORSEC/SURAT/VII/2025 dated 14
March 2025.
The Company remains fully committed to complying with
all applicable legal proceedings and maintains confidence
that the Panel of Judges of the Commercial Court will
continue to assess this matter fairly and objectively, based
on the facts and prevailing laws and regulations.
4. Dampak kejadian, informasi, atau Kembali kami tegaskan bahwa Permohonan PKPU ini
fakta material tersebut terhadap tidak mempengaruhi operasional Perseroan. Perseroan
kegiatan operasional, hukum, tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa,
kondisi keuangan, atau memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra
kelangsungan usaha Emiten atau usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Terkait dengan
Perusahaan Publik / Impact of kondisi keuangan perusahaan, Perseroan menegaskan
such material information or fact bahwa Perseroan memiliki kondisi keuangan yang sehat,
to the Company’s operational, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
law, financial condition, or Klaim dalam Permohonan PKPU ini tidak mencerminkan
business kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Dengan
demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan
secara langsung terhadap kinerja operasional dan
keuangan Perseroan atas kasus hukum tersebut. Perseroan
juga berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas
operasional dan kepatuhan hukum dengan memperkuat
kebijakan internal serta melaksanakan evaluasi berkala
terhadap proses operasional untuk mencegah potensi
masalah hukum dan memastikan keberlanjutan
operasional perusahaan. /
We reiterate that this PKPU Petition does not affect the
Company operations. The Company continues to conduct
its business as usual, providing the best service to
customers, business partners, and other stakeholders.
Page 5
Regarding the Company financial condition, the
Company affirms that it maintains a healthy financial
position and has the ability to meet its financial
obligations. The claims made in the PKPU Petition filed by
Harmas do not reflect the Company's overall financial
situation. As such, there has been no material direct
impact on the Company operations or finances as a result
of this legal case. The Company is also committed to
maintaining operational stability and legal compliance
by strengthening internal policies and conducting regular
evaluations of operational processes to prevent potential
legal issues and ensure the continuity of the Company
operations.
5. Keterangan lain-lain / Other -
Information
Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan
terima kasih / Thus, we convey this report. We thank you for your attention and cooperation.
Hormat kami/Sincerely,
PT BUKALAPAK.COM Tbk
Cut Fika Lutfi
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Harmas Jalesveva Subject
p.1
unresolved
org
PT Harmas Jalesveva Merujuk
p.1
unresolved
org
COM Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Harmas Jalesveva
p.2 ×2
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
p.2 ×2
unresolved
org
Central Jakarta District Court
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.