20250630_SRTG_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31909980_lamp2.pdf

4.   Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak
     dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen tunai
     dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat
     memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama
     Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB secara
     tertulis kepada:


                         Kantor Biro Administrasi Efek (”BAE”)
                                  PT Datindo Entrycom
                                Jl. Hayam Wuruk No. 28
                                Jakarta 10210, Indonesia
                            Telp: +62 21-350 8077 (Hunting)
                                 Fax: +62 21-350 8078


5.   Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
     tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
     pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan
     pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
     DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi
     dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen
     tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk
     investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur
     dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
     sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
     Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan
     menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
     Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang
     Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan
     investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang
     bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan
     perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP
     DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
     2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6.    Bagi WP Badan DN yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
      kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka
      rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek
      dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling
      lambat tanggal 9 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.
7.   Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai
     tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
     perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
     pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai
     yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
8.    Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
      pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
      Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
      25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

     serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
     setempat kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya
     dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh
     Pasal 26 sebesar 20%.
9.   Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang
     telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan
     dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk
     menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana
     pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan
     yang berlaku.


                                   Jakarta, 30 Juni 2025

                           PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
                                         Direksi