Skip to content
Back to announcement

20260709_KAEF_Penyampaian Bukti Iklan_32110519_lamp2.pdf

Other Text extracted KAEF

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
                                            NASIONAL
                                                                                                                                                                                                                                                                        Kamis, 9 Juli 2026


     2                                                                                                                                                                                                                                        HARIAN TERBIT
                                                                                                                                                                                                                                                                     Edisi: 13039 | Thn. 54


                                                                                                                                                                                                                                                                       Koran Aspirasi Rakyat




Komisi I: Kunjungan                                                                                      DPD MINTA EVALUASI EFISIENSI
PM India Perkuat
Diplomasi Parlemen                                                                                       TKD TERKAIT PPPK DI DAERAH
                                                                                                                 Ketua DPD RI
                                                                                                                                                                                                                                                       ISTIMEWA
                                                                                                                                                                                                                                                                  nyesuaian transfer turut
Jakarta, HanTer - Wa-                          maritim, pendidikan,                                                                                                                                                                                               memberi tekanan terhadap
kil Ketua Komisi I DPR                         teknologi, hingga indus-                                        Sultan Baktiar                                                                                                                                     kondisi keuangan daerah.
RI Dave Laksono meni-                          tri pertahanan.                                           Najamudin meminta                                                                                                                                            Menurut ia, persoalan
lai kunjungan Perdana                              Di tengah dinamika                                                                                                                                                                                             tersebut memerlukan solu-
Menteri India Narendra                         kawasan dan tantangan
                                                                                                            pemerintah dapat                                                                                                                                      si cepat agar daerah tetap
Modi ke DPR RI men-                            global, lanjutnya, kemit-                                        mengevaluasi                                                                                                                                      mampu menjalankan pe-
jadi momentum untuk                            raan yang semakin erat                                              efektivitas                                                                                                                                    merintahan tanpa gangguan
memperkuat diplomasi                           akan memberikan man-                                                                                                                                                                                               tekanan akibat keterbatasan
parlemen dan hubung-                           faat bagi stabilitas dan                                             kebijakan                                                                                                                                     anggaran untuk menggaji
an strategis Indonesia                         pertumbuhan ekonomi                                              efisiensi dana                                                                                                                                     tenaga PPPK di daerah.
dengan India.                                  kedua negara.                                                                                                                                                                                                          Sultan berharap evaluasi
    Dave menyampai-                                Dave juga menilai                                       transfer ke daerah                                                                                                                                     dapat menemukan formu-
kan hal tersebut di Ja-                        hubungan ekonomi In-                                           (TKD) menyusul                                                                                                                                      lasi yang tepat terhadap
karta, Rabu (8/7/2026)                         donesia dan India terus                                                                                                                                                                                            skema besaran transfer ke
menanggapi kunjungan                           menunjukkan tren po-
                                                                                                                   munculnya                                                                                                                                      daerah sehingga dapat men-
PM Modi yang diterima                          sitif. India merupakan                                        persoalan ribuan                                                                                                                                     jadi solusi bagi daerah yang
Ketua DPR RI bersama                           salah satu mitra dagang                                   pegawai pemerintah                                                                                                                                       mengalami tekanan fiskal.
jajaran pimpinan lem-                          utama Indonesia di ka-                                                                                                                                                                                                 Sultan berharap formu-
baga negara.                                   wasan Asia Selatan de-                                      dengan perjanjian                            KETUA DPD RI Sultan Baktiar Najamudin                                                                     lasi tersebut dapat menjadi
    "Kunjungan ini men-                        ngan nilai perdagangan                                            kerja (PPPK)                           paikan hal itu menanggapi          efisiensi karena keterbatas-         keuangan yang tidak sama
                                                                                                                                                                                                                                                                  solusi bagi daerah sehingga
jadi momentum untuk                            bilateral yang melam-                                                                                                                                                                                              kebijakan yang diambil ti-
memperkuat dukungan                            paui 28 miliar dolar AS                                         yang terancam                            munculnya persoalan ri-            an anggaran daerah.                 untuk memenuhi kebutuh-            dak berdampak pada nasib
parlemen terhadap ber-                         pada tahun fiskal 2024–                                             terdampak                            buan PPPK di Kota Tidore              Sultan mengatakan                an belanja pegawai.                ribuan PPPK maupun demi
bagai kerja sama yang te-                      2025.                                                                                                    Kepulauan, Maluku Utara,           kondisi setiap pemerintah              Di sisi lain, kebijakan         memastikan kualitas pelayan-
lah dibangun oleh kedua                            Menurut dia, poten-
                                                                                                                keterbatasan                            yang berpotensi terdampak          daerah memiliki kapasitas           efisiensi anggaran dan pe-          an kepada masyarakat tetap
negara," katanya.                              si tersebut perlu terus                                      anggaran daerah.                                                                                                                                      maksimal. Sementara itu,
    Menurut Dave, kun-                         dikembangkan melalui                                                                                                                                                                                               Ketua Komite III DPD RI Fi-
jungan tersebut men-
cerminkan eratnya hu-
                                               peningkatan investasi
                                               dan kerja sama di berba-                                                                                   Usul Gaji Guru PPPK Daerah                                                                              lep Wamafma menyampaikan
                                                                                                                                                                                                                                                                  DPD RI telah berkoordinasi
bungan persahabatan
Indonesia dan India
sekaligus menegaskan
                                               gai sektor strategis agar
                                               memberikan manfaat
                                               nyata bagi pertumbuhan
                                                                                                         Jakarta, HanTer - "Me-
                                                                                                         mang tidak semua daerah
                                                                                                         itu punya kemampuan untuk
                                                                                                                                                          Dibiayai Pemerintah Pusat                                                                               dengan pemerintah terkait
                                                                                                                                                                                                                                                                  persoalan tersebut.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Menurutnya, terdapat
pentingnya diplomasi                           ekonomi, penciptaan                                       membiayai karena PPPK ini                        WAKIL Ketua Komisi II DPR RI     gung pemerintah pusat.             guru honorer atau non-aparatur      komitmen untuk meninjau
parlemen sebagai pe-                           lapangan kerja, dan pe-                                   kan, selain usulan dari dae-                     Bahtra Banong mengusulkan             Ia mengatakan pimpin-         sipil negara (ASN) pada 2027        kembali kebijakan transfer
lengkap diplomasi pe-                          ningkatan daya saing                                      rah, juga pada kemampuan                         pembiayaan guru berstatus        an DPR RI bersama Menteri          masih dibahas bersama ke-           dana pusat ke daerah sebagai
merintah dalam mem-                            Indonesia.                                                keuangan daerah. Tetapi,                         Pegawai Pemerintah dengan        Sekretaris Negara sebelumnya       menterian terkait.                  bagian dari upaya mencari
perkuat kemitraan stra-                            "Sinergi yang baik                                    kemudian karena terjadi                          Perjanjian Kerja (PPPK) di       juga telah ber temu dengan              Abdul Mu'ti memastikan         solusi atas persoalan PPPK.
tegis kedua negara.                            antara pemerintah dan                                     efisiensi dan pemangkasan                         daerah ditanggung pemerintah     perwakilan guru untuk mem-         guru non-ASN tetap dapat                Sebelumnya, Direktur
    Ia mengatakan ruang                        parlemen diharapkan                                       anggaran pusat ke daerah                         pusat untuk mengurangi beban     bahas persoalan kesejahteraan      bekerja hingga akhir 2026           Jenderal Perimbangan Ke-
kolaborasi Indonesia                           mampu memastikan ber-                                     maka memang perlu perhati-                       fiskal pemerintah daerah.        tenaga pendidik.                   meskipun pemerintah sedang          uangan Kementerian Keu-
dan India terbuka luas,                        bagai kesepakatan yang                                    an khusus oleh pemerintah,"                           "Mudah-mudahan ke de-            Selain itu, Bahtra menyebut   menyiapkan kebijakan pena-          angan Askolani menyatakan
meliputi perdagangan                           telah dibangun dapat di-                                  kata Sultan lewat pesan elek-                    pan bisa ditindaklanjuti lebih   sejumlah pemerintah daerah         taan tenaga honorer secara          pemerintah akan menge-
dan investasi, ketahanan                       implementasikan secara                                    tronik diterima di Bengkulu,                     jauh dan bisa diselesaikan,"     berharap anggaran transfer ke      nasional.                           valuasi dan memberikan
pangan dan energi, eko-                        konkret," ujarnya.                                        Rabu (8/7/2026).                                 ujar Bahtra di kompleks parle-   daerah (TKD) pada 2027 dapat            "Guru-guru non-ASN itu         dukungan lebih bagi apa-
nomi digital, kerja sama                                        Sammy                                       Ketua DPD RI menyam-                         men, Jakarta, kemarin.           ditingkatkan dibandingkan tahun    masih bisa bekerja sampai           ratur sipil negara di daerah
                                                                                                                                                               Menurut Bahtra, usulan      sebelumnya guna memperkuat         akhir tahun ini. Untuk tahun        melalui tambahan anggaran
                                                                                                                                                          tersebut muncul setelah ba-      kapasitas fiskal daerah.           2027 sudah kami bicarakan           TKD pada APBN 2026.
                                                                                                                                                          nyak pemerintah daerah me-            "Tergantung nanti di Bang-    dengan kementerian terkait,             "Kita akan bisa dorong
                                                                                                                                                          nyampaikan keluhan menge-        gar, apakah ada kesepakatan        nanti hasilnya bagaimana baru       lebih untuk di 2026 ini
                      PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                                                                                                                                                          nai keterbatasan kemampuan       untuk menaikkan anggaran           bisa kami sampaikan," kata          mengisi kekurangan dari-
                  RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)                                                                                                   fiskal dalam membiayai guru      atau tidak," ujarnya.              Abdul Mu'ti saat berkunjung         pada potensi pemenuhan
              OBLIGASI WAJIB KONVERSI KIMIA FARMA I TAHUN 2023                                                                                            PPPK. Ia juga mengusulkan             Sebelumnya, Menteri Pen-      ke Kota Sorong, Papua Barat         belanja PPPK di beberapa
  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Wajib Konversi Kimia           agar pembiayaan tenaga kese-     didikan Dasar dan Menengah         Daya, belum lama ini.               pemda yang sudah kita coba
  Farma I Tahun 2023 (“Obligasi Wajib Konversi”), yang diterbitkan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk, suatu perseroan terbuka yang berkedudukan
  di Jakarta Pusat (“Emiten”) berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023, Akta Nomor 04 tanggal
                                                                                                                                                          hatan berstatus PPPK ditang-     Abdul Mu'ti menyatakan status                           Sammy         monitor," ujar Askolani.
  1 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H, M.kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian                                                                                                                                               Danial
  Perwaliamanatan”), dengan ini bersama Emiten menyampaikan kepada para Pemegang Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023
  (“Pemegang Obligasi Wajib Konversi”) bahwa telah diselenggarakan RUPO pada:
  I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPO :
     Hari, Tanggal       : Selasa, 7 Juli 2026




                                                                                                                                                        Personel Marinir TNI AL Asah
     Waktu               : Pukul 14.37 – 15.11 WIB
     Tempat              : Kantor Pusat PT Kimia Farma (Persero) Tbk Jl. Veteran Nomor 9 Jakarta Pusat
     Mata Acara / Agenda :
     1. Penjelasan dari Perseroan dan persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 poin (i) Perjanjian
        Perwaliamanatan yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per




                                                                                                                                                        Kemampuan Gunakan Drone Perkuat Misi
        seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2024 dan laporan keuangan konsolidasi yang telah
        diaudit tanggal 31 Desember 2025.
     2. Persetujuan untuk pengesampingan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin (i) tersebut yang mulai berlaku pada periode laporan keuangan konsolidasi
        yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2026 sampai dengan 23 Februari 2028, atau sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan terpenuhi.
     3. Persetujuan penjaminan aset milik Perseroan kepada PT Danantara Asset Management (“DAM”) atas pinjaman pemegang saham yang diterima
        Perseroan dari pihak DAM.
     4. Persetujuan penyesuaian kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi sebesar 50% OWK yang dimiliki oleh PT Akar Investasi
        Indonesia dan CIZJ Limited untuk periode 23 Februari 2026 sampai dengan 23 Juni 2026 serta persetujuan penghapusan denda atas                   Jakarta, HanTer - Per-             kol Marinir Bernardus Yudi              Dia menjelaskan pela-          kamera khusus yang telah
        penyesuaian kewajiban pembayaran bunga tersebut . Apabila dikemudian hari terdapat penyesuaian kewajiban kembali, maka hal ini akan di
        sepakati dengan PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited, dan persetujuan perubahan tersebut serta perubahan / addendum Perjanjian          sonel Batalyon Komunikasi          Ari Wibowo mengatakan               tihan teknis UAV dimulai           terpasang. Selama latihan
        Perwaliamanatan dilaksanakan tanpa melalui RUPO. Adapun kewajiban pembayaran bunga tetap berlaku kepada Pemegang Obligasi selain PT             dan Elektronika 1 Marinir          kemampuan pengoperasian             dengan pemberian materi            praktik secara langsung,
        Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited.
                                                                                                                                                        (Yonkomlek 1 Mar) TNI AL           drone sangat diperlukan             di dalam kelas berupa tata         para personel melatih ke-
     Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan / addendum Perjanjian Perwaliamanatan tanpa melalui RUPO pada pasal yang
     terkait serta mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan               mengikuti pelatihan teknis         agar personel dapat melaku-         cara penggunaan, jenis alat        mampuan mengendalikan
     dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk           unmanned aerial vehicle            kan berbagai misi mulai dari        pelengkap pendukung dro-           drone dengan berbagai ma-
     akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan dengan dilakukannya
     perubahan akta-akta lain yang terkait.
                                                                                                                                                        (UAV) untuk mengasah               pengintaian ataupun penca-          ne hingga perawatannya.            nuver.
  II. Pihak yang hadir dalam RUPO :                                                                                                                     kemampuan pengoperasian            iran informasi lewat udara.             Setelah itu, para per-             Seluruh rangkaian la-
      1. PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Emiten yang diwakili oleh :                                                                                drone.                                 "Personel diharapkan            sonel mengikuti pelatihan          tihan pun berjalan dengan
         1) Bapak Djagad Prakasa Dwialam (Direktur Utama);
         2) Bapak Willy Meridian (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko);
                                                                                                                                                            Dalam siaran pers Kor-         dapat menguasai setiap              penggunaan drone secara            aman karena telah sesuai
         3) Bapak Disril Revolin Putra ( Direktur Sumber Daya Manusia);                                                                                 ps Marinir diterima Rabu,          materi yang diberikan, ting-        praktik di luar ruangan.           dengan standar keaman-
         4) Bapak Hadi Kardoko (Direktur Produksi & Supply Chain).
      2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat;
                                                                                                                                                        latihan itu dilakukan di           katkan kemampuan serta              Saat latihan di luar, personel     an yang berlaku. Dengan
      3. Notaris Ibu Dewantari Handayani, S.H, MPA;                                                                                                     Markas Yonkomlek 1 Ke-             profesionalisme sehingga            mengawaki drone dengan             adanya kemampuan ini,
      4. Pemegang Obligasi Obligasi Wajib Konversi dan kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi.                                                          satrian Marinir Hartono            ke depan mampu mendu-               teknologi first person view         Bernardus mengharapkan
  III. Kehadiran Pemegang Obligasi
       RUPO tersebut dihadiri oleh Pemegang Obligasi Wajib Konversi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang sah berjumlah
                                                                                                                                                        Cilandak, Jakarta Selatan,         kung keberhasilan setiap            (FPV).                             kemampuan para personel-
       Rp299.997.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) atau sebanyak                     Selasa (7/7/2026).                 pelaksanaan tugas Korps                 Metode tersebut mem-           nya dalam mengendalikan
       292.680.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu) suara yang merupakan 99,01 % (sembilan puluh sembilan                  Komandan Batalyon              Marinir secara optimal,"            buat personel dapat melihat        drone semakin terasah.
       koma nol satu persen) dari jumlah pokok Obligasi Wajib Konversi yang belum dikonversi, yang keseluruhannya berjumlah Rp302.993.705.375,-
       (tiga ratus dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebanyak           (Danyon) Komlek 1 Mar Let-         kata Bernardus.                     arah terbang drone melalui                             Safari
       295.603.615 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima belas) suara, dengan satuan pemindahbukuan sebesar
       Rp1.025,- (seribu dua puluh lima Rupiah), dimana tidak terdapat Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya sesuai Surat
       Pernyataan Emiten, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran telah terpenuhi dan RUPO tersebut dapat diselenggarakan untuk mengambil
       keputusan yang sah dan mengikat.




                                                                                                                                                        Pemkot Bandung Ancam Pecat ASN
  IV. Pelaksanaan RUPO
      A. Kesempatan Kepada Pemegang Obligasi Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda
         RUPO
         1. Pemegang Obligasi Wajib Konversi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang hadir dalam RUPO telah diberikan kesempatan
             untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.




                                                                                                                                                        yang Mengorganisasi Judi Online
         2. Dalam RUPO, tidak terdapat Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
             Agenda RUPO.
     B. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPO
        1. Pengambilan keputusan dalam RUPO dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf h
           Perjanjian Perwaliamanatan.
        2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 huruf a poin (i) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka 1.a).1) POJK No. 20/
           POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu RUPO berhak mengambil keputusan yang
           sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum
           pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.                                                                                                 Kota Bandung, HanTer               praktik perjudian, itu lang-        dapat menjadi salah satu           di masalah," katanya.
     C. Hasil Pemungutan Suara                                                                                                                          - Pemerintah Kota Bandung          sung kami tindak tegas.             solusi untuk menyediakan                Farhan memastikan
        Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi Wajib Konversi, dengan hasil :
                                                                                                                                                        mengancam menjatuhkan              Bisa diberhentikan dengan           akses pembiayaan yang              hingga kini belum ada la-
               Agenda
                                         Kuorum Kehadiran
                                                                                                     Kuorum Keputusan
                                                                                                                                                        sanksi pemberhentian tidak         tidak hormat," katanya di           aman dan legal sehingga            poran mengenai ASN Peme-
                                      Jumlah                   %                                                                                        dengan hormat (PTDH) ke-           Bandung, Rabu (8/7/2026).           masyarakat tidak terjerat          rintah Kota Bandung yang
                                                                                                           Abstain : 0                                  pada aparatur sipil negara             Menurut Farhan, Pem-            pinjaman daring ilegal.            terlibat judi daring. Namun,
              Agenda 1                                                                                      Setuju : 0
                                                                               Tidak Setuju : Rp299.997.000.000 atau 292.680.000 suara atau 100%        (ASN) yang terbukti mengo-         kot Bandung juga akan                   Ia mengatakan peme-            pengawasan akan terus dila-
                                                                                                           Abstain : 0                                  rganisasi atau menggalang          memperkuat literasi digital         rintah juga mengawasi se-          kukan secara berkelanjutan.
              Agenda 2                                                                                      Setuju : 0                                  praktik judi daring (online/       dan literasi keuangan di ka-        jumlah kelompok simpan                  Ia menambahkan judi
                                  Rp299.997.000.000                            Tidak Setuju : Rp299.997.000.000 atau 292.680.000 suara atau 100%
                              atau 292.680.000 suara
                                                             99.01%                                                                                     judol).                            langan ASN sebagai langkah          pinjam informal yang ber-          daring tidak hanya ber-
                                                                                                            Abstain : 0
              Agenda 3                                                                                   Tidak Setuju : 0                                   Wali Kota Bandung Mu-          pencegahan sebelum diper-           transformasi menjadi ko-           dampak pada kondisi eko-
                                                                                  Setuju : Rp299.997.000.000 atau 292.680.000 suara atau 100%           hammad Farhan mengata-             luas kepada masyarakat.             perasi simpan pinjam guna          nomi keluarga, tetapi juga
                                                                                                            Abstain : 0                                 kan ASN yang melakukan                 "Literasi digital dan li-       mencegah potensi penyim-           berpotensi menimbulkan
              Agenda 4                                                                                   Tidak Setuju : 0
                                                                                  Setuju : Rp299.997.000.000 atau 292.680.000 suara atau 100%           pelanggaran ringan tetap           terasi keuangan akan kami           pangan.                            ketergantungan yang tinggi.
     D. Keputusan RUPO
                                                                                                                                                        akan melalui mekanisme             pastikan dulu berjalan di               "Koperasi di Kota Ban-              "Kita tahu judi online
        Sesuai hasil pemungutan suara sesuai dengan hasil perhitungan dan laporan dari Notaris, bahwa Pemegang Obligasi Wajib Konversi dalam            pembinaan dan teguran se-          lingkungan ASN. Setelah             dung pemanfaatannya su-            dan pinjaman online ilegal
        RUPO sah dan mengikat serta memutuskan tidak menyetujui Agenda RUPO 1 & 2 dan menyetujui Agenda RUPO 3 & 4.
                                                                                                                                                        suai ketentuan yang berlaku.       itu baru kita masuk ke wi-          dah cukup tinggi. Persoalan-       sudah masuk ke berbagai
                                                                   Jakarta, 9 Juli 2026                                                                     "Kalau hanya sekali dua        layah-wilayah masyarakat            nya, ada indikasi beberapa         kalangan. Judi juga memi-
                                WALI AMANAT                                                                    EMITEN                                   kali dan masih pada tahap          melalui berbagai program            kelompok simpan pinjam             liki tingkat ketergantungan
                                                                                                                                                        pelanggaran ringan tentu           edukasi. Pada dasarnya ini          informal bertransformasi           yang sangat tinggi, hampir
                                                                                                                                                        ada mekanisme pembinaan            soal membangun kesadar-             menjadi koperasi simpan            sama seperti kecanduan
                                                                                                                                                        dan teguran. Tapi kalau            an," ujarnya.                       pinjam. Ini yang sedang            terhadap narkoba dan ben-
                   PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                                             PT Kimia Farma (Persero) Tbk
                                                                                                                                                        sudah sampai mengorga-                 Selain edukasi, Farhan          kami awasi supaya jangan           tuk adiksi lainnya," ujarnya.
                                                                                                                                                        nisasi atau menggalang             menilai penguatan koperasi          sampai berkembang menja-                                Sammy

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.7 MB
Published9 Jul 2026
Pages1
Characters37,431
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Kimia Farma (Persero) Tbk p.1 ×14
linked person Willy Meridian p.1
linked person Hadi Kardoko p.1
possible person Ari Wibowo p.1
unresolved org Menteri India Narendra p.1
unresolved org Kementerian Keu-dan India p.1
unresolved org Menteri Pen- p.1
unresolved person Mochamad Nova Faisal · Notaris p.1
unresolved org PT Akar Investasi Indonesia p.1 ×2
unresolved org CIZJ Limited p.1 ×3
unresolved person Djagad Prakasa Dwialam p.1 ×2
unresolved person Disril Revolin Putra p.1 ×2
unresolved person Dewantari Handayani p.1
unresolved org Pemerintah Kota Bandung p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result