20250605_DEWA_Pemanggilan RUPS_31892488_lamp2.pdf

YL
“DH

berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

3. Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk merancang,
menetapkan, dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus,
dan/atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2025.

4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
mereviu atau mengaudit periode-
periode lainnya dalam tahun buku 2025.

5. Perubahan / penetapan kembali

susunan pengurus Perseroan.

Agenda RUPSLB:

Persetujuan atas perubahan dan penegasan
kembali Anggaran Dasar Perseroan, antara
lain: (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan dengan penyelarasan kegiatan
usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“KBLI
2020”) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (“PP 5/2021”) dan (ii) tugas
dan wewenang Direksi.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2,

merupakan agenda rapat yang rutin
diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal
ini sesuai dengan ketentuan dalam

the financial year ended on December 31,
2024.

3. To authorize the Board of Commissioners
of the Company to design, determine,
and implement remuneration system
including  honorariums,  allowances,
salaries,  bonuses, and/or other
remuneration for members of the Board
of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the
period of 2025.

4. Appointment of Public Accountant or
Public Accounting Firm to audit the
Companys Financial Report for the
financial year ending on December 31,
2025 and to review or audit other periods
in the financial year 2025.

5. Changes / reinstatement of the
composition of the Company's
management.
EGMS Agenda:
Approval of the  amendment and

reaffirmation of the Company's Articles of
Association, as follows: (i) adjustment of
Article 3 of the Company's Articles of
Association by aligning the Company's
business activities with the 2020 Indonesian
Standard Classification of Business Fields
(KBLI 2020”) based on Government
Regulation Number 5 of 2021 on the
Implementation of Risk-Based Business
Licensing (“GR 5/2021”) and (ii) the duties
and authorities of the Board of Directors.

With the following explanation:

1 The It and 255 AGMS agenda, are
meeting agendas which routinely held at
the Companys AGMS. This is in
accordance with the provisions in Article

Ne VA DH

Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”),
serta peraturan terkait yang diterbitkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan
akan mengusulkan untuk memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk merencanakan,
menetapkan, dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus,
dan/atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2025.

Agenda RUPST ke-4 diadakan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat
(8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,
dimana Perseroan akan mengusulkan
dalam  RUPST untuk melakukan
penunjukan kantor akuntan publik yang
terdaftar di OJK untuk melakukan audit
atas laporan keuangan Perseroan tahun
berjalan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di
Republik Indonesia.

Agenda RUPST ke-4 juga untuk
menjalankan Peraturan OJK Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1): rapat umum

pemegang saham wajib memutuskan
penunjukan akuntan publik dan/atau

9 of the Companys Articles of
Association and Law Number 40 of 2007
on the Limited Liability Companies, as
amended by the Law Number 6 of 2023
on the Enactment of the Government
Regulation in Lieu of Law Number 2 of
2022 on the Job Creation into Law
(“Company Law”), as well as related
regulations issued by the Financial
Services Authority (“OJK”) and the
Indonesia Stock Exchange (“IDX”).

For the 34 AGMS Agenda, the Company
will propose to give authority to the
Company's Board of Commissioners to

plan, determine and implement
remuneration system including
honorarium, allowances, salaries,

bonuses and/or other remuneration for
members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company
for the period year 2025.

The 4? AGMS agenda is held in
accordance with the provisions in Article
9 paragraph (8) letter c of the Company's
Articles of Association, whereby the
Company will propose at the AGMS to
appoint @ public accounting firm
registered in the OJK to conduct an audit
of the Company's financial statements
for the current year, in accordance with
applicable regulations in the Capital
Market sector in the Republic of
Indonesia.

The 4" AGMS agenda is also to carry out
OJK Regulation Number 9 of 2023 on the
Use of Public Accountant Services and
Public Accounting Firms in Financial
Services Activities, which states as
follows:

- Article 3 paragraph (1): the general
meeting of shareholders must decide
on the appointment of the public

Wp
ss DH

kantor akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan dengan
mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris, dewan pengawas, atau
pihak yang melakukan fungsi
pengawasan sebagaimana dilakukan
oleh Dewan Komisaris.

- Pasal 3 ayat (2): Dalam hal rapat
UMUM pemegang saham tidak dapat
memutuskan penunjukan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan
publik yang akan memberikan jasa
audit atas informasi keuangan
historis tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), rapat umum
pemegang saham melimpahkan
kewenangan penunjukan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan
publik kepada Dewan Komisaris,
dewan pengawas, atau pihak yang

melakukan pengawasan
sebagaimana dilakukan oleh Dewan
Komisaris, disertai penjelasan
mengenai:

a. alasan pelimpahan kewenangan:
dan

b. kriteria atau batasan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan
publik yang dapat ditunjuk.

Dalam agenda RUPST ke-5, Perseroan
akan melakukan perubahan/penetapan
kembali susunan pengurus Perseroan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
(i) Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal
94 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UUPT,
serta peraturan terkait yang diterbitkan
oleh OJK dan BEI.

4

accountant and/or public accounting
Firm that will provide audit services on
the annual historical — financial
information by  considering — the
proposal from the Board of
Commissioners, supervisory board, or
parties performing supervisory
Functions as conducted by the board of
commissioners.

- Article 3 paragraph (2): In the event
that the general meeting of
shareholders cannot decide on the
appointment of the public accountant
and/or public accounting firm that will
provide audit services on the annual
historical Financial information as
referred to in paragraph (1), the general
meeting of shareholders delegates ihe
authority to appoint the public
accountant and/or public accounting
firm to the Board of Commissioners,
supervisory board, or parties
performing supervisory functions as
conducted by the Board of
Commissioners, accompanied by an
explanation regarding:
a. the reason for the

authority, and

delegating

b. the criteria or limitations of the
public accountant and/or public
accounting firm that can be
appointed.

In the 5" AGMS agenda, Company will
changer/reinstate the composition of the
Companys management. This is
conducted in accordance with the

provisions in (i) Article 14 paragraph (2)
and Article 17 paragraph (4) of the
Companys Articles of Association and (ii)
Article 94 paragraph (1) and Article 17
paragraph (1) of the Company Law, as
well as related regulations issued by the
OJK and the IDX.

5. Untuk agenda RUPSLB, sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,
Perseroan berencana untuk melakukan
perubahan dan penegasan kembali
Anggaran Dasar Perseroan yang
bertujuan untuk menyelaraskan
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
khususnya peraturan di bidang pasar

modal.

Ea Perubahan dan penegasan kembali
dilakukan dengan melakukan antara

—— lain: (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan yang berkaitan

Pa dengan penyelarasan kegiatan usaha
Perseroan dengan KBLI 2020 sesuai

Pa dengan ketentuan PP 5/2021, dan (ii)
tugas dan wewenang Direksi.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi kepada seluruh
Pemegang Saham sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1)
Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaran
Rapat Umum Pemegang Saham

J— Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

Oleh karena itu, Perseroan tidak
tm mengirimkan surat undangan tersendiri
kepada Pemegang Saham.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10

Ja ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta
Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1)

—3 POJK 15/2020, pemanggilan untuk Rapat
harus dilakukan sekurangnya 21 (dua

Ka puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat
dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat, dengan
cara mempublikasikan dalam situs web
Bursa Efek (www.idx.co.id), situs web

5. For the EGMS agenda, in accordance

with Article 19 paragraph (1) of the
Company Law, the Company plans to
make changes and reaffirmations to the
Company's Articles of Association for the
purpose of aligning the provisions in the
Company's Articles of Association with
applicable laws and regulations,
especially regulations in the capital
market.

Changes and reaffirmations are made by
doing, as follows: (i) adjusting Article 3 of
the Company's Articles of Association in
relation to the alignment of the
Company's business activities with the
KBLI 2020 based on the provisions of GR
5/2021, and (ii) the duties and authorities
of the Board of Directors.

Notes:

Tt

This invitation serves as an official
invitation to all Shareholders in
accordance with the provision of Article
10 paragraph (8) of the Company's
Articles of Association and Article 52
paragraph (1) of the OJK Regulation
Number 15/POJK.04/2020 on the
Planning and Organizing General
Meetings of Shareholders of Public
Companies (“POJK 15/2020”). Therefore,
the Company does not send a separate
invitation letter to the Shareholders.

In accordance with the provisions of
Article 10 paragraph (8) of the
Company's Articles of Association and
Article 17 paragraph (1) and Article 52
paragraph (1) of POJK 15/2020, the
invitation of the Meeting must be made
at least 21 (twenty one) days before the
date of the Meeting by not taking into
account the date of the invitation and
the date of the Meeting, by publishing it

VL
Y DH

Perseroan (https://www.ptdh.co.id/), dan
situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”)
(https://akses.ksei.co.id) (dalam bahasa
Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling kurang bahasa Inggris), maka
pemanggilan Rapat Perseroan
diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2025.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat
(10) dan (M) dan Pasal 10 ayat (14)
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23
POJK 15/2020, yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat hanyalah
Pemegang Saham atau kuasa yang sah
dari Pemegang Saham yang namanya
tercatat di dalam Daftar Pemegang
Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan
untuk Rapat, yaitu pada tanggal 4 Juni
2025 (recording date) sampai pukul 16.00
WIB.

4. Pemegang Saham dan kuasanya yang
akan menghadiri Rapat diminta untuk
membawa dan menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda
pengenal lain yang masih berlaku kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat.

5. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga
dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi
Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat
diperoleh melalui Anggota Bursa atau
Bank Kustodian.

6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat
hadir, dapat diwakili oleh kuasanya
dengan membawa surat kuasa
yang sah sebagaimana ditentukan
oleh Perseroan, dengan ketentuan
anggota Direksi, anggota Dewan

4

6.

on Stock Exchange website
(mi o.id), the Company's website
(https//www.ptdh.co.id/), and PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia's
(“KSEI”) website (https://akses.ksei.co.id)
(lin Indonesian and foreign languages,
provided that the foreign language used
is at least English), therefore the
invitation to the Company's Meeting is
published on June 5, 2025.

the

In accordance with the provisions of
Article 7 paragraphs (10) and (11) and
Article 10 paragraph (14) of the
Companys Articles of Association, and
Article 23 of POJK 15/2020, those
entitled to attend or be represented at
the Meeting are only Shareholders or
legal proxies of Shareholders whose
names are recorded in the Register of
Shareholders, which is closed on 1 (one)
business day before the date of
advertisement of the invitation to the
Meeting, namely on June 4, 2025
(recording date) until 16.00 WIB.

Shareholders and their proxies who will
attend the Meeting are reguired to bring
and submit a photocopy of Identity Card
(Kartu Tanda Penduduk or “KTP”) or other
valid identification to the registration
officer before entering the Meeting room.

For Shareholders in the Collective
Custody of KSEI, in addition to a@
photocopy of KTP, they are also
reguested to submit a Written
Confirmation for the Meeting (KTUR)
which can be obtained through an
Exchange Member or Custodian Bank.

a.  Shareholders who are unable to
attend, may be represented by their
proxies by bringing a valid power of
attorney as determined by the
Company, provided that the members
of the Board of Directors, members of

DH

Komisaris dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku kuasa
Pemegang Saham Perseroan
dalam Rapat ini, namun suara yang
mereka keluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan
suara.

Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa
salinan anggaran dasarnya yang
terakhir serta akta pengangkatan
anggota Direksi dan Komisaris
atau pengurus terakhir disertai
salinan KTP dari pemberi /
penerima kuasa (bilamana
dikuasakan).

Para Pemegang Saham yang akan
memberikan kuasa dapat
mengambil formulir surat kuasa
pada hari dan jam kerja di kantor
pusat Perseroan, Prosperity Tower
Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28,
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021)
50258888. Surat kuasa tersebut
harus ditandatangani di atas
meterai Rp 10.000 dan dapat
diserahkan kepada Direksi
Perseroan selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan Rapat.

. Pemberian Kuasa Secara
Elektronik.
Perseroan telah menyediakan

alternatif pemberian kuasa secara
elektronik bagi Pemegang Saham
melalui system eASY KSEI yang
dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”) yang
dapat diakses melalui link

https://easy.ksei.co.id/egken/.

the Board of Commissioners and
employees of the Company may act as
proxies tor the Company's
Shareholders in this Meeting, but their
votes will not be counted in the voting.

b. Shareholders in the form of legal
entities are reguired to bring a copy of
the latest articles of association and
the deed of appointment of members of
the Board of  Directors and
Commissioners or the latest
management accompanied by a copyof
KTP of the authorizer / proxy (if
authorized).

c. Shareholders who wish to grant power
Of attorney may obtain the form of the
power of attorney on business days and
hours at the Company's Head Office,
Prosperity Tower 39" Floor, SCBD,
District 8, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav
52-53, Jakarta 12190, Indonesia, Tel:
(021) 50258888. The Power of Attorney
must be signed on a stamp duty of IDR
10,000 and can be submitted to the
Board of Directors of the Company at
the latest 3 (three) business days prior
to the date of the Meeting.

7. Electronic Power of Attorney.

The Company has provided an
alternative to electronic proxy for
Shareholders through the KSEI eASY
system managed by KSEI ("e-Proxy")
which can be accessed through the link
https://eosy.ksei.co.id/egken/ .

Wp
DH

Dalam Pemberian Kuasa secara
elektronik, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan
karyawan Perseroan dilarang
bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan.

. Materi Rapat dapat dilihat di situs
web Perseroan
(https://www.ptdh.co.id/, sejak
tanggal pemanggilan ini, dan bisa
didapatkan setiap jam kerja di
Kantor Pusat Perseroan dengan
alamat Prosperity Tower Lantai 39,
SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav 52-53, Jakarta
12190, Indonesia, Tel: (021)
50258888.

. Untuk mempermudah pengaturan
dan demi tertibnya Rapat,
Pemegang Saham atau kuasanya
yang sah dimohon sudah berada di
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2025
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

In granting power of  attorney
electronically, members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the
Company are prohibited from acting as
proxy for the Company's shareholders.

Meeting materials can be viewed on the
Company's website
(https//www.ptdh.co.id/) since the date
of this invitation, and can be obtained
during business hours at the Company's
Head Office at the address Prosperity
Tower 39" Floor, SCBD, District 8, Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta
12190, Indonesia, Tel: (021) 50258888.

To facilitate the arrangement and for the
orderly conduct of the Meeting,
Shareholders or their authorized proxies
are reguested to be at the Meeting venue
30 (thirty) minutes before the Meeting
begins.

Jakarta, June 5, 2025
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors