Back to announcement
20250603_MUTU_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31891485_lamp2.pdf
Other Text extracted MUTUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
Depok, 3 Juni 2025
Nomor: 4296.77/EXT-MUTU/VI/2025
Kepada Yth:
PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Dengan Hormat,
Kami merujuk pada surat dari Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan Nomor:
S-05212/BEI.PP3/05-2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Permintaan Penjelasan yang
diterima pada tanggal 27 Mei 2025 (“Surat BEI”).
Berikut adalah jawaban dari kami atas pertanyaan yang disampaikan di dalam Surat
BEI :
1. Berdasarkan CALK 4 Kas dan Setara Kas, Perseroan agar menjelaskan:
a. Latar belakang penurunan kas sebesar Rp9,61 miliar pada periode tiga
bulan yang berakhir pada 31 Maret 2025 pada akun-akun kas di bank
dan deposito berjangka;
b. Proses bisnis dan kontrol atas penggunaan kas Perseroan, terutama
pada saldo kas dari dana hasil penawaran umum perdana saham
Perseroan. Perseroan agar menyampaikan jawaban dalam bentuk
narasi.
c. Diketahui melalui Laporan Realisasi Hasil Penawaran Umum PT
Mutuagung Lestari Tbk pada 31 Desember 2024 (LRPD) bahwa sisa
dana hasil penawaran umum sebesar Rp31 miliar ditempatkan di
deposito jangka pendek pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada
periode yang berakhir 31 Maret 2025, saldo deposito jangka pendek
pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk berjumlah Rp31,2 miliar. Agar
dijelaskan sifat dan penyebab dari perbedaan sebesar Rp200 juta
antara LRPD dan LK TW1.
d. Informasi penggunaan kas berdasarkan adanya penurunan saldo kas
sebesar Rp9,61 miliar pada periode yang berakhir 31 Maret 2025.
Perseroan agar menyampaikan jawaban menggunakan format tabel
sebagai berikut:
Page 1
Page 2
e. Perseroan agar memberikan bukti rekening koran yang dapat
membuktikan adanya transaksi- transaksi pada poin c di atas.
f. Informasi ayat jurnal dari penggunaan kas. Perseroan agar
menyampaikan jawaban menggunakan format jurnal sebagai berikut:
Jawaban
a. Latar belakang penurunan kas sebesar Rp9,61 miliar pada periode tiga
bulan yang berakhir pada 31 Maret 2025 pada akun-akun kas di bank
dan deposito berjangka;
Jawaban:
Penurunan kas selama periode 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Maret
2025 disebabkan oleh pengeluaran operasional dan pengeluaran investasi
aktiva yang secara total melebihi kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas
operasional. Semua aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan
bisnis yang telah direncanakan dan tercermin dalam laporan keuangan.
Page 2
Page 3
b. Proses bisnis dan kontrol atas penggunaan kas Perseroan, terutama
pada saldo kas dari dana hasil penawaran umum perdana saham
Perseroan. Perseroan agar menyampaikan jawaban dalam bentuk
narasi.
Jawaban:
Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, PT Mutuagung Lestari
Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan” atau “MUTU”) mengelola dana hasil
penawaran umum perdana saham (IPO) dengan mengacu pada ketentuan
POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum dan POJK No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung
Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
Hingga tanggal 31 Desember 2024, sisa dana hasil IPO yang belum
digunakan sebesar Rp31,77 miliar, seluruhnya ditempatkan dalam deposito
berjangka jangka pendek dan giro di PT Bank Syariah Indonesia Tbk,
dengan jangka waktu 1 bulan dan sistem perpanjangan otomatis.
Penempatan dilakukan pada bank yang tidak memiliki hubungan afiliasi
dengan Perseroan, untuk menjamin prinsip independensi dan menghindari
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42
/POJK.04/2020.
Sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 30/2015, Perseroan telah dan akan terus
melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum secara berkala
(setiap 6 bulan sekali) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan publik
melalui situs resmi Perseroan serta keterbukaan informasi di Bursa Efek
Indonesia.
Seluruh proses pengendalian ini merupakan bentuk komitmen Perseroan
dalam menjaga Good Corporate Governance (GCG) yaitu memastikan
bahwa penggunaan dana publik dilakukan sesuai rencana yang telah
diungkapkan Perseroan dalam Prospektus dan sesuai dengan prinsip Good
Corporate Governance (GCG) guna mendukung pertumbuhan bisnis yang
berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada seluruh Pemegang
Saham
c. Diketahui melalui Laporan Realisasi Hasil Penawaran Umum PT
Mutuagung Lestari Tbk pada 31 Desember 2024 (LRPD) bahwa sisa
dana hasil penawaran umum sebesar Rp31 miliar ditempatkan di
deposito jangka pendek pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada
periode yang berakhir 31 Maret 2025, saldo deposito jangka pendek
pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk berjumlah Rp31,2 miliar. Agar
dijelaskan sifat dan penyebab dari perbedaan sebesar Rp200 juta
antara LRPD dan LK TW1.
Jawaban:
Dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat perbedaan terkait jumlah
deposito yang disajikan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2024
dengan jumlah yang tercantum dalam LRPD per 31 Desember 2024.
Page 3
Page 4
Pada LRPD per 31 Desember 2024, nilai deposito dilaporkan sebesar Rp31
miliar. Sementara itu, dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2024,
deposito dilaporkan sebesar Rp31,2 miliar, yang terdiri atas deposito MUTU
sebesar Rp31 miliar dan saldo deposito milik entitas anak, yaitu PT Jasa
Mutu Mineral Indonesia (selanjutnya disebut “JAMMIN”), sebesar Rp200 juta.
Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan saldo deposito atas nama
MUTU yang dilaporkan dalam LRPD dan Laporan Keuangan.
Terdapat kekeliruan pada pertanyaan mengenai saldo deposito per 31 Maret
2025:
Saldo deposito 31 Maret 2025 yang seharusnya adalah sebesar Rp26 miliar
bukan sebesar Rp31,2 miliar, sebagaimana tercermin pada penjelasan
berikut ini:
Saldo Deposito 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024
Page 4
Page 5
Saldo deposito dibandingkan dengan LRPD Per 31 Desember 2024:
d. Informasi penggunaan kas berdasarkan adanya penurunan saldo kas
sebesar Rp9,61 miliar pada periode yang berakhir 31 Maret 2025.
Perseroan agar menyampaikan jawaban menggunakan format tabel
sebagai berikut:
Jawaban:
Dapat kami sampaikan, penurunan saldo kas dan setara kas berdasarkan
Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
adalah sebesar Rp 9,57 miliar sebagai berikut:
Tabel kami lampirkan pada link google drive berikut ini:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oI-UIAFvZtfrg3OOeOw76qyZLqXF
QFqICn6APQI8Wyw/edit?gid=195213086#gid=195213086 - lampiran 1d
e. Perseroan agar memberikan bukti rekening koran yang dapat
membuktikan adanya transaksi- transaksi pada poin c di atas.
Jawaban:
Sesuai dengan penjelasan dalam point c diatas, tidak terdapat perbedaan
terkait jumlah deposito yang disajikan dalam Laporan Keuangan per 31
Desember 2024 dengan jumlah yang tercantum dalam LRPD per 31
Desember 2024.
Page 5
Page 6
f. Informasi ayat jurnal dari penggunaan kas. Perseroan agar
menyampaikan jawaban menggunakan format jurnal sebagai berikut:
Jawaban:
Tabel kami lampirkan pada link google drive berikut ini:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18h1MbmQgslbgKdonm6U8iJs9dvQ
u4xWl1bsyZmB0bTU/edit?usp=drive_link - lampiran 1f
2. Berdasarkan informasi yang terdapat pada Laporan Laba Rugi dan
Pendapatan Komprehensif Lainnya dan Laporan Arus Kas, diketahui
hal-hal sebagai berikut:
a. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2025, Perseroan membukukan
pendapatan usaha sebesar Rp71,79 miliar. Pada periode yang berakhir
31 Maret 2024, pendapatan usaha berjumlah Rp60,51 miliar; dan
b. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2025, Perseroan mencatat
penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp82,60 miliar. Pada periode
yang berakhir 31 Maret 2024, penerimaan kas dari pelanggan tercatat
sebesar Rp98,27 miliar.
Berdasarkan informasi tersebut, Perseroan agar menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:
a. Latar belakang dari pendapatan usaha yang lebih rendah daripada
penerimaan kas dari pelanggan;
b. Informasi mengenai pendapatan yang diakui pada periode yang
berakhir pada 31 Maret 2025 yang disampaikan menggunakan format
tabel sebagai berikut:
c. Informasi mengenai penagihan atas piutang yang telah outstanding
dari periode-periode sebelumnya yang disampaikan menggunakan
format tabel sebagai berikut:
Page 6
Page 7
d. Kebijakan operasional Perseroan mengenai penjualan kredit dan
penagihan kepada pelanggan;
e. Kebijakan/SOP/petunjuk teknis akuntansi Perseroan mengenai
pengakuan pendapatan.
Jawaban:
a. Latar belakang dari pendapatan usaha yang lebih rendah daripada
penerimaan kas dari pelanggan;
Jawaban:
Pendapatan usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan kas
pada periode yang berakhir 31 Maret 2025 disebabkan oleh adanya
intensifikasi upaya penagihan serta perbaikan dalam sistem pengelolaan
piutang pada Kuartal I tahun 2025. Hal ini mendorong percepatan pelunasan
piutang oleh pelanggan atas transaksi penjualan yang terjadi pada tahun
sebelumnya, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan
kas dari pelanggan selama periode tersebut.
b. Informasi mengenai pendapatan yang diakui pada periode yang
berakhir pada 31 Maret 2025 yang disampaikan menggunakan format
tabel.
Jawaban:
Tabel kami lampirkan pada link google drive sebagai berikut:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VEqvFtq9bHJa8HX82gWtV3_5dy
WSEkQRJkw0Z0NKVJs/edit?gid=0#gid=0
lampiran 2b
c. Informasi mengenai penagihan atas piutang yang telah outstanding
dari periode-periode sebelumnya yang disampaikan menggunakan
format tabel sebagai berikut:
Jawaban:
Tabel kami lampirkan pada link google drive sebagai berikut:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d3IOLrTee-Ki5az1B3aN7Yf6M0uCx
4tk/edit?gid=1188897480#gid=1188897480 lampiran 2c
Page 7
Page 8
d. Kebijakan operasional Perseroan mengenai penjualan kredit dan
penagihan kepada pelanggan;
Jawaban:
Perusahaan menetapkan kebijakan penjualan kredit sebagai bagian dari
strategi untuk mendorong pertumbuhan penjualan, mempertahankan
hubungan jangka panjang dengan Customer dan menjaga kelancaran arus
kas Perseroan. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip
kehati-hatian dalam pengelolaan risiko piutang serta kepatuhan terhadap
standar akuntansi yang berlaku.
Fasilitas kredit tidak diberikan secara umum kepada seluruh Customer,
melainkan berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain: riwayat kerja
sama sebelumnya, kapasitas pembayaran, serta klasifikasi Customer.
Customer yang termasuk perusahaan swasta Grup Besar, BUMN, atau
instansi pemerintah, pada umumnya memiliki sistem dan ketentuan
pembayaran tersendiri yang diperhitungkan dalam penentuan syarat kredit.
Seluruh piutang usaha dipantau secara berkala dan melibatkan Divisi Teknis
melalui rapat koordinasi meeting yang rutin dilaksanakan untuk memantau
perkembangan penagihan dan status pembayaran Customer.
Sebagaimana Perusahaan TIC pada umumnya, MUTU memiliki sekitar 4000
Customer aktif. Untuk itu, proses penagihan piutang dilakukan secara
bertahap dan terstruktur guna memastikan efektivitas pengelolaan piutang
usaha. Adapun proses penagihan yang dilakukan yaitu reminder ke
Customer melalui whatsapp dan telepon, Email Massal, Kunjungan
Penagihan, Negosiasi ulang, Surat Penagihan Resmi, hingga penangguhan
pelayanan apabila updaya penagihan yang sudah dilakukan tidak
memberikan hasil.
Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, perusahaan juga menerapkan
kebijakan penyisihan atas potensi kerugian piutang sesuai ketentuan dalam
PSAK 71.
e. Kebijakan/SOP/petunjuk teknis akuntansi Perseroan mengenai
pengakuan pendapatan
Jawaban:
Merujuk pada LK Q1 Tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Perseroan,
maka Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Grup (MUTU &
JAMMIN) perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan
tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Grup (MUTU &
JAMMIN) mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang
atau jasa kepada pelanggan.
Grup mengakui pendapatan utama sebagai berikut:
1. Jasa pengujian laboratorium
2. Jasa sertifikasi produk
3. Jasa surveyor dan inspeksi teknis.
Page 8
Page 9
Jasa pengujian laboratorium
Pendapatan jasa pengujian laboratorium diakui pada suatu titik waktu, yakni
pada saat jasa diberikan dan Grup (MUTU & JAMMIN) telah menerbitkan
lembar hasil uji.
Jasa sertifikasi produk
Pendapatan jasa sertifikasi produk diakui pada suatu titik waktu, yakni pada
saat jasa diberikan dan Grup (MUTU & JAMMIN) telah menerbitkan sertifikat
dan korespondensi audit.
Jasa surveyor dan inspeksi teknis
Pendapatan jasa surveyor dan inspeksi teknis diakui pada suatu titik waktu,
yakni pada saat jasa diberikan dan Grup (MUTU & JAMMIN) telah
menerbitkan berita acara pelaksanaan survey/inspeksi.
3. Berdasarkan informasi yang terdapat pada CALK 5 tentang Piutang Usaha,
diketahui informasi sebagai berikut:
a. Terdapat peningkatan Rp5,4 miliar sejak per 31 Desember 2024 pada
piutang usaha yang telah lewat jatuh tempo selama 61-90 hari;
b. Terdapat peningkatan Rp1,98 miliar sejak per 31 Desember 2024 pada
piutang usaha yang telah lewat jatuh tempo selama lebih dari 90 hari;
dan
c. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2025, Perseroan membentuk
tambahan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar
Rp430,31 juta.
Berdasarkan informasi tersebut, Perseroan agar menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:
a. Latar belakang peningkatan piutang usaha yang telah jatuh tempo;
b. Informasi piutang berdasarkan risk profiling Perseroan dengan
informasi jumlah piutang, alokasi CKPN, dan jumlah hari lewat jatuh
tempo/days past due (DPD). Perseroan agar menyampaikan informasi
tersebut menggunakan format tabel sebagai berikut:
Page 9
Page 10
c. Penjelasan Perseroan atas kecukupan dari CKPN yang dibentuk atas
piutang usaha pada periode 31 Maret 2025 dan bagaimana Perseroan
meyakini kecukupan dari CKPN yang dibentuk;
d. Kebijakan akuntansi Perseroan terkait perhitungan CKPN dan
penghapusbukuan CKPN.
Jawaban:
a. Latar belakang peningkatan piutang usaha yang telah jatuh tempo;
Jawaban:
- Umur 61-90 hari mengalami kenaikan Rp 5,4 miliar:
Saldo piutang pada kategori umur 61–90 hari meningkat sebesar Rp5,4
miliar, mencerminkan adanya penjualan pada bulan Desember 2024 yang
masih dalam proses pelunasan oleh pelanggan. Sebagian pelanggan
tersebut merupakan pihak yang berafiliasi dengan instansi pemerintah, di
mana proses pembayaran umumnya memerlukan waktu antara 3 hingga 6
bulan.
- Umur > 90 hari mengalami kenaikan sebesar Rp 1,98 miliar
Saldo piutang dengan umur lebih dari 90 hari mengalami peningkatan
sebesar Rp1,98 miliar, yang mencerminkan adanya penjualan pada
November 2024 yang masih dalam proses pelunasan. Kenaikan ini terutama
berasal dari kategori piutang berumur 90–120 hari, dengan kontribusi dari
pelanggan sektor swasta dan instansi pemerintahan.
MUTU memiliki basis pelanggan yang luas dan beragam, dengan
karakteristik dan kemampuan pembayaran yang bervariasi. Di tengah
tekanan ekonomi global, Perseroan tetap optimis bahwa pelanggan akan
memenuhi kewajibannya seiring membaiknya kondisi ekonomi. Sebagai
upaya menjaga kualitas piutang, Mutu terus memperkuat komunikasi,
membangun kerja sama yang konstruktif, serta menerapkan sistem
penagihan yang adaptif dan responsif.
.
Page 10
Page 11
b. Informasi piutang berdasarkan risk profiling Perseroan dengan
informasi jumlah piutang, alokasi CKPN, dan jumlah hari lewat jatuh
tempo/days past due (DPD). Perseroan agar menyampaikan informasi
tersebut menggunakan format tabel sebagai berikut:
Jawaban:
Segmen
No Operasi Jumlah Piutang per Bucket DPD Alokasi CKPN per Bucket DPD (Rp)
Kurang dari 1-30 hari 20.255.872.272 Kurang dari 1-30 hari 748.836.515
Pengujian 31-60 hari 2.541.922.160 31-60 hari 237.456.740
1
laboratorium 61-90 hari 5.773.390.159 61-90 hari 767.680.091
> 90 hari 8.067.539.595 > 90 hari 4.845.981.633
Kurang dari 1-30 hari 13.471.857.952 Kurang dari 1-30 hari 516.501.446
Ser�fikasi 31-60 hari 2.226.018.564 31-60 hari 207.946.222
2
produk 61-90 hari 1.020.918.415 61-90 hari 257.169.741
> 90 hari 9.610.629.460 > 90 hari 7.072.532.416
Kurang dari 1-30 hari 10.324.739.728 Kurang dari 1-30 hari 373.344.711
Surveyor dan 31-60 hari 2.839.888.644 31-60 hari 265.291.640
3
inspeksi teknis 61-90 hari 1.934.062.465 61-90 hari 135.750.178
> 90 hari 11.774.277.711 > 90 hari 5.772.879.488
Total 89.841.117.125 21.201.370.821
c. Penjelasan Perseroan atas kecukupan dari CKPN yang dibentuk atas
piutang usaha pada periode 31 Maret 2025 dan bagaimana Perseroan
meyakini kecukupan dari CKPN yang dibentuk;
Jawaban:
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) piutang usaha
dilakukan berdasarkan evaluasi manajemen atas kolektibilitas piutang,
dengan mempertimbangkan analisa umur piutang. Piutang dengan umur
yang lebih panjang dikenakan persentase CKPN yang lebih tinggi. Untuk
saldo piutang yang signifikan dan telah melewati jangka waktu penagihan,
Perseroan melakukan penilaian individual berdasarkan informasi keuangan
dan kondisi usaha pelanggan. Manajemen meyakini bahwa CKPN yang
dibentuk per 31 Maret 2025 telah memadai dan secara berkala melakukan
penelaahan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan pelanggan dan
perubahan ekonomi.
Page 11
Page 12
d. Kebijakan akuntansi Perseroan terkait perhitungan CKPN dan
penghapusbukuan CKPN.
Jawaban:
Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang
usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk
pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang
serupa.
Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat default yang diamati secara
historis. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan
pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan.
Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestic bruto)
diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan
peningkatan jumlah default, maka tingkat default historis disesuaikan. Pada
setiap tanggal pelaporan, tingkat default yang diamati secara historis diperbarui
dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.
Penghapusbukuan piutang dilakukan apabila manajemen meyakini bahwa
piutang tersebut tidak dapat tertagih, misalnya akibat kepailitan pelanggan.
Saldo piutang yang dihapus dibandingkan dengan CKPN yang telah dibentuk,
dan jika belum seluruhnya dicadangkan, selisihnya dibebankan sebagai
kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi tahun berjalan.
4. Pada CALK 5 Piutang Usaha halaman 41 Laporan Keuangan PT Mutuagung
Lestari Tbk untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025, terdapat
kesalahan penjumlahan pada saldo komparatif 31 Desember 2024 sebagai
berikut:
Berdasarkan informasi tersebut, Perseroan agar menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:
a. Langkah yang akan diambil Perseroan untuk memperbaiki kesalahan
penyajian pada Laporan Keuangan Triwulan I;
b. Kebijakan pengendalian intern Perseroan atas pelaporan keuangan
untuk memastikan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan yang tidak diaudit.
Page 12
Page 13
Jawaban:
a. Langkah yang akan diambil Perseroan untuk memperbaiki kesalahan
penyajian pada Laporan Keuangan Triwulan I
Jawaban:
Tidak ada kesalahan penjumlahan untuk saldo komparatif 31 Desember
2024.
1. Subtotal sebesar Rp 100,64 miliar merupakan penjumlahan atas saldo
piutang pihak ketiga saja.
2. Selanjutnya subtotal dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan
nilai sebesar Rp 20,771 miliar, dan menghasilkan piutang pihak ketiga
– bersih senilai Rp 79,875 miliar
3. Total sebesar Rp 79.888.009.263 merupakan penjumlahan dari piutang
pihak berelasi sebesar Rp 12.071.491 dan Piutang pihak ketiga bersih
sebesar Rp 79.875.937.772
Page 13
Page 14
b. Kebijakan pengendalian intern Perseroan atas pelaporan keuangan
untuk memastikan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan yang tidak diaudit.
Jawaban:
Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk
mengungkapkan informasi mengenai penerapan aspek, prinsip, dan
rekomendasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance).
Selain itu, sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal,
Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk membentuk Unit Audit Internal yang
independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
Dalam Piagam Audit Internal Perseroan yang telah disampaikan, salah satu
tugas utama Unit Audit Internal adalah melakukan pemeriksaan dan
penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan di berbagai bidang, antara
lain keuangan, akuntansi, pemasaran, operasional, sumber daya manusia,
teknologi informasi, serta aktivitas lainnya di lingkungan Perseroan.
Merujuk pada ketentuan dua POJK tersebut, pengendalian internal atas
pelaporan keuangan merupakan aspek krusial dalam penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (GCG). Oleh karena itu, untuk memastikan
kebenaran informasi laporan keuangan, Perseroan mengandalkan fungsi
Unit Audit Internal yang telah dibentuk.
5. Berdasarkan CALK 16 tentang Beban Pokok Pendapatan dan CALK 17
Beban Usaha, terdapat informasi peningkatan beban gaji dan tunjangan
pada periode yang berakhir 31 Maret 2025 jika dibandingkan dengan
periode yang berakhir 31 Maret 2024. Berdasarkan informasi mengenai
jumlah karyawan tetap yang disajikan pada CALK 1c tentang Manajemen
kunci dan informasi lainnya, karyawan tetap Perseroan pada per 31 Maret
2025 berjumlah 326 karyawan. Pada CALK 1c Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk periode 31 Maret 2024, jumlah karyawan
tetap berjumlah 359 karyawan. Atas informasi tersebut, Perseroan agar
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Page 14
Page 15
a. Penjelasan mengenai jumlah beban gaji dan tunjangan yang meningkat
dibandingkan dengan jumlah karyawan tetap yang menurun;
b. Informasi mengenai sumber daya manusia Perseroan pada 31 Maret
2025 dan pada waktu terkini yang disampaikan berdasarkan status
karyawan dan penempatan karyawan berdasarkan geografis dan
berdasarkan penempatan pada struktur grup Perseroan;
c. Rincian gaji dan bentuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan
Perseroan. Perseroan agar memberikan jawaban menggunakan format
tabel sebagai berikut:
Jawaban:
a. Penjelasan mengenai jumlah beban gaji dan tunjangan yang meningkat
dibandingkan dengan jumlah karyawan tetap yang menurun;
Jawaban:
Peningkatan pada pos beban gaji dan tunjangan disebabkan oleh adanya
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada periode kuartal I tahun 2025,
yang tidak terjadi pada periode yang sama tahun 2024. Pemberian THR
merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan pembayaran ini dilakukan lebih
awal mengingat Hari Raya Idul Fitri jatuh pada awal April 2025. Dengan
demikian, pencatatan beban THR masuk dalam laporan keuangan
konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Maret 2025.
b. Informasi mengenai sumber daya manusia Perseroan pada 31 Maret
2025 dan pada waktu terkini yang disampaikan berdasarkan status
karyawan dan penempatan karyawan berdasarkan geografis dan
berdasarkan penempatan pada struktur grup Perseroan;
Jawaban:
Berikut rincian sumber daya manusia Perseroan per 31 Maret 2025:
Penempatan Status Karyawan Jumlah
MUTU
Kantor Pusat Tetap 186
Kantor Daerah Tetap 63
JAMMIN
Page 15
Page 16
Entitas Anak Tetap 77
Jumlah 326
c. Rincian gaji dan bentuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan
Perseroan. Perseroan agar memberikan jawaban menggunakan format
tabel sebagai berikut:
Jawaban:
No Deskripsi 31 Maret 2025 31 Maret 2024
1 Gaji dan Tunjangan 23.812.531.502 16,232,798,596
Jumlah 23.812.531.502 16,232,798,596
6. Berdasarkan CALK 8 tentang Aset Tetap, terdapat penambahan aset tetap
berupa bangunan, peralatan, dan inventaris kantor sebesar Rp3,32 miliar
pada periode 31 Maret 2025. Pada laporan arus kas periode yang sama,
terdapat informasi mengenai adanya pembayaran untuk perolehan aset
tetap sebesar Rp12,18 miliar. Atas informasi tersebut, Perseroan agar
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Rincian pembayaran untuk perolehan aset tetap yang disampaikan
dengan menggunakan format tabel sebagai berikut:
b. Rincian jurnal yang timbul dari adanya pembayaran untuk perolehan
aset tetap yang disampaikan dengan menggunakan format sebagai
berikut:
Page 16
Page 17
Jawaban:
a. Rincian pembayaran untuk perolehan aset tetap yang disampaikan
dengan menggunakan format tabel sebagai berikut:
Jawaban:
b. Rincian jurnal yang timbul dari adanya pembayaran untuk perolehan
aset tetap yang disampaikan dengan menggunakan format sebagai
berikut:
Jawaban:
Deskripsi
Tanggal Jurnal Deskripsi Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) Transaksi Keterangan
Bangunan 372.799.190
Periode Renovasi
Jan-Maret 25 Bank 372.799.190 Bangunan
Inventaris 394.433.497
Bank 127.143.497
Periode Uang muka Pembelian
Jan-Maret 25 pembelian aktiva 267.290.000 inventaris kantor
Peralatan 2.549.060.602
Bank 985.485.388
Periode Uang muka Pembelian
Jan-Maret 25 pembelian aktiva 1.563.575.214 peralatan Kantor
Uang muka
pembelian aktiva 10.687.642.611
Periode Uang muka
Jan-Maret 25 Bank 10.687.642.611 pembelian aktiva
Page 17
Page 18
7. Pada CALK 7 tentang Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka, terdapat
informasi perubahan posisi keuangan sebagai berikut:
a. Uang muka pembelian aset tetap mengalami peningkatan Rp8,86 miliar
atau 79,87% sejak per 31 Desember 2024;
b. Uang muka perjalanan dinas mengalami peningkatan Rp5,23 miliar atau
124,55% sejak per 31 Desember 2024; dan
c. Biaya dibayar di muka mengalami peningkatan Rp12,68 miliar atau
171,50% sejak per 31 Desember 2024.
Atas informasi tersebut, Perseroan agar menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Latar belakang dari peningkatan uang muka dan biaya dibayar di muka
pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2025;
b. Informasi mengenai transaksi uang muka dan biaya dibayar di muka
yang disampaikan menggunakan format tabel sebagai berikut:
c. Rincian jurnal yang timbul dari adanya peningkatan uang muka dan
biaya dibayar di muka yang disampaikan menggunakan format sebagai
berikut:
Page 18
Page 19
d. Status realisasi dari pembayaran uang muka dan biaya dibayar di muka
yang disampaikan menggunakan format tabel sebagai berikut:
e. Prosedur bisnis yang diterapkan Perseroan untuk memastikan realisasi
dari pembayaran uang muka dan pengendalian intern yang diterapkan
Perseroan atas prosedur bisnis tersebut.
Jawaban:
a. Latar belakang dari peningkatan uang muka dan biaya dibayar di muka
pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2025;
Jawaban:
Peningkatan saldo akun uang muka dan biaya dibayar di muka pada laporan
keuangan konsolidasian pada 31 Maret 2025 disebabkan oleh adanya
pengeluaran yang telah dibayarkan dimuka, baik untuk keperluan
operasional, pembelian aset tetap, maupun kebutuhan perjalanan dinas.
Namun demikian, pembayaran dimuka tersebut belum diakui sebagai beban
dalam periode berjalan karena manfaat ekonominya akan diperoleh pada
periode berikutnya. Dengan demikian, pendapatan atau manfaat yang terkait
akan dicatat pada periode mendatang sesuai prinsip matching dalam
akuntansi.
Page 19
Page 20
b. Informasi mengenai transaksi uang muka dan biaya dibayar di muka
yang disampaikan menggunakan format tabel sebagai berikut:
Jawaban:
Rekening
Deskripsi Sumber Pihak Penerima
No Untuk Jumlah
Transaksi Dana Pembayaran
Pembayaran
PT Merck Chemical, PT
Trusur Unggul Teknusa,
Bank
Dana IPO PT Mi�ah Konstruksi, PT
Operasional
Nusa Tri Wisesa,PT Arista
Uang Muka 2.760.016.501 Elektrika Indonesia
1 Pembelian Aset Bestari Sarana
Tetap Instrument, Metacom
Dana Bank Karunia Lestari, Ul�ma
Operasional Operasional Sains Inovator, Kharisma
Data Technology, Mul�
7.927.626.146 Medika Laoratory
Jumlah 10.687.642.647
Uang Muka Dana Bank
2 7.514.094.193 Karyawan
Perjalanan Dinas Operasional Operasional
Karyawan, Mitra
Harmoni Insurance,
Biaya Dibayar Dana Bank Lintas Nusantara
3 12.683.929.216
dimuka Operasional Operasional Property, PT Fajar Mas
Murni Pihak, Penyewa
Gedung (orang Pribadi)
c. Rincian jurnal yang timbul dari adanya peningkatan uang muka dan
biaya dibayar di muka yang disampaikan menggunakan format sebagai
berikut:
Jawaban:
No Tanggal Jurnal Deskripsi Akun Debit Kredit Deskripsi Transaksi
Uang Muka Aset 10.687.642.64
Jurnal untuk pembelian
Tetap 7
aset tetap
Bank 10.687.642.647
Periode Januari
1
s/d Maret 2025 Aset Tetap -
372.799.190
Bangunan Jurnal mencatat
Aset Tetap - penerimaan aset tetap
2.549.060.602
Peralatan
Page 20
Page 21
Aset Tetap -
394.433.497
Inventaris Kantor
Bank 1.485.428.075
Uang Muka Aset
1.830.865.214
Tetap
Uang Muka Jurnal untuk mencatat
7.514.094.193
Perjalanan Dinas uang muka perjalanan
Bank 7.514.094.193 dinas
Periode Januari
2
s/d Maret 2025
Perjalanan Dinas 2.285.965.353 Jurnal pembebanan atas
Uang Muka realisasi uang muka
2.285.965.353
Perjalanan Dinas perjalanan dinas
Biaya Dibayar 12.683.929.21
Periode Januari Jurnal untuk mencatat
3 dimuka 6
s/d Maret 2025 biaya dibayar dimuka
Bank 12.683.929.216
d. Status realisasi dari pembayaran uang muka dan biaya dibayar di muka
yang disampaikan menggunakan format tabel sebagai berikut:
Jawaban:
Rekening Status
Pihak Sisa
Deskripsi Sumber Untuk Realisasi
No Jumlah Penerima Pembayara
Transaksi Dana Pembayara Pembayar
Pembayaran n (Jika Ada)
n an
PT Merck
Chemical, PT
Trusur Unggul
Teknusa, PT
Bank Miftah
Dana IPO
Operasional Konstruksi, PT
Nusa Tri
Wisesa,PT
Uang Arista Elektrika
Muka 2,760,016,501 Indonesia
1 Pembayar
Pembelian Bestari Sarana 520,867,500
an DP
Aset Tetap Instrument,
Metacom
Karunia
Dana Bank Lestari, Ultima
Operasional Operasional Sains Inovator,
Kharisma Data
Technology,
Multi Medika
7,927,626,146 Laoratory
Jumlah 10,687,642,647
2 Uang Dana Bank 7,514,094,193 Karyawan Sudah -
Page 21
Page 22
Muka Operasional Operasional Dibayar
Perjalanan
Dinas
Karyawan,
Mitra Harmoni
Insurance,
Lintas
Biaya Nusantara
Dana Bank Sudah
3 Dibayar 12,683,929,216 Property, PT -
Operasional Operasional Dibayar
dimuka Fajar Mas
Murni Pihak,
Penyewa
Gedung (orang
Pribadi)
e. Prosedur bisnis yang diterapkan Perseroan untuk memastikan realisasi
dari pembayaran uang muka dan pengendalian intern yang diterapkan
Perseroan atas prosedur bisnis tersebut.
Jawaban:
Perseroan menerapkan prosedur yang terstruktur untuk memastikan
realisasi pembayaran uang muka, baik untuk pembelian barang/jasa
maupun kebutuhan operasional seperti perjalanan dinas. Setiap pengajuan
uang muka dilengkapi dokumen pendukung dan melalui proses persetujuan
berjenjang sesuai batas kewenangan.
Uang muka atas pembelian barang atau jasa dicatat sebagai aset lancar dan
aset tidak lancar dan direklasifikasi menjadi persediaan, aset tetap, atau
beban setelah barang atau jasa diterima. Kebijakan ini sesuai dengan PSAK
yang berlaku.
Dari sisi pengendalian intern, Perseroan menjalankan verifikasi dokumen,
pembatasan otorisasi, pencatatan dalam sistem akuntansi, dan pemantauan
berkala oleh tim keuangan, guna memastikan seluruh uang muka digunakan
sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
8. Berdasarkan CALK 21 Perpajakan, terdapat informasi peningkatan pajak
dibayar di muka untuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp758,04 juta
dan penurunan utang pajak PPN sebesar Rp1,40 miliar. Atas informasi
tersebut, Perseroan agar menjelaskan latar belakang dari peningkatan pada
akun-akun pajak dibayar di muka dan penurunan utang pajak PPN.
Jawaban:
Per 31 Maret 2025, saldo utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami
penurunan sebesar Rp1,4 miliar dibandingkan dengan posisi per 31 Desember
2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang PPN dari
periode sebelumnya serta mekanisme kompensasi (net-off) antara PPN keluaran
dan PPN masukan. Perlu diinformasikan bahwa saldo PPN keluaran tersebut
merupakan saldo milik Jammin (anak perusahaan).
Page 22
Page 23
Selain itu, per 31 Maret 2025, saldo Pajak Dibayar Dimuka atas PPN mencatat
kenaikan sebesar Rp758 juta dibandingkan dengan posisi per 31 Desember
2024. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh mekanisme kompensasi (net off) antara
PPN keluaran dan PPN masukan. Perlu diinformasikan bahwa saldo Pajak
Dibayar Dimuka tersebut merupakan saldo milik PT MUTU.
9. Berdasarkan keterbukaan informasi mengenai risalah hasil rapat umum para
pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang diumumkan Perseroan pada
tanggal 30 April 2025, terdapat informasi perubahan penggunaan sisa dana
hasil penawaran umum perdana saham. Dari sisa dana sebesar Rp31,6
miliar, sebesar Rp20,5 miliar dialihkan penggunaannya untuk menambah
alokasi operational expenditures dan sebesar Rp4 miliar dialihkan
penggunaannya untuk menambah alokasi capital expenditures berupa
peralatan Laboratorium Halal. Atas informasi tersebut, Perseroan agar
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Latar belakang perubahan penggunaan dana sisa hasil penawaran
umum perdana saham, termasuk pertimbangan yang diambil Perseroan
untuk melakukan penggunaan dana sisa hasil penawaran umum;
b. Rincian perubahan rencana penggunaan dana yang disampaikan melalui
format tabel sebagai berikut:
Perseroan agar menyampaikan informasi rinci mengenai tujuan
penggunaan dana sebelum dan sesudah adanya perubahan
penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham; dan
c. Estimasi dampak terhadap laporan keuangan dari perubahan
penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana saham yang
disampaikan melalui format sebagai berikut:
Page 23
Page 24
d. Analisis dampak dari perubahan penggunaan sisa dana hasil penawaran
umum perdana saham. Perseroan agar menjelaskan dampak terhadap
strategi usaha berdasarkan 3 (tiga) skema strategi Perseroan (Green
Economy, Shariah Economy, dan Digital Economy) dan kegiatan
operasional Perseroan dari perubahan tersebut;
e. Berdasarkan surat PT Mutuagung Lestari Tbk nomor
8869.77/EXT-MUTU/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Jawaban
Atas Permintaan Penjelasan Bursa, Perseroan menyampaikan bahwa
“target penggunaan CAPEX akan direalisasikan pada tahun 2025”.
Dengan adanya perubahan penggunaan sisa dana hasil penawaran
umum, Perseroan agar menyampaikan dampak terhadap pencapaian
proyeksi Perseroan.
Jawaban:
a. Latar belakang perubahan penggunaan dana sisa hasil penawaran
umum perdana saham, termasuk pertimbangan yang diambil Perseroan
untuk melakukan penggunaan dana sisa hasil penawaran umum;
Jawaban:
Perubahan penggunaan dana dari yang semula dialokasikan untuk belanja
modal (CAPEX) menjadi belanja operasional (OPEX) dilakukan berdasarkan
pertimbangan strategis dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana ekspansi
dan pengembangan operasional perusahaan.
Awalnya, dana IPO direncanakan untuk pembelian/pembangunan kantor guna
mendukung operasional laboratorium cabang. Namun, setelah dilakukan
evaluasi lebih lanjut, diputuskan bahwa opsi sewa kantor menjadi pilihan yang
lebih fleksibel dan efisien pada tahap awal. Keputusan ini mempertimbangkan
kebutuhan akan kecepatan dalam ekspansi, fleksibilitas terhadap perubahan
lokasi strategis, serta menghindari beban investasi besar di awal yang belum
tentu sebanding dengan kebutuhan jangka pendek. Dengan perubahan ini,
dana yang sebelumnya dialokasikan untuk CAPEX dapat dialihkan ke OPEX
yang bersifat lebih strategis dan berdampak langsung pada percepatan
operasional dan pertumbuhan bisnis. Dana tersebut digunakan untuk Biaya
perizinan, Penguatan dan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia),
Pembiayaan proses akreditasi, serta peningkatan kapasitas operasional
dalam mendukung ekspansi bisnis Perusahaan terkait :
Page 24
Page 25
● Percepatan skema Sertifikasi Halal.
● Pengembangan Skema Sertifikasi baru VPTI (Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Impor).
● Pengembangan Skema Sertifikasi baru yaitu Sustainable Biomass
Programme (SBP) dan Green Gold Label (GGL)
● Pengembangan Skema existing yaitu Sertifikasi CORSIA (Carbon
Offsetting and Reporting Scheme for International Aviation
b. Rincian perubahan rencana penggunaan dana yang disampaikan melalui
format tabel.
Perseroan agar menyampaikan informasi rinci mengenai tujuan
penggunaan dana sebelum dan sesudah adanya perubahan penggunaan
dana hasil penawaran umum perdana saham
Jawaban:
Tabel jawaban pada link google drive sebagai berikut:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13wR13cO-_xwgurF-YgWy-Lsz7DOwc
mgEvnVwpG2DxqQ/edit?gid=1939818849#gid=1939818849 lampiran 9b
c. Estimasi dampak terhadap laporan keuangan dari perubahan
penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana saham yang
disampaikan melalui format sebagai berikut:
Jawaban:
Estimasi dampak terhadap laporan keuangan dari perubahan penggunaan
sisa dana hasil penawaran umum perdana saham:
Tanggal
Deskripsi akun Debit (Rp) Kredit (Rp) Deskripsi
Jurnal
Aset tetap - Alat lab Untuk melakukan alat
1 Halal 4.000.000.000 laboratorium halal
Kas 4.000.000.000
Untuk keperluan sumberdaya
manusia terkait
Beban Gaji dan pengembangan skema VPTI,
2 tunjangan 5.000.000.000 Halal dan karbon
Kas 5.000.000.000
Untuk keperluan Pembiayaan
aktivitas lapangan, seperti
survei, verifikasi, dan
konsultasi teknis, biaya
perjalanan dinas dan
akomodasi auditor maupun
3 Beban Operasional 12.500.000.000 tenaga ahli ketiga skema
Page 25
Page 26
tersebut
Kas 12.500.000.000
Beban Administrasi Untuk keperluan adminstrasi
4 dan umum 3.000.000.000 skema halal, VPTI dan karbon
Kas 3.000.000.000
Total 24.500.000.000 24.500.000.000
Saat ini, Perseroan belum dapat menyampaikan informasi secara rinci
mengenai tanggal karena kegiatan pengadaan untuk pelaksanaan skema ini
belum sampai pada tahap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga per
31 Maret 2025.
Penggunaan dana akan tetap dilaporkan secara berkala dalam Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sesuai dengan aturan
POJK yang berlaku.
d. Analisis dampak dari perubahan penggunaan sisa dana hasil penawaran
umum perdana saham. Perseroan agar menjelaskan dampak terhadap
strategi usaha berdasarkan 3 (tiga) skema strategi Perseroan (Green
Economy, Shariah Economy, dan Digital Economy) dan kegiatan
operasional Perseroan dari perubahan tersebut;
Jawaban:
Dampak terhadap Strategi Usaha seperti yang telah disampaikan pada
RUPSLB Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025
adalah sebagai berikut:
1. Green Economy
Dana digunakan untuk mendukung pengembangan skema sertifikasi
energi terbarukan seperti Sustainable Biomass Programme (SBP) dan
Green Gold Label (GGL). Ini memperkuat posisi Perseroan di sektor
energi hijau dan mendukung target net-zero emissions.
2. Shariah Economy
Investasi sertifikasi halal nasional guna percepatan skema Sertifikasi
Halal baik untuk produk makanan dan minuman, kosmetik, farmasi,
maupun sektor lainnya.
3. Digital Economy
Meskipun perubahan dana IPO tidak secara khusus dialokasikan untuk
teknologi digital, penguatan SDM dan operasional yang didanai dari
OPEX diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung
kesiapan MUTU menghadapi peluang digitalisasi ke depan. Karena
tren digitalisasi yang berkembang di berbagai sektor juga menjadi
bagian dari arah pengembangan usaha Perseroan, terutama dalam
penyediaan sistem traceability untuk sumber daya alam.
Page 26
Page 27
Dampak terhadap Operasional:
Perubahan ini mempercepat:
● Pengembangan layanan baru seperti VPTI dan CORSIA.
● Penguatan SDM dan kesiapan cabang tanpa harus membeli gedung.
● Fleksibilitas dan efisiensi dalam operasional.
Perubahan penggunaan dana ini diharapkan dapat meningkatkan
kecepatan, efisiensi, dan kesiapan MUTU menghadapi kebutuhan pasar
dengan tetap menjaga transparansi dan kepentingan investor publik
e. Berdasarkan surat PT Mutuagung Lestari Tbk nomor
8869.77/EXT-MUTU/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Jawaban
Atas Permintaan Penjelasan Bursa, Perseroan menyampaikan bahwa
“target penggunaan CAPEX akan direalisasikan pada tahun 2025”.
Dengan adanya perubahan penggunaan sisa dana hasil penawaran
umum, Perseroan agar menyampaikan dampak terhadap pencapaian
proyeksi Perseroan.
Jawaban:
Sebagaimana telah disampaikan dalam surat Perseroan sebelumnya,
rencana realisasi CAPEX tahun 2025 tetap dijalankan, namun dengan
penyesuaian peruntukan dan besaran alokasi. Sebagian dana hasil
penawaran umum tetap digunakan untuk CAPEX sebesar Rp4 miliar,
khususnya untuk pengadaan alat laboratorium halal. Sisanya dialihkan ke
OPEX untuk mendukung operasionalisasi layanan baru yang telah
diproyeksikan memberikan kontribusi pendapatan secara langsung, Sertifikasi
Halal, VPTI, dan SBP, serta memperkuat kapasitas SDM dan efisiensi
operasional. Dengan demikian, rencana strategis tahun 2025 tetap terlaksana
dengan pendekatan yang lebih adaptif tanpa mengubah arah proyeksi
keuangan Perseroan.
Kinerja Perseroan pada kuartal I 2025 menunjukkan momentum awal yang
positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 18,7% dan laba bersih
sebesar 31,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Momentum ini menjadi dasar yang kuat untuk mendukung keberhasilan
implementasi strategi penggunaan dana IPO yang telah disetujui melalui
RUPSLB tanggal 30 April 2025.
Dengan demikian, Perseroan tetap berada pada jalur yang sejalan dengan
proyeksi kinerja tahun 2025, termasuk penguatan struktur aset serta realisasi
inisiatif strategis dalam kerangka Green Economy, Shariah Economy, dan
Digital Economy.
Page 27
Page 28
Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat diterima dengan
baik.
Hormat Kami,
PT Mutuagung Lestari Tbk
Wita Adelina Noer Putri
Head of Corporate Secretary
Page 28
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Jasa Mutu Mineral Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Merck Chemical
p.20 ×2
unresolved
org
PT Trusur Unggul Teknusa
p.20 ×2
unresolved
org
Bank Dana IPO
p.20
unresolved
org
PT Mi
p.20
unresolved
org
PT Operasional Nusa Tri Wisesa
p.20
unresolved
org
PT Arista Uang Muka
p.20
unresolved
org
PT Fajar Mas Murni Pihak
p.20
unresolved
org
PT Nusa Tri Wisesa
p.21
unresolved
org
PT MUTU.
p.23
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.