20250602_KAII_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31891013.pdf

Rekening PMN.
C. Proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan penggunaan dana penyertaan
modal negara yang tidak sesuai hingga mencapai Rp917,53 miliar.
1. Pemberitaan tersebut mengacu pada Laporan BPK IHPS II Tahun 2024 dimana pada proses
sebelumnya mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2023 di Kementrian BUMN
2.Kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Subsidi LRT Jabodebek Tahun 2023 Tanggal
16 Mei 2024 Oleh BPK dan KAI, terdapat Kurang Bayar Subsidi LRT Jabodebek oleh Pemerintah sebesar
Rp 424M dimana sebagian besar porsinya adalah untuk IDO sebesar Rp 317M.
3. Pada prosesnya KAI telah menerima sebagian porsi kurang bayar subsidi Tahun 2023 tersebut dari
Pemerintah yaitu sebesar Rp 279M, dimana porsi untuk IDO adalah sebesar Rp 223M. Penerimaan
tersebut langsung ditindaklanjuti oleh KAI dengan melakukan pemindahbukuan ke rekening PMN sebesar
Rp 223M dan telah tercermin pada Laporan PMN TA 2021 Triwulan IV Tahun 2024 PT KAI.
4. Hingga saat ini, KAI masih menunggu realisasi pemenuhan sisa Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023
yaitu sebesar Rp 144M (Rp 424M dikurangi Rp 279M), dimana sisa bagian porsi untuk IDO adalah
sebesar Rp 93M, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh KAI dengan pemindahbukuan kembali ke
Rekening PMN.
5.KAI akan terus berkoordinasi khususnya dengan Kementerian Perhubungan untuk realisasi sisa Kurang
Bayar Subsidi tersebut, sehingga pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana PMN TA 2021 dapat
tuntas secara menyeluruh.
D. Apakah penyertaan modal negara pada Perseroan termasuk dalam BPK juga mancatat dana PMN
kepada 9 BUMN sebesar Rp4,82 triliun tidak dapat dimanfaatkan dan belum ditetapkan peruntukkannya,
serta terdapat perubahan penggunaan PMN pada BUMN yang telah disetujui Menteri BUMN namun tidak
disetujui Menteri Keuangan.
Dalam perjalanan penyelesaian Proyek LRT Jabodebek, terdapat kemunduran operasional hingga 28
Agustus 2023 dan dalam hal penggunaan Dana PMN untuk pembayaran IDC tersebut terdapat
kemunduran pembayaran kepada kontraktor dan vendor lainnya sehingga mengakibatkan penyerapan
PMN untuk pembayaran IDC menjadi lebih rendah dari yang direncanakan, sehingga mengakibatkan sisa
dana PMN sebesar Rp 1,06T, sebagaimana tercermin pada Laporan PMN TA 2021 Triwulan IV Tahun
2024 PT KAI. Sebagaimana kami jelaskan pada poin b, sisa dana PMN tersebut akan bertambah apabila
terdapat realisasi sisa Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023 untuk porsi IDO sebesar Rp 93M. Pada Tanggal
16 Januari 2025, telah dilakukan pembahasan bersama Kementerian BUMN untuk rencana penggunaan
sisa Dana PMN tersebut melalui mekanisme perubahan penggunaan PMN sesuai dengan Peraturan
Menteri BUMN Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara. Saat ini KAI sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk dapat dilakukan Reviu
atas rencana penggunaan Dana PMN tersebut untuk kemudian dapat diusulkan kepada Kementerian
BUMN selaku RUPS. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada issue terkait sisa dana yang tidak
disetujui oleh Kementerian Keuangan, bahwa saat ini atas sisa dana PMN TA 2021 sedang dalam proses
persetujuan perubahan penggunaaan PMN yang sebelumnya akan dilakukan reviu terlebih dahulu oleh
BPKP.
E. Agar disampaikan alokasi penyertaan modal negara tersebut apakah telah sesuai dengan yang
ditetapkan Perseroan.
Alokasi penggunaan PMN sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perseroan didasarkan kajian
Bersama penggunaan PMN TA 2021 yang disusun Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Kemudian KAI juga secara rutin melaporakan pertanggungjawaban penggunaan Dana PMN secara
periodik (Triwulan) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri BUMN Per-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
F. Dampak adanya penyertaan modal negara yang tidak sesuai hingga Rp917,53 miliar terhadap
operasional dan non operasional Perseroan baik dari segi finansial dan non- finansial.
Sebagaimana kami jelaskan pada poin diatas, bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian Penggunaan Dana
PMN dimana KAI secara rutin melaporakan pertanggungjawaban penggunaan Dana PMN secara periodik
(Triwulan), dan hal tersebut selaras dengan Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Subsidi LRT
Jabodebek Tahun 2023, sehingga saat ini KAI masih menunggu menunggu realisasi pemenuhan sisa
Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023 untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh KAI dengan
pemindahbukuan kembali ke Rekening PMN. Secara keseluruhan atas hal tersebut, tidak terdapat
dampak signifikan dikarenakan perbebedaan alokasi pendanaan tersebut telah disesuaikan berdasarkan
hasil Berita Acara Pemeriksaan Subsidi LRT Jabodebek Tahun 2023 BPK untuk kemudian KAI menunggu
realisasi sisa Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023 oleh Pemerintah.
G. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi adanya penyertaan modal negara yang tidak
sesuai saat ini dan upaya yang memitigasi hal tersebut terjadi di masa depan.
Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan BPK dalam masa audit ataupun masa progress lanjut
terkaIt hasil rekomendasi pemeriksaan BPK sehingga diharapkan termitigasi dan tidak terjadi
ketidaktepatan yang sama atas penggunaan PMN. Kemudian KAI berupaya berkoordinasi bersama

          Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk segera merealisasikan sisa Kurang Bayar
          Subsidi Tahun 2023 sebagaimana terjadi pada tahun 2024 bahwa KAI telah menerima sebagian porsi
          kurang bayar subsidi Tahun 2023 tersebut dari Pemerintah yaitu sebesar Rp 279M, dimana porsi untuk
          IDO adalah sebesar Rp 223M kemudian langsung ditindaklanjuti oleh KAI dengan melakukan
          pemindahbukuan ke rekening PMN sebesar Rp 223M dan telah tercermin pada Laporan PMN TA 2021
          Triwulan IV Tahun 2024 PT KAI, sehingga masih tersisa Rp 93M yang belum terealisasi untuk kemudian
          akan dikoordinasikan lebih lanjut.
          H. Tindakan yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi ketidakpastian alokasi penyertaan modal negara
          dan sisa dana mengendap di rekening Perusahaan.
          Sisa dana yang mengendap di rekening perusahaan dilaporakan secara triwulanan ke Kementerian
          Keuangan dan Kementerian BUMN terkait saldo atas sisa dana PMN dan rencana penggunaanya.
          Adapun sisa dana PMN akan digunakan setelah proses reviu BPKP yang akan segera dilakukan dan
          persetujuan perubahan penggunaan sisa PMN oleh RUPS sebagaiamana tertuang pada Peraturan
          Menteri BUMN Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
          Badan Usaha Milik Negara .
  2.      Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
          perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

           PT KAI senantiasa berkoordinasi dengan para Stakeholder untuk memastikan tata kelola perusahaan dan
           dukungan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasi yang handal dan
           aman serta keberlangsungan proyek penugasan oleh Pemerintah.

Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Kereta Api Indonesia (Persero)




Raden Agus Dwinanto Budiadji

Executive Vice President Corporate Secretary




PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
Telepon : 022 4230031, Fax : 022 4203342, www.kai.id



Nama Pengirim                       Raden Agus Dwinanto Budiadji

Jabatan                             Executive Vice President Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu                   02-06-2025 19:35

Lampiran                            1. Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa .pdf


 Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak memerlukan tanda tangan
     karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
                   bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.              KG.204/VI/1/KA-2025

Issuer Name                            PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Issuer Code                            KAII

Attachment                             1

Subject                                Explanation for Mass Media


Recent Media Coverage


Referring to an explanation request by the Indonesia Stock Exchange through letter number S-05224/BEI.PP3/05-
2025 dated 28 Mei 2025 concerning Request for Explanation on Media Coverage related to:



            Name of Media                            News Headline                         Date

Bloomberg Technoz                          BPK Temukan Rp917 M Suntikan    27 May 2025
                                           Modal PT KAI Cs Tak Sesuai


We submit the explanation as follows :

   No                                                     Inquiries

    1.     Clarification of the truth of the news.

           A. Konfirmasi atas kebenaran pemberitaan tersebut.
           Pemberitaan dari media Bloomberg Technoz dengan judul BPK Temukan Rp 917M Suntikan Modal PT
           KAI Cs Tak Sesuai akan menimbulkan misinterpretasi apabila tidak ditinjau secara menyeluruh.
           Pemberitaan tersebut kurang tepat dikarenakan dalam pelaksanaannya yang terjadi adalah perbedaan
           interpretasi antar instansi mengenai waktu penggunaan dana PMN pada Proyek Strategis Nasional LRT
           Jabodebek. KAI juga telah secara aktif menindaklanjuti temuan tersebut melalui koordinasi dengan
           instansi terkait khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN
           untuk penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, dana yang
           penggunaannya menimbulkan perbedaan interpretasi tersebut telah disesuaikan melalui mekanisme
           kurang bayar subsidi sesuai dengan rekomendasi BPK dan arahan dari stakeholder KAI serta tidak
           terdapat unsur penyimpangan dalam penggunaan Dana PMN tersebut.
           B.Apabila pemberitaan tersebut benar, agar dijelaskan kronologi terdapatnya penyertaan modal negara
           yang tidak sesuai hingga Rp 917,53 miliar.
           Kronologis terjadinya perbedaan interpretasi atas penggunaan PMN tersebut adalah:
           1. Bahwa sebelumnya dapat kami jelaskan didalam kajian penggunaan PMN TA 2021 terdapat porsi
           pembayaran IDC (interest During Construction) sebesar Rp 1,8 T dari total PMN Rp 2,6 T. Penggunaan
           PMN porsi pembayaran IDC tersebut dilakukan hingga TW IV 2023,
           2. Bahwa sampai akhir tahun 2023 LRT Jabodebek belum menerima BATO (Berita Acara Tanggal
           Operasi) yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai penanda operasi LRT Jabodebek seperti yang
           tertuang di perjanjian konsesi, dimana BATO diterima oleh LRT Jabodebek pada tanggal 22 Februari
           tahun 2024 dengan tertanggal backdate 28 Agustus 2023. Sehingga oleh KAP (Kantor Akuntan Publik)
           dilakukan koreksi atas pembayaran IDC tersebut yang semula IDC menjadi IDO (Interest During
           Operation) sebesar Rp 317M sehingga mengakibatkan perbedaan alokasi pendanaan yang semula
           menggunakan PMN beralih menjadi menggunakan Subsidi.
           3.Hal tersebut telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Subsidi LRT Jabodebek
           Tahun 2023 Tanggal 16 Mei 2024 oleh BPK dan KAI, dimana terdapat Kurang Bayar Subsidi LRT
           Jabodebek oleh Pemerintah sebesar Rp 424M dimana sebagian besar porsinya adalah untuk IDO
           sebesar Rp 317M.
           4.Pada akhir tahun 2024, KAI telah menerima sebagian porsi kurang bayar subsidi Tahun 2023 tersebut
           dari Pemerintah yaitu sebesar Rp 279M, dimana porsi untuk IDO adalah sebesar Rp 223M. Penerimaan
           tersebut langsung ditindaklanjuti oleh KAI dengan melakukan pemindahbukuan ke rekening PMN sebesar
           Rp 223M dan telah tercermin pada Laporan PMN TA 2021 Triwulan IV Tahun 2024 PT KAI.
           5. Hingga saat ini, KAI masih menunggu realisasi pemenuhan sisa Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023
           yaitu sebesar Rp 144M (Rp 424M dikurangi Rp 279M), dimana sisa bagian porsi untuk IDO adalah
           sebesar Rp 93M, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh KAI dengan pemindahbukuan kembali ke
           Rekening PMN.

C. Proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan penggunaan dana penyertaan
modal negara yang tidak sesuai hingga mencapai Rp917,53 miliar.
1. Pemberitaan tersebut mengacu pada Laporan BPK IHPS II Tahun 2024 dimana pada proses
sebelumnya mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2023 di Kementrian BUMN
2.Kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Subsidi LRT Jabodebek Tahun 2023 Tanggal
16 Mei 2024 Oleh BPK dan KAI, terdapat Kurang Bayar Subsidi LRT Jabodebek oleh Pemerintah sebesar
Rp 424M dimana sebagian besar porsinya adalah untuk IDO sebesar Rp 317M.
3. Pada prosesnya KAI telah menerima sebagian porsi kurang bayar subsidi Tahun 2023 tersebut dari
Pemerintah yaitu sebesar Rp 279M, dimana porsi untuk IDO adalah sebesar Rp 223M. Penerimaan
tersebut langsung ditindaklanjuti oleh KAI dengan melakukan pemindahbukuan ke rekening PMN sebesar
Rp 223M dan telah tercermin pada Laporan PMN TA 2021 Triwulan IV Tahun 2024 PT KAI.
4. Hingga saat ini, KAI masih menunggu realisasi pemenuhan sisa Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023
yaitu sebesar Rp 144M (Rp 424M dikurangi Rp 279M), dimana sisa bagian porsi untuk IDO adalah
sebesar Rp 93M, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh KAI dengan pemindahbukuan kembali ke
Rekening PMN.
5.KAI akan terus berkoordinasi khususnya dengan Kementerian Perhubungan untuk realisasi sisa Kurang
Bayar Subsidi tersebut, sehingga pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana PMN TA 2021 dapat
tuntas secara menyeluruh.
D. Apakah penyertaan modal negara pada Perseroan termasuk dalam BPK juga mancatat dana PMN
kepada 9 BUMN sebesar Rp4,82 triliun tidak dapat dimanfaatkan dan belum ditetapkan peruntukkannya,
serta terdapat perubahan penggunaan PMN pada BUMN yang telah disetujui Menteri BUMN namun tidak
disetujui Menteri Keuangan.
Dalam perjalanan penyelesaian Proyek LRT Jabodebek, terdapat kemunduran operasional hingga 28
Agustus 2023 dan dalam hal penggunaan Dana PMN untuk pembayaran IDC tersebut terdapat
kemunduran pembayaran kepada kontraktor dan vendor lainnya sehingga mengakibatkan penyerapan
PMN untuk pembayaran IDC menjadi lebih rendah dari yang direncanakan, sehingga mengakibatkan sisa
dana PMN sebesar Rp 1,06T, sebagaimana tercermin pada Laporan PMN TA 2021 Triwulan IV Tahun
2024 PT KAI. Sebagaimana kami jelaskan pada poin b, sisa dana PMN tersebut akan bertambah apabila
terdapat realisasi sisa Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023 untuk porsi IDO sebesar Rp 93M. Pada Tanggal
16 Januari 2025, telah dilakukan pembahasan bersama Kementerian BUMN untuk rencana penggunaan
sisa Dana PMN tersebut melalui mekanisme perubahan penggunaan PMN sesuai dengan Peraturan
Menteri BUMN Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara. Saat ini KAI sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk dapat dilakukan Reviu
atas rencana penggunaan Dana PMN tersebut untuk kemudian dapat diusulkan kepada Kementerian
BUMN selaku RUPS. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada issue terkait sisa dana yang tidak
disetujui oleh Kementerian Keuangan, bahwa saat ini atas sisa dana PMN TA 2021 sedang dalam proses
persetujuan perubahan penggunaaan PMN yang sebelumnya akan dilakukan reviu terlebih dahulu oleh
BPKP.
E. Agar disampaikan alokasi penyertaan modal negara tersebut apakah telah sesuai dengan yang
ditetapkan Perseroan.
Alokasi penggunaan PMN sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perseroan didasarkan kajian
Bersama penggunaan PMN TA 2021 yang disusun Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Kemudian KAI juga secara rutin melaporakan pertanggungjawaban penggunaan Dana PMN secara
periodik (Triwulan) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri BUMN Per-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
F. Dampak adanya penyertaan modal negara yang tidak sesuai hingga Rp917,53 miliar terhadap
operasional dan non operasional Perseroan baik dari segi finansial dan non- finansial.
Sebagaimana kami jelaskan pada poin diatas, bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian Penggunaan Dana
PMN dimana KAI secara rutin melaporakan pertanggungjawaban penggunaan Dana PMN secara periodik
(Triwulan), dan hal tersebut selaras dengan Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Subsidi LRT
Jabodebek Tahun 2023, sehingga saat ini KAI masih menunggu menunggu realisasi pemenuhan sisa
Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023 untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh KAI dengan
pemindahbukuan kembali ke Rekening PMN. Secara keseluruhan atas hal tersebut, tidak terdapat
dampak signifikan dikarenakan perbebedaan alokasi pendanaan tersebut telah disesuaikan berdasarkan
hasil Berita Acara Pemeriksaan Subsidi LRT Jabodebek Tahun 2023 BPK untuk kemudian KAI menunggu
realisasi sisa Kurang Bayar Subsidi Tahun 2023 oleh Pemerintah.
G. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi adanya penyertaan modal negara yang tidak
sesuai saat ini dan upaya yang memitigasi hal tersebut terjadi di masa depan.
Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan BPK dalam masa audit ataupun masa progress lanjut
terkaIt hasil rekomendasi pemeriksaan BPK sehingga diharapkan termitigasi dan tidak terjadi
ketidaktepatan yang sama atas penggunaan PMN. Kemudian KAI berupaya berkoordinasi bersama
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk segera merealisasikan sisa Kurang Bayar

            Subsidi Tahun 2023 sebagaimana terjadi pada tahun 2024 bahwa KAI telah menerima sebagian porsi
            kurang bayar subsidi Tahun 2023 tersebut dari Pemerintah yaitu sebesar Rp 279M, dimana porsi untuk
            IDO adalah sebesar Rp 223M kemudian langsung ditindaklanjuti oleh KAI dengan melakukan
            pemindahbukuan ke rekening PMN sebesar Rp 223M dan telah tercermin pada Laporan PMN TA 2021
            Triwulan IV Tahun 2024 PT KAI, sehingga masih tersisa Rp 93M yang belum terealisasi untuk kemudian
            akan dikoordinasikan lebih lanjut.
            H. Tindakan yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi ketidakpastian alokasi penyertaan modal negara
            dan sisa dana mengendap di rekening Perusahaan.
            Sisa dana yang mengendap di rekening perusahaan dilaporakan secara triwulanan ke Kementerian
            Keuangan dan Kementerian BUMN terkait saldo atas sisa dana PMN dan rencana penggunaanya.
            Adapun sisa dana PMN akan digunakan setelah proses reviu BPKP yang akan segera dilakukan dan
            persetujuan perubahan penggunaan sisa PMN oleh RUPS sebagaiamana tertuang pada Peraturan
            Menteri BUMN Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
            Badan Usaha Milik Negara .
   2.      Other important material information / events that can affect going concern of the company and the
           company's stock price.

           PT KAI senantiasa berkoordinasi dengan para Stakeholder untuk memastikan tata kelola perusahaan dan
           dukungan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasi yang handal dan aman
           serta keberlangsungan proyek penugasan oleh Pemerintah.

Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
PT Kereta Api Indonesia (Persero)




Raden Agus Dwinanto Budiadji

Executive Vice President Corporate Secretary




PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
Phone : 022 4230031, Fax : 022 4203342, www.kai.id



Sender Name                         Raden Agus Dwinanto Budiadji

Function                            Executive Vice President Corporate Secretary

Date and Time                       02-06-2025 19:35

Attachment                          1. Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa .pdf


    This is an official document of PT Kereta Api Indonesia (Persero) that does not require a signature as it was
  generated electronically by the electronic reporting system. PT Kereta Api Indonesia (Persero) is fully responsible
                                  for the information contained within this document.