Back to announcement
20250520_SUPR_Transaksi Material Tanpa Persetujuan RUPS_31887561_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review SUPRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Jakarta, 20 Mei 2025 /
Jakarta, May 20, 2025
Nomor/ Number: 031/DIR-STP/V/2025
Kepada Yth./ To:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710
Up.: Yth. Bpk. Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market
Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction
Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK
31”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang
Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”), dengan ini kami, PT Solusi
Tunas Pratama Tbk (“Perseroan”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material
sebagai berikut:
To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or
Facts by Issuers or Public Companies (“POJK 31”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-
00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii)
Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And
Alteration Of Business Activities (“POJK 17”) and (iv) Financial Services Authority Rule
No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“POJK 42”), we, PT
Solusi Tunas Pratama Tbk (the “Company”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as
follows:
Nama Emiten atau Perusahaan
Publik/ Name of the Issuer or Public PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.
:
Company (Perseroan) / (Company)
Bidang Usaha/ Business activities : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi
independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan
penyewaan site telekomunikasi./ Independent
telecommunication support infrastructure services provider
which includes provision, management, and rental of
telecommunication site
1
Page 2
Telepon / Telephone : (6221) 5794-0688
Faksimili / Facsimile : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@stptower.com
1. Tanggal kejadian/ 20 Mei 2025 / May 20, 2025
Date of occurrence
2. Pihak dalam Transaksi / Parties to 1. Perseroan;/ The Company;
the Transaction 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
(“Protelindo”);
3. PT Iforte Solusi Infotek (“Iforte”);
4. PT BIT Teknologi Nusantara (“BIT”)
5. PT Varnion Technology Semesta (“VTS”)
6. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“IBST”)
7. PT Iforte Payment Infrastructure (“IPAY”); dan/and
8. PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“Bank”)
3. Objek dan Nilai Transaksi/ Object Pada tanggal 20 Mei 2025, Bank sebagai pemberi
and Value of the Transaction pinjaman, serta Perseroan, Protelindo, Iforte, BIT, VTS,
IBST dan IPAY sebagai para peminjam (“Para
Peminjam”) Perubahan Pertama atas Perubahan dan
Pernyataan Kembali tertanggal 22 Oktober 2024 atas
Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0122 tanggal 8
Desember 2021 (“Perjanjian Fasilitas”). / On May 20,
2025, Bank as the lender, and the Company, Protelindo,
Iforte, BIT, VTS, IBST and IPAY as the borrowers
(“Borrowers”) First Amendment to the Amendment and
Restatement dated October 22, 2024 to the Facility
Agreement No. BTPN/NS/0122 dated December 8, 2021
(“Facility Agreement”).
Berikut adalah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian
Fasilitas: / The following are the terms and conditions
under the Facility Agreement:
1) Komitment / Commitment:
Rp4.000.000.000.000,- (“Total Fasilitas”) dengan
rincian sebagai berikut: / IDR4,000,000,000,000.-
(“Total Facility”) with the following details:
(a) Maksimum sebesar Rp4.000.000.000.000 atau
nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat (“AS$”) dan Japanese Yen (“JPY”) yang
tersedia untuk Protelindo;/ Maximum of
IDR4,000,000,000,000, - or the equivalent
amount in United States Dollars (“USD”) and
Japanese Yen (“JPY”) made available to
Protelindo;
2
Page 3
(b) Maksimum sebesar Rp1.400.000.000.000, -
atau nilai setaranya dalam mata uang AS$ yang
tersedia untuk Perseroan/ Maximum of
IDR1,400,000,000,000 or the equivalent
amount in USD made available to the
Company;
(c) Maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,-
atau nilai setaranya dalam mata uang AS$
yang tersedia untuk Iforte / Maximum of
IDR3,000,000,000,000.- or the equivalent
amount in USD made available to Iforte;
(d) Maksimum sebesar Rp400.000.000.000, - atau
nilai yang setara dalam mata uang AS$ yang
tersedia untuk BIT / Maximum of
IDR400,000,000,000. or the equivalent amount
in USD made available to BIT.
(e) Maksimum sebesar Rp35.000.000.000,- yang
tersedia untuk VTS / Maximum of
IDR35,000,000,000.- made available to VTS.
(f) Maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,-
yang tersedia untuk IBST / Maximum of
IDR1.000,000,000,000.- made available to
IBST.
(g) Maksimum sebesar Rp100.000.000.000,-
yang tersedia untuk IPAY / Maximum of
IDR100,000,000,000.- made available to IPAY.
Seluruh penarikan fasilitas tersebut tidak boleh
melebih Total Fasilitas./ All withdrawals of the
facility shall not exceed the Total Facility.
2) Periode Ketersediaan/Availability Period: 20 Mei
2025 sampai dengan 30 April 2026 / May 20, 2025
until April 30, 2026.
3) Para Peminjam bertanggung jawab secara
tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh
kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas / The
Borrowers are jointly liable for the obligations
under the Facility Agreement.
4) Perjanjian Fasilitas diatur dan tunduk pada hukum
negara Republik Indonesia/The Facility
Agreement is made and governed in accordance
with the laws of Republic of Indonesia
3
Page 4
4 Penjelasan, Pertimbangan dan Transaksi ini dilakukan untuk membiayai kebutuhan
Alasan dilakukannya Transaksi korporasi umum (general corporate purpose) Para
Material/ Peminjam, termasuk namun tidak terbatas pada
Explanation, Considerations and kebutuhan modal kerja. Struktur Perjanjian Fasilitas
Reasons for Material Transactions sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan Para
Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan
kondisi yang lebih baik. /The transaction is made to provide
funding for general corporate purposes of the Borrowers,
including but not limited to working capital needs. The
financing structure as stated above will facilitate the
Borrowers to obtain a preferable financing terms and
conditions.
5 Hubungan sifat afiliasi dari para a. Perseroan/the Company;
pihak yang melakukan Transaksi b. Protelindo, merupakan pemegang 97,33% saham
Material/ The affiliation relation of yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
the parties conducting Material Perseroan;/ Protelindo is the holder of 97.33% of the
Transactions issued and paid-up shares in the Company;
c. Iforte, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya
dimiliki Protelindo;/ Iforte, a company whose 100%
shares owned by Protelindo;
d. BIT, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya
dimiliki secara tidak langsung oleh Iforte / BIT,
company whose 100% shares are indirectly owned by
Iforte;
e. VTS, merupakan perusahaan yang 60% sahamnya
dimiliki secara langsung oleh Iforte/ VTS, a company
whose 60% shares are owned directly by Iforte;
f. IBST, merupakan perusahaan yang 99,98%
sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; / IBST,
a company of Iforte whose 99,98% shares are owned
directly by Iforte;
g. IPAY, merupakan perusahaan yang 77,26%
sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; / IPAY,
a company whose 77,26% shares are owned directly
by Iforte;
h. Bank, merupakan lembaga perbankan pemberi
pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi
dengan Para Peminjam/ Bank is a bank which is non-
affiliated party of each the Borrowers
4
Page 5
6. Dampak kejadian, informasi atau Pelaksanaan atas Perjanjian Fasilitas tersebut tidak
fakta material tersebut terhadap memiliki dampak negatif material yang merugikan
kegiatan operasional, hukum, terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan,
kondisi keuangan, atau atau kelangsungan usaha Perseroan / The performance of
kelangsungan usaha Emiten atau such Facility Agreement does not have a negative material
Perusahaan Publik/ impact to the operational, legal, financial condition or
The impact of such event, continuity of the Company's business.
information or material facts
towards operational activities, legal,
financial condition, or business
continuity of the Issuer or Public
Company
7. Keterangan lain-lain/ 1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan
Other information transaksi material sebagaimana dimaksud dalam
POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi
yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan
berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang
diaudit per tanggal 31 Desember 2024 Transaksi
merupakan transaksi material yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan
(c) POJK 17/ The execution of Facility Agreement is a
material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the
value of the Transaction exceeds 20% of the
Company's equity based on the Company's audited
Financial Statement as of December 31, 2024. The
Transaction is a material transaction that is exempted
under Article 11 letter (b) and (c) of POJK 17.
2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan
transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / The
execution of the Facility Agreement is an affiliated
transaction as referred to:
(i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu
transaksi pinjaman yang diterima secara
langsung dari bank; / in Clause 6 section (1) letter
(d) i.e., a loan received directly from banks;
(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu
transaksi pemberian jaminan kepada bank atas
pinjaman yang diterima secara langsung oleh
Perusahaan Terbuka atau Perusahaan
Terkendali / Clause 6 section (1) letter (e) of
POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to
bank in relation to the loan agreement granted to
the Issuer or its subsidiaries.
Page 6
3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi
benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana
diatur dalam POJK 42 / The Transaction is not a
conflict-of-interest transaction of the Company as
referred to POJK 42.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / The Board of Commissioners
and Directors of the Company hereby declares that:
1. Perjanjian Fasilitas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan
sebagaimana diatur dalam POJK 42/ The Facility Agreement is not a conflict-of-interest
transaction of the Company as referred to POJK 42.
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak
menyesatkan/ This Disclosure contains material information which is true and not misleading.
Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan
ketentuan dalam POJK 31 / According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply
with provision under OJK Rule 31.
Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / Thus we convey the above
information and explanation.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.
Hormat kami / Best Regards,
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.
Signed by Hartono Tanuwidjaja (RT0047)
Signed at May 20, 2025 16:23:25
____________________
Hartono Tanuwidjaja
Sekretaris Perusahaan
Tembusan / Copy:
1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
1585 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}