Skip to content
Back to announcement

20250520_MINA_Penyampaian Bukti Iklan_31887269_lamp1.pdf

Other Text extracted MINA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
6                                                                                                                                                                                                                                                                                         HARIAN EKONOMI NERACA SELASA, 20 MEI 2025


MAKRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BURSA & FINANSIAL

Swasta Diminta Bikin                                                                                                                                                                                                                                                                         Danantara Gandeng Lembaga
Pusat Logistik Berikat                                                                                                                                                                                                                                                                       Global, Dorong Akselerasi
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ekonomi Hijau dan Digital
di Indonesia Timur
                                                                                                                                                                                                                                                                                             NERACA
NERACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata
     Jakarta – Pemerintah mengajak pelaku usaha swasta                                                                                                                                                                                                                                       Nusantara (Danantara) Indonesia kembali mene-
untuk membuka Pusat Logistik Berikat (PLB) di wilayah                                                                                                                                                                                                                                        gaskan komitmennya dalam mendukung pertumbu-
timur Indonesia. Direktur Jenderal Bea dan Cukai                                                                                                                                                                                                                                             han ekonomi nasional melalui kerja sama strategis den-
Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemer-                                                                                                                                                                                                                                             gan entitas global. Salah satu langkah konkret dilakukan
intah memiliki banyak program di wilayah timur yang                                                                                                                                                                                                                                          dengan menggandeng U.S. International Development
bisa menjadi potensi bagi swasta, seperti food estate                                                                                                                                                                                                                                        Finance Corporation (USDFC), guna mendorong pem-
dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Papua. Pe-                                                                                                                                                                                                                                               bangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor tran-
merintah juga akan melengkapi fasilitas pendukung                                                                                                                                                                                                                                            sisi energi dan transformasi digital.
lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dalam pertemuan yang berlangsung di Kedutaan
     “Ada dua sisi, bisa jadi PLB di timur itu dibangun                                                                                                                                                                                                                                      Besar RI di Washington D.C., Amerika Serikat, CEO Da-
pelaku usaha wilayah barat dan tengah atau pelaku us-                                                                                                                                                                                                                                        nantara Indonesia, Rosan Roeslani, melakukan audi-
aha timur membangun investasi di wilayah mereka                                                                                                                                                                                                                                              ensi dengan Chief of Staff and Head of Investments US-
sendiri. Tentunya dua konstituen ini bisa kami mainkan                                                                                                                                                                                                                                       DFC, Conor Coleman. Diskusi tersebut fokus memba-
untuk promosi mereka,” kata Askolani dalam Rapat De-                                                                                                                                                                                                                                         has peluang pendanaan internasional untuk proyek-
ngar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di                                                                                                                                                                                                                                              proyek prioritas nasional.
Jakarta, Senin (19/5).                                                                                                                                                                                                                                                                            Kolaborasi ini dipandang penting dalam membu-
     Seiring dengan itu, pemerintah juga akan meng-                                                                                                                                                                                                                                          ka akses Indonesia terhadap skema pembiayaan berba-
galakkan sosialisasi kepada pelaku usaha lokal untuk                                                                                                                                                                                                                                         sis dampak (impact investment) yang tengah menjadi
melakukan investasi dan pembangunan di wilayah tem-                                                                                                                                                                                                                                          tren di tingkat global. “Kami melihat Indonesia memi-
pat mereka berada. Kepala Badan Kebijakan Fiskal                                                                                                                                                                                                                                             liki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hi-
(BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan pe-                                                                                                                                                                                                                                               jau dan digital. Kemitraan yang solid akan membuka
merintah juga akan membuat kebijakan yang lebih afir-                                                                                                                                                                                                                                        peluang lebih luas bagi skema pembiayaan inovatif yang
matif untuk pembangunan PLB di wilayah timur                                                                                                                                                                                                    NERACA/Antarafoto/Asprilla Dwi Adha/rwa      memiliki dampak langsung bagi pembangunan berke-
Indonesia.                                                                                PEMPROV DKI TARGETKAN KETERISIAN 1.530 LOWONGAN MELALUI BURSA KERJA : Pencari kerja antre saat Bursa Kerja Jakarta                                                                                 lanjutan,” ujar Conor Coleman.
     Untuk diketahui, pemerintah memberikan berba-                                        di GOR Ciracas, Jakarta, Senin (19/5/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini menargetkan sebanyak 1.530 orang                                                                                  Langkah Danantara ini sejalan dengan semangat
gai fasilitas bagi perusahaan yang terlibat di PLB. Salah                                 bisa mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja yang diadakan rutin setiap bulan di tingkat kecamatan.                                                                                              pemerintah untuk memanfaatkan peluang global de-
satunya fasilitas fiskal, di mana pelaku usaha bisa men-                                                                                                                                                                                                                                     mi memperkuat ekonomi dalam negeri. Bahkan, Pre-
dapat penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak                                                                                                                                                                                                                                            siden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam berbagai ke-

                                                                                          Pentingnya Transparansi Pengelolaan Dana Haji
pertambahan nilai (PPN) dan PPN impor, serta tidak                                                                                                                                                                                                                                           sempatan menyampaikan pentingnya kerja sama in-
dipungut PPN atas pemasukan dari dalam negeri.                                                                                                                                                                                                                                               ternasional dalam mendorong transformasi ekonomi
     Menurut Askolani, barang di PLB tidak akan dike-                                                                                                                                                                                                                                        yang inklusif dan berkelanjutan.
nakan bea masuk sebelum keluar dari wilayah PLB. Te-                                                                                                                                                                                                                                              Di sisi lain, dukungan dari dalam negeri pun terus
tapi, ketika barang beredar dan diperjualbelikan di do-                                   Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul                                                          bisa per kota. Perlu dije-                   terus berupaya menurunk-                          mengalir. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro,
mestik, maka barang terkait akan dikenakan seluruh ke-                                                                                                                                        laskan ke masyarakat peng-                   an ongkos ibadah haji den-                        memberikan apresiasi terhadap langkah Danantara
wajiban kepabeanan dan pajak.                                                             Fikri Faqih mengingatkan Badan Pengelola                                                            gunaan dana keuangan ha-                     gan perkiraan biaya ideal                         yang juga tengah mengoptimalkan pengelolaan aset ne-
     Fasilitas lain yaitu barang pelaku usaha dapat ditim-                                Keuangan Haji (BPKH) mengenai pentingnya                                                            ji agar lebih jelas dan dike-                maksimal Rp85 juta untuk                          gara, termasuk aset sitaan BLBI dan Bank Tanah. “Ini
bun selama tiga tahun dengan mendapatkan fasilitas.                                       transparansi dan sosialisasi masif seputar                                                          tahui," ucap Fikri.                          musim haji berikutnya.                            adalah langkah strategis dalam rangka mempercepat
Mereka juga bisa menimbun barang impor, ekspor, dan                                                                                                                                                Diketahui, Biaya Pe-                    "Hitungan kita kemarin itu                        optimalisasi aset negara yang selama ini idle atau belum
transhipment dengan penangguhan ketentuan pem-                                            pengelolaan dana haji kepada masyarakat.                                                            nyelenggaraan Ibadah Haji                    bisa Rp85 juta ke bawah,"                         memberikan nilai tambah signifikan bagi negara,”
batasan.                                                                                                                                                                                      (BPIH) 2025 disepakati oleh                  katanya.                                          katanya.
     Pengusaha juga mendapatkan fasilitas terkait pen-                                    „ NERACA                                        penggunaan dana keuan-                              DPR dan pemerintah sebe-                          Bahkan, angka tersebut                            Fauzi menegaskan bahwa pengelolaan aset oleh
gawasan mandiri, status kepemilikan barang, kegiatan                                                                                      gan haji menjadi lebih jelas                        sar Rp89,4 juta dan calon ja-                masih bisa diturunkan lagi                        Danantara harus mengedepankan prinsip tata kelola
sederhana, fleksibilitas pengeluaran, hingga penyele-                                         "Misalkan, Biaya Per-                       dan diketahui masyarakat,"                          maah haji membayar Biaya                     apabila rencana pendirian                         yang baik. “Ini penting karena menyangkut aset negara,
saian impor sementara.                                                                    jalanan Ibadah Haji (Bipih)                     kata dia.                                           Perjalanan Ibadah Haji                       Kampung Haji Indonesia di                         maka proses valuasi, pengalihan, hingga pemanfaatan-
     Berdasarkan catatan Kemenkeu, PLB berdampak                                          tahun ini Rp89 juta, semen-                          Pernyataan tersebut                            (Bipih) sebesar Rp55,4 juta                  Arab Saudi dapat terwujud,                        nya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan
pada efisiensi, di mana biaya impor bisa ditekan hing-                                    tara nilai manfaatnya ada                       pun telah disampaikan Fikri                         per orang.                                   serta pengurangan durasi                          secara hukum dan publik,” lanjutnya.
ga 75,68 persen dan efisiensi waktu hingga 81,58 persen,                                  sekitar Rp33 juta. Itu harus                    saat menghadiri Sosialisasi                              Komposisi BPIH itu ter-                 waktu jamaah di Tanah Suci                             Ia juga berharap sinergi antarlembaga tetap dijaga
sebagaimana hasil survei pada 2023.                                                       dijelaskan oleh BPKH se-                        Keuangan Haji perdana                               diri atas biaya yang bersum-                 dari 41 hari menjadi 31 hari.                     agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara
     Kemudian, nilai ekspor barang melalui/dari PLB ju-                                   cara transparan dan disosi-                     yang diselenggarakan BP-                            ber dari nilai manfaat pen-                  "Kalau Kampung Haji                               Danantara dengan instansi seperti Kementerian Ke-
ga menunjukkan tren peningkatan. Pada kuartal I-2025,                                     alisasikan supaya masya-                        KH di Tegal, Jawa Tengah.                           gelolaan keuangan haji per                   Indonesia dan penguran-                           uangan, BPN, maupun Satgas BLBI.
misalnya, nilai bea keluar dan devisa meningkat mas-                                      rakat tahu," kata Fikri seper-                  Legislator dari daerah pe-                          jamaah rata-rata sebesar                     gan durasi ini terwujud, ma-                           “Pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan
ing-masing sebesar 188,8 persen dan 17,48 persen di-                                      ti dikutip dari keterangan                      milihan (Dapil) IX Jateng                           Rp33.978.508,01 atau sebe-                   ka ongkos hajinya bisa di                         kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata di-
bandingkan kuartal I-2024.Q bari                                                          yang diterima di Jakarta,                       tersebut juga menyatakan                            sar 38 persen dari rata-rata                 bawah Rp70 juta," sebut                           komersialisasi. Harus ada dampak sosial-ekonomi yang
                                                                                          Senin (19/5).                                   menyambut positif kegiatan                          BPIH 2025. Lalu, Bipih rata-                 Romo Muhammad Syafi'i.                            inklusif bagi rakyat,” tegasnya.Q bari
                                                                                              Menurut dia, keterbu-                       sosialisasi yang diinisiasi                         rata per jamaah sebesar                           Ia menjelaskan saat ini
Satgas PHK Belum                                                                          kaan informasi menjadi
                                                                                          kunci utama untuk meng-
                                                                                                                                          oleh BPKH bekerja sama
                                                                                                                                          dengan Komisi VIII DPR RI
                                                                                                                                                                                              Rp55.431.750,78 atau sebe-
                                                                                                                                                                                              sar 62 persen dari BPIH Haji
                                                                                                                                                                                                                                           masih terdapat selisih yang
                                                                                                                                                                                                                                           cukup besar antara dana                           Pemerintah Pertimbangkan
Juga Terbentuk                                                                            hindari kesalahpahaman
                                                                                          publik sekaligus memban-
                                                                                                                                          itu.
                                                                                                                                               Dia menilai kegiatan se-
                                                                                                                                                                                              2025. Biaya itu dialokasikan
                                                                                                                                                                                              untuk pembiayaan pener-
                                                                                                                                                                                                                                           efisiensi yang diputuskan
                                                                                                                                                                                                                                           oleh panitia haji dengan re-                      Pemanfaatan PLTN Terapung
NERACA
                                                                                          gun kepercayaan terhadap
                                                                                          lembaga pengelola keuan-
                                                                                                                                          rupa sangat baik dan perlu
                                                                                                                                          ditingkatkan intensitasnya
                                                                                                                                                                                              bangan, biaya akomodasi
                                                                                                                                                                                              jamaah di Makkah serta
                                                                                                                                                                                                                                           al cost. Artinya, masih ada
                                                                                                                                                                                                                                           peluang atau celah me-
                                                                                                                                                                                                                                                                                             untuk Wilayah Timur
                                                                                          gan haji tersebut.                              hingga menjangkau seluruh                           Madinah, dan biaya hidup                     nekan biaya haji kembali tu-
     Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto un-                                          "Jangan sampai ada isu                      kabupaten dan kota di tanah                         saat haji.                                   run dari yang dibayarkan                          NERACA
tuk membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan                                             dana digunakan untuk in-                        air. "Saya menilai kegiatan                              Sebelumnya,       Wakil                 calon jamaah haji pada saat
Kerja (Satgas PHK) belum juga terbentuk. Menurut                                          frastruktur yang tidak terkait                  seperti ini sangat baik dan                         Menteri Agama (Wamenag)                      ini. "Jadi, masih besar kemu-                          Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mi-
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), wacana                                            langsung dengan kepentin-                       perlu terus ditingkatkan. Ini                       Romo Muhammad Syafi'i                        ngkinan kita menekan harga                        neral (ESDM) mempertimbangkan pemanfaatan pem-
pembentukan Satgas PHK masih dikomunikasikan de-                                          gan haji atau Kementerian                       perdana digelar dengan 200                          menyebut pemerintah ber-                     sampai dapat biaya sesung-                        bangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung untuk
ngan pemangku kepentingan lainnya.                                                        Agama. Dengan sosialisasi,                      peserta, ke depan mungkin                           sama pihak terkait masih                     guhnya," ujar dia. Q bari                         daerah terpencil di Indonesia Timur, yang selama ini
     “Satgas PHK-nya itu sedang dikomunikasikan den-                                                                                                                                                                                                                                         bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar
gan beberapa kementerian, tentunya. Nantinya seper-                                                                                                                                                                                                                                          minyak (BBM).
ti apa, kita tunggu saja,” kata Direktur Kelembagaan dan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (KP-                                          Minat Investor ke SBN Dinilai Makin Tinggi                                                                                                                                                              “Pemerintah juga mempertimbangkan peman-
                                                                                                                                                                                                                                                                                             faatan PLTN floating (terapung) untuk daerah terpen-
PHI) Kemnaker C. Heru Widianto saat ditemui di Ja-                                                                                                                                                                                                                                           cil di Indonesia Timur,” ujar Direktur Jenderal Ketena-
karta, Senin (19/5).                                                                      NERACA                                          Ini banyak terjadi khusus-                              Mengingat hubungan                       Mulyani Indrawati sebe-                           galistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu, di-
     Lebih lanjut, Heru mengatakan pembentukan Sat-                                                                                       nya dalam satu bulan ter-                           terbalik antara harga SUN                    lumnya menyampaikan ki-                           kutip dari laman resminya dari Jakarta, Senin (19/5).
gas PHK diharapkan dapat menjadi langkah pemerin-                                              Jakarta – Kepala Badan                     akhir,” kata Febrio dalam                           dan yield, maka penurunan                    nerja penerimaan pajak                                 Jisman menjelaskan bahwa Kementerian ESDM
tah guna menekan angka PHK di Indonesia. “Kemarin                                         Kebijakan Fiskal (BKF) Ke-                      Rapat Dengar Pendapat                               yield menunjukkan minat                      telah berbalik arah (turn                         telah menyelesaikan sejumlah dokumen strategis sek-
Presiden Prabowo (Subianto) sudah bilang, bahwa akan                                      menterian Keuangan Febrio                       (RDP) bersama Komisi XI D-                          investor yang tetap tinggi                   around) setelah sempat me-                        tor energi, di antaranya Kebijakan Energi Nasional
membuatkan yang namanya Satgas PHK. Ini sedang di-                                        Kacaribu mengatakan mi-                         PR RI di Jakarta, Senin                             terhadap obligasi Peme-                      lambat pada awal tahun.                           (KEN) yang telah mendapat persetujuan DPR dan Ren-
komunikasikan,” ujar Heru.                                                                nat investor terhadap surat                     (19/5).                                             rintah Indonesia.                                Penerimaan pajak per                          cana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang
     Saat ini, di bawah koordinasi Kementerian Koordi-                                    berharga negara (SBN) ma-                           Yield SBN 10 tahun tu-                              Febrio optimistis keper-                 Februari 2025 tercatat sebe-                      telah ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
nator Bidang Perekonomian dan Kementerian Sekre-                                          kin tinggi di tengah gejolak                    run 2 basis poin (bps) men-                         cayaan investor terhadap in-                 sar Rp187,8 triliun, kemudi-                           Jisman mengatakan, Rencana Usaha Penyediaan
tariat Negara (Kemensetneg), pemerintah sedang me-                                        perekonomian global. Hal                        jadi 7,00 persen secara ta-                         strumen utang pemerintah                     an serapannya berjalan                            Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 sudah berada
nyiapkan peraturan terkait pembentukan Satgas PHK.                                        itu, kata dia, mencerminkan                     hun berjalan (year-to-                              Indonesia didorong oleh                      lebih cepat pada Maret den-                       di tahap akhir penyusunan dan siap ditetapkan oleh
     Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada                                     investor makin percaya ter-                     date/ytd) pada kuartal I-                           perbaikan kinerja fiskal dan                 gan catatan akhir sebesar                         Menteri ESDM. Dalam draf RUPTL, PLTN disebutkan
Jumat (2/5) berharap regulasi atau pembentukan Satgas                                     hadap fiskal dan perekono-                      2025. Meski sempat naik                             ekonomi.                                     Rp322,6 triliun. Perbaikan                        masuk dalam rencana 10 tahun ke depan dengan kap-
PHK dapat rampung pada bulan ini, karena telah me-                                        mian Indonesia secara ke-                       setelah pengumuman tarif                                Dari segi fiskal, pendap-                itu mendorong pendapatan                          asitas 500 MW.
masuki tahapan finalisasi. “Sedang finalisasi, jadi sem-                                  seluruhan.                                      resiprokal Amerika Serikat                          atan negara menunjukkan                      negara yang terserap sebe-                             Meski demikian, Jisman mengakui bahwa pengem-
                                  inggu ini kita terus me-                                     “Dibandingkan awal ta-                     (AS), yield kembali turun                           pemulihan utamanya me-                       sar Rp316,9 triliun hingga                        bangan PLTN masih menghadapi beberapa tantangan,
                                  nyiapkan dengan baik,”                                  hun, imbal hasil (yield) SBN                    sebesar 4,5 bps ke level 6,98                       lalui penerimaan pajak.                      Februari (sekitar Rp150 tril-                     terutama terkait isu keselamatan dan penerimaan mas-
                                  ujar Yassierli.Q bari                                   10 tahun kita makin rendah.                     persen pada 22 April 2025.                          Menteri Keuangan Sri                         iun secara rata-rata).Q bari                      yarakat. Q bari
                                                                                                                                                                                              1 x 70

                                                  PENGUMUMAN                               PENGUMUMAN PEMBUBARAN                                        PENGUMUMAN                                PENGUMUMAN RENCANA
                                             PENGAMBIL ALIHAN SAHAM                        Berdasarkan AKTA PEMBUBARAN RUPS                                                                      PENGAMBILALIHAN SAHAM
                                                                                                                                            Dengan ini diberitahukan kepada para kreditur
                                            Sesuai dengan ketentuan Pasal 127              PT. MOMIHAMA BERKAH KULINER ter-                 dan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa          PT BIRU ARWANA TIMUR, berkedudukan
                                            Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007              tanggal 30 Maret 2025 Nomor 39 yang              berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan              di Kaupaten Kutai Timur (“Perseroan”),
                                            Tentang Perseroan Terbatas, maka               dibuat dihadapan ANDI RIDWAN AKBAR               Sirkuler Para Pemegang Saham PT WCS                dengan ini mengumumkan bahwa para
                                            dengan      ini    diumumkan       perihal     S.H.,S.E.,M.KN., Notaris di Kabupaten Garut.     ABYAKTA NAWASENA, yang berkedudukan di             pemegang saham Perseroan akan
                                            rencana pengalihan saham perseroan                                                              Kota Administrasi Jakarta Pusat (“Perseroan”),     mengalihkan sebagian besar saham
                                                                                           Seluruh Pemegang Saham Perseroan                 No. 4 tanggal 19 Mei 2025 yang dibuat dihadapan
                                            PT.    SOARING        BARA       TRADING       memutuskan dan menyetujui:                                                                          miliknya dalam Perseroan, sehingga
                                            INDONESIA berkedudukan di Kota                                                                  NEVITSA KHAIRUNNISA, S.H., M.Kn., Notaris
                                                                                           1.) Membubarkan dan Melikuidasi Perseroan        di Kota Bogor, telah diputuskan bahwa              mengakibatkan beralihnya pengendalian
                                            Jakarta Utara oleh Pihak Ketiga, yang
                                                                                               yang berlaku sejak 30 Maret 2025             PT WAHANA CIPTASINATRIA, berkedudukan              terhadap Perseroan.
                                            mengakibatkan       beralihnya     saham                                                        di Kota Administrasi Jakarta Pusat telah           Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat
                                                                                           2.) Menunjuk Direktur PT. MOMIHAMA
                                            mayoritas pada perseroan. Sehubungan                                                            melakukan penyetoran saham dalam Perseroan         4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
                                            dengan hal tersebut di atas bagi                   BERKAH KULINER sebagai Likuidator
                                                                                                                                            dalam bentuk aset berikut ini:                     tentang Perseroan Terbatas, para kreditor
                                            pihak-pihak     yang       berkepentingan          Perseroan
                                                                                                                                            1. Brand;                                          dapat mengajukan keberatan secara
                                            atau berkeberatan dapat mengajukan             Demikian Pengumuman ini disampaikan
                                                                                                                                            2. Software; dan                                   tertulis terhadap rencana pengambil
                                            keberatan     secara    tertulis   disertai    oleh likuidator Perseroan untuk memenuhi         3. Customer Related.                               alihan tersebut dalam jangka waktu 14
                                            alasannya ke alamat sebagai berikut:           ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang                                                                  (empat belas) hari setelah pengumuman
                                                                                                                                            Demikian pengumuman ini disampaikan untuk
                                                         Jakarta, 20 Mei 2025
                                                                                           Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang               menjadi perhatian bersama.                         ini, dengan mengajukan keberatan tersebut
                                                          Pemegang Saham                   Perseroan Terbatas.                                                                                 kepada Direksi Perseroan dengan
                                                                                                                                                        Jakarta, 20 Mei 2025                   alamat korespondensi sebagai berikut:
                                              Jl. Golf Island Boulevard Blok D No. 32,               Jakarta, 20 Mei 2025                                      Direksi
                                             Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara                 Likuidator Perseroan                           PT WCS ABYAKTA NAWASENA                            PT BIRU ARWANA TIMUR
                                                                                                                                                                                               Jalan Soekarno Hatta RT/RW 043/005,
                                                                                                                                          NERACA_ 1 Kol x 50 mm_terbit 20 Mei 2025                      Kelurahan Swarga Bara,
                                                                                                                                                                                               Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
                                                                                                                                                                                                 Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75683
                                                                                                                                                                                               Demikian pengumuman ini dibuat.

                                                                                                                                                                                                       Kalimantan, 20 Mei 2025
                                                                                                                                                                                                               Direksi
                    PENGUMUMAN                                                                                                                                                                        PT BIRU ARWANA TIMUR
         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
    Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan
    kepada Para Pemegang Saham akan diselenggarakannya Rapat Umum
    Pemegang Saham Tahunan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025.                                                                                                                                            PENGUMUMAN TENTANG RENCANA
    Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                                                                                                                                                   PENGAMBILALIHAN
    15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                                                                                                                                              PT PELIKAN SATU PROPERTI
    Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan diumumkan
    pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 pada situs web PT Bursa Efek Indonesia,                                                                                                                   PT Pelikan Satu Properti (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan
    situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui aplikasi eASY.KSEI),                                                                                                                  mengenai maksud dari Para Pemegang Saham Perseroan untuk
    dan situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com).                                                                                                                                           mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan
                                                                                                                                                                                                 kepada pihak ketiga.      Pengalihan saham tersebut merupakan
    Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham                                                                                                                       pengambilalihan atas seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
    yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada                                                                                                                            Perseroan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur
    tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham                                                                                                                            dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
    yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral                                                                                                                           Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No.
    Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus                                                                                                                          6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
    mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk                                                                                                                   Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
    Rapat (“KTUR”).                                                                                                                                                                              Undang-Undang (“UUPT”).
    Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan,                                                                                                                              Setiap kreditur mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas
    1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua                                                                                                                          pengambilalihan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kalender
    puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang                                                                                                                            setelah pengumuman ini dengan mengirimkan pemberitahuan
    sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis                                                                                                                              keberatan secara tertulis kepada Perseroan disertai dengan
    kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum                                                                                                                           penjelasan mengenai alasan dan dasar dari keberatan tersebut
    tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat
                                                                                                                                                                                                 ditujukan kepada direksi Perseroan, dengan alamat: Sovereign Plaza,
                                                                                                                                                                                                 Lantai 21, Jalan TB Simatupang, Kav. 36, Jakarta 12430.
    tersebut (a) harus dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan
    kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang membutuhkan                                                                                                                             Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam
    keputusan RUPS, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata                                                                                                                                 jangka waktu 14 hari kalender, rencana pengambilalihan akan
    acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
                                                                                                                                                                                                 dianggap telah disetujui.
    undangan dan Anggaran Dasar Perseroan                                                                                                                                                        Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan
                                                                                                                                                                                                 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (8) UUPT.                              Ukuran          : 2 kolom x 80
                               Jakarta, 20 Mei 2025
                                                                                                                                                                                                                            Jakarta, 20 Mei 2025                                             Media           : Neraca
                             PT Sanurhasta Mitra Tbk.
                                                                                                                                                                                                                      Direksi PT Pelikan Satu Properti                                       Tgl. muat       : 20 Mei 2025
                                      Direksi
                                                                                                                                                                                                                                                                                             File            : Pelikan-Peng-mei25_D8

File

File Open PDF
Source IDX
Size2.38 MB
Published20 May 2025
Pages1
Characters51,760
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Pemerintah Provinsi p.1
linked person Jisman P. Hutajulu p.1
linked org Sanurhasta Mitra Tbk p.1 ×5
possible person Muhammad Syafi'i. p.1 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1
unresolved org Pengelola Investasi Daya Anagata p.1
unresolved org Kementerian Keuangan Askolani p.1
unresolved org Finance Corporation p.1
unresolved org Kebijakan Fiskal p.1
unresolved org Pemerintah Provinsi DKI p.1
unresolved org Pengelola p.1
unresolved org Kementerian Ke-ga p.1
unresolved org Menteri Agama p.1
unresolved org Kementerian Energi dan Sumber Daya Mi-Kementerian Ketenagakerjaan p.1
unresolved org Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu p.1
unresolved org Kementerian ESDM p.1
unresolved org Kementerian Koordi- p.1
unresolved org Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. p.1
unresolved org Kementerian Sekre- p.1
unresolved org Menteri Ketenagakerjaan p.1
unresolved org Menteri ESDM. p.1
unresolved org Menteri Keuangan Sri p.1
unresolved org PT. MOMIHAMA BERKAH KULINER p.1
unresolved org PT BIRU ARWANA TIMUR p.1 ×2
unresolved org PT WCS p.1
unresolved person NEVITSA KHAIRUNNISA p.1
unresolved org PT WAHANA CIPTASINATRIA p.1
unresolved org PT. MOMIHAMA p.1
unresolved — Golf Island Boulevard p.1
unresolved org PT WCS ABYAKTA NAWASENA p.1
unresolved org PT BIRU ARWANA TIMUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM p.1
unresolved org PT PELIKAN SATU PROPERTI Pemegang Saham Perusahaan Terbuka p.1
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved org PT Kustodian Sentral p.1
unresolved org PT Pelikan Satu Properti p.1 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result