Back to announcement
20260702_HMSP_Informasi Transaksi Afiliasi_32107935_lamp3.pdf
Asset transaction Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO.
42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK
42”) SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN DAN PERJANJIAN SEWA
MESIN.
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT OLEH PARA
PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA
EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING,
MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA
SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI BUKAN MERUPAKAN SUATU
TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM POJK 17 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI) DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG
DIMAKSUD OLEH POJK 42.
DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI
INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(”Perseroan”)
Berkedudukan di Surabaya
Bidang Usaha:
Industri Rokok
Kantor Pusat:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986
Lokasi Pabrik:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal
Kantor Perwakilan Korporasi:
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2026
Page 2
DEFINISI-DEFINISI Keterbukaan Informasi: berarti keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia. Laporan Pendapat Kewajaran: adalah suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00069/2.0095-00/BS/04/0269/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 mengenai pendapat kewajaran atas Transaksi terhadap Objek Sewa. Objek Sewa: berarti Objek Sewa Properti dan Objek Sewa Mesin. Objek Sewa Properti: berarti tanah dan bangunan pabrik dengan luas 6.609,27 m2 (enam ribu enam ratus sembilan koma dua tujuh meter persegi) beserta sarana pelengkap berupa jalan beton seluas ± 1.990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Permata Raya Lot CC 1, Kelurahan Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Objek Sewa Mesin: berarti Mesin Maker 27 Merek GD 121 dan Mesin Packer 27 Merek GDX6. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. Penilai Independen: adalah firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, suatu penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian aset sewa dan kewajaran atas Transaksi-transaksi. Perjanjian Sewa: berarti Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan dan Perjanjian Sewa Mesin Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan: adalah Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai pemilik dan PMID sebagai penyewa yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2026 sehubungan dengan sewa-menyewa atas Objek Sewa Properti. Perjanjian Sewa Mesin: Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai pemilik dan PMID sebagai penyewa yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2026 sehubungan dengan sewa- menyewa atas Objek Sewa Mesin. Perseroan: adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia. PMID: adalah PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih. PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan
Page 3
hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, bergerak di bidang usaha manufaktur dan
perdagangan rokok, produk tembakau lainnya dan produk lain yang mengandung nikotin yang dipasarkan
di luar wilayah Amerika Serikat, dan memiliki secara langsung atau tidak langsung, 100% saham yang
dikeluarkan (issued shares) di Philip Morris Finance SA, Philip Morris Products SA, dan PMID.
POJK 17: adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK 42: adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi: berarti Transaksi Sewa Properti dan Transaksi Sewa Mesin.
Transaksi Sewa Properti: berarti kegiatan sewa-menyewa antara Perseroan sebagai pihak yang
menyewakan dan PMID sebagai penyewa atas Objek Sewa Properti berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah
dan Bangunan.
Transaksi Sewa Mesin: berarti kegiatan sewa-menyewa antara Perseroan sebagai pihak yang
menyewakan dan PMID sebagai penyewa atas Objek Sewa Mesin berdasarkan Perjanjian Sewa Mesin.
Undang-Undang Pasar Modal: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang
Pasar Modal.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi. Perjanjian Sewa adalah Transaksi
Afiliasi menurut POJK 42. Namun, Perjanjian Sewa bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan
sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 42 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana
didefinisikan di dalam POJK 17, berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai
kewajaran Transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.
I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
A. Transaksi Sewa Properti
a. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Sewa Properti
Perseroan memiliki beberapa bangunan/ruangan/area yang sedang tidak digunakan oleh
Perseroan yang berlokasi dimana Objek Sewa Properti berada. Di saat yang bersamaan, PMID
memerlukan tambahan bangunan/ruangan/area untuk menunjang kegiatan manufakturnya.
Tujuan Transaksi Sewa Properti ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang tidak
terpakai sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi Perseroan.
Transaksi tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena
Perseroan belum menerima penawaran apapun dari pihak yang tidak terafiliasi untuk menyewa
tanah dan bangunan tersebut.
Page 4
b. Objek Transaksi Sewa Properti
Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan, Perseroan akan menyewakan Objek Sewa
Properti kepada PMID. Berikut adalah detil lengkap mengenai Objek Sewa Properti:
Objek Sewa Properti berupa tanah dan bangunan pabrik dengan luas 6.609,27 m2 (enam ribu
enam ratus sembilan koma dua tujuh meter persegi) beserta sarana pelengkap berupa jalan beton
seluas ± 1.990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan
Permata Raya Lot CC 1, Kelurahan Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 157,830 m2 (seratus lima puluh tujuh ribu
delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari bidang tanah dengan
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.306 atas nama Perseroan, yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional pada tanggal 11 Desember 1997 berdasarkan Gambar Situasi
No.12841.1997 tanggal 1 Desember 1997.
c. Nilai Transaksi Sewa Properti
Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli
2026 hingga dan termasuk tanggal 30 Juni 2031, dengan biaya sewa sebesar Rp7.628.461.000
(tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah) per
tahun sehingga nilai Transaksi Sewa Properti untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar
Rp38.142.305.000 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu
Rupiah).
Nilai Transaksi Sewa Properti ini sesuai dengan nilai pasar berdasarkan laporan penilaian aset
yang dilakukan oleh Penilai Independen.
Perseroan akan mengeluarkan tagihan terkait biaya sewa atas Objek Sewa Properti kepada PMID
di bulan Juli setiap tahunnya, dan PMID akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas
biaya sewa tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan faktur tagihan
oleh Perseroan.
Total nilai Transaksi Sewa Properti untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar 0,13% dari ekuitas
Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal
31 Desember 2025. Dengan demikian, Transaksi Sewa Properti bukan merupakan Transaksi
Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17, karena nilai Transaksi Sewa Properti tidak
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.
d. Manfaat dan Dampak Transaksi Sewa Properti
Manfaat dan dampak Transaksi Sewa Properti terhadap Perseroan adalah untuk meningkatkan
pendapatan Perseroan dengan mengoptimalkan aset Perseroan yang tidak digunakan.
Page 5
e. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Sewa Properti dan Hubungannya dengan Perseroan Di bawah ini adalah bagan kepemilikan saham Perseroan dan pihak yang melakukan Transaksi Sewa Properti: Berikut ini adalah keterangan mengenai pihak yang melakukan Transaksi Sewa Properti dengan Perseroan: PT Philip Morris Indonesia PMID adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang manufaktur rokok putih. PMID didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 10 Agustus 1998 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusannya No. C-7791.HT.01.01.TH.99 TAHUN 1998 tanggal 28 April 1999 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6247. PMID merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Saat ini, PMID memiliki 92,44% dari saham yang dikeluarkan Perseroan. PMID merupakan suatu perusahaan yang termasuk dalam PM International Group. Perseroan dan PMID memiliki pihak pengendali yang sama yaitu PM International. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMID sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 2 April 2026, yang dibuat di hadapan Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0191708 tanggal 7 April 2026, adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur : Aji Sumantoro
Page 6
Direktur : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire
Dewan Komisaris
Komisaris : Jefry Andi Tjokroaminoto
f. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Sewa Properti
Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki sekitar 92,44% saham pada Perseroan, dan oleh
karenanya merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Selanjutnya, PMID
dikendalikan oleh PM International. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu
Pihak Afiliasi dari PMID berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.
B. Transaksi Sewa Mesin
a. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Sewa Mesin
Perseroan memiliki mesin yang sedang tidak digunakan oleh Perseroan. Di saat yang bersamaan,
PMID memerlukan tambahan mesin untuk menunjang kegiatan manufakturnya.
Tujuan Transaksi Sewa Mesin ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang tidak
terpakai sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi Perseroan.
Transaksi tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena
Perseroan belum menerima penawaran apapun dari pihak yang tidak terafiliasi untuk menyewa
mesin tersebut.
b. Objek Transaksi Sewa Mesin
Berdasarkan Perjanjian Sewa Mesin, Perseroan akan menyewakan Objek Sewa Mesin kepada
PMID. Berikut adalah detil lengkap mengenai Objek Sewa Mesin:
Objek Sewa Mesin berupa Mesin Maker 27 Merek GD 121 dan Mesin Packer 27 Merek GDX6.
Mesin Packer merupakan mesin pengemasan yang digunakan untuk mengemas batang rokok ke
dalam kemasan yang siap dipasarkan dan didistribusikan. Mesin Maker merupakan mesin
produksi yang digunakan untuk membuat batang rokok dari tembakau dan filter.
c. Nilai Transaksi Sewa Mesin
Perjanjian Sewa Mesin berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026 hingga
dan termasuk tanggal 30 Juni 2031, dengan biaya sewa sebesar Rp11.653.856.000 (sebelas miliar
enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) per tahun sehingga
nilai Transaksi Sewa Mesin untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp58.269.280.000 (lima puluh
delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).
Nilai Transaksi Sewa Mesin ini sesuai dengan nilai pasar berdasarkan laporan penilaian aset yang
dilakukan oleh Penilai Independen.
Page 7
Perseroan akan mengeluarkan tagihan terkait biaya sewa atas Objek Sewa Mesin kepada PMID di bulan Juli setiap tahunnya, dan PMID akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas biaya sewa tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan faktur tagihan oleh Perseroan. Total nilai Transaksi Sewa Mesin untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar 0,21% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian, Transaksi Sewa Mesin bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17, karena nilai Transaksi Sewa Mesin tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan. d. Manfaat dan Dampak Transaksi Sewa Mesin Manfaat dan dampak Transaksi Sewa Mesin terhadap Perseroan adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dengan mengoptimalkan aset Perseroan yang tidak digunakan. e. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Sewa Mesin dan Hubungannya dengan Perseroan Di bawah ini adalah bagan kepemilikan saham Perseroan dan pihak yang melakukan Transaksi Sewa Mesin: Berikut ini adalah keterangan mengenai pihak yang melakukan Transaksi Sewa Mesin dengan Perseroan: PT Philip Morris Indonesia PMID adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang manufaktur rokok putih. PMID didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 10 Agustus 1998 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H. Notaris di
Page 8
Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusannya
No. C-7791.HT.01.01.TH.99 TAHUN 1998 tanggal 28 April 1999 serta diumumkan dalam lembaran
Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6247. PMID
merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Saat ini, PMID memiliki 92,44%
dari saham yang dikeluarkan Perseroan. PMID merupakan suatu perusahaan yang termasuk
dalam PM International Group. Perseroan dan PMID memiliki pihak pengendali yang sama yaitu
PM International.
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMID sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 2
April 2026, yang dibuat di hadapan Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan
Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0191708 tanggal 7 April 2026, adalah sebagai
berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Aji Sumantoro
Direktur : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire
Dewan Komisaris
Komisaris : Jefry Andi Tjokroaminoto
f. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Sewa Mesin
Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki sekitar 92,44% saham pada Perseroan, dan oleh
karenanya merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Selanjutnya, PMID
dikendalikan oleh PM International. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu
Pihak Afiliasi dari PMID berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.
II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
A. Riwayat Singkat
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan
pada tanggal 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan
Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, S.H., pada waktu
itu Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta
No. 94 tanggal 17 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan
Keputusannya No. AHU-0045020.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 2 Juli 2026.
Page 9
B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp. 630.000.000.000
Nilai Nominal : Rp. 4/saham
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 465.272.307.600
No Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
1 Pemegang saham publik lebih dari 5% - PMID 107.523.239.925 430.092.959.700 92,44
2 Pemegang saham publik lainnya 8.794.836.975 35.179.347.900 7,56
Total 116.318.076.900 465.272.307.600 100
C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 18 Mei 2026 dibuat
di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum No. AHU-AH.01.09-
0326202 tanggal 10 Juni 2026, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen : Justin Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah
Direksi
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
Direktur : Reno Bontemps
Direktur : Houria Raselma
Direktur : Rianto Probo Hartono
Direktur : Umer Jawaid
Direktur : Virawaty
Direktur : Joy Kartika Widjaja
III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN
Untuk menentukan nilai pasar dan untuk memastikan kewajaran Transaksi-transaksi dan memastikan
bahwa Transaksi-transaksi tidak mengandung unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk
Ruky, Safrudin & Rekan sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian bisnis dan memberikan
pendapat atas kewajaran Transaksi-transaksi.
Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Page 10
Ringkasan Pendapat Penilai Independen
A. Ringkasan Penilaian
Identitas Pihak Penilai
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.
2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1131/KM.1/2011
tanggal 14 Oktober 2011 dan Pangaloan Siahaan, S.T., MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai
di Bidang Jasa Penilaian dengan kualifikasi Penilai Properti (P) No. P-1.09.00090 yang terdaftar
sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK berdasarkan SKDK OJK dengan No.KEP-
218/KS.13/2026.
A. 1 Laporan Penilaian Aset Objek Sewa Properti
Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset atas nama Perseroan sebagaimana dituangkan
dalam laporan No.00055/2.0095-04/PP/04/0090/1/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026.
Objek Penilaian
Tanah dan bangunan pabrik dengan luas 6.609,27 m2 (enam ribu enam ratus sembilan koma dua
tujuh meter persegi) beserta sarana pelengkap berupa jalan beton seluas ± 1.990 m² (seribu
sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Permata Raya Lot CC 1,
Kelurahan Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Tujuan Penilaian
Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Sewa Pasar
atas Objek Sewa Properti, dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal, dan tidak untuk
menjadi dasar suatu rencana transaksi tertentu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan
perbankan, dan perpajakan.
Pendekatan dan Metode
Pendekatan dan Metodologi Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan
Metode Arus Kas/DCF (Discounted Cash Flow).
Kesimpulan Nilai
Berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai Independen
berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar selama 5 (lima) tahun dari Objek Sewa Properti yang
dibayarkan per tahun adalah sebesar Rp7.549.235.000 (tujuh miliar lima ratus empat puluh
sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
A. 2 Laporan Penilaian Aset Objek Sewa Mesin
Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset atas nama Perseroan sebagaimana dituangkan
dalam laporan No. 00055/2.0095-04/PP/04/0090/1/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026.
Objek Penilaian
Mesin Maker 27 Merek GD 121 dan Mesin Packer 27 Merek GDX6.
Page 11
Tujuan Penilaian
Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Sewa Pasar
atas Objek Sewa Mesin, dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal, dan tidak untuk menjadi
dasar suatu rencana transaksi tertentu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan,
dan perpajakan.
Pendekatan dan Metode
Pendekatan dan Metodologi Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan
Metode Residu.
Kesimpulan Nilai
Berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai Independen
berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar dari Objek Sewa Mesin selama 5 (lima) tahun yang
dibayarkan setiap tahun adalah Rp11.631.289.000 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh satu juta
dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah).
Asumsi dan Syarat Pembatasan
1. Properti yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara
hukum.
2. Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika ada dapat diabaikan dan
properti yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggungjawab pemilik.
3. Penilaian ini berdasarkan daftar aset yang telah diberikan oleh pihak Perseroan.
4. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam
proses penilaian.
5. Penilai Independen tidak melakukan pengecekan legalitas karena profesi penilai bukan konsultan
dibidang hukum, kami asumsikan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan properti adalah
baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan lainnya.
6. Penilai Independen tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab
penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian
atas properti yang dinilai.
7. Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini
adalah benar dan teliti.
8. Nilai yang dinyatakan dalam Rupiah yang didasari pemahaman bahwa pasar properti dimaksud
dalam mata uang Rupiah.
9. Laporan dibuat dalam format bilingual. Simbol pengelompokan angka pada laporan ini
menggunakan format bahasa Indonesia dengan menggunakan symbol “. (titik)”
10. Laporan dibuat dalam format bilingual, apabila terdapat perbedaan penafsiran keduanya, maka versi
Bahasa Indonesia yang digunakan.
11. Penilai Independen, di mana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai
kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini dan fee profesional atas
penugasan ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dihasilkan dari proses analisa
penilaian ini.
Page 12
12. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian
Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.
28/POJK.04/2021, serta Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/ 2021 tentang Pedoman Penilaian dan
Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
13. Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini
dan untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Penilai Independen.
14. Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel Penilai Independen dan
ditandatangani oleh penilai berizin yang namanya tertera dalam laporan ini.
15. Penilai Independen tidak merekomendasikan laporan digunakan untuk tujuan lainnya, karena
tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai.
16. Tanggung jawab Penilai Independen terbatas kepada Perseroan dan Penilai Independen tidak
bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Penilaian ini. Pihak lain yang
menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
17. Bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada Penilai
Independen dari gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas
pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan
oleh Penilai Independen yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya laporan penilaian
aset, kecuali sejauh telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
18. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, serta
kesimpulan nilai akhir.
19. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk umum.
20. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
B. Ringkasan Pendapat Kewajaran
Identitas Pihak Penilai
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.
2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1131/KM.1/2011
tanggal 14 Oktober 2011 dan Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang
Jasa Penilaian dengan kualifikasi Penilai Bisnis (B) No. B-1.10.00269 yang terdaftar sebagai profesi
penunjang pasar modal di OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
Penilai Bisnis dengan No.KEP-795/KS.13/2026 tanggal 10 Juni 2026.
Objek Penilaian
Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk menyewakan Objek Sewa Properti dan Objek
Sewa Mesin kepada PMID.
Tanggal Penilaian
Analisis pendapat kewajaran dilakukan per tanggal 31 Desember 2025, parameter dan laporan
keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2025.
Tujuan Penilaian
Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana
Perseroan untuk menyewakan Objek Sewa Properti dan Objek Sewa Mesin kepada PMID,
Page 13
sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, tidak
untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.
Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion, Penilai Independen telah melakukan
penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran,
data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain
yang dapat dipercaya keakuratannya.
Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan
yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan
kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam
menyusun Pendapat Kewajaran ini, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada sumber
data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat
kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.
Pendekatan dan Metode
Dalam menilai kewajaran Transaksi-transaksi, Penilai Independen menggunakan metodologi
analisis sebagai berikut:
1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis
persyaratan dari perjanjian Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi, riwayat
singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha
Perseroan, keuntungan dan kerugian Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan
analisis inkremental proyeksi keuangan;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan,
informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan;
5. Analisis kewajaran Harga Transaksi.
Pendapat Kewajaran atas Transaksi-Transaksi
Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi-transaksi yang dilakukan meliputi
analisis terhadap Transaksi-transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran
harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka menurut pendapat Penilai Independen,
Transaksi-transaksi adalah wajar.
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Sehubungan dengan Transaksi-transaksi , Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa,
setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, semua
informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak
menyesatkan.
Page 14
V. INFORMASI TAMBAHAN
Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan
informasi tambahan dapat menghubungi alamat di bawah ini:
Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234
Jakarta, 3 Juli 2026
Direksi Perseroan
Page 15
DISCLOSURE OF INFORMATION
RELATED TO AFFILIATED TRANSACTIONS
THIS DISCLOSURE OF INFORMATION HAS BEEN MADE TO COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”)
REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 DATED 2 JULY 2020 ON AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST
TRANSACTIONS (“POJK 42”) IN CONNECTION WITH THE EXECUTION OF LAND AND BUILDING LEASE AGREEMENT AND
MACHINERY LEASE AGREEMENT.
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS IMPORTANT TO BE READ AND NOTED BY THE
COMPANY’S SHAREHOLDERS. IF YOU FIND DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING THE INFORMATION SET FORTH IN THIS
DISCLOSURE OF INFORMATION, YOU ARE SUGGESTED TO CONSULT WITH YOUR BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL
COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ARE, JOINTLY AND SEVERALLY, FULLY RESPONSIBLE FOR
THE TRUE AND CORRECTNESS, AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED HEREIN AND IN ANY ADDITIONAL
DISCLOSURE, IF ANY, AND HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION
IS CORRECT, AND THERE IS NO SIGNIFICANT, MATERIAL AND RELEVANT FACT THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED OR HAS
BEEN REMOVED SUCH THAT THE DISCLOSURE OF INFORMATION HEREIN BECOMING INCORRECT AND/OR MISLEADING.
AFTER CAREFUL EXAMINATION, THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, JOINTLY AND
SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION IS NOT CONSTITUTE A MATERIAL TRANSACTION AS MEANT BY POJK
17 (AS DEFINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION) AND DO NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST AS MEANT BY
POJK 42.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION
HAS WENT THROUGH ADEQUATE PROCEDURES TO ENSURE THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION IS IMPLEMENTED IN
ACCORDANCE WITH THE GENERALLY APPLICABLE BUSINESS PRACTICES.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(the ”Company”)
Domiciled in Surabaya
Business Line:
Cigarette Industry
Head Office:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telephon: 031 – 843 1699, Facsimili: 031 – 843 0986
Factory Location:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal
Corporate Representative Office:
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234
This Disclosure of Information is published in Jakarta on July 3, 2026
Page 16
DEFINITIONS Disclosure of Information: means the disclosure of information related to affiliated transaction as specified in the announcement and/or disclosure of information and any additional information that may or will be made available. Fairness Opinion Report: means a report submitted by the Independent Appraiser No. 00069/2.0095- 00/BS/04/0269/1/VI/2026 dated June 30, 2026 regarding fairness opinion on the Transactions of Lease Objects. Lease Objects: means Property Lease Object and Machinery Lease Object. Property Lease Object: means the land and factory buildings with a total area of 6,609.27 m² (six thousand six hundred nine point two seven square meters), together with supporting facilities in the form of a concrete road with an area of approximately 1,990 m² (one thousand nine hundred ninety square meters), located at Jalan Permata Raya Lot CC 1, Puseurjaya Subdistrict, Sukaluyu Village, Karawang Regency, West Java Province. Machinery Lease Object: means Maker 27 Machine Brand GD121 and Packer 27 Machine Brand GDX6. The Financial Services Authority or OJK: means the independent institution as set forth under Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (“OJK Law”), who has the regulatory and supervisory duties and authorities over the sectors of banking, capital market, insurance, pension fund, financing and other financial institutions, and as of December 31, 2012, OJK is the institution that has replaced and accepts the rights and obligations to run the regulatory and supervisory functions from Bapepam and/or Bapepam and LK pursuant to Article 55 of the OJK Law. Independent Appraiser: means the public appraiser firm of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, an independent appraiser registered with OJK that has been appointed by the Company to appraise the leased asset and the fairness of the Transactions. Lease Agreements: means Land and Building Lease Agreement and Machinery Lease Agreement. Land and Building Lease Agreement: means the lease agreement signed by the Company as the lessor and PMID as the lessee which is effective as of July 1, 2026, in relation to the lease of Property Lease Object. Machinery Lease Agreement: means the lease agreement entered into by the Company as the lessor and PMID as the lessee, effective as of 1 July 2026, in relation to the lease of the Property Lease Machinery. The Company: means PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., a publicly listed company incorporated under and subject to the laws of Indonesia, domiciled in Surabaya, Indonesia. PMID: means PT Philip Morris Indonesia, the major and controller shareholder of the Company, a limited liability company incorporated under the laws of Indonesia, engaged in the white cigarette industry. PM International: means Philip Morris International Inc., a business entity incorporated under the laws of the Commonwealth of Virginia, United States, engaged in the manufacturing and trading of cigarettes,
Page 17
other tobacco products and other nicotine-containing products marketed outside the United States, and
owns, directly or indirectly, 100% of the issued shares in Philip Morris Products SA and PMID.
POJK 17: means The Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, on
Material Transactions and Changes in Main Business Activities.
POJK 42: means Regulation of the Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020
concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Transactions: means the Property Lease Transaction and the Machinery Lease Transaction.
Property Lease Transaction: means the lease transaction between the Company as the lessor and PMID
as the lessee in respect of the Property Lease Object pursuant to the Land and Building Lease Agreement.
Machinery Lease Transaction: means the lease transaction between the Company as the lessor and PMID
as the lessee in respect of the Machinery Lease Object pursuant to the Machinery Lease Agreement.
Capital Market Law: means Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 on Capital Market.
INTRODUCTION
This Disclosure of Information is made in connection with the Transactions. The Lease Agreement are
an Affiliated Transaction according to POJK 42. However, the Lease Agreements are not Transaction with
Conflict of Interest as defined under POJK 42 and is not Material Transaction as defined under POJK 17,
based on an appraisal report from the Independent Appraiser regarding the fairness of the Transactions,
the summary of which is presented in Section III of this Disclosure of Information.
I. DESCRIPTION ON THE TRANSACTION
A. Property Lease Transaction
a. Background and Reasons for the Property Lease Transaction
The Company has several buildings/rooms/areas that are not currently being used by the Company
and where the Property Lease Object is located. At the same time, PMID needs additional
buildings/rooms/areas to support its manufacturing activities.
The purpose of this Property Lease Transaction is to optimize the utilization of unused assets
so that it can generate income for the Company.
The Property Lease Transaction was not conducted by the Company with a party not affiliated
with the Company because the Company has not received any offers from non-affiliated parties
to lease the land and buildings.
Page 18
b. Object of the Property Lease Transaction Pursuant to the Land and Building Lease Agreement, the Company shall lease the Property Lease Object to PMID. The details of the Property Lease Object are as follows: The Property Lease Object consists of land and a factory building with a total area of 6,609.27 m² (six thousand six hundred nine point two seven square meters), along with supporting infrastructure in the form of a concrete road covering approximately 1,990 m² (one thousand nine hundred ninety square meters), located at Jalan Permata Raya Lot CC 1, Puseurjaya Sub-district, Sukaluyu Village, Karawang Regency, West Java Province. The building stands on land with a total area of 157,830 m² (one hundred fifty-seven thousand eight hundred thirty square meters), which forms part of a parcel under Building Use Rights Certificate (SHGB) No. 306 in the name of the Company, issued by the National Land Agency on 11 December 1997 based on Site Plan No. 12841/1997 dated 1 December 1997. c. Value of the Property Lease Transaction The Land and Building Lease Agreement is valid for 5 (five) years, starting from July 1, 2026, up to and including June 30, 2031, with an annual lease fee of IDR7,628,461,000 (seven billion six hundred twenty-eight million four hundred sixty-one thousand Rupiah). Accordingly, the total value of the Property Lease Transaction for the 5 (five)-year period amounts to IDR 38,142,305,000 (thirty-eight billion one hundred forty-two million three hundred five thousand Rupiah). The value of this Property Lease Transaction is in line with the fair market value based on an asset appraisal report prepared by the Independent Appraiser. The Company shall issue an invoice for the lease of the Property Lease Object to PMID in July each year, and PMID shall make payment of the lease fee to the Company no later than 30 (thirty) days after the date of issuance of the invoice by the Company. The total value of Property Lease Transaction for 5 (five) years is 0.13% of the Company’s equity, based on the Company’s audited consolidated financial statements as of 31 December 2025. Thus, the Property Lease Transaction does not constitute a Material Transaction as defined under POJK 17, because the value of the Property Lease Transaction is not more than 20% (twenty percent) of the Company's equity. d. Benefits and Impact of the Property Lease Transaction The benefit and impact of the Property Lease Transaction to the Company is to increase the Company’s revenue by optimizing the utilization of its unused assets.
Page 19
e. Parties to the Property Lease Transaction and Their Relationships with the Company
The chart below shows the Company’s share ownership and the parties conducting the Property
Lease Transaction:
The following is information regarding parties carrying out the Property Lease Transaction with
the Company:
PT Philip Morris Indonesia
PMID is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia,
engaging in white cigarette manufacturing. PMID was incorporated based on Deed of
Establishment of Limited Liability Company No. 30 dated August 10, 1998 made before Sutjipto,
S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of
Indonesia through his decision No. C-7791.HT.01.01.TH.99 YEAR 1998 dated April 28, 1999 and
announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.78 dated September 28, 1999,
Supplement No. 6247. PMID is the major and controlling shareholder of the Company. Currently,
PMID owns 92.44% of the shares issued by the Company. PMID is a company that is part of the
PM International Group. The Company and PMID have the same controlling party, namely PM
International.
The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PMID as stated in
Deed No. 1 dated April 2, 2026, made before Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notary in
East Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law based on
Page 20
Notification Receipt No. AHU-AH.01.09-0191708 dated April 7, 2026, is as follows:
Board of Directors
President Director : Aji Sumantoro
Director : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire
Board of Commissioners
Commissioner : Jefry Andi Tjokroaminoto
f. Nature of Affiliated Relation between Parties to the Property Lease Transaction
As explained above, PMID owns approximately 92.44% of the shares in the Company and is
therefore the major and controller shareholder of the Company. Furthermore, PMID is controlled
by PM International. Based on these matters, the Company is an Affiliated Party of PMID pursuant
to the Capital Market Law and POJK 42.
B. Machinery Lease Transaction
a. Background and Reasons for the Machinery Lease Transaction
The Company has machinery that is currently not being used by the Company. At the same time,
PMID requires additional machinery to support its manufacturing activities.
The purpose of this Machinery Lease Transaction is to optimize the utilization of idle assets so
that it can generate income for the Company.
Machinery Lease Transaction is not conducted with an unaffiliated party because the Company
has not received any offers from unaffiliated parties to lease such machinery.
b. Object of the Machinery Lease Transaction
Pursuant to the Machinery Lease Agreement, the Company shall lease the Machinery Lease
Object.
The Machinery Lease Object consists of Packer Machine 27 – GDX6 and Maker Machine 27 –
GD121.
The Packer machine is a packaging machine used to pack cigarette sticks into retail-ready
packaging for distribution and sale. The Maker machine is a production machine used to
manufacture cigarette sticks from tobacco and filters.
c. Value of the Machinery Lease Transaction
The Machinery Lease Agreement is valid for 5 (five) years, starting from July 1, 2026, up to and
including June 30, 2031, with an annual lease fee of IDR11,653,856,000 (eleven billion six hundred
fifty-three million eight hundred fifty-six thousand Rupiah). Accordingly, the total value of the
Machinery Lease Transaction for the 5 (five)-year period amounts to IDR58,269,280,000 (fifty-
Page 21
eight billion two hundred sixty-nine million two hundred eighty thousand Rupiah).
The value of this Machinery Lease Transaction is in line with the fair market value based on an
asset appraisal report prepared by the Independent Appraiser.
The Company shall issue an invoice for the lease of the Machinery Lease Object to PMID in July
each year, and PMID shall make payment of the lease fee to the Company no later than 30 (thirty)
days after the date of issuance of the invoice by the Company.
The total value of Machinery Lease Transaction for 5 (five) years is 0.21% of the Company’s equity,
based on the Company’s audited consolidated financial statements as of 31 December 2025. Thus,
the Machinery Lease Transaction does not constitute a Material Transaction as defined under
POJK 17, because the value of the Machinery Lease Transaction is not more than 20% (twenty
percent) of the Company's equity.
d. Benefits and Impact of the Machinery Lease Transaction
The benefit and impact of the Machinery Lease Transaction to the Company is to increase the
Company’s revenue by optimizing the utilization of its unused assets.
e. Parties to the Machinery Lease Transaction and Their Relationships with the Company
The chart below shows the Company’s share ownership and the parties conducting the
Machinery Lease Transaction:
The following is information regarding parties carrying out the Machinery Lease Transaction with
the Company:
Page 22
PT Philip Morris Indonesia
PMID is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia,
engaging in white cigarette manufacturing. PMID was incorporated based on Deed of
Establishment of Limited Liability Company No. 30 dated August 10, 1998 made before Sutjipto,
S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of
Indonesia through his decision No. C-7791.HT.01.01.TH.99 YEAR 1998 dated April 28, 1999 and
announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.78 dated September 28, 1999,
Supplement No. 6247. PMID is the major and controlling shareholder of the Company. Currently,
PMID owns 92.44% of the shares issued by the Company. PMID is a company that is part of the
PM International Group. The Company and PMID have the same controlling party, namely PM
International.
The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PMID as stated in
Deed No. 1 dated April 2, 2026, made before Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notary in
East Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law based on
Notification Receipt No. AHU-AH.01.09-0191708 dated April 7, 2026, is as follows:
Board of Directors
President Director : Aji Sumantoro
Director : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire
Board of Commissioners
Commissioner : Jefry Andi Tjokroaminoto
f. Nature of Affiliated Relation between Parties to the Machinery Lease Transaction
As explained above, PMID owns approximately 92.44% of the shares in the Company and is
therefore the major and controller shareholder of the Company. Furthermore, PMID is controlled
by PM International. Based on these matters, the Company is an Affiliated Party of PMID pursuant
to the Capital Market Law and POJK 42.
II. DESCRIPTION ON THE COMPANY
A. History
The Company is a publicly listed limited liability company established under the laws of the Republic
of Indonesia within the framework of the Indonesian Capital Investments Law. The Company was
established on October 19, 1963, by virtue of Deed No. 69 dated October 19, 1963, which was
amended by Deed No. 46 dated April 15, 1964, both drawn up before Anwar Mahajudin, S.H., Notary
in Surabaya, which have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by
virtue of his Decree No. J.A.5/59/15 dated April 30, 1964, and have been published in the State
Page 23
Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated November 24, 1964, Supplement No. 357.
The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed
No. 94 dated June 17, 2026, drawn up before Notary Aulia Taufani, S.H., which has obtained approval
from the Minister of Law of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. No. AHU-
0045020.AH.01.02.TAHUN 2026, dated July 2, 2026.
B. Capital Structure and Shareholding Composition
The capital structure and the shareholding composition of the Company based on Shareholders’
Register of the Company as of June 30, 2026, are as follows:
Authorized Capital : IDR630,000,000,000
Nominal Value: IDR4/share
Subscribed and Issued Capital : IDR465,272,307,600
No Name Number of Shares Nominal Value %
(IDR)
1 Public shareholders holding more than 5% - PMID 107,523,239,925 430,092,959,700 92.44
2 Other public shareholders 8,794,836,975 35,179,347,900 7.56
Total 116,318,076,900 465,272,307,600 100
C. Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors
The compositions of members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors of the
Company pursuant to Deed No.40 dated May 18, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary
in Administrative City of South Jakarta, which has obtained the Receipt of the Notification of Changes
in the Company's Data from the Minister of Law No. AHU-AH.01.09-0326202 dated June 10, 2026, are
as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Paul Norman Janelle
Vice President Commissioner : Mindaugas Trumpaitis
Independent Commissioner : Justin Mayall
Independent Commissioner : Luthfi Mardiansyah
The Board of Directors
President Director : The Ivan Cahyadi
Director : Andre Dahan
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Yohan Lesmana Tjhin
Director : Reno Bontemps
Director : Houria Raselma
Director : Rianto Probo Hartono
Director : Umer Jawaid
Director : Virawaty
Director : Joy Kartika Widjaja
III. SUMMARY OF OPINION OF THE INDEPENDENT APPRAISER
To ensure fairness of the Transaction and also to ensure that the Transactions does not have a conflict-
of-interest element, the Company has appointed Ruky, Safrudin & Rekan as the Independent Appraiser
carrying out the assessment of the fairness of the Transactions.
Page 24
The Independent Appraiser states that it has no affiliate relationship either directly or indirectly with the
Company as defined under the Capital Market Law.
Summary of Opinion of the Independent Appraiser
A. Asset Appraisal Report Summary
Identity of the Valuer
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan has a business license from the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia No. 2.11.0095 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011 and Pangaloan Siahaan, S.T., MAPPI (Cert) who was
registered as an appraiser in the Appraisal Service sector with the qualification of Property
Appraiser (P) No. P-1.09.00090 which was registered as capital market supporting professional in OJK
according to SKDK OJK with No.KEP 218/KS.13/2026.
A. 1 Asset Appraisal Report for the Property Lease Object
The following is the summary of asset appraisal report No. 00055/2.0095-
04/PP/04/0090/1/VI/2026 dated June 15, 2026.
Appraisal Object
Land and a factory building with a total area of 6,609.27 m² (six thousand six hundred nine
point two seven square meters), along with supporting infrastructure in the form of a concrete
road covering approximately 1,990 m² (one thousand nine hundred ninety square meters),
located at Jalan Permata Raya Lot CC 1, Puseurjaya Sub-district, Sukaluyu Village, Karawang
Regency, West Java Province.
Purpose of Appraisal
The purpose and objective of this appraisal is to provide an opinion on the Market Rental Value
for Property Lease Object in order to comply with the capital market regulation and not
intended to serve as the basis for any specific transaction plan, nor is it meant for banking or
tax purposes.
Approach and Method
The Appraisal Approach and Methodology used is the Income Approach with the DCF
(Discounted Cash Flow) Method.
Value Conclusion
Based on the applicable assumptions and limiting conditions, the Independent Appraiser
conclude that the Market Rental Value of the Property Lease Object for the 5 (five) year lease
term, payable annually, is IDR 7,549,235,000 (seven billion five hundred forty-nine million two
hundred thirty-five thousand Rupiah).
A. 2 Asset Appraisal Report for the Machinery Lease Object
The following is the summary of asset appraisal report 00055/2.0095-
Page 25
04/PP/04/0090/1/VI/2026 dated June 15, 2026.
Appraisal Object
Maker 27 Machine Brand GD121 and Packer 27 Machine Brand GDX6.
Purpose of Appraisal
The purpose and objective of this appraisal is to provide an opinion on the Market Rental Value
for Machinerly Lease Object in order to comply with the capital market regulation and not
intended to serve as the basis for any specific transaction plan, nor is it meant for banking or
tax purposes.
Approach and Method
The appraisal approach and methodology used is the Income Approach with the Residue
Method.
Value Conclusion
Based on the applicable assumptions and limiting conditions, the Independent Appraiser
conclude that the Market Rental Value of the Machinery Lease Object for the 5 (five) year lease
term, payable annually, is IDR 11,631,289,000 (eleven billion six hundred thirty-one million two
hundred eighty-nine thousand Rupiah).
Assumption and Limiting Conditions
1. The ownership of properties which included in this appraisal is considered legally valid.
2. All disputes lawsuit and mortgages that are still running, if any, can be ignored and the
property being valued as if clean under owner’s responsibility.
3. This appraisal is based on a list of assets that have been given by the Company.
4. Independent Appraiser have been reviewing the documents used in the appraisal process.
5. Independent Appraiser does not verify the legality since appraiser are not lawyer in the field of
law, we assume that the documents concerning to the property are good, marketable, and free
from any disputes or other bindings.
6. Independent Appraiser does not conduct an investigation and neither is the responsibility of
the appraiser if there are issues relating to the property rights or debt/losses on the property
being valued.
7. To the extent within the known knowledge of the appraiser, any data and facts presented in
this report is true and accurate.
8. The value in the conclusion is stated in Rupiah based on the understanding that the market for
property is denominated in Indonesia Rupiah.
9. The report is in bilingual format. Digit grouping symbol in this report using Indonesian format
by using symbol ". (point) "
10. This report is in bilingual format, if there are different interpretations of both, Indonesian
is preferred.
11. Independent Appraiser, which in this case, the appraiser(s) and its employees have no personal
Page 26
interest or advantages related to this assignment and fee for this assignment is in no way
influenced by the result of our appraisal conclusion.
12. This appraisal has been carried out in accordance with the Indonesian Appraiser Code of Ethics
(KEPI) and Indonesian Appraisal Standards (SPI) Edition VII-2018, as well as the Republic of
Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 28/ POJK.04/2021 and Circular Letter of
Financial Service Authority No.33/SEOJK.04/2021 concerning Guidelines for Valuation and
Presentation Asset Appraisal Report in the Capital Market.
13. Any party does not have the right to publish or use this report and for any purposes without
written consent from Independent Appraiser.
14. This appraisal report is considered valid if there is Independent Appraiser’s seal or stamps and
signed by licensed appraiser whose name is listed in this report.
15. Independent Appraiser do not recommend report to be used for any other use, because
purpose of appraisal will determine the basic of value.
16. Responsibility the Independent Appraiser is limited to the Company and Independent Appraiser
is not responsible for any other parties who use this Appraisal Report. The other parties using
this report are responsible for any risks arising.
17. The Company should grant in demnify and warranties of any disruption to the Independent
Appraiser from and against any dispute claim, responsibility, costs and expenses (including but
not limited to legal fees and time given) addressed, paid or incurred by Independent Appraiser
at any time and posed a variety of ways in connection with the issuance of asset appraisal report,
except have been previously made in the agreements.
18. The Independent Appraiser is responsible for the implementation, appraisal report, and the
final value conclusion.
19. The appraisal report is available for public.
20. The appraisal report is a non-disclaimer opinion.
B. Summary of Fairness Opinion
Identity of the Valuer
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan has a business license from the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia No. 2.11.0095 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011 and Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert) who was registered
as an appraiser in the Appraisal Service sector with the qualification of Business Appraiser (B) No. B-
1.10.00269 which is registered as capital market supporting professional in OJK according to Registered
Letter of Capital Market Supporting Professional (Business Valuer) No. KEP-795/KS.13/2026 dated June
10, 2026.
Object of the Fairness Opinion Analysis
The object of fairness analysis is the Company plan to lease the Property Lease Object and Machinery
Lease Object to PMID.
Valuation Date
Fairness opinion analysis was performed as of December 31, 2025, with the parameters and financial
Page 27
statements used in the analysis based on data as of December 31, 2025. The Purpose of the Fairness Opinion The purpose of this Fairness Opinion report is to provide opinion on the fairness of the Company plan to lease the Property Lease Object and Machinery Lease Object to PMID as outlined in this report in order to comply with POJK 42/2020, not for taxation purpose, banking and not for other forms of transaction plan. Assumptions and Disclaimer Limitations This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, Independent Appraiser have reviewed the documents used in the process of preparing the fairness opinion, data and information obtained from both management of the Company and other reliable sources that can be trusted for accuracy. This Fairness Opinion Report has been prepared using Incremental Financial Projection provided by management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve them (fiduciary duty). This fairness opinion is prepared based on the integrity of the information and data. In preparing this fairness opinion, Independent Appraiser have relied and based on the information and data prepared by the Company’s management, which we deem to be true, complete, reliable and not misleading. Methodology for Fairness Analysis In evaluating the fairness of the Transactions, Independent Appraiser used the following methodology analysis: 1. Transaction Analysis: identification of parties involved in the Transactions, and analysis of term and condition of the agreement, and analysis of benefit and risk of the proposed Transactions; 2. Qualitative analysis: analysis of background of the transaction, brief explanation of the Company and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and disadvantages of the Transactions; 3. Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and incremental financial projections analysis; 4. Analysis of other relevant factors, in the form of analysis of relevant costs and revenues, relevant non-financial information, decision-making procedures by the Company; 5. Analysis on the Fairness of the Transactions Price; Fairness Opinion of the Transactions By considering the fairness analysis of the Transaction which includes analysis of the Transaction, qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and other relevant factors, in Independent Appraiser's opinion, the Transactions are fair.
Page 28
IV. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
In connection with the Transaction, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company declare that, after conducting a reasonable examination and to the best of their knowledge and
belief, all material information has been disclosed in this Disclosure of Information and such information
is not misleading.
V. ADDITIONAL INFORMATION
Shareholders who have questions about this Disclosure of Information or who wish to have additional
information are invited to contact:
The Corporate Secretary and Investor Relations
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, 18th Floor, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234
Facsimile: 021 – 515 2234
Jakarta, July 3, 2026
The Board of Directors of the Company
Names mentioned 48 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×8
unresolved
org
adalah firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, suatu penilai
· Penilai Independen
p.2
unresolved
org
KJPP Ruky
p.2 ×6
unresolved
org
Safrudin & Rekan
p.2 ×8
unresolved
org
Philip Morris International Inc.
p.2 ×2
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.4
unresolved
org
PT Philip Morris Indonesia PMID
p.5 ×4
unresolved
person
Sutjipto
· Notaris
p.5 ×7
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.5 ×3
unresolved
person
Dorothea Nawang Wulan
· Notaris
p.5 ×7
unresolved
org
Menteri
p.5 ×2
unresolved
person
Anwar Mahajudin
· Notaris
p.8 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum No. AHU-AH.
p.9
unresolved
org
Rekan
· Penilai
p.9
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.10 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.10 ×2
unresolved
person
Pangaloan Siahaan
p.10 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.12
unresolved
person
Rudi M. Safrudin
p.12 ×2
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.15 ×6
unresolved
org
Minister of Justice
p.19 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.19 ×3
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
· Notaris
p.23 ×6
unresolved
org
Public shareholders holding more than 5% - PMID
p.23
unresolved
org
Minister of Law No. AHU-AH.
p.23
unresolved
org
Ministry of Finance
p.24 ×2
unresolved
org
Minister of Finance
p.24 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.273
8918 ms
12 Sep 2026 21:52
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [{'area_sqm': None,
'category': 'BUILDING',
'description': 'Sewa Properti'}],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': 'Sewa Properti',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}