20260702_BNBA_Penyampaian Bukti Iklan_32107972_lamp3.pdf

   Direktur                                                : Edwin Suryahusada.
   Direktur                                                : John David Nehemia Engelen.

C. PEMIMPIN RAPAT
   Rapat dipimpin oleh I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. selaku Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
   Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya
   mewakili 3.117.911.846 saham yang merupakan 92,03% dari seluruh jumlah saham dengan hak
   suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
   Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
   pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
   untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan
   oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
   Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk
   pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI,
   dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata
   acara Rapat adalah sebagai berikut :


                                                                                                 Pertanyaan/
     Mata Acara                    Setuju                Tidak Setuju                Abstain
                                                                                                  Pendapat
    Pertama                  1.982.421.046              1.134.215.260               1.275.540        5
                             (63,581690%)               (36,377400 %)             (0,040910%)
    Kedua                    3.116.126.046                  775.260                 1.010.540        1
                             (99,942724%)                (0,024865%)              (0,032411%)
    Ketiga                   1.982.686.046                  775.260              1.134.450.540      Nihil
                             (63,590189%)                (0,024865%)             (36,384946%)
    Keempat                  1.982.669.646              1.134.215.260               1.026.940        1
                             (63,589663%)               (36,377400%)              (0,032937%)
    Kelima *)                      -                           -                        -           Nihil
    Keenam                   3.116.144.946                  756.360                 1.010.540       Nihil
                             (99,943331%)                (0,024259%)              (0,032411%)
    Ketujuh                  1.982.686.046                  756.360              1.134.469.440       1
                             (63,590189%)                (0,024259%)             (36,385552%)
    Kedelapan**)                   -                           -                        -            7

   *) Mata Acara Rapat Kelima bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.
   **) Mata Acara Rapat Kedelapan tidak memperoleh keputusan.

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

  Mata Acara Pertama :
  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2025 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku
     2025.
  2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
     Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:
     00452/2.1457/AU.1/07/1124-4/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat
     “wajar, dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pembebasan dan
     pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
     Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi kecuali Tuan John
     David Nehemia Engelen selaku Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah
     dilakukan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
     Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan bukan merupakan
     tindak pidana.


  Mata Acara Kedua :
  Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp9.469.058.547,- untuk
  dipergunakan sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp3.000.000.000,- dibukukan sebagai ”Cadangan”, guna memenuhi ketentuan
      pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23
      Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Sisanya sebesar Rp6.469.058.547,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
  Dengan demikian Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2025.

  Mata Acara Ketiga :
  1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
     mengganti Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
     Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
     yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi
     sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
  2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
     jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau
     Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta
     tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
  3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan
     memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
     Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan
     tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2026, termasuk untuk
     menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan
     ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
     Perseroan.

Mata Acara Keempat :
1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026,
   dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang
   besarannya maksimal meningkat 5 % dari tahun buku 2025.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun
   buku 2026, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
   Nominasi.
3. Menyetujui untuk tidak membagikan tantieme (bonus) Tahun Buku 2025 kepada Dewan
   Komisaris dan Direksi, sehingga dana tantieme (bonus) yang sudah dicadangkan untuk
   dibukukan kembali ke Bank guna membantu memperkuat struktur permodalan Perseroan
   dan guna menjaga modal inti minimum Perseroan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima :
a. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
    (PMHMETD I) di tahun 2021;
b. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
    (PMHMETD II) di tahun 2022.
Sehubungan dengan dilaksanakannya PMHMETD I dan PMHMETD II, maka guna memenuhi
Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah dicabut dengan
Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
(selanjutnya disebut “POJK No. 40 Tahun 2025”), khususnya Pasal 13 menyebutkan bahwa
Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran
Umum telah direalisasikan.

Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian
   dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 yaitu perubahan pada Pasal 3,
   Pasal 4 dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat
   (12); Pasal 16 ayat (4), ayat (8), ayat (13) sampai dengan ayat (18); Pasal 17 ayat (1), ayat
   (14), dan ayat (18); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (15), dan ayat (22); Pasal 19 ayat (1)
   dan ayat (9); Pasal 20 ayat (8), ayat (16), ayat (20), ayat (21), ayat (22), dan ayat (23),
   sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak
   terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
   menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan-perubahan
   anggaran dasar Perseroan tersebut, menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar
   perseroan dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan
   atas perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri Hukum Republik
   Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan
   untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan
   perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh:
1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 yang telah
   dikinikan dan menyetujui penambahan opsi pemulihan untuk aspek permodalan pada
   Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2026 sebagaimana yang
   disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memenuhi POJK No.
   5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank
   Umum (“POJK No. 5 Tahun 2024”).
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
   Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan
   dengan penyampaian dan/atau pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
   Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 5 Tahun 2024, serta
   peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Apabila terjadi situasi dan kondisi dimana Perseroan harus melaksanakan salah satu atau
   beberapa opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan, mengingat bahwa kondisi tersebut
   memerlukan tindakan segera dan mendesak sehingga tidak mungkin diselenggarakan Rapat
   Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, maka sehubungan dengan pelaksanaan salah satu
   atau beberapa opsi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut,
   dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kuasa dan wewenang kepada
   Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi
   Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.


 Mata Acara Kedelapan:
Pada saat pembahasan mata acara kedelapan usulan Perubahan Dewan Komisaris tidak tercapai
musyawarah mufakat dan voting pengambilan keputusan mata acara yang kedelapan.
Selanjutnya rapat dengan suara bulat memutuskan menunda dalam pengangkatan Dewan
Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.




                                Jakarta, 02 Juli 2026
                             P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
                                      Direksi