20260907_BMRI_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_32145325_lamp2.pdf

   Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (‘Pemegang
   Saham Warkat’), pembayaran Dividen Interim akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang
   Saham Warkat.
c. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan yang
   berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
    1) Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib
        Pajak Badan Dalam Negeri (‘WP Badan DN’) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan
        Pajak Penghasilan (‘PPh’) atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN
        tersebut.
    2) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
        Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, Peraturan Menteri Keuangan No. 18
        Tahun 2021 dan perubahannya (PMK 18/2021), serta aturan perpajakan pelaksanaannya,
        Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
        (‘WPOP DN’) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut
        diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak
        memenuhi ketentuan investasi dimaksud, maka akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan
        perundang-undangan yang berlaku. PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN.
    3) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
        akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (‘P3B’),
        wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang
        Tata Cara Penerapan P3B, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima
        DGT/Surat Keterangan Domisili (‘SKD’) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
        Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI
        terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen
        Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
d. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui
   perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening
   efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan
   penerimaan Dividen Interim termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
   bersangkutan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
e. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang
   telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam
   penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank
   kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada peraturan
   perpajakan yang berlaku.


                                  Jakarta, 7 September 2026
                                PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
                                            Direksi